<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/12/x4lq0GbpG7DyHanHlTqYQCf6ZPyllUJ3ryvPkWgj-804620752.jpg" alt="Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui KBRI Phnom Penh memulangkan jenazah pekerja migran Indonesia (PMI) Rizal Sampurna. (Kementerian Luar Negeri)." width="100%">
<figcaption>Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui KBRI Phnom Penh memulangkan jenazah pekerja migran Indonesia (PMI) Rizal Sampurna. (Kementerian Luar Negeri).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; WNI yang terjerat bujuk rayu untuk bekerja di &ldquo;perusahaan&rdquo; online scam atau penipuan online ternyata masih cukup banyak. Dalam tiga bulan terakhir, KBRI Phnom Penh telah menangani 1.301 kasus yang sebagian besar melibatkan WNI yang terkait dengan kegiatan penipuan online.&nbsp; Angka ini, menurut penuturan Dubes RI untuk Kerajaan Kamboja, Santo Darmosumarto naik tajam dibanding periode yang sama di tahun lalu. Angkanya cukup fantastis, yakni 174 persen. &ldquo;Dari total kasus yang ditangani, 85 persen melibatkan WNI yang terkait dengan kegiatan penipuan online,&rdquo; ujarnya dalam keterangan resminya Rabu (14/5).&nbsp; Santo memastikan, pihaknya tetap memberikan pelayanan kekonsuleran dan pelindungan WNI sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan yang diterapkan. Termasuk, sesuai hukum yang berlaku.&nbsp; Namun di saat yang sama, lanjut dia, KBRI tidak dapat mentolerir perspektif yang cenderung &ldquo;menormalisasi&rdquo; keterlibatan dalam aktivitas penipuan online sebagai pekerjaan yang sah. Apalagi, aktivitas penipuan online jelas-jelas telah memakan korban di tanah air. Hal ini sekaligus menanggapi adanya isu mengenai 4 WNI asal Binjai, Sumatera Utara, yang keluar dari &ldquo;perusahaan&rdquo; penipuan online dan meminta fasilitasi KBRI untuk dapat kembali ke Indonesia. Dalam laporannya, para WNI menerima gaji bulanan, tidak dibatasi geraknya, dan tidak mendapatkan kekerasan fisik. Hanya saja, target kerja yang ditetapkan dianggap terlalu tinggi sehingga mereka merasa pekerjaan tersebut menjadi sulit dilanjutkan.&nbsp; Setelah menerima pengaduan tersebut pada 23 April 2025, KBRI pun langsung melakukan proses verifikasi, yang diikuti pembuatan SPLP. KBRI juga mengajukan permohonan exit visa kepada Imigrasi Kamboja saat itu.&nbsp; Akan tetapi, salah satu dari WNI dengan inisial CR ternyata diketahui merupakan korban/pelaku kambuhan yang tercatat pernah sebagai operator di bidang penipuan online di Kamboja. Pada tahun 2022 lalu, yang bersangkutan difasilitasi kepulangannya ke tanah air oleh KBRI Phnom Penh atas biaya penuh dari pemerintah. Namun, di tahun 2024, CR ke Kamboja lagi dengan paspor baru dan kembali menjadi operator di bidang yang sama. Dikarenakan status CR sebagai &ldquo;repeat offender&rdquo; ini, maka pihak Imigrasi Kamboja telah menempatkannya di Detensi Imigrasi selama menyelesaikan pengurusan exit visa. Adapun 3 WNI lainnya telah mengurus exit visa dan dapat kembali ke Indonesia secara mandiri. &ldquo;Jadi KBRI Phnom Penh tidak menelantarkan para WNI asal Binjai ini, atau WNI dari daerah mana pun di Indonesia. Ke-4 WNI mendapatkan perlakuan yang sama seperti WNI lainnya, sesuai prosedur dan standar pelayanan yang ada,&rdquo; katanya.&nbsp; Sekretaris Pertama KBRI Phnom Penh Linda Widiyanti turut mengamini soal adanya WNI yang menjadi repeat offender pasca dibantu pemulangannya. Meski tak menyebut data pasti, ia meyakini angkanya cukup besar. &nbsp; &ldquo;KBRI Phnom Penh meyakini angkanya tidak kecil, karena tidak jarang Hotline KBRI menerima permohonan info dari &ldquo;mantan korban&rdquo; yang ingin segera kembali bekerja di Kamboja,&rdquo; tuturnya.&nbsp; Dari hasil wawancara KBRI dengan para repeat offender ini sendiri, diketahui sejumlah alasan yang membuat mereka kembali tergiur untuk bekerja di sana lagi. Selain iming-iming gaji tinggi meski tahu resikonya, alasan lainnya adalah soal kemudahan proses bagi mereka untuk dapat kembali berangkat ke luar negeri. Sebelumnya, KBRI Phnom Penh juga mencatat adanya lonjakan kematian WNI dalam tiga bulan terakhir. Angka kematian ini naik 75 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kasus kematian ini diduga berkorelasi dengan tingginya jumlah WNI di Kamboja yang bekerja dalam kegiatan penipuan online atau online scam. Berdasarkan laporan kepolisian dan rumah sakit setempat, penyebab utama para WNI tewas di Kamboja adalah stroke dan penyakit jantung dengan jumlah 11 kasus. Disusul diabetes dan gagal ginjal atau lever sebanyak 5 kasus; kanker, epilepsi, DBD, dan gangguan internis ada 4 kasus; penyakit penyebaran akibat aktivitas seksual 3 kasus; kecelakaan lalu lintas 3 kasus, dan penyakit paru-paru 2 kasus. &nbsp; &nbsp;

KBRI Phnom Penh mencatat lonjakan 174 persen kasus WNI terkait penipuan online dalam tiga bulan terakhir, dengan 1.301 kasus ditangani.

Kasus WNI Bermasalah di Kamboja Naik 174 Persen, Mayoritas Terkait Online Scamming

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/12/x4lq0GbpG7DyHanHlTqYQCf6ZPyllUJ3ryvPkWgj-804620752.jpg" alt="Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui KBRI Phnom Penh memulangkan jenazah pekerja migran Indonesia (PMI) Rizal Sampurna. (Kementerian Luar Negeri)." width="100%">
<figcaption>Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui KBRI Phnom Penh memulangkan jenazah pekerja migran Indonesia (PMI) Rizal Sampurna. (Kementerian Luar Negeri).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui KBRI Phnom Penh memulangkan jenazah pekerja migran Indonesia (PMI) Rizal Sampurna. Almarhum diketahui bekerja di sektor Online Scam, Kamboja.&nbsp; Jenazah dipulangkan pada Minggu (11/5) pukul 19.30 WIB melalui Bandara Juanda, Surabaya. Jenazah kemudian diberangkatkan menuju kampung halamannya di Banyuwangi melalui jalur darat oleh perwakilan Kemlu dan BP3MI Jawa Timur. Juru Bicara Kemlu Rolliansyah Soemirat menyampaikan, kabar soal almarhum diperoleh KBRI Phnom Penh pada 17 Maret 2025. Kabar disampaikan oleh pihak Kepolisian Kamboja. &ldquo;Berdasarkan keterangan, almarhum meninggal dunia disebabkan oleh serangan jantung,&rdquo; ujarnya Minggu (12/5). Menindaklanjuti hal tersebut, kata dia, KBRI Phnom Penh langsung mengirimkan nota diplomatik kepada Kepolisian Kamboja untuk membantu mencari pihak perusahaan dan meminta pertanggungjawaban.&nbsp; Selang beberapa waktu, Kepolisian Kamboja akhirnya berhasil menemukan pihak yang bertanggungjawab sehingga pemulangan jenazah dapat dibiayai penuh oleh pihak tersebut. Setelah proses administrasi, jenazah pun akhirnya direpatriasi pada Sabtu (10/5) menggunakan penerbangan yang tersedia. &ldquo;Perwakilan Kementerian Luar Negeri telah menyerahterimakan jenazah secara resmi kepada pihak keluarga. Prosesi turut disaksikan oleh unsur terkait, seperti Perangkat Desa dan P4MI Banyuwangi,&rdquo; paparnya.&nbsp; Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Kemlu menyampaikan belasungkawa dan menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah, termasuk upaya KBRI Phnom Penh dalam berkoordinasi dengan Kepolisian Kamboja untuk meminta pertanggungjawaban pihak yang semestinya bertanggung jawab.&nbsp; &ldquo;Atas kondisi ini, Pemerintah mendorong penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan Online Scam di Kamboja&rdquo; tegasnya.&nbsp; Selain itu, masyarakat terus diimbau agar berhati-hati dalam menerima tawaran kerja yang mencurigakan dan dapat berujung pada jebakan eksploitasi perusahaan Online Scam. Apabila ingin bekerja di luar negeri, masyarakat diharapkan melakukannya melalui prosedur dan mekanisme yang benar.&nbsp; Di sisi lain, Direktur Pelindungan WNI Kemlu Judha Nugraha turut menyampaikan soal almarhum Soleh, pemuda asal Bekasi yang dijanjikan bekerja sebagai koki di Thailand, namun justru ditemukan meninggal dunia di Kamboja. Ia diduga terjebak dalam jaringan perdagangan orang. Ia mengatakan, kasus ini sudah ditangani Kemlu dan KBRI Phnom Penh. &ldquo;Kemlu dan KBRI Phnom Penh telah menangani kasus almarhum Soleh Darmawan yang meninggal di Kamboja saat bekerja di perusahaan judi online,&rdquo; ujarnya. Sesuai informasi yang diterima KBRI Phnom Penh dari Technical and Scientific Police Department, Scene Analysis Office Kepolisian Kamboja, almarhum meninggal karena bleeding in the digestive system atau pendarahan di sistem pencernaan. Berdasarkan koordinasi antara otoritas di Poipet, perusahaan tempat almarhum bekerja, dan pihak keluarga, jenazah almarhum pun telah dipulangkan ke Indonesia atas pembiayaan perusahaan pada 14 Maret 2025. &nbsp;

Kemlu memulangkan jenazah Rizal Sampurna, PMI yang meninggal akibat serangan jantung di Kamboja, dengan biaya ditanggung pihak perusahaan.

Kemlu Pulangkan Jenazah PMI Banyuwangi Korban Online Scamming, Sebut Alasan Meninggal Karena Serangan Jantung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/29/12_kena-127380152.png" alt="PRAKTIS: Tak perlu bertemu langsung, peminjam bisa mendapatkan uang yang dia butuhkan dari pinjol asal mengisi formulir dan mengunggah swafoto sambil memperlihatkan KTP." width="100%">
<figcaption>PRAKTIS: Tak perlu bertemu langsung, peminjam bisa mendapatkan uang yang dia butuhkan dari pinjol asal mengisi formulir dan mengunggah swafoto sambil memperlihatkan KTP.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mencatat lebih dari 3.300 warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban penipuan daring atau online scamming. Angka itu merupakan akumulasi sejak 2020. Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Judha Nugraha mengungkapkan, jumlah korban penipuan daring tersebut terus naik hingga delapan kali lipat pada tahun ini. Lonjakan terdeteksi sejak 2021. &rdquo;Yang dulu hanya tercatat di Kamboja di awal 2020, sekarang (korban, Red) sudah menyebar ke delapan negara,&rdquo; ujarnya dalam press briefing Kemenlu di Jakarta kemarin (20/12). Delapan negara tersebut adalah Kamboja, Myanmar, Vietnam, Laos, Thailand, Malaysia, Filipina, dan UEA. Menurut dia, kenaikan kasus tersebut turut dipicu oleh syarat mudah dan besaran gaji yang ditawarkan. Tak ada syarat khusus untuk bisa bekerja di perusahaan-perusahaan online scamming ini. Hanya disebutkan ada lowongan menjadi customer service dengan gaji Rp 18&ndash;20 juta per bulan. Namun, nyatanya, ketika tiba di sana, para korban diminta membuat akun palsu untuk kemudian mencari sasaran online scamming. &rdquo;Biasanya akun palsunya menjadi perempuan. Kemudian diberikan target korban scamming. Mereka mendekati dengan love scam,&rdquo; ungkapnya. Love scamming adalah salah satu modus dalam kejahatan siber ketika pelaku kejahatan menggunakan identitas palsu sehingga korban jatuh cinta kepadanya. Sesudahnya, pelaku menggunakan berbagai cara agar korban bersedia mengirimkan sejumlah uang. Tipikal korban yang dipekerjakan di perusahaan online scamming di luar negeri ini sangat berbeda dengan korban TPPO (tindak pidana perdagangan orang) pada umumnya. Mereka adalah gen Z berusia 18&ndash;35 tahun. &rdquo;Hampir 90 persen gen Z,&rdquo; katanya. Selain itu, lanjut dia, mereka terdidik alias well educated. Bahkan, ada yang pendidikannya sudah S-2. Mereka pun bukan dari golongan ekonomi ke bawah atau kategori miskin. &rdquo;Dan, ada yang sudah pernah bekerja, bukan penganggur. Mereka sudah bekerja, lalu dapat tawaran &rsquo;menggiurkan&rsquo; jadi pindah,&rdquo; jelasnya. (mia/c19/ttg)

Kemenlu mencatat lebih dari 3.300 WNI menjadi korban penipuan daring atau online scamming. Angka itu merupakan akumulasi sejak 2020.

Lebih dari 3.300 WNI Jadi Korban Online Scamming, Kebanyakan Gen Z dan Terdidik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/05/7C7ECE49-9497-426E-9C53-4DAB68DED67E-1450454780.jpeg" alt="Sebanyak 28 WNI korban perusahaan &ldquo;online scamming&rdquo; dipulangkan dari Kamboja dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, pada Rabu (4/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Sebanyak 28 WNI korban perusahaan &ldquo;online scamming&rdquo; dipulangkan dari Kamboja dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, pada Rabu (4/10/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Luar Negeri dan KBRI Phnom Penh memfasilitasi pemulangan 28 WNI terindikasi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dari Kamboja. Puluhan WNI tersebut tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta pada Rabu (4/9) pukul 16.20 WIB, dengan didampingi staf KBRI Phnom Penh. &ldquo;Mereka telah menjalani proses pemeriksaan oleh otoritas setempat dengan hasil yang menyatakan bahwa mereka terindikasi sebagai korban TPPO,&rdquo; kata Kemlu melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (5/10). Sebelumnya, 27 dari 28 orang WNI tersebut terindikasi mengalami eksploitasi di perusahaan penipuan daring (online scamming) di Poipet, Provinsi Banteay Meanchey, Kamboja. Melalui koordinasi intensif antara KBRI Phnom Penh dengan Kepolisian Kamboja, pada 28 Juni 2023 para WNI tersebut telah dijemput dari sebuah penginapan di Poipet dan dipindahkan ke Kantor Department of Anti-Human Trafficking and Juvenile Protection, Kepolisian Pusat Phnom Penh untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Kemudian pada 14 Juli 2023, sebanyak 27 WNI tersebut dipindahkan ke penampungan sementara di shelter yang dikelola sebuah lembaga, Caritas. Pada 5 September 2023, Kepolisian Kamboja juga menyelamatkan seorang WNI yang dulunya bekerja di perusahaan yang sama dengan 27 WNI yang telah diselamatkan sebelumnya, tetapi dia kemudian dipindahkan ke perusahaan online scamming lainnya di provinsi yang sama. Dia kemudian dipindahkan ke Phnom Penh dan langsung ditempatkan di shelter Caritas untuk menjalani proses lebih lanjut bersama puluhan WNI lainnya. Selama tinggal di shelter Caritas, KBRI Phnom Penh memberikan bantuan logistik, obat-obatan, serta pembiayaan rumah sakit bagi tiga orang WNI. Selain itu, KBRI Phnom Penh juga selalu memberikan pendampingan penerjemah selama proses wawancara, baik di kepolisian maupun di Kementerian Sosial, Veteran dan Rehabilitasi Pemuda Kamboja. Dalam perkembangannya, Kementerian Sosial, Veteran dan Rehabilitasi Pemuda Kamboja mengirimkan surat kepada KBRI Phnom Penh yang menyatakan bahwa 28 WNI tersebut terindikasi sebagai korban TPPO berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh otoritas Kamboja. Menindaklanjuti hal tersebut, KBRI Phnom Penh segera berkoordinasi dengan pihak Imigrasi Kamboja terkait status keimigrasian dan surat izin bagi 28 WNI yang akan dipulangkan. Setibanya di Tanah Air, rencananya puluhan WNI itu akan ditampung di RPTC Bambu Apus Kementerian Sosial untuk menjalani proses rehabilitasi sebelum dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. Selain itu, mereka juga akan menjalani proses pemeriksaan lanjutan oleh Bareskrim Polri untuk proses penyidikan dan penindakan lebih lanjut terhadap agen perekrut di Indonesia. Kamboja menjadi negara dengan tren peningkatan kasus WNI terkait online scamming tertinggi hingga delapan kali lipat dari tahun 2021 ke tahun 2022. &ldquo;Pemerintah RI terus mengimbau agar masyarakat Indonesia berhati-hati dalam menerima tawaran kerja yang berujung jebakan eksploitasi perusahaan online scamming,&rdquo; ujar Kemlu RI.

Kementerian Luar Negeri dan KBRI Phnom Penh memfasilitasi pemulangan 28 WNI terindikasi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Pemerintah Pulangkan 28 WNI Korban TPPO dari Kamboja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/21/antarafoto-rilis-pengungkapan-tppo-penjualan-organ-tubuh-200723-ies-5-818370315.jpg" alt="Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada (tengah), Kadiv Hubinter Polri Irjen Pol Khrisna Murti (kiri), dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto (kanan) saat rilis pengungkapan perkara TPPO." width="100%">
<figcaption>Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada (tengah), Kadiv Hubinter Polri Irjen Pol Khrisna Murti (kiri), dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto (kanan) saat rilis pengungkapan perkara TPPO.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi salah satu korban perdagangan orang (TPPO) mengungkap kesaksiannya. Dia juga bercerita modus jaringan yang kerap merekrut orang-orang Indonesia untuk melakukan penipuan daring (online scamming) di negara lain. Dalam sebuah seminar di Jogjakarta, Jumat (21/7), korban yang tak ingin disebutkan namanya itu mengatakan, dia terjerat dalam pekerjaan penipuan daring setelah mendapat tawaran dari rekannya untuk bekerja sebagai telemarketing di sebuah perusahaan di Dubai, Uni Emirat Arab (UAE) dengan gaji 800 dolar AS (Rp 12 juta). Meskipun sempat ragu, dia memutuskan untuk berangkat karena tergiur dengan iming-iming kawannya yang sudah lebih dulu berangkat dan bekerja di perusahaan tersebut. &rdquo;Dia bilang (kerjanya) enak, kerjanya sebagai telemarketing di bidang kecantikan dan digaji 800 dolar AS dengan kontrak enam bulan,&rdquo; kata dia seperti dilansir dari Antara. Setelah mendapatkan paspor, korban kemudian mendapatkan informasi bahwa dia tidak akan bekerja di Dubai melainkan di Thailand. Meski demikian, korban memutuskan untuk tetap berangkat karena mengaku tak enak hati dengan kawannya. Sesaat setelah tiba di Bangkok, dia dijemput beberapa orang yang berbeda-beda mulai dari keluar pesawat hingga keluar bandara. Setelah itu, korban ditinggalkan di sebuah hotel dan tidak diperbolehkan keluar hotel selama tiga hari. Tiga hari kemudian, korban mengatakan mendapatkan tiket pesawat untuk terbang menuju wilayah perbatasan Thailand dan Myanmar di Mae Sot. Setelah dibawa berputar-putar melewati distrik Mae Sot sampai harus menaiki perahu, korban tiba di sebuah kawasan di mana dia melihat orang-orang bersenjata dan mengenakan baju tentara. Setelah tiba di sebuah bangunan yang menjadi lokasi perusahaan penipuan daring, paspor korban dirampas. &rdquo;Di situ saya berantem dengan teman saya yang mengajak saya ke sini. Dia bilang kalau dia juga terkena tipu &hellip; kamu tidak bisa pulang &hellip; kalau mau pulang harus memberikan uang tebusan Rp 110 juta,&rdquo; ujar dia. Selama di sana, dia juga mengaku tidak mengetahui pekerjaan apa yang harus dia kerjakan. Korban hanya diinstruksikan untuk mengumpulkan nomor sebanyak-banyaknya dan mengirimkan pesan berupa tautan atau link ke nomor-nomor tersebut. &rdquo;Jadi ketika kita klik link-nya, semua yang ada di dalam ponsel kita bisa pindah ke mereka,&rdquo; ungkap dia. Dia juga mengungkapkan bahwa korban dituntut untuk bekerja selama 18 jam dalam sehari mulai pukul 11.00 hingga 04.00 dini hari. Korban mengatakan bersyukur karena bisa terlepas dari perusahaan penipuan daring itu dan mendapatkan perlindungan, penanganan rehabilitasi, hingga pendampingan hukum dari negara. Sementara itu, Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha mengatakan, banyak perusahaan penipuan daring yang sengaja merekrut WNI untuk menipu sesama WNI. Oleh karena itu, salah satu persyaratan yang diminta mereka adalah kemampuan berbahasa Indonesia. Mereka juga biasanya beroperasi di daerah-daerah yang sulit dijangkau pemerintah. Judha mengungkap, ada kecenderungan WNI untuk mengajak WNI lain bekerja dalam penipuan daring karena mereka dijanjikan bonus oleh perusahaan. Hingga saat ini, Judha melaporkan sudah ada lebih dari 2.400 kasus penipuan daring yang melibatkan WNI yang telah ditangani Kementerian Luar Negeri. Namun, dari jumlah tersebut sebagian di antara mereka malah berangkat lagi ke luar negeri dan bekerja di jenis perusahaan yang sama. &rdquo;Jadi betapa kompleksnya kasus TPPO jenis penipuan daring ini karena batasan antara korban dan yang bukan korban semakin buram,&rdquo; kata Judha. Dalam upaya menangani kejahatan perdagangan orang, Pemerintah Indonesia sudah membentuk Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Juni. Satgas itu dibentuk di setiap Polda dan berada di bawah naungan Bareskrim Polri.

WNI korban kasus TPPO mengungkap kesaksian dan modus jaringan yang kerap merekrut orang-orang Indonesia untuk melakukan penipuan daring

Kesaksian WNI Korban Perdagangan Orang Jenis Penipuan Daring

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/07/WNI-Myanmar-Kemlu-2518547763.png" alt="Para warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myanmar bersiap menaiki kendaraan pada Minggu (7/5/2023). (ANTARA/HO-Kemenlu)" width="100%">
<figcaption>Para warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myanmar bersiap menaiki kendaraan pada Minggu (7/5/2023). (ANTARA/HO-Kemenlu)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ada pergantian tren dari kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Masyarakat tak lagi diperdagangkan untuk menjadi pekerja rumah tangga (PRT) ilegal di luar negeri. Tapi, dipaksa melakukan kejahatan siber atau online scamming. Modus perekrutan sama, gaji hingga ratusan juta. Executive Director Migrant Care Wahyu Susilo mengungkapkan, di era digital ini kian banyak perekrut yang memanfaatkan media sosial sebagai media untuk merekrut pekerja guna menjalankan kejahatan digital. Selain kemudahan akses, para perekrut ini juga memanfaatkan kondisi masyarakat di masa pandemi yang banyak membutuhkan pekerjaan. Seperti diketahui, pandemi Covid-19 menimbulkan permasalahan ekonomi pada masyarakat global yang diakibatkan kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan, hingga minimnya lapangan pekerjaan baik di Indonesia maupun di negara penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Diperkirakan, sekitar 1 juta PMI mengalami gagal berangkat, di-PHK sepihak, tidak digaji, mengalami kekerasan fisik, psikis, dan menjadi korban perdagangan manusia akibat Covid-19. &rdquo;Jadi peran digital dalam pusaran pekerja ini adalah perekrutan dilakukan dengan online, platform bisnis pengguna jasa yang dioperasikan, media perdagangan pekerja antar perusahaan, hingga media dalam mencari bantuan,&rdquo; jelasnya, Rabu (10/5). Perekrutan misalnya, lanjut dia, dilakukan melalui Facebook, Whatsapp, dan Telegram. Perekrut mengirimkan link hingga iklan tawaran kerja dengan berbagai janji-janji manis. Mulai dari gaji minimal Rp 10 juta hingga USD 12 ribu atau Rp 176,9 (dengan nilai tukar dollar Rp 14.746), komisi 5-10 persen, biaya keberangkatan, fasilitas selama bekerja, bahkan klaim bukan merupakan jual beli orang. &rdquo;Janji para perekrut ini mereka dijadikan customer service, admin, dan input data,&rdquo; ungkapnya. Kemudian, saat korban bersedia maka sebelum keberangkatan mereka akan dimasukkan ke dalam grup Whatsapp atau Telegram. Grup tersebut jadi ruang edukasi dan pendampingan korban sampai nanti tiba di negara tujuan. Lalu, ada tes typing dalam bentuk video. Kadang ada tes wawancara juga. Dalam grup tersebut, mereka juga diajari cara menjawab ketika proses pembuatan paspor atau vaksin. &rdquo;Saat pembuatan paspor dan vaksin, mereka diajari untuk menjawab tujuannya berlibur,&rdquo; jelasnya. Saat tiba di negara tujuan, janji tinggal janji. Apa yang tersaji jauh berbeda dari mimpi-mimpi. Mereka dipekerjakan bukan menjadi CS ataupun admin. Mereka dipaksa melakukan online scamming. Biasanya, mereka diminta berpura-pura menjadi perempuan. Lalu mencoba menjerat target/korban melalui sosial media atau dating apps. Setelahnya, mereka disuruh menawarkan investasi kepada target dengan mengirim link/url. Untuk lebih meyakinkan, disediakan model untuk melakukan video call dengan calon korban. Jika sukses menggaet korban, maka nantinya ada deposit yang disetorkan dan admin yang bertugas mengurus uang tersebut. Dalam bekerja, mereka diberikan target deposit Rp 600 ribu per orang per hari. Mereka biasanya bekerja dalam tim, di mana satu tim terdiri dari 5-6 orang dengan target USD 30 ribu. &rdquo;Ketika member dari pekerja secara akumulasi sudah mencapai target, maka akses akun dan akses contact semua sosial media ditutup,&rdquo; paparnya. Selain itu, tak ada libur. Mereka dipekerjakan mulai dari pukul 09.00 sampai 01.00. Rata-rata, 14-16 jam per hari. Tak ada waktu beribadah hingga makan yang diberikan tak layak. Naasnya lagi, mereka tak dapat gaji. Kalaupun ada yang digaji baru diberikan setelah 45 hari kerja. Mereka juga tak diberikan akses komunikasi. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Dokumen pribadi mereka ditahan oleh pihak perekrut. Sehingga, ketika menerima denda hingga hukuman berupa kekerasan baik fisik maupun verbal, mereka kesulitan untuk lari. &rdquo;Kalau mau keluar harus menebus. Penebusan ini sebesar Rp 35 juta-Rp 150 juta. Atau pekerja pengganti, 2-3 orang,&rdquo; jelasnya. BUkan hanya itu, ketika mereka tidak mencapai target atau melakukan perusahaan, mereka akan dijual atau dilelang. Proses ini dilakukan melalui group Telegram dengan menyertakan foto diri dan paspor korban. Harga masing-masing korban beragam sesuai dengan kondisi. Melihat kondisi yang kian mengkhawatirkan, Wahyu mendesak agar sosialisasi pencegahan perdagangan manusia dilakukan secara massif mulai dari tingkat desa, termasuk lingkungan pendidikan. Kemudian, perkuat sosialisasi modus-modus TPPO via online untuk kejahatan digital. Penyebarluasan akun-akun yang digunakan pelaku kejahatan ke media sosial juga dinilai perlu dilakukan agar masyarakat lebih waspada. &rdquo;Pemerintah melalui kominfo bisa bekerja sama dengan media sosial, Facebook dan lain-lain untuk menyisir dan menutup akun-akun yang memuat informasi indikasi perekrutan untuk kejahatan digital,&rdquo; pungkasnya. Sebagai informasi, tiga tahun terakhir 1.841 kasus online scams yang melibatkan ribuan WNI berhasil diselesaikan oleh pemerintah. Para korban pun telah dipulangkan. Sayang, kasus tak berhenti di sana. Kasus TPPO industri kejahatan siber ini masih terus terjadi di ASEAN. Aduan PMI jadi korban Scammer dan Judi Online pada 2022: - Pada 2022 ada 189 aduan scammer dan 18 judi online - Korban terbanyak berasal dari Sumatera Utara 108 orang, Jawa Barat 24 orang, Jawa Tengah 18 orang, Jawa Timur 14 orang, Kalimantan Barat 11 orang, dan seterusnya. - Negara tujuan paling banyak Kamboja dengan 195 orang, Myanmar 5 orang, Laos 6 orang, Filipina 1 orang - Selama bekerja diminta mencari target melalui aplikasi Forex trading, Crypto, NFT, E-commerce palsu (shopee, Ababa), Judi online (win88bet.com, berlian.vip), Penjualan tiket bola dunia palsu, Game tebak score bola, Cheap game dan lainnya. - Target market penipuan: Eropa, Asia dan keluarga terdekat Sumber: Migrant Care

Masyarakat tak lagi diperdagangkan untuk menjadi pekerja rumah tangga (PRT) ilegal di luar negeri. Tapi, dipaksa melakukan kejahatan siber.

Alur Perekrutan WNI jadi Korban TPPO di Industri Online Scamming, Dijanjikan Gaji Ratusan Juta Rupiah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/08/WNI-Myanmar-Kemlu-2074076705.jpg" alt="Sejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bersiap menaiki kendaraan, Minggu (7/5/2023)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bersiap menaiki kendaraan, Minggu (7/5/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri berangkat ke Manila, Filipina, Selasa (9/5). Mereka tengah mendalami dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap 154 WNI yang terlibat sindikat scamming internasional. &ldquo;Hari ini (9/5)) berangkat dan kami dalami apakah terkait TPPO,&rdquo; kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro dikutip dari Antara, Selasa (9/5). Dittipidum Bareskrim Polri memberangkatkan lima orang penyidik ke Manila, Filipina. Tim dipimpin oleh Kasubdit V Dittipidum Kombes Pol. Enggar Pareanom. Penyidik Bareskrim Polri diberangkatkan bersama tim dari Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) serta Divisi Hubungan Internasional (DivHubinter) Mabes Polri. Dari 1.000 lebih pelaku sindikat scamming internasional yang diungkap Kepolisian Filipina bersama Atase Polri di KBRI Manila, terdapat 154 warga negara Indonesia (WNI). Dari 154 WNI tersebut, sembilan orang diperiksa sebagai saksi dan dua orang ditetapkan sebagai tersangka kerena melanggar aturan hukum di negara tersebut. Dalam pendalaman tersebut, kata Djuhandhani, pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap 154 warga negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari tempat praktik scamming (penipuan) internasional untuk mendalami bagaimana para WNI bisa berada di Filipina. &ldquo;Juga kami dalami siapa yang berangkatkan,&rdquo; kata jenderal bintang satu itu. Kronologis pengungkapan ini terjadi Kamis (5/5) waktu setempat, saat Atpol Manila mendampingi PNP melaksanakan penyelamatan 1.000 lebih warga negara asing di Filipina diduga korban perdagangan orang, termasuk di dalamnya terdapat 154 WNI. Operasi tersebut berlangsung di Clark Sun Valley Hub Corporation, Jose Abad Santos Avenue, Clark Freeport, Mabalacat, Pampanga melibatkan 200 personel PNP. Dari kegiatan operasi tersebut, terungkap oleh Kepolisian Filipina ditemukan pelaku dan pekerja sekitar 1.000 lebih tersebut yang melakukan kejahatan scamming.

“Hari ini (9/5)) berangkat dan kami dalami apakah terkait TPPO,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri

Bareskrim-Dihubinter Terbang ke Filipina untuk Usut Dugaan TPPO WNI yang Terlibat Online Scamming

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/08/154_wni-tppo-954299913.jpg" alt="LINTAS NEGARA: Razia oleh Tim Anti Kejahatan Siber Kepolisian Filipina yang mengungkap lebih dari 1.000 korban dugaan TPPO di Mabalacat City (4/5)." width="100%">
<figcaption>LINTAS NEGARA: Razia oleh Tim Anti Kejahatan Siber Kepolisian Filipina yang mengungkap lebih dari 1.000 korban dugaan TPPO di Mabalacat City (4/5).</figcaption>
</figure> Dalami Kasus TPPO, Bareskrim Polri Kirim Tim ke Filipina Isu Human Trafficking Akan Dibahas dalam KTT ASEAN JawaPos.com &ndash; Polri bekerja sama dengan polisi Filipina untuk mendalami kasus jaringan scamming. Dari hasil kerja sama itu diketahui bahwa pelaku scamming mencapai seribu orang. Kadivhumas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, sejak awal Polri melalui Atase Polri dan Polisi Filipina bekerja sama membongkar kasus scamming internasional. Dari kerja sama itu, dapat dibongkar kejahatan scamming dengan jumlah pelaku mencapai seribu orang. Para pelaku tersebut berasal dari Tiongkok, Filipina, dan Indonesia. Untuk warga negara Indonesia (WNI), jumlahnya mencapai 154 orang. Mereka telah diamankan. &rdquo;Sembilan di antaranya menjadi saksi kasus, dua orang di antaranya menjadi tersangka,&rdquo; jelasnya dalam keterangan tertulis. Menurut dia, seribu orang itu merupakan pelaku scamming, tapi juga korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau human trafficking. &rdquo;Dua WNI yang menjadi tersangka akan diproses hukum di Filipina,&rdquo; ujarnya. Bareskrim Polri telah mengirimkan tim ke Filipina. Diharapkan bisa melakukan penyelidikan bersama. &rdquo;Untuk pelaku sekaligus korban, diproses pemulangan oleh Kemenlu,&rdquo; paparnya. Terpisah, rencana KBRI Manila bertemu dengan 154 WNI korban TPPO yang dipaksa bekerja di online scamming batal terlaksana kemarin (8/5). Rencana semula, KBRI Manila akan meng-interview secara mendetail para WNI yang menjadi korban tersebut. Termasuk soal daerah asal mereka. Sekretaris Kedua Pelaksana Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Manila Nona Siska Novianti menerangkan, proses itu biasanya lebih mudah saat serah terima dengan KBRI telah dilakukan. Namun, karena para korban masih harus menjalani pendataan dan pemeriksaan oleh kepolisian Filipina, proses tersebut akan dilaksanakan di detensi otoritas setempat. Hingga kemarin, pihak otoritas Filipina belum melaporkan perkembangan signifikan. Jumlah korban pun masih sama, 154 orang. Disinggung soal rencana kedatangan Polri ke Manila, Nona mengamini. Kedatangan tim khusus itu, kata dia, sedang dikoordinasikan oleh Atase Kepolisian di KBRI Manila. Menurut dia, nanti tim kepolisian yang dikirim dari Jakarta tersebut akan turut serta melakukan asesmen terhadap 154 WNI yang tersangkut kasus kejahatan siber bermodus penipuan itu. &rdquo;Khususnya yang tersangka. Tujuannya, mencari tahu jaringan perekrut yang ada di Indonesia,&rdquo; tegasnya. Sementara itu, keberhasilan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dalam membebaskan para korban TPPO yang dipekerjakan pada industri online scamming mendapat apresiasi dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Termasuk, pembebasan 20 WNI yang menjadi korban TPPO di Myanmar yang sebelumnya diadukan pihak keluarga bersama SBMI. Ketua Umum SBMI Hariyanto Suwarno mengungkapkan, pemulangan para korban itu akan ditindaklanjuti dengan proses hukum. Para keluarga korban didampingi SBMI akan melaporkan kasus TPPO tersebut kepada pihak berwajib. &rdquo;Pemulangan akan memperkuat langkah penegakan hukum untuk menjerat sindikat TPPO,&rdquo; ujarnya. Selain itu, pihak keluarga korban akan mengajukan permohonan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) saat proses hukum tersebut berjalan. Termasuk meminta Komnas HAM untuk membantu reintegrasi sosial untuk para korban. Menurut Heriyanto, online scams menjadi modus baru perdagangan manusia, dengan adanya penyekapan terhadap korban dan memaksa korban untuk melakukan penipuan secara online. Kemudian, wilayah-wilayah konflik dipilih untuk mengembangkan bisnis itu lantaran dinilai paling aman. Karena itu, dia mendesak agar ASEAN diperkuat dengan kesamaan perspektif untuk memberantas tindak perdagangan orang. Termasuk mengevaluasi ASEAN Convention Against Trafficking in Person (ACTIP). &rdquo;ASEAN juga harus menjamin ASEAN Declaration of Human Rights terselenggara dengan baik sehingga ASEAN menjadi ruang yang ramah bagi pekerja migran,&rdquo; tegasnya dalam acara side event ASEAN Summit yang diselenggarakan Migrant Care kemarin. Sementara itu, Nurhaida, keluarga korban, mengatakan sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah membantu memperjuangkan kebebasan anaknya. Dia merasa lega karena anaknya bisa terbebaskan dari sekapan jaringan TPPO. &rdquo;Kami sangat berterima kasih, keluarga kami bisa segera berkumpul di Indonesia,&rdquo; ucapnya. Pada bagian lain, di sela kunjungannya melihat persiapan KTT ASEAN di Labuan Bajo, Presiden Joko Widodo mengungkapkan akan menggunakan kesempatan keketuaan ASEAN untuk pencegahan TPPO. Menurut dia, kejahatan perdagangan manusia harus diberantas. Bahkan, dari hulu hingga hilir harus disisir masalahnya. Jokowi menyatakan, pada pelaksanaan KTT ASEAN, Indonesia akan mengusung isu pemberantasan perdagangan manusia untuk dibahas bersama. &rdquo;Dalam KTT nanti, diadopsi dokumen kerja sama penanggulangan perdagangan orang akibat penyalahgunaan teknologi,&rdquo; ujarnya. Menurut dia, ASEAN merupakan korbannya dan sebagian besarnya merupakan warga negara Indonesia (WNI). Mereka umumnya terkena penipuan secara daring atau online scams. Jokowi juga menyinggung konflik di Myanmar. Dia menegaskan, kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan. &rdquo;Rakyat akan menjadi korban karena kondisi ini tidak akan membuat siapa pun menang,&rdquo; katanya. Karena itu, keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun ini akan terus mendorong implementasi lima poin kesepakatan atau five point consensus. Salah satu poin dalam kesepakatan tersebut berkaitan dengan bantuan kemanusiaan. Memegang keketuaan ASEAN, Indonesia telah memfasilitasi The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre). (idr/mia/lyn/c7/oni)

Polri bekerja sama dengan polisi Filipina untuk mendalami kasus jaringan scamming. Dari hasil kerja sama itu diketahui bahwa pelaku scamming

Pelaku Online Scamming Mencapai Seribu Orang

Online Scamming

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Online Scamming

Berita Terkini