<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/20/p8fp93UdBCaAt2Qux0syMxTVrrDSVFpEJvNiHx9I-2940918673.jpg" alt="KBRI Phnom Penh menangani 1.047 kasus WNI terkait sindikat penipuan daring selama Januari 2026, dengan banyak yang ingin kembali ke Indonesia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>KBRI Phnom Penh menangani 1.047 kasus WNI terkait sindikat penipuan daring selama Januari 2026, dengan banyak yang ingin kembali ke Indonesia. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &nbsp;&ndash; Warga negara Indonesia (WNI) yang tersangkut sindikat penipuan daring (online scam) di Kamboja masih menjamur. Dalam empat hari, KBRI Phnom Penh bahkan menangani 911 laporan WNI yang berkasus. Jumlah laporan ini, menurut Duta Besar RI untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, diterima pihaknya sejak 16-19 Januari 2026. Para WNI melaporkannya secara langsung ke kantor KBRI setelah keluar dari sindikat penipuan daring (online scam) di berbagai wilayah di Kamboja. &ldquo;Tidak sedikit yang melakukan perjalanan jauh dari provinsi-provinsi seperti Banteay Meanchey dan Mondulkiri ke ibu kota Phnom Penh,&rdquo; ujarnya dalam keterangan resminya dikutip Selasa (20/1). Lonjakan signifikan jumlah WNI ini disebutnya terjadi seiring dengan instruksi Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Manet yang meminta agar upaya pemberantasan sindikat penipuan daring di seluruh Kamboja terus diintensifkan. Hingga akhirnya sejumlah pelaku utama (mastermind) penipuan daring di berbagai kota di tangkap dan jaringan sindikat akhirnya membubarkan diri. Yang kemudian, membiarkan para pekerjanya keluar. Dengan penambahan jumlah aduan ini, maka di tiga minggu pertama Januari 2026, KBRI Phnom Penh telah menangani lebih dari 1.047 kasus WNI bermasalah. Angka ini menunjukkan peningkatan tajam dibandingkan tahun 2025, di mana secara total KBRI menangani 5.088 kasus WNI sepanjang tahun. &ldquo;Dari 5.088 kasus tersebut, 82 persen terkait WNI yang mengaku terlibat dalam sindikat penipuan daring,&rdquo; jelasnya. Lebih lanjut, dia menyampaikan, bahwa secara umum kondisi WNI yang terlibat online scam tersebut aman dan sehat. Namun, dari asesmen yang dilakukan, diketahui pula bahwa para WNI tersebut memiliki berbagai permasalahan kekonsuleran. Diantaranya, tidak memiliki paspor dan selama ini tinggal di Kamboja dengan visa yang telah kedaluwarsa (overstay). &ldquo;Mayoritas WNI menyatakan ingin segera kembali ke Indonesia, meski ada sebagian kecil yang masih ingin menetap untuk mencari pekerjaan lain.&rdquo; katanya. KBRI Phnom Penh pun telah menangani seluruh WNI sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelindungan WNI. Bagi yang masih memiliki paspor diarahkan untuk segera kembali ke Indonesia secara mandiri, sementara bagi yang tidak memiliki dokumen perjalanan akan diterbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) guna memfasilitasi proses pemulangan. &ldquo;Sambil menunggu penyelesaian proses keimigrasian, para WNI diarahkan untuk mencari penginapan sementara di sekitar KBRI,&rdquo; sambungnya. Santo pun mengaku telah melakukan pertemuan dengan Senior Minister sekaligus Ketua Sekretariat Commission for Combating Online Scam (CCOS) Kamboja, Chhay Sinarith. Dalam pertemuan tersebut, selain menyampaikan apresiasi atas komitmen kuat Pemerintah Kamboja dalam memberantas sindikat penipuan daring, ia turut meminta dukungan agar proses deportasi WNI dapat dipermudah dan dipercepat. Sehingga para WNI dapat segera kembali ke tanah air. &ldquo;KBRI Phnom Penh mengimbau kepada WNI yang telah keluar dari sindikat penipuan daring agar segera melapor ke KBRI untuk mendapatkan pendampingan bagi proses kepulangan ke Indonesia,&rdquo; ungkapnya. Sementara, bagi masyarakat di Indonesia diimbau agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan ke luar negeri yang tidak realistis. KHususnya, dengan iming-iming gaji tinggi dan persyaratan minim.

KBRI Phnom Penh menangani 1.047 kasus WNI terkait sindikat penipuan daring selama Januari 2026, banyak yang ingin kembali ke Indonesia

KBRI Phnom Penh Tangani Ratusan Kasus WNI Karena Kasus Sindikat Online Scam

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/25/sugiono-kamboja-903122178.jpg" alt="Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Kerajaan Kamboja, Prak Sokhonn. (Kemlu)" width="100%">
<figcaption>Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Kerajaan Kamboja, Prak Sokhonn. (Kemlu)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Indonesia dan Kamboja menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama penegakan hukum dalam memberantas kejahatan transnasional, khususnya praktik online scam yang makin meresahkan. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Kerajaan Kamboja, Prak Sokhonn, di sela-sela KTT ASEAN ke-46 di Kuala Lumpur, Sabtu (25/5). Pertemuan tersebut menjadi momentum penting karena merupakan pertemuan bilateral pertama antar kedua menlu setelah resmi dilantik. Dalam suasana hangat penuh semangat kolaborasi, kedua pihak membahas sejumlah isu strategis, termasuk tindak lanjut kunjungan Presiden Senat Kerajaan Kamboja, Hun Sen, ke Indonesia pada Mei 2024. Salah satu fokus utama pembahasan adalah penguatan kerja sama antarinstansi penegak hukum untuk menangani maraknya kejahatan online scamming di kawasan. Indonesia menjadi salah satu negara paling terdampak, dengan banyak warga negara Indonesia (WNI) terlibat kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di sektor online scam. Data KBRI Phnom Penh mencatat, hanya dalam tiga bulan pertama tahun 2025, tercatat 1.301 kasus WNI bermasalah di Kamboja, naik 174 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Dari jumlah tersebut, sekitar 85 persen atau 1.112 kasus terkait penipuan online, meningkat drastis 263 persen dari hanya 306 kasus pada periode Januari-Maret tahun sebelumnya. &ldquo;Untuk mengatasi masalah kejahatan transnasional khususnya jaringan online scamming, kedua negara sepakat mempererat kerja sama antarinstansi penegak hukum baik dalam kerangka bilateral maupun regional melalui ASEAN,&rdquo; ungkap Menlu Sugiono, Minggu (25/5). Selain soal penegakan hukum, kedua menteri juga mendorong peningkatan konektivitas untuk memperkuat hubungan masyarakat (people to people contact) dan kerja sama pariwisata. Indonesia menyambut baik rencana AirAsia Cambodia membuka jalur penerbangan baru menuju Denpasar. Dalam kesempatan itu, Menlu Sugiono turut menyampaikan tujuan strategis diplomasi Indonesia ke depan, mulai dari memperkuat peran Indonesia dalam perdamaian dunia, ketahanan pangan di kawasan, hingga kerja sama keamanan untuk menangani kejahatan lintas negara. Indonesia dan Kamboja memiliki hubungan bilateral erat yang telah terjalin sejak lama, dengan Indonesia berperan penting dalam rekonsiliasi nasional Kamboja. Intensitas kunjungan tingkat tinggi kedua negara mencerminkan kedekatan historis dan kemitraan strategis yang terus diperkuat.

Indonesia-Kamboja sepakat perkuat kerja sama hukum atasi online scam. Fokus perlindungan WNI, kerja sama bilateral, dan kawasan ASEAN.

Indonesia-Kamboja Perkuat Penegakan Hukum, Fokus Atasi Kejahatan Online Scam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/05/7C7ECE49-9497-426E-9C53-4DAB68DED67E-1450454780.jpeg" alt="Sebanyak 28 WNI korban perusahaan &ldquo;online scamming&rdquo; dipulangkan dari Kamboja dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, pada Rabu (4/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Sebanyak 28 WNI korban perusahaan &ldquo;online scamming&rdquo; dipulangkan dari Kamboja dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, pada Rabu (4/10/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kasus online scam seolah tak ada habisnya. Seperti mengupas bawang, dibuang luarnya, tapi masih berlapis-lapis di bagian dalam. Buktinya, lima warga negara Indonesia (WNI) kembali menjadi korban kasus online scam di Myanmar. Kali ini bukan di Myawaddy. Lima WNI tersebut &rdquo;ditahan&rdquo; perusahaan online scam di wilayah Hpa Lu. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha menerangkan, wilayah Hpa Lu itu tak jauh berbeda dengan Myawaddy. Sama-sama daerah konflik yang dikuasai kelompok etnis bersenjata. Hal itulah yang membuat upaya penyelamatan tidak mudah. Kemenlu melalui perwakilannya di Thailand dan Myanmar kini berupaya menyelamatkan lima WNI tersebut. &rdquo;Kemenlu bersama KBRI Yangon dan KBRI Bangkok sedang berupaya menangani kasus lima WNI yang bekerja di bisnis online scam di wilayah Hpa Lu, Myanmar, ini,&rdquo; ujar Judha pada temu media, Rabu (3/4) malam. Kemenlu telah mengirimkan beberapa nota diplomatik kepada Kemenlu Myanmar. Melalui surat itu, Indonesia meminta otoritas Myanmar bisa melakukan langkah-langkah segera dan efektif untuk menyelamatkan lima WNI tersebut. KBRI juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak. Mulai otoritas kepolisian hingga otoritas imigrasi di sana. &rdquo;Namun, memang perlu dipahami, otoritas Myanmar memiliki jangkauan yang terbatas untuk bisa masuk ke wilayah tersebut,&rdquo; katanya. Selain mekanisme formal, lanjut dia, Kemenlu bekerja sama dengan kelompok masyarakat yang ada di wilayah itu. &rdquo;Komunikasi juga terus kami lakukan dengan keluarga lima WNI tersebut yang ada di Indonesia,&rdquo; sambung Judha. (mia/c7/oni)

Lima warga negara Indonesia menjadi korban kasus online scam di Myanmar. Kali ini bukan di Myawaddy. Lima WNI tersebut ”ditahan”

5 WNI Tertipu Online Scam di Myanmar

online scam

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#online scam

Berita Terkini

KBRI Phnom Penh Tangani Ratusan Kasus WNI Karena Kasus Sindikat Online Scam

Indonesia-Kamboja Perkuat Penegakan Hukum, Fokus Atasi Kejahatan Online Scam

5 WNI Tertipu Online Scam di Myanmar

Download Aplikasi JawaPos.com