<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/eri-tunjungan-3350606233.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menanggapi aksi protes kafe dan restoran di Jalan Tunjungan soal omzet turun sejak larangan parkir TJU. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menanggapi aksi protes kafe dan restoran di Jalan Tunjungan soal omzet turun sejak larangan parkir TJU. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menanggapi aksi protes yang dilakukan kafe dan restoran di Jalan Tunjungan. Mereka mengaku omzet turun drastis pasca penerapan kebijakan larangan parkir Tepi Jalan Umum (TJU). Dari pantauan JawaPos.com, lebih dari 10 toko usaha, baik kafe maupun restoran di Jalan Tunjungan yang melakukan aksi protes. Mereka memasang stiker kuning bertuliskan 'Save Tunjungan' dan 'Satu Tujuan, Satu Tunjungan'.&nbsp;"Kalau itu (aksi protes resto dan kafe di Jalan Tunjungan karena omzet menurun) tidak semuanya ya. Bahkan (kawasan wisata) Tunjungan masih tetap ramai," ujar Eri Cahyadi kepada JawaPos.com di Balai Kota, Rabu (20/8). Selain membantah isu penurunan omzet, Eri kembali menegaskan bahwa larangan parkir TJU di Jalan Tunjungan diberlakukan demi mengurai kemacetan lalu lintas, yang selama ini dikeluhkan masyarakat. "Bahkan mungkin bisa ditanyakan, resto ini jauh lebih indah ketika tidak ada parkir tepi jalan umum, sehingga orang-orang bisa lebih menikmati (suasana di kawasan Jalan Tunjungan)," imbuhnya. Terkait lokasi parkir, masyarakat tidak perlu khawatir. Eri menyebut Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan telah menyiapkan banyak kantong parkir di beberapa sudut kawasan Tunjungan. Hingga saat ini, ada tujuh kantong parkir resmi di kawasan Tunjungan, di antaranya di UPTSA Siola, Tunjungan Electronic Center, Jalan Tanjung Anom, Jalan Genteng Besar, Jalan Kenari, Ex Kantor BPN. "Ada di sebelah Siola (TEC), ada di dalam Siola, ada di bekas kantor BPN. Ada banyak titik parkir yang sudah kita siapkan dan tidak jauh (dari pertokoan di Jalan Tunjungan). Jadi jangan khawatir kalau parkir," seru Eri. Sebelumnya, Pemkot Surabaya melarang Parkir Tepi Jalan Umum (TJU) di sepanjang Jalan Tunjungan demi mengurai kemacetan yang kerap dikeluhkan warga. Kebijakan ini berlaku per 1 Agustus 2025.&nbsp;Namun, belum genap sebulan, larangan parkir di Jalan Tunjungan menuai protes dari pemilik kafe dan restoran. Mereka mengaku serba sulit karena omzet usaha terus menurun sejak kebijakan diberlakukan. Salah satunya adalah Thirty Three. Perwakilan karyawan, Novendi Abdul Razak menjelaskan bahwa pemasangan stiker tersebut adalah bentuk solidaritas sesama outlet yang terdampak kebijakan larangan parkir TJU.&nbsp; "Stiker itu yang di luar itu aksi solidaritas sesama outlet Tunjungan, karena sejak diterapkan kebijakan parkir, itu memengaruhi omzet dan flow kafe, penurunannya sekitar 30 persen," ujar Novendi kepada JawaPos.com, Selasa (19/8). Menurutnya, kebijakan larangan parkir TJU memiliki sisi positif, karena Jalan Tunjungan kini bebas kendaraan di tepi jalan, sehingga membuat suasana lebih rapi, tertata, dan mengurai kemacetan yang selama ini dikeluhkan.&nbsp;"Tapi minusnya omzet menurun, mungkin beberapa customer nggak mau jalan sedikit jauh ya. Biasanya kan dulu pas ada parkir di depan, tinggal parkir langsung (masuk kafe)," tukas barista tersebut. (*)

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menanggapi protes kafe dan restoran di Jalan Tunjungan terkait larangan parkir yang berdampak pada omzet.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Bantah Omzet Kafe dan Resto di Jalan Tunjungan Turun: Masih Ramai, Kok!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Rotan-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Pengerajin anyaman rotan menyelesaikan pembuatan keranjang di jalan raya Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (6/3/2021). Pandemi Covid-19 menurunkan banyak sektor usaha tak terkecuali usaha mikro kecil menengah (UMKM) akibat adanya pembatasan aktifitas masyaraka" width="100%">
<figcaption>Pengerajin anyaman rotan menyelesaikan pembuatan keranjang di jalan raya Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (6/3/2021). Pandemi Covid-19 menurunkan banyak sektor usaha tak terkecuali usaha mikro kecil menengah (UMKM) akibat adanya pembatasan aktifitas masyaraka</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penularan virus Korona yang tinggi kembali membuat ekonomi Indonesia tertekan. Mau tak mau, pemerintah harus kembali menarik rem dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Akibatnya, aktivitas ekonomi terhambat.  Bank Indonesia (BI) memperkirakan kegiatan usaha di mayoritas sektor pada triwulan III 2021 bakal melambat. Meski saldo bersih tertimbang (SBT) masih positif di posisi 9,77 persen. Bahkan, beberapa sektor diprediksi akan terkontraksi.  “Sektor industri pengolahan, pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan,” jelas Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono, Rabu (14/7).  Penggunaan tenaga kerja juga akan sedikit menurun dengan perkiraan SBT minus 2,24 persen. Menurunnya penggunaan tenaga kerja terjadi di hampir seluruh sektor. Terutama, sektor industri pengolahan dengan SBT minus 1,16 persen serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran minus 0,58 persen.  Meski demikian, kegiatan usaha di sektor konstruksi masih akan mengalami ekspansi pada triwulan III 2021. SBT akan meningkat dari minus 0,22 persen pada triwulan II menjadi 0,44 persen. Peningkatan kegiatan usaha tersebut tentu berdampak terhadap tingkat penggunaan tenaga kerja.  “Responden menyatakan bahwa peningkatan kegiatan usaha didorong oleh beberapa proyek yang telah berjalan serta realisasi investasi beberapa perusahaan,” kata Erwin.  Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun tidak heran. PPKM darurat membuat bisnis UMKM tidak berjalan. “Akibatnya, tidak maksimal memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB),” kata Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun kepada Jawa Pos.  Dia menuturkan, pandemi Covid-19 telah membuat sekitar 30 juta UMKM bangkrut. Dari jumlah tersebut, pembiayaan 25 juta UMKM berakhir dengan status NPL (non-performing loan) alias tidak mampu membayar kreditnya. Karena, mereka hanya mendapat 10–20 persen dari omzet normal.  Meski demikian, hasil survei Akumindo bersama Bank Mandiri menyebut bahwa sekitar 60 persen UMKM mulai bangkit hingga Juni 2021. Perbaikan tersebut seiring pelonggaran mobilitas masyarakat oleh pemerintah. Mengingat, kasus penularan Covid-19 yang mereda pasca pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sehingga, membuat roda ekonomi kembali berputar.  Sayangnya, pengetatan dengan PPKM darurat saat ini kembali menghantam UMKM. Ikhsan memperkirakan, omzet UMKM akan kembali turun 70 hingga 80 persen. “Baru bangkit lho, belum pulih. Pedagang itu berjualan untuk menggaji dirinya sendiri. Memberi makan anak dan istrinya. Itu juga harus dipikirkan,” ujarnya  Ikhsan mendorong pemerintah untuk memberi bantuan kepada UMKM selama PPKM darurat. Setidaknya cukup untuk memenuhi makan sehari-hari. Ketentuan ganti rugi tersebut juga diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.  “Paling sedikit Rp 200 ribu kali dua pekan selama PPKM darurat,” ucapnya.  Selain itu, Ikhsan menilai, turunnya suku bunga dasar kredit bank hanya dirasakan oleh UMKM yang usahanya tidak terdampak. Sedangkan, UMKM yang tidak mampu membayar kredit hanya bisa memanfaatkan restrukturisasi. Keringanan yang diberikan tentu bervariasi bergantung kondisi usaha masing-masing nasabah.  Terpisah, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, PPKM darurat menjadi opsi pemerintah dalam menekan angka penularan Covid-19. Selama itu pula, BI terus melihat dampaknya terhadap penurunan mobilitas dan konsumsi.  Namun, jika pengetatan tersebut diperpanjang maka akan semakin menekan ekonomi. Sebab, tingkat konsumsi masyarakat akan melambat. Apalagi, konsumsi masyarakat merupakan motor penggerak ekonomi terbesar.  Alumnus Iowa State University itu menjelaskan, divergensi pola pertumbuhan ekonomi di setiap negara berbeda. Tergantung kecepatan vaksinasi dan besaran stimulus fiskal maupun moneter. “Seperti, Tiongkok dan Amerika Serikat menunjukkan pemulihan ekonomi yang cepat. Karena masifnya percepatan vaksinasi dan stimulus fiskal serta moneternya juga besar. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi negara berkembang memang lebih lambat,” urainya.

Kegiatan Usaha Q3 2021 Melambat, UMKM Hilang Omzet Hingga 80 persen

omzet menurun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#omzet menurun

Berita Terkini

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Bantah Omzet Kafe dan Resto di Jalan Tunjungan Turun: Masih Ramai, Kok!

Kegiatan Usaha Q3 2021 Melambat, UMKM Hilang Omzet Hingga 80 persen

Download Aplikasi JawaPos.com