<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/04/Bag0XQC3aRzApzEmVIcMPMH5m4fYcq8hKR0rDoe6-1-335589396.jpg" alt="Suasana nikah massal bertajuk Nikah Fest di Masjid Istiqlal Jakarta yang diikuti 100 pasangan, Kamis (4/9). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana nikah massal bertajuk Nikah Fest di Masjid Istiqlal Jakarta yang diikuti 100 pasangan, Kamis (4/9). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Biaya pencatatan nikah sejatinya terjangkau, bahkan gratis jika akad nikah dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) pada hari kerja. Yang bikin biaya pernikahan mahal mahal adalah pesta atau resepsi nikah dan beragam perintilannya. Tingginya biaya nikah di masyarakat itu jadi sorotan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, di sela kegiatan Nikah Fest di Masjid Istiqlal Jakarta (4/9). Nikah Fest itu adalah program nikah massal yang diikuti 100 pasangan, dan dilaksanakan tanpa biaya alias gratis. Bahkan setiap pasangan diberi modal usaha Rp 2 juta per pasangan. Nasaruddin mengatakan, secara berkala pihaknya menggelar nikah massal gratis. Tujuannya membantu masyarakat supaya tidak lagi merasa berat dengan biaya nikah. Sekitar dua bulan lalu, Kemenag juga menggelar nikah massal dengan 100 pasangan. "(Nikah massal) ini sangat membantu. Sangat-sangat membantu masyarakat," katanya. Nasaruddin mengungkapkan, selama ini banyak orang yang ingin menikah, tetapi dipaksa berpikir dua kali setelah tahu mahalnya biaya pesta pernikahan. Sementara, nikah massal bertajuk Nikah Fest itu gratis. Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta itu mengatakan, dalam program Nikah Fest, tidak ada biaya penghulu. Bahkan keperluan untuk mahar atau mas kawin disiapkan oleh pemerintah. Setiap pasangan juga disewakan hotel gratis untuk malam pertama sekaligus edukasi terkait membina keluarga. Menurut Nasaruddin, fasilitasi nikah gratis itu memudahkan masyarakat. "Bayangkan teman-teman kalau orang kawin, normalnya itu (biaya pestanya) mungkin paling sedikit adalah Rp 100 juta yang harus dikeluarkan ya kan," katanya. Dalam kesempatan itu Nasaruddin mengingatkan pernikahan harus dicatat secara negara lewat KUA. Menurut dia, pernikahan itu adalah prosesi terkait dengan hukum agama, hukum negara, dan adat. Ketiga aspek itu bisa terpenuhi dengan menikah secara resmi dan dicatatkan di KUA. Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Bimas Islam Kemenag Abu Rokhmad mengatakan dalam beberapa waktu terakhir, pihaknya sudah memfasilitasi nikah massal gratis. Rinciannya, Juli lalu digelar nikah massal di masjid Istiqlal Jakarta. Kemudian nikah massal di Taiwan. Lalu pada September kembali dilakukan nikah massal di masjid Istiqlal Jakarta lagi. "Pesan yang ingin kami sampaikan, kalau sudah cukup umur, memenuhi syar'i, tidak usah ragu untuk menikah," katanya. Karena nikah yang dilakukan secara sah akan membawa berkah. Abu mencontohkan, saat awal-awal nikah, secara ekonomi dia hidup tidak punya apa-apa. Tetapi dia meyakini pernikahan akan membuka pintu berkah. "Apalagi sekarang nikahnya dilakukan di masjid yang penuh berkah," katanya.

Menag Nasaruddin Umar mengungkap biaya resepsi nikah bisa mencapai Rp 100 juta, sementara nikah massal di Masjid Istiqlal Jakarta gratis.

Menag Nasaruddin Umar Sebut Biaya Pesta Nikah Bisa Tembus Rp 100 Juta: Nikah Massal Gratis,  Mahar Disiapkan Pemerintah

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/04/dishub-bandung-3351113462.jpg" alt="Penutupan lahan parkir liar oleh Dishub Kota Bandung." width="100%">
<figcaption>Penutupan lahan parkir liar oleh Dishub Kota Bandung.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Setelah tarif ongkos parkir tidak wajar di Kota Bandung viral, Pemkot Bandung melalui Dishub dan Satlantas Polrestabes mengambil tindakan tegas.&nbsp; Imbas penarikan ongkos parkit tersebut, Pemkot Bandung telah menutup dua area parkir liar yang juga disinyalir menjadi tempat praktik pungli. Kedua area parkir liar yang menjadi lahan pungli tersebut terletak di lahan eks Palaguna Jalan Asia Afrika pada Rabu, (4/10). Penutupan lahan parkir liar ini didasari atas status kedua lahan yang tidak memiliki izin penyelenggara. Hal tersebut disampaikan oleh Plh Kepala Dishub Kota Bandung Ricky Gustiadi. &ldquo;Bahwa ternyata di Jalan Asia-Afrika ini ada dua lokasi penyelenggaraan tempat parkir swasta yang tidak memiliki izin penyelenggaraan parkir sehingga ditutup&rdquo; ungkapnya. Ricky Gustiadi juga menyebutkan, bahwa praktik parkir liar ini melanggar Perda No. 3 Tahun 2020 tentang Perhubungan serta pelanggaran tarif parkir yang diatur dalam Perwal Nomor 1005 Tahun 2014 tentang harga sewa parkir dan pengelolaan gedung parkir. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013040159/dishub-bandung-tindak-tegas-juru-parkir-liar-di-kawasan-asia-afrika">Dishub Bandung Tindak Tegas Juru Parkir Liar di Kawasan Asia Afrika</a> Sebelumnya, postingan tentang mahalnya biaya parkir di Bandung ramai dibahas oleh netizen di media sosial. Tidak hanya di Jalan Asia Afrika, tapi juga tarif drop penumpang di stasiun Cimekar. Postingan tersebut menunjukkan foto karcis parkir yang mematok harga Rp. 10.000 untuk biaya parkir motor di kawasan Jalan Asia Afrika dan ongkos Rp. 2.000 untuk drop penumpang di stasiun Cimekar. Setelah postingan ramai, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna merespon dan mengambil tindakan atas masalah tersebut. Ia berjanji akan menindak tegas parkir liar yang merajalela di Kota Bandung. &ldquo;Namanya parkir liar dimana-mana itu ilegal. Artinya harus ditertibkan. Karena kota ini bagian dari negara hukum, jadi aturan harus diikuti&rdquo; tegasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013039720/heboh-tarif-parkir-motor-rp-10000-di-bandung-ada-yang-semakin-bikin-warganet-geleng-geleng-kepala">Heboh Tarif Parkir Motor Rp 10.000 di Bandung, Ada yang Semakin Bikin Warganet Geleng-Geleng Kepala</a> Sebagai tindaklanjut, Ema berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk mulai menertibkan praktik pungli melalui parkir liar sesuai dengan peraturan Wali Kota Bandung yang telah ditetapkan. Meskipun, praktik parkir liar khususnya di wilayah Jalan Asia Afrika ini diketahui sudah berjalan sangat lama. Kedua lahan luas yang menjadi tempat parkir liar tersebut selalu penuh oleh kendaraan baik roda dua, roda empat, maupun kendaraan besar seperti bus pariwisata terutama pada hari libur karena banyaknya pengunjung yang datang berlibur ke wisata ikonik Kota Bandung tersebut. Namun, Ricky Gustiadi mengungkapkan bahwa ternyata biaya parkir yang dikenakan kepada para pengendara tidak sesuai dengan ketetapan ongkos parkir wilayah Kota Bandung yang telah ditentukan. &ldquo;Ternyata dalam penyelenggaraan parkir ini mereka ilegal dan tidak sesuai dengan ketetapan tarif sehingga merugikan masyarakat luas sehingga ramai&rdquo; &nbsp; Pihak Dishub mengambil tindakan penutupan lahan sementara mengimbau bagi para penyelenggara parkir untuk mengurus perizinan apabila ingin lahannya kembali dibuka. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013042774/kota-bandung-darurat-pungli-karcis-parkir-tak-sesuai-aturan-drop-penumpang-juga-bayar">Kota Bandung Darurat Pungli, Karcis Parkir Tak Sesuai Aturan, Drop Penumpang Juga Bayar</a> &ldquo;Kita menutup sementara sebelum mereka mengurus perizinan sesuai ketentuan yang berlaku. Mereka tidak boleh menyelenggarakan parkir sebelum mereka memiliki izin&rdquo; lanjutnya. Dishub juga mengancam akan menutup permanen lahan apabila penyelenggara parkir masih bandel dan tidak segera mengurus izin. Selain itu, pihak kepolisian juga mengimbau para pengendara kendaraan bermotor untuk memarkirkan kendaraannya di kantong parkir yang telah disediakan. &ldquo;Silakan ada parkir basement alun-alun pak. Nanti kalau tidak patuh, akan kita tindaklanjuti baik pemindahan kendaraan ataupun tindakan penilangan, baik dari etlay maupun tilang manual pak&rdquo; Selain meminta agar masyarakat dapat mempergunakan lahan-lahan parkir resmi, Pemkot Bandung juga meminta warga untuk melaporkan apabila ada pungutan liar atau tarif parkir tak normal. Pemkot Bandung juga berencana akan menyisir parkir liar di seluruh wilayah Kota Bandung dan akan menindak tegas melalui penutupan lokasi ilegal. &nbsp;***

Pemkot Bandung mengambil tindakan tegas atas praktik parkir ilegal yang marak terjadi di wilayah Kota Bandung.

Tanggapi Keluhan Warga Soal Parkir Liar, Pemkot Bandung Tutup Dua Area Parkir di Asia Afrika

Ongkos

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ongkos

Berita Terkini

Menag Nasaruddin Umar Sebut Biaya Pesta Nikah Bisa Tembus Rp 100 Juta: Nikah Massal Gratis, Mahar Disiapkan Pemerintah

Tanggapi Keluhan Warga Soal Parkir Liar, Pemkot Bandung Tutup Dua Area Parkir di Asia Afrika

Download Aplikasi JawaPos.com