<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/jemaah-haji.jpg" alt="Jemaah haji di Masjidilharam. (Naufal Widi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Jemaah haji di Masjidilharam. (Naufal Widi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Calon jemaah haji (CJH) Indonesia yang masuk kategori risiko tinggi (risti) kembali dipetakan setelah melaksanakan ibadah selama delapan hari di Madinah. Hari ini (17/6) seksi kesehatan PPIH Arab Saudi daker Makkah akan memeriksa jemaah yang telah berada di Makkah.  Kepala Seksi Kesehatan Daker Makkah Muhammad Imran menjelaskan, pemeriksaan itu merupakan sebagai salah satu persiapan menjelang pelaksanaan puncak haji. "Besok (hari ini, Red) pukul 09.00 kami mulai (pemeriksaan) dari sektor 4 di Jarwal," katanya di Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah kemarin (16/6).  Pemeriksaan tersebut, antara lain, meliputi USG dan cek laboratorium. Ada pula konsultasi dengan dokter spesialis. "Untuk mengurangi potensi (sakit) sekaligus edukasi," ucapnya.  Sementara itu, selain cuaca panas, jemaah haji diimbau untuk mengantisipasi badai pasir. Pasalnya, hal itu bisa memicu sesak napas dan infeksi mata. ’’Badai pasir tidak bisa diprediksi. Bisa terjadi di mana-mana,’’ tutur Imran. Karena itu, jemaah haji diimbau memakai masker dan kacamata saat berada di luar ruangan.  Pj Visitasi Klinik Kesehatan Sektor I Daker Makkah Mulia Ananda menambahkan, jemaah juga harus mengantisipasi heatstroke saat cuaca panas di Saudi. Di antaranya dengan banyak minum dan memakai pelindung seperti payung. Hingga kemarin, jumlah CJH Indonesia yang berada di Makkah mencapai 11.530 orang.  Haji ”Kilat” Sepi Peminat  Peminat haji nonkuota atau mujamalah masih cukup besar. Namun, karena harganya terlalu tinggi, pendaftar tahun ini menurun. Sejumlah penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) bahkan menjual paket haji mujamalah di atas Rp 300 jutaan.  Biaya haji mujamalah memang berlipat-lipat jika dibandingkan dengan ongkos haji reguler. Tetapi, kelebihannya tidak perlu antre. Jemaah yang mendaftar haji mujamalah tahun ini langsung berhaji tahun ini juga. Alias haji ”kilat”. Sebelumnya, haji dengan visa mujamalah itu sering disebut dengan haji furoda.  Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Nur Arifin menyampaikan pesan kepada masyarakat supaya hati-hati ketika mendapat tawaran haji furoda atau haji mujamalah. ”Jangan sampai masyarakat menjadi korban penipuan berkedok pemberangkatan haji khusus,” tuturnya.  Dia mengatakan, ada perbedaan antara haji khusus dan haji mujamalah atau furoda. Haji khusus menggunakan kuota resmi yang diberikan pemerintah Saudi ke pemerintah Indonesia. Sementara itu, haji mujamalah tidak menggunakan kuota negara. ”Haji khusus ini dulu dikenal haji ONH plus,” ujarnya.

PPIH Arab Saudi Periksa Jemaah Haji Berisiko Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/riyadh.jpg" alt="Pelaksanaan ibadah haji di Kota Mekkah, Arab Saudi (Saudi Ministry of Hajj/Reuters/Antara)" width="100%">
<figcaption>Pelaksanaan ibadah haji di Kota Mekkah, Arab Saudi (Saudi Ministry of Hajj/Reuters/Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keputusan dibukanya penyelenggaraan haji untuk satu juta jamaah, disambut positif berbagai kalangan di tanah air. Diantaranya disampaikan Ketua Umum Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (BERSATHU) Wawan Suhada.  Dia berharap Kementerian Agama (Kemenag) nantinya tetap memberikan alokasi kuota untuk jamaah haji khusus atau ONH Plus. Wawan mengatakan, mereka mengapresiasi keputusan Saudi membuka kuota haji sebanyak 1 juta jamaah. Kuota itu untuk jamaah dari dalam dan luar Saudi.  "Kuota satu juta jamaah itu hampir sekitar 35 persen dari kuota total haji dalam kondisi normal," katanya Minggu (10/4).  Dia mengasumsikan Indonesia nanti mendapatka kuota haji 35 persen dari kondisi normal. Dalam kondisi normal kuota haji Indonesia sebesar 221 ribu jamaah. Maka dia mengasumsikan Indonesia nanti mendapatkan kuota sebanyak 77 ribuan jamaah.  "Kami berharap alokasi haji khususnya sekitar delapan persen dari 77 ribuan itu. Sesuai dengan amanah undang-undang," tuturnya.  Wawan mengakui keputusan Saudi membuka kuota haji sebanyak satu juta jiwa merupakan angin segar. Khususnya untuk travel atau penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK).  Seperti diketahui dua tahun terakhir (2020 dan 2021) tidak ada pengiriman haji. Sehingga berpengaruh pada ekonomi travel haji khusus.  "Kepastian haji 2021 ini menjadi sebuah kado istimewa sekaligus berita terbaik untuk jamaah haji Indonesia," tuturnya.  Wawan mengatakam, dalam waktu dekat asosiasi BERSATHU akan mengadakan audiensi dengan seluruh pemangku kebijakan perhajian yang terkait. Selain itu Wawan mengatakan akan bekerja lebih optimal lagi mengawal dan membantu jamaah haji Indonesia agar lancar dalam melaksanakan ibadahnya.  Wawan mengatakan BERSATHU adalah asosiasi travel umrah dan haji yang baru. Dia menuturkan pendirian BERSATHU didasari kegelisihan terhadap asosiasi haji dan umrah yang ada sekarang ini.  Pasalnya, ada oknum pengurusnya yang memanfaatkan asosiasi untuk berbisnis langsung dengan anggotanya. "Asosiasi harus nonprofit. Harus menjadi wadah untuk mengayomi dan membina anggotanya," pungkas Wawan.

Haji Kembali Dibuka, Asosiasi Berharap Dapat Kuota ONH Plus 8 Persen

ONH plus Kemenag

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ONH plus Kemenag

Berita Terkini

PPIH Arab Saudi Periksa Jemaah Haji Berisiko Tinggi

Haji Kembali Dibuka, Asosiasi Berharap Dapat Kuota ONH Plus 8 Persen

Download Aplikasi JawaPos.com