<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/eri-saat-sidak-di-siola_1.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat mengunjungi Mal Pelayanan Publik Siola, Kota Surabaya, Jumat (18/2). Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat mengunjungi Mal Pelayanan Publik Siola, Kota Surabaya, Jumat (18/2). Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembenahan kualitas layanan publik menyasar kemudahan berinvestasi di Surabaya. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Surabaya menjamin permasalahan untuk menjalankan usaha atau penanaman modal akan mudah. Pembenahan pun sedang dilakukan. Salah satunya, mengintegrasikan pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola.  Kepala DPMPTSP Surabaya Dewi Soeriyawati mengatakan, peluang investasi di Surabaya sangat terbuka lebar. Banyak sektor yang memiliki potensi untuk bisa eksis di kota dagang dan jasa ini. Mulai kebutuhan primer sampai sekunder, nilai ekonominya sangat tinggi.  ”Yang perlu menjadi perhatian adalah Surabaya sebagai city hub bagi wilayah lain. Ini nilai jual Surabaya yang belum tentu dimiliki wilayah lain. Karena itu, upaya untuk mengenalkan Surabaya sebagai kota investasi terus kita lakukan,” katanya.  Dia menyebut Surabaya Utara, misalnya, eksis sebagai wilayah dengan kawasan kegiatan penunjang, seperti pergudangan dan transportasi. Pihaknya pun sudah memetakan kelebihan wilayah tersebut dalam sebuah paket informasi prospektus usaha. Saat penanam modal datang, sudah punya gambaran di mana tempat yang cocok untuk usaha.  Dia mengatakan, hal itu juga dikemas dengan kemudahan perizinan. Misalnya, ada investor yang berminat untuk membangun hotel, DPMPTSP bakal menunjukkan peta Surabaya yang memiliki klasifikasi untuk pengembangan usaha tersebut. Setelah itu, akan dibawa untuk pengurusan perizinan lain, misal izin lokasi dan lainnya.  ”Sistem kami sudah terkoneksi dengan peta rencana detail tata ruang (RDTR) Surabaya. Kalau sudah mantap, lanjut pendampingan untuk memproses yang lain. Apalagi sekarang semua sudah online ya, perizinan di Online Single Submission (OSS) dan Surabaya Single Window (SSW) Alfa juga online. Kami rasa ini akan sangat memudahkan investor,” katanya.  Dewi menyebut kini pihaknya juga sedang menyiapkan klinik investasi yang lebih matang. Melalui fasilitas itu, pengusaha bisa berkonsultasi lengkap dengan petugas di sana. Baik soal perizinan maupun peluang usaha.  ”Sementara tempatnya ada di lantai 3 Gedung Siola. Namun, sekarang kita sedang siapkan dalam satu lokasi di MPP. Harapannya, keluar dari MPP, investor sudah siap memulai dan menjalankan rencana usahanya,” kata Dewi.  Dia meyakinkan saat ini ekonomi Surabaya sedang berada di puncak gairah. Menilik dari laporan investasi tahun lalu, posisi Surabaya berada di peringkat kedua nasional. Dengan ekonomi yang sudah tidak lagi pincang, dia merasa target Rp 42 triliun pada 2022 bisa tercapai.  ”Target itu tentu bukan angka kosong. Sebab, kami pun sudah berkonsultasi dengan perguruan tinggi untuk melihat prospek Surabaya di tahun ini. Karena itu, kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk investor datang, baik PMA maupun PMDN,” jelas Dewi.

Keluar Mal Pelayanan Publik Surabaya Bisa Langsung Realisasi Usaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/erick-umkm.jpg" alt="KOLABORASI: Menteri BUMN Erick Thohir (dua dari kiri), Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil (empat dari kiri), Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (empat dari kanan), serta Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak (dua dari kanan) saat acara pe" width="100%">
<figcaption>KOLABORASI: Menteri BUMN Erick Thohir (dua dari kiri), Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil (empat dari kiri), Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (empat dari kanan), serta Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak (dua dari kanan) saat acara pe</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Upaya untuk mendorong UMKM naik kelas terus dilakukan. Salah satunya melalui pemberian izin berusaha untuk memperluas jangkauan permodalan dan pemasaran. Selasa (22/12) Kementerian Investasi memberikan nomor induk berusaha (NIB) yang diterbitkan lewat sistem perizinan online single submission (OSS).  Seribu pelaku UMKM dari berbagai wilayah di Jawa Timur berkumpul di Graha ITS, Selasa. Mereka adalah usaha kecil yang telah mengurus pangajuan izin berusaha melalui OSS. Sistem tersebut merupakan kanal satu pintu untuk pengajuan izin berusaha berbasis risiko.  Penyerahan secara simbolis dilakukan langsung oleh tiga menteri. Yakni, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Ketiganya membawahkan kementerian yang mendorong UMKM bisa semakin berkembang.  Dalam sambutannya, Bahlil menegaskan bahwa mau tidak mau Indonesia mengakui UMKM-lah yang memegang peranan penting dalam perekonomian.  ”Yang menjadi benteng waktu itu (saat krisis, Red) adalah UMKM, survive mereka. Kreditnya dan NPL-nya di bawah 2 persen,” katanya.  Karena itu, pihaknya bersama dua kementerian lain berkolaborasi untuk menciptakan iklim usaha di UMKM yang semakin baik. Bahlil menjelaskan bahwa pihaknya mendapat perintah khusus dari presiden untuk terus mendorong UMKM. Diharapkan, daya saing semakin meningkat.  ”Kementerian Investasi bagian membuat izinnya cepat. Kementerian Koperasi dan UKM mengasisteni mereka (UMKM) agar punya packaging, kemudian rantai pasok ekonominya bisa ekspor. Kementerian BUMN adalah bagaimana pembinaan modal kerjanya,” terangnya.  Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menuturkan bahwa UMKM jangan sampai berdiri sendiri. Sebab, mereka ini adalah pahlawan ekonomi. Bagian dari fondasi kekuatan dalam negeri.  ”Kami ingin menjadi teman untuk UMKM maju. Terima kasih Pak Bahlil yang telah mempermudah penerbitan NIB melalui sistem OSS berbasis risiko. Jadi, tidak ada lagi alasan UMKM sulit mengurus izin usaha,” ujarnya.  Menteri BUMN Erick Thohir menyebut mekanisme yang sekarang ini sebagai bagian dari UU Cipta Kerja. Di dalamnya banyak memuat pembukaan lapangan kerja dan keberpihakan kepada UMKM.  ”Jadi, sangat sayang kalau Undang-Undang Ciptaker yang mendapat dukungan banyak pihak ini kembali di-review. Tapi, bagaimanapun juga menjadi wajar saja proses seperti ini,” kata Erick.  Menurut dia, sudah bukan rahasia bahwa UMKM mendapat banyak kesulitan. Izin sering kali menjadi ganjalan dan NIB melalui OSS ini merupakan solusi yang tepat.

Seribu Pelaku Usaha Kecil Jawa Timur Mendapat Nomor Induk Berusaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/BASUKI-0710A.jpg" alt="Menteri PUPR Basuki Hasdimuljono" width="100%">
<figcaption>Menteri PUPR Basuki Hasdimuljono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono telah meresmikan Operasionalisasi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) melalui Online Single Submission (OSS). Hal tersebut akan mempercepat proses pelayanan perizinan, serta lebih efisien sebab mengurangi tatap muka.  Operasionalisasi ini merupakan amanat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pemerintah (PP) turunannya yaitu PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mendorong Pemerintah Pusat untuk menciptakan sistem perizinan terpadu.  Menurutnya, sistem OSS ini memberikan kemudahan karena layanan semakin fleksibel, dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dengan jaminan kualitas yang didasarkan pada sistem terintegrasi dan terstandar.  "Dengan demikian, proses digitalisasi ini akan meminimalisir upaya penyelewengan yang mengarah kepada tindak korupsi. Untuk itu jangan hanya mendigitalisasi proses dari yang manual, tetapi juga harus mengubah perilakunya," ujarnya dalam keterangannya, Rabu (7/10).  Basuki menekankan, meskipun dengan meningkatnya kecepatan proses sertifikasi dan perizinan berusaha jasa konstruksi, banun kualitas dari hasil jasa konstruksi juga harus tetap dijaga. "Jangan sampai hanya memperhatikan kecepatan tapi lupa melihat kualitas hasil pekerjaannya. Kualitas ini akan terlihat di lapangan dan terasa dampaknya. Saya ingin dua hal ini dapat tetap berjalan beriringan, kecepatan berimbang dengan kualitas pekerjaan," ucapnya.  Basuki menambahkan, digitalisasi sertifikasi badan usaha akan meningkatkan indeks Ease of Doing Business yang diterbitkan oleh The World Bank, dimana pada tahun 2020 Indonesia menduduki peringkat 73 dunia. Peringkat tersebut melonjak cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu pada peringkat 109 di tahun 2016 dan 91 pada tahun 2017.  Basuki juga mengapresiasi kepada seluruh pihak terkait yang telah mewujudkan operasionalisasi LSBU melalui sistem OSS, mengingat proses perizinan berusaha melalui OSS merupakan salah satu agenda utama reformasi struktural pemerintah untuk mendorong iklim usaha yang semakin kondusif termasuk usaha jasa konstruksi.  "Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang selalu membimbing kami dalam proses digitalisasi, juga kepada para pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan seluruh asosiasi yang terlibat dalam jasa konstruksi," tuturnya.  Sementara, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan mengatakan, saat ini OSS telah terintegrasi dengan portal perizinan Kementerian PUPR melalui https://perizinan.pu.go.id/, dimana portal tersebut telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK) Terintegrasi.  "Dengan demikian proses perizinan berusaha yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang terdiri dari Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar (lisensi) telah siap dilaksanakan melalui Sistem OSS," ujarnya.  Yudha menyebut, untuk jasa konstruksi, sebagaimana diatur dalam PP 14 Tahun 2021 diamanatkan 4 standar perizinan berusaha yang prosesnya dilaksanakan melalui OSS, yaitu lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) subsektor Jasa Konstruksi.  "Melalui sistem OSS, proses penerbitan NIB akan semakin cepat dengan durasi maksimal 7 menit dari awal mula proses pendaftaran dengan catatan seluruh data pendaftaran lengkap. Sedangkan untuk proses lisensi LSBU dilakukan sebagaimana diatur dalam PP 5 tahun 2021 maksimal selama 30 hari kerja. Setelah ternotifikasinya lisensi LSBU dari LPJK kepada sistem OSS, akan dilanjutkan dengan verifikasi dan persetujuan Sertifikat Standar oleh Kementerian PUPR melalui sistem OSS (Hak Akses)," ujarnya.  Sedangkan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Taufik Widjoyono menyampaikan, hingga 30 September 2021 terdapat 7 lisensi LSBU yang telah diterbitkan. LSBU tersebut saat ini telah siap untuk beroperasi, didukung dengan 253 personil asesor badan usaha yang telah melaksanakan Recognition Current Competency (RCC).  Ketujuh lisensi LSBU tersebut yaitu Lembaga Sertifikasi INKINDO, LSBU Gamana Krida Bhakti, PT Andalan Sertifikasi Kontraktor Nasional, PT Sertifikasi Badan Usaha Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia, LSBU ASPEKNAS Konstruksi Mandiri, PT Bina Mitra Rancang Bangun, dan PT Sertifikasi Kontraktor Indonesia. "LSBU yang sedang berproses untuk mendapatkan lisensi sebanyak 1 LSBU, dan yang telah mengajukan permohonan akun pada aplikasi lisensi sebanyak 2 LSBU," pungkasnya.

Menteri Basuki: Bisa Meminimalisir Upaya Penyelewengan Jasa Konstruksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/kepala-bkpm-bahlil.jpg" alt="Kepala BKPM Bahlil Lahadalia" width="100%">
<figcaption>Kepala BKPM Bahlil Lahadalia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sistem perizinan online terpadu atau Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko telah diluncurkan dan diresmikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Sistem tersebut dirancang oleh perusahaan operator seluler PT. Indosat Tbk (ISAT).  Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, sistem tersebut bertujuan untuk memudahkan proses perizinan berusaha sehingga iklim investasi akan lebih baik.  Bahlil memaparkan, dalam pelaksanaan sistem ini dibutuhkan infrastruktur listrik dan jangkauan internet. Namun, pihaknya menegaskan akan bertanggungjawab penuh pada pelaksanaan sistem tersebut.  "Kalau ada trouble, Indosat dan kami sebagai Menteri Investasi yang akan bertanggung jawab," ujarnya secara virtual, Senin (9/8).  Meskipun demikian, Bahlil menyadari adanya kemungkinan kendala dalam pelaksanaan OSS terutama untuk daerah yang belum terkoneksi internet dan listrik. Namun, seiring berjalannya waktu, layanan OSS disebut akan terus berkembang.  "Dalam implementasi ini kami akan yakin ada kendala-kendala terutama di daerah-daerah yang belum ada listriknya, atau listriknya ada setengah hari. Jadi tak semua wilayah Indonesia sudah berlistrik juga ada yang listriknya hanya 6 jam," tututnya.  Sehingga, pihaknya menerapkan sistem semi online. Bahlil menyebut, bagi daerah yang masih mengalami kendala dan keterbatasan pengadaan listik dapat melakukan sistem OSS sesuai dengan jam ketersediaan listrik.  "Jadi kalau daerah yang listrik 6 jam per hari, dia akan urus izin pada saat listrik dinyalakan. Untuk daerah yang belum ada listrik, internet, ini yang sedang kami rumuskan, dengan Indosat agar implementasi dari OSS berjalan" ucapnya.  Bahlil menambahkan, adapun penyempurnaan OSS setelah diberlakukannya Undang-undang (UU) Cipta Kerja dengan melibatkan 18 Kementerian Lembaga (KL). Sehingga seluruh izin yang dibutuhkan kalangan dunia usaha sudah bisa diakses lewat aplikasi ini.  Aplikasi tersebut menghubungkan empat aspek diantaranya, aplikasi ruang lingkup kabupaten/kota, kedua, aplikasi provinsi, ketiga untuk K/L dan keempat aplikasi yang ada di Kementerian Investasi.  "Kami laporkan aplikasi ini sudah mulai kami tes sejak rabu kemarin, dan alhamdulillah sudah stabil," pungkasnya.

Menteri Bahlil: Kalau Ada Kendala Saya dan Indosat Tanggung Jawab

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Johny-G-Plate-Istimewa.jpg" alt="Foto: Menkominfo Johnny G.Plate. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Foto: Menkominfo Johnny G.Plate. (Istimewa).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika mengklaim telah menerapkan layanan perizinan terintegrasi secara digital melalui Sistem Online Single Submission (OSS). Berkat hal tersebut, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenkominfo tahun 2020 mencapai Rp 25,5 triliun.  Menkominfo Johnny G.Plate menjelaskan, dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Sektor digital ini, jumlah PNBP tersebut menempatkan Kemenkominfo sebagai penyumbang PNBP tertinggi kedua dalam APBN tahun 2020. "Capaian yang diraih menjadi dorongan bagi internal Kemenkominfo untuk meningkatkan kinerja serta layanan yang lebih efektif, efisien, dan profesional," ujarnya belum lama ini di Jakarta.  Dia melanjutkan, kualitas layanan ini menjadi semakin penting, mengingat pandemi Covid-19 telah mendorong berbagai aktivitas dan interaksi masyarakat untuk beradaptasi serta bertransformasi di ruang-ruang digital.  Penyelenggaraan digitalisasi perizinan di Kemenkominfo sendiri dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 7 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.  “Sejak tahun 2018, kedua peraturan tersebut merupakan “Game Changer” dalam pelaksanaan perizinan berusaha di sektor Kominfo. Ke depan, Pelayanan Perizinan Berusaha akan terus dikembangkan untuk menciptakan ekosistem pelayanan yang semakin inovatif, kredibel, akuntabel, dan berintegritas,” lanjut Johnny.  Menurutnya, melalui Permen Kominfo Nomor 7 Tahun 2018 ini, pengaturan itu bisa menyederhakan 38 Peraturan Menteri ke dalam 1 Peraturan Menteri.  “Kami juga memangkas 40 jenis izin menjadi 9 jenis izin dan 4 jenis sertifikasi dan pendaftaran; dan mempercepat waktu perizinan menjadi satu hari melalui One Day Services. Dan mengintegrasikan Perizinan Berusaha Sektor Kominfo dengan Sistem Online Single Submission (OSS),” lanjutnya.  Johnny berharap, implementasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui Sistem OSS (Online Single Submission), dan percepatan pelaksanaan berusaha di Sektor Kominfo dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Terapkan OSS, PNBP Kemenkominfo Tahun 2020 Tembus Rp 25 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pemerintah-dan-pengusaha-bahas-grand-desain-sistem-logistik-nasional_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama pelaku usaha di bidang logistik melakukan rapat bersama. Keduanya melakukan pembahasan terkait tantangan dunia logistik saat ini. Dari pembahasan itu, nantinya akan dijadikan landasan penyusunan grand design sistem logistik nasional.&nbsp; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, grand design ini nantinya tidak hanya mengoptimalkan pembangunan inirastruktur fisik yang terintegrasi, tetapi juga akan mengoptimalkan aspek digital agar mampu bersaing di era Revolusi industri 4.0. Harapannya, kinerja ekspor nasional makin dapat dioptimalkan. &ldquo;Selama ini pemerintah berusaha memperbaiki kondisi logistik dengan membangun infrastruktur untuk menghilangkan hambatan yang menjadi masalah ekonomi kita. Sistem logistik yang baik diperlukan untuk mengembangkan sektor industri agar menghasilkan efisiensi,&rdquo; ujarnya di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Rabu (5/2),&nbsp; Darmin mengungkapkan, upaya peningkatan efisiensi logistik merupakan bagian dari kebijakan peningkatan ekspor jangka pendek yang sedang dirumuskan pemerintah. Hal penting yang akan diatur untuk mendorong efisiensi logistik meliputi penerapan sistem Delivery Order Online, sistem InaPortNet, relaksasi prosedur ekspor otomotif dan pembangunan otomotif center.&nbsp; Untuk itu, dirinya meminta agar para pelaku usaha memfokuskan isu-isu strategis di dua sektor utama untuk dibahas, yakni logistik ekspor-impor dan logistik pangan. "Dua hal ini memiliki aspek-aspek yang rumit, beyond technicalities, yang perlu dikembangkan. Kita perlu menyusun rencana aksi yang komprehensif untuk mengeksekusi hal ini," tegasnya.&nbsp; Upaya memperbaiki sistem logistik di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak diterbitkannya Perpres No. 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Sistem Logistik Nasional, sebagai panduan bagi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam membangun sistem logistik.&nbsp; Pengembangan sistem logistik menurut Perpres ini meliputi enam pilar, yakni Komoditi Utama, Infrastruktur Logistik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Sumber Daya Manusia, Pelaku Penyedia Jasa Logistik dan Harmonisasi Regulasi.&nbsp; Semangat perbaikan kinerja logistik nasional ini kemudian secara konsisten diteruskan di masa Kabinet Kerja dengan membangun berbagai infrastruktur. Selama 2016-2018, sekitar 46 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan total investasi sebesar Rp 159 trilliun telah dibangun oleh pemerintah, meliputi jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan, pembangkit iistrik, dan rel kereta api.&nbsp; Bersamaan dengan hal tersebut, pemerintah juga meningkatkan kemudahan berusaha dengan mengoperasikan system Online Single Submission (OSS). Saat ini 088 mampu melayani 1.000 pendaftar dan menerbitkan lebih dari 850 izin usaha setiap harinya.&nbsp; Pembangunan infrastruktur ini lantas berimplikasi positif terhadap indeks efisiensi logistik, terlihat dari meningkatnya peringkat Logistics Performance Index (LPI) yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Selama dua tahun terakhir, Indonesia naik 17 peringkat, dari posisi 63 pada 2016 menjadi urutan 46 pada 2018.&nbsp; Namun memang posisi ini masih berada di bawah negara-negara berkembang lainnya, seperti Singapura (7), Thailand (32), Vietnam (39), dan Malaysia (41). &ldquo;Walaupun kita berhasil membuat loncatan ke peringkat 46, kita perlu berjuang betul agar mampu bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya,&rdquo; ungkapnya.&nbsp;

Pemerintah dan Pengusaha Bahas Grand Desain Sistem Logistik Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/walikot-balikpapan-dukung-percepatan-perizinan_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mendukung upaya pemerintah dalam mempermudah perizinan bagi masyarakat maupun investor. Menurutnya, langkah itu bisa memberi dampak yang cukup besar bagi perekonomian.&nbsp; Apalagi, pemerintah pusat telah melakukannya melalui Online Single Submission (OSS) dan Kebijakan Satu Peta. "Soal perizinan menjadi hal yang harus kita benahi pertama. Hilangkan KKN-nya, hilangkan paradigma lama. Dunia sudah berubah," ujarnya di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan, Jumat (14/12). Komitmen pihaknya selaku pemerintah daerah juga turut mendukung kemudahan perizinan. Ia bahkan telah mengingatkan anak buahnya agar mengubah pola pikir dalam melayani masyarakat khususnya dalam hal perizinan. "Saya sering&nbsp;ingatkan teman-teman di perizinan, zaman sudah berubah. Dulu kan kalau ada mutasi orang berebut mau di perizinan karena itu kan lahan basah, sekarang tidak lagi," ungkapnya. Baginya, kemudahan perizinan adalah langkah besar dalam mendorong kemudahan investasi di Indonesia, khususnya untuk daerah. Apalagi, dampak bagi perekonomian juga cukup menjanjikan. "Bahwa perizinan itu di barisan terdepan kita. Jangan lagi beranggapan kalau kita di perizinan bisa dapat uang banyak," tandasnya.

Wali Kota Balikpapan Dukung Percepatan Perizinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tiru-tiongkok-indonesia-ingin-permudah-perizinan-lewat-oss_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus melakukan reformasi perizinan di Tanah Air. Tujuannya, mempermudah masyarakat maupun investor yang ingin mengurus izin usahanya.&nbsp; Melalui langkah ini, pemerintah optimis memberi dampak besar terhadap perekonomian dan peningkatan daya saing.&nbsp; Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bambang Adi Winarso mengatakan, Tiongkok adalah salah satu negara yang mengedepankan kemudahan perizinan. Bahkan, upaya Negeri Tirai Bambu itu dilakukan dengan berbagai inovasi dan terobosan. "Sekarang Tiongkok itu dia masuk (daftar, Red) melalui web. Jadi di internet. Dilengkapi terus kemudian diatur kapan akan dilengkapi dan bertemu. Begitu bertemu izin dikasih, requirement diserahkan dan dicek. Setelah itu langsung keluar (izinnya)," ujarnya di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan, Jumat (14/12). Upaya yang dilakukan Tiongkok tidak sia-sia, peringkat kemudahan bisnis mereka tahun 2018 ada di posisi 40 besar. Bagaimana Indonesia? Laporan terbaru Bank Dunia mencatat posisi Indonesia turun ke peringkat 73.&nbsp; "Makanya Tiongkok sekarang rangking itu tinggi. Banyak negara berebut mendapatkan investasi," ungkapnya. Oleh karena itu, pemerintah punya harapan besar melalui Online Single Submission (OSS). Sistem ini diharapkan dapat membuat indeks daya saing Indonesia naik dan memincut para investor. "Hal inilah makanya presiden mengatakan lakukan reformasi. Untuk menggerakkan ekonomi, butuh darah, nah itu dari luar datangnya (investasi, Red)," tandasnya.

Tiru Tiongkok, Indonesia Ingin Permudah Perizinan Lewat OSS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sosialisasi-oss-pemerintah-optimalkan-sinergi-pusat-dan-daerah_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di tengah banyaknya tantangan yang dihadapi implementasi Online Single Submission (OSS), pemerintah terus memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Salah satu cara yang dilakukan dengan mengadakan rangkaian sosialisasi. &ldquo;Kami terus memperbaiki sistem OSS untuk menjadi user friendly, baik untuk penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, yang (pada akhirnya) bisa memperluas investasi&rdquo; kata Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Bambang Adi Winarso di Hotel Grand Senyiur, Balikpapan, Jumat (14/12). Acara ini dilakukan untuk mempertemukan pemangku kepentingan baik dari pusat maupun daerah untuk duduk bersama sekaligus bertukar cerita dan pengalaman dalam menggunakan sistem OSS. Hal ini dilakukan untuk mempercepat implementasi OSS agar berjalan optimal sehingga mampu merealisasikan dari visi kemudahan berusaha sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.&nbsp; Dalam perkembangannya, Bambang mengatakan setidaknya 68.522 pelaku usaha dengan jenis bidang perseorangan telah mendaftar ke sistem OSS atau mendominasi 60 persen dari total pelaku usaha yang mendaftar. Sedangkan 40 persen sisanya diisi oleh pelaku usaha non perseorangan sebanyak 46.620 pelaku usaha.&nbsp; Selain itu, jenis penanaman modal yang masuk ke sistem OSS didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri sebanyak 100.387 pelaku usaha atau sebesar 89 persen dari total penanaman modal yang masuk, sedangkan 11 persen sisanya adalah Penanaman Modal Asing (PMA) yang mencapai 11.896 pelaku usaha. Adapun, dari sisi skala usaha, kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendominasi 64 persen di sistem OSS atau sebesar 76.628 UMKM dan 36 persen lainnya adalah kegiatan Non-UMKM atau mencapai 42.519 kegiatan usaha.&nbsp; Tidak hanya itu, hingga 21 November 2018, sistem OSS secara rata-rata per hari mampu menangani 1.325 buah registrasi, 1.047 buah aktivasi akun, 885 Nomor Induk Berusaha (NIB), 974 buah Izin Usaha, dan 447 buah Izin Komersial/Operasional.&nbsp; Turut hadir dalam acara ini Walikota Balikpapan Rizal Effendi, perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Kalimantan, asosiasi usaha, dan perwakilan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).&nbsp; Sosialisasi dan bimtek yang dilakukan di Balikpapan kali ini menjadi penutup dari rangkaian sosialisasi dan bimtek OSS yang diadakan Kemenko Perekonomian sepanjang tahun 2018. Sejak diluncurkan pada 9 Juli 2018, Kemenko Perekonomian secara rutin menggelar rangkaian sosialisasi dan bimtek OSS di regional berbeda, yakni Kota Semarang pada tanggal 23-24 November, Kota Medan pada tanggal 30-31 November 2018, dan Kota Makassar pada tanggal 7-8 Desember 2018. &ldquo;Daerah Sidoarjo juga sering melakukan pelatihan bagi stakeholder yang membutuhkan informasi terkait OSS. Sedangkan, perangkat daerah seperti kecamatan misalnya, melakukan pendampingan kepada pelaku usaha agar mempermudah mereka agar tidak perlu jauh-jauh ke PTSP. Untuk melakukan fungsi ini, kami juga melakukan koordinasi teknis dengan instansi terkait&rdquo; kata Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono.&nbsp; &nbsp;

Sosialisasi OSS, Pemerintah Optimalkan Sinergi Pusat dan Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/permudah-perizinan-pemerintah-integrasikan-oss-dan-one-map-policy_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp; Pekan ini pemerintah meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta. Dengan adanya Kebijakan Satu Peta ini, perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas tanah, serta berbagai kebijakan nasional dapat mengacu pada data spasial yang akurat. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bambang Adi Winarso mengungkapkan, sistem itu nantinya akan diintegrasikan dengan Online Single Submission (OSS). Harapannya, menekan masalah tumpang tindih dalam perizinan. "Ke depan kalau OSS bisa terconnect oleh one map policy, peluang tumpang tindih sudah jauh berkurang. Kalau (izin) di reject kita juga sudah tau duluan, enggak belakangan," ujarnya di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan, Jumat (14/12). Kebijakan satu peta itu sendiri rencananya akan diterapkan pada awal 2019 mendatang. Dengan begitu, pihaknya juga bisa segera mengimplementasikan integrasi OSS dengan kebijakan satu peta.&nbsp;&nbsp; "Mudah-mudahan tahun depan bisa dilakukan. Buka izin tata ruang dan lainnya bisa kita lihat," kata dia. Di sisi lain, upaya peningkatan kualitas layanan perizinan ini diharapkan bisa membuat Indonesia semakin bergairah bagi investor. "Salah satu hambatan investasi adalah perizinan. Survei Bank dunia mengatakan demikian. Jadi hal ini harus ditingkatkan," tandasnya.

Permudah Perizinan, Pemerintah Integrasikan OSS dan One Map Policy

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#online single submission

Berita Terkini