<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/12/puan-menkes-223093679.jpg" alt="MENUNGGU PP: Menkes Budi Gunadi Sadikin (kanan) menyerahkan pandangan akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Selasa (12/7)." width="100%">
<figcaption>MENUNGGU PP: Menkes Budi Gunadi Sadikin (kanan) menyerahkan pandangan akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Selasa (12/7).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPR Puan Maharani mengakui disahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan menjadi Undang-undang menuai reaksi publik, khususnya organisasi profesi (OP) kesehatan. Menurut Puan, penolak omnibus law UU Kesehatan bisa mengambil langkah konstitusional dengan mengajukan uji materi atau <em>judicial review</em> (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau kemudian merasa atau dianggap hal itu belum cukup, kita kan punya tempat lain untuk kemudian menampung aspirasi tersebut melalui MK. Jadi, silakan saja, ini negara hukum," kata Puan Maharani di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, kata Puan, organisasi profesi juga bisa menyampaikan aspirasi atau keberatannya kepada pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Ia meyakini, pemerintah bisa mengakomodasi aspirasi atau keberatan mereka dalam peraturan turunan dari omnibus law UU Kesehatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian kalau belum terakomodir mungkin bisa menyampaikan lagi kepada pemerintah karena DPR sudah selesai. Nanti yang akan setelah mengundangkan, akan mengeluarkan PP adalah Kementerian Kesehatan, bisa memberikan masukan tersebut aspirasi tersebut kepada pemerintah melalui Kementerian Kesehatan," papar Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan, pembahasan UU Kesehatan dilakukan secara transparan dan komprehensif dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Bahkan, telah melibatkan partisipasi publik dari berbagai elemen, seperti kalangan dunia kesehatan dan medis.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam pembahasan UU Kesehatan, DPR telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dari masyarakat secara umum, sebagai bentuk keikutsertaan publik di penyusunan UU ini. Tentunya partisipasi publik telah memperkaya wawasan untuk penyempurnaan konsepsi UU Kesehatan," klaim Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia memastikan, konsultasi publik telah dilakukan DPR dengan melibatkan berbagai organisasi masyarakat, organisasi profesi, akademisi, asosiasi penyedia layanan kesehatan, serta lembaga keagamaan. Puan menyebut, UU Kesehatan juga telah melalui tahap sosialisasi dan konsultasi publik yang dilakukan oleh -pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"DPR RI bersama pemerintah sangat mempertimbangkan pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan demi menjaga keterbukaan dan partisipasi bermakna (<em>meaningfull participation</em>) dari masyarakat, yaitu hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk diberikan penjelasan," pungkas Puan.</div>

"Kita kan punya tempat lain untuk kemudian menampung aspirasi tersebut melalui MK. Jadi, silakan saja," kata Puan Maharani.

Puan Maharani Persilakan Penolak UU Kesehatan Ajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/06/demo-nakes-2329650354.jpg" alt="SAMPAIKAN ASPIRASI: Para nakes melakukan demonstrasi di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, kemarin (5/6). Mereka meminta pembahasan RUU Kesehatan dihentikan." width="100%">
<figcaption>SAMPAIKAN ASPIRASI: Para nakes melakukan demonstrasi di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, kemarin (5/6). Mereka meminta pembahasan RUU Kesehatan dihentikan.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan dapat memperbaiki pelayanan medis di Indonesia. Sehingga informasi pada bidang kesehatan akan semakin membaik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya bagus, Undang-Undang Kesehatan kita harapkan setelah dievaluasi dan dikoreksi di DPR saya kira akan memperbaiki informasi di bidang pelayanan kesehatan kita," kata Jokowi usai meresmikan Tol Cisumdawu, Jawa Barat, Selasa (11/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala negara mengharapkan, hadirnya UU Kesehatan yang baru bisa mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter. Sehingga, pelayanan kesehatan di Indonesia dapat diperbaiki.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita harapkan kekurangan dokter bisa lebih dipercepat, kekurangan spesialis bisa dipercepat. Saya kira arahnya ke sana," ucap Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, DPR RI akan menggelar Rapat Paripurna ke-29 pada masa persidangan V tahun 2022-2023 pada Selasa (11/7). Agenda rapat paripurna itu salah satunya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan. Selanjutnya, penyampaian keterangan pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terakhir adalah mendengar fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dllanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Pengambilan keputusan tingkat satu terhadap RUU Kesehatan sudah dilakukan, dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan pemerintah pada 19 Juni 2023 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam rapat tersebut, mayoritas fraksi menyetujui RUU Kesehatan berlanjut ke tahap pengesahan sebagai undang-undang melalui mekanisme Rapat Paripurna. Dari total sembilan fraksi, sebanyak empat fraksi antara lain PDIP, PPP, PAN, dan Gerindra menyetujui secara penuh pengesahan RUU Kesehatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tiga fraksi lain yaitu Golkar, Nasdem, dan PKB menyetujui dengan catatan. Sementara Demokrat dan PKS menolak RUU Kesehatan.</div> </div> </div> </div> </div>

"Kita harapkan kekurangan dokter bisa lebih dipercepat, kekurangan spesialis bisa dipercepat. Saya kira arahnya ke sana," ucap Jokowi.

Presiden Jokowi Berharap Disahkannya RUU Kesehatan Dapat Perbaiki Pelayanan Medis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/PSX_20200512_233042.jpg" alt="thr sudah cair:puluhan ribu buruh rokok dari pt djarum kudus menerima uang tunjangan hari raya yang telah dicairkan hari ini selasa (11/05) sebesar 97 milyar rupiah dari perusahaannya. foto donny setyawan/radar kudus" width="100%">
<figcaption>thr sudah cair:puluhan ribu buruh rokok dari pt djarum kudus menerima uang tunjangan hari raya yang telah dicairkan hari ini selasa (11/05) sebesar 97 milyar rupiah dari perusahaannya. foto donny setyawan/radar kudus</figcaption>
</figure> <p><br /><strong>JawaPos.com</strong> - Kontroversi RUU Kesehatan pada pasal aat adiktif terus berlanjut di tengah proses pengesahan aturan tersebut. Selain disamakannya tembakau dengan narkoba yang menimbulkan ketidaksetujuan dari berbagai pihak, kini Pasal 156 dalam RUU tersebut yang mengatur tentang standarisasi kemasan produk tembakau, juga menimbulkan pertanyaan besar.</p> <p>Pasal tersebut menyebutkan bahwa kedepannya, Menteri Kesehatan (Menkes) lewat aturannya akan menjadi pihak yang berwenang untuk menentukan jumlah batang dalam kemasan rokok, bentuk serta tampilan kemasan. Hal ini tentu menciptakan tanda tanya, lantaran aturan-aturan terkait hal tersebut sebelumnya berada pada ranah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).</p> <p>Wacana perpindahan wewenang ini tampaknya didorong hanya pada satu tujuan, menurut mereka, melemahkan industri rokok. Padahal keberadaan sebuah industri semestinya dilihat dari banyak perspektif dan tujuan, seperti kesinambungan ekonomi, pertanian, tenaga kerja, dan lain sebagainya.</p> <p>Sekjen Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Hananto Wibisono mengatakan, dengan Kemenkes sebagai pengusul RUU Kesehatan, aturan standarisasi kemasan akan membuka jalan bagi kementerian tersebut memperluas kewenangannya, termasuk dalam mendorong usulan perluasan gambar peringatan pada kemasan rokok. "Jika RUU ini resmi disahkan, maka akan berdampak panjang pada seluruh elemen ekosistem pertembakauan. Masa depan ekosistem tembakau pun sudah tentu akan hilang dengan cepat secara legal," ujar Hananto, dikutip Rabu (28/6).</p> <p>Hananto menegaskan ekosistem tembakau juga bukanlah pihak yang antiaturan, bahkan sektor ini sangat patuh terhadap regulasi. Tidak hanya itu, tembakau terus berkontribusi terhadap penerimaan negara dengan rerata 10&nbsp;hingga 13 persen dari porsi APBN selama lima tahun terakhir.</p> <p>Dengan adanya aturan ini pun, Hananto mempertanyakan sikap pemerintah yang seperti menafikan sumbangsih tembakau terhadap perekonomian masyarakat, penyerapan jutaan tenaga kerja, dan timbal balik terhadap kesehatan melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).</p> <p>Bahkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBHCHT, alokasi kontribusi cukai rokok kedua terbesar berada di bidang kesehatan sebesar 40 persen.&nbsp;"Sudah saatnya pemerintah dan wakil rakyat juga memberikan kesempatan ekosistem pertembakauan ini dapat bertahan, diberi perlindungan dan jaminan keberlangsungan," tambahnya</p> <p>Menurut Hananto, sampai dengan saat ini ada sekitar 300 regulasi tingkat lokal dan pusat yang mengelilingi ekosistem pertembakauan. Saat pasal ini muncul yang menyebutkan standarisasi kemasan akan diatur oleh Menteri Kesehatan, otomatis akan bertentangan dengan aturan yang telah ada.</p> <p>Terkait praktiknya, AMTI pun menilai pembentukan RUU Kesehatan ini mengabaikan praktik keterbukaan dan partisipatif. Pihaknya menyebutkan sejak awal pemangku kepentingan ataupun elemen ekosistem pertembakauan tidak diberi kesempatan untuk memaparkan realita yang terjadi saat ini, sekalipun Kemenkes sebagai pemrakarsa menyebutkan telah dilakukannya <em>public hearing</em> dengan para pemangku kepentingan.</p> <p>Penolakan keras juga datang dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) yang melihat aturan ini sebagai bentuk kezaliman pemerintah. Menurut APTI, sejumlah pasal tembakau dalam RUU Kesehatan sangat diskriminatif terlihat dari wacana pengusul yang juga ingin menekan pergerakan petani tembakau.</p> <p>"Pengusul tidak ingin tembakau ada di Indonesia sehingga kesannya ada monopoli. Bukan tidak mungkin kedepannya petani bisa ditangkap apabila menanam tembakau. Pembeli juga akan memilih bahan lain karena takut dikenai pasal," kata Ketua Dewan Pimpinan APTI, Agus Pamudji.</p> <p>Agus pun meminta agar pemerintah tidak mematikan sektor ekonomi tembakau karena saat pasal ini disahkan kemungkinan produk tembakau hilang yang juga diikuti hilangnya rokok tembakau. "Ini adalah pasal yang begitu jahat dan undang-undang yang cacat karena dari rancangan hingga ke tahap pengesahan hanya disosialisasikan lewat media," ungkap dia.</p> <p>Sebelumnya hal senada disampaikan Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wachjudi yang menjelaskan di pasal tembakau tersebut Kemenkes akan memiliki kewenangan dalam mengatur standarisasi kemasan produk tembakau yang dapat menimbulkan disharmonisasi antar kementerian.&nbsp;"Jangan sampai kebijakan ini dinyatakan cacat formil setelah disahkan karena dalam proses pembentukan tidak melibatkan partisipasi publik yang maksimal sebagai salah satu syarat pembentukan undang-undang yang baik,"&nbsp;pungkasnya.</p>

Pasal ini menempatkan Menkes menjadi pihak yang berwenang untuk menentukan jumlah batang dalam kemasan rokok, bentuk serta tampilan kemasan.

Kini Giliran Kewenangan Menkes dalam Pasal 156 RUU Kesehatan yang Diresahkan Asosiasi Tembakau

<p>&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/1669203726131.jpg" alt="Ilustrasi rak penjualan rokok di supermarket." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rak penjualan rokok di supermarket.</figcaption>
</figure> </p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sebelumnya sempat diwacanakan&nbsp; bahwa Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI pada Selasa (20/6). Namun, menurut Puan Maharani, Ketua DPR RI, pihaknya akan mendalami perkembangan lebih lanjut terkait RUU Kesehatan.</p> <p>Kendati demikian, elemen ekosistem pertembakauan berkomitmen terus mengawal keberadaan pasal&nbsp; mengenai pengamanan zat adiktif, mulai dari Pasal 154 hingga Pasal 158, dan Pasal 457 dalam RUU Kesehatan Omnibus Law. Ketua DPC Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamekasan Samukrah menegaskan bahwa petani tetap mengandalkan tembakau sebagai sumber mata pencaharian.&nbsp;</p> <p>Oleh karena itu, pemerintah diharapkan mampu melindungi hak ekonomi, ladang penghidupan dua juta petani yang bergantung pada tembakau. Menurutnya, pemerintah harus bijak dalam membuat peraturan. Harus dikaji dampaknya pada berhentinya petani yang bekerja untuk menghidupi keluarganya jika draf RUU Kesehatan yang ada saat ini disahkan.</p> <p>"Tembakau adalah mata pencaharian utama kami di Madura. Jangan sampai pasal-pasal pengamanan zat adiktif, termasuk yang menyamakan tembakau dengan narkotika, psikotropika, dan minuman beralkohol membunuh para petani," usulnya, Jumat (23/6).</p> <p>Senada, Anwar, petani tembakau di Lampung Selatan menuturkan jika pasal pengamanan zat adiktif yang menyamakan tembakau dengan narkotika, psikotropika, dan minuman beralkohol di RUU Kesehatan Omnibus Law ini lolos, bukan hanya petani, namun juga seluruh mata rantai pertembakauan terdampak. Sebagai petani yang sudah 12 tahun menanam tembakau, Anwar menolak keras keberadaan pasal-pasal pengaturan tembakau di RUU Kesehatan yang berujung pada pelarangan total tembakau.</p> <p>"Pemerintah tidak boleh mengabaikan begitu saja kontribusi tembakau sebagai komoditas penyumbang penerimaan negara melalui cukai tembakau dan pajak rokok. Begitu pula penyerapan jutaan tenaga kerja. Kenyataannya selama ini, tembakau juga sudah berkontribusi terhadap kesehatan melalui&nbsp; timbal balik DBHCHT," tegasnya.</p> <p>Ia juga menyayangkan masifnya tekanan dan kampanye yang terus dilakukan oleh kelompok-kelompok anti-tembakau yang berupaya menghilangkan ekosistem pertembakauan di Indonesia. "Tembakau adalah tanaman dengan nilai ekonomi tinggi, bermanfaat tapi selalu dimusuhi. Bahkan saat ini disamakan dengan barang ilegal. Berarti ada upaya untuk mengkriminalisasi petani sampai konsumen. Ini perlakuan yang tidak adil!," seru Anwar.</p> <p>Elemen pedagang dan peritel juga masih khawatir dengan polemik RUU Kesehatan Omnibus Law, terutama terkait pasal pertembakauan. Seperti yang diutarakan oleh Anang Zunaedi, Wakil Ketua Umum Asosiasi Koperasi dan Ritel Indonesia (Akrindo).&nbsp;</p> <p>Menurutnya, Pasal 154 dan pasal-pasal lainnya terkait pengamanan zat adiktif,&nbsp; pada praktiknya memarginalkan produk hasil tembakau yang berdampak langsung pada omzet peritel dan UMKM. Yang mana para peritel mengandalkan pendapatannya pada konsumen produk tembakau namun diciptakan ketakutan kriminalisasi hak-haknya yang disamakan dengan pecandu narkotika.</p> <p>"Padahal jelas-jelas tembakau adalah komoditas andalan dan produk yang legal diperdagangkan serta legal dikonsumsi. Harapan kami Pasal 154 dihapus. Ingat, bahwa ekosistem pertembakauan dan seluruh elemen di dalamnya adalah kontributor perekonomian masyarakat dan memberi sumbangsih pada penerimaan negara," tambah Anang.</p>

"Pemerintah tidak boleh mengabaikan begitu saja kontribusi tembakau sebagai komoditas penyumbang penerimaan negara melalui CHT," katanya.

Petani dan Peritel Minta Tak Ada Pasal Diskriminasi terhadap Tembakau di RUU Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/05/Tenaga-Kesehataan-Demo-Tolak-RUU-Kesehatan-Dery-Ridwansah-4-4114109021.jpg" alt="Personel kepolisian berjaga di jalur Bus TransJakarta saat aksi unjuk rasa tenaga kesehatan (nakes) di depan Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (5/6/2023). Adapun para tenaga medis ini menyuarakan tuntutan Mereka menolak Ruu kesehatan dan RUU Ci" width="100%">
<figcaption>Personel kepolisian berjaga di jalur Bus TransJakarta saat aksi unjuk rasa tenaga kesehatan (nakes) di depan Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (5/6/2023). Adapun para tenaga medis ini menyuarakan tuntutan Mereka menolak Ruu kesehatan dan RUU Ci</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp;Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengingatkan supaya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Terutama karena adanya penyetaraan tembakau dengan alkohol, narkotika, dan psikotropika sebagaimana tercantum dalam Pasal 154 di RUU Kesehatan yang akan bersifat omnibus law itu.</p> <p>"Dalam menanggapi adanya upaya menyetarakan tembakau dengan narkotika dalam pembahasan RUU Kesehatan dewasa ini, semua pihak harus mengedepankan kehatian-hatian," pinta Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, Selasa (20/6).</p> <p>Lestari mengatakan, jika hasil olahan tembakau kelak dianggap masuk dalam kategori narkotika dan psikotropika, maka hal itu akan menimbulkan diskriminasi terhadap petani tembakau yang sudah turun-temurun membudidayakan tanaman tembakau sejak zaman kolonial. "Kondisi itu pun akan berdampak secara ekonomi terhadap petani tembakau," terusnya.</p> <p>Selain itu, narkotika dan psikotropika sudah diatur dalam undang-undang khusus. Lestari menambahkan, memasukkan tembakau bersama alkohol, narkotika, dan psikotropika dalam satu pasal zat adiktif di RUU Kesehatan akan menimbulkan permasalahan sosial.</p> <p>"Pembahasan mengenai RUU Kesehatan itu harus mempertimbangkan berbagai dampak terhadap berbagai pihak dan berbagai aspek," terangnya.</p> <p>Lestari juga mengingatkan bahwa transparansi sangat penting dalam proses pembahasan RUU Kesehatan. "Supaya para pemangku kepentingan dan masyarakat dapat memahami latar belakang dan tujuan kebijakan itu dibuat," ujarnya.</p> <p>Terpisah, anggota Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, mengungkapkan kekhawatiran besar jika Pasal 154 sampai Pasal 158 dalam RUU Kesehatan benar-benar disahkan. "RUU Kesehatan, khususnya Pasal 154-158 itu nuansanya tidak adil. Karena RUU itu menyamakan tembakau dengan narkotika. Padahal industri hasil tembakau itu legal," tegasnya.</p> <p>Industri hasil tembakau memiliki izin dan diatur undang-undang serta peraturan lainnya. Industri ini, sebut Panggah, juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat.</p> <p>"Saya sudah pernah menyampaikan masalah ini kepada para petani tembakau di dapil saya, Jawa Tengah VI yang meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kota Magelang. Bahkan, para petani datang ke rumah saya. Mereka dengan tegas menolak pasal itu, karena akan sangat merugikan masyarakat. Pasal tembakau di RUU itu tidak adil," jelasnya.</p> <p>Pemberlakuan pasal tembakau yang dinilai kontroversial tersebut dikhawatirkan akan berdampak negatif kepada semua masyarakat yang hidupnya bersinggungan dengan tembakau. "Tentu itu sangat mekhawatirkan dan menakutkan. Sebab, hidup masyarakat banyak yang bergantung dengan tembakau," tegas Panggah.</p> <p>Dari hasil tembakau, jutaan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Membiayai sekolah anak dan kebutuhan dasar lainnya. "Ada sekitar 6 juta orang yang menggantungkan hidupnya dari industri hasil tembakau. Itu baru satu kepala keluarga. Kalau dalam satu rumah ada tiga orang, maka ada 18 juta jiwa yang mengandalkan hasil tembakau. Industri tembakau juga menyumbangkan cukai ke negara lebih dari Rp 200 triliun," ulasnya.</p> <p>Oleh karena itu, Panggah dengan tegas menolak pasal-pasal yang berkaitan dengan tembakau dalam RUU Kesehatan. "Kami meminta agar pasal tembakau itu dikeluarkan dari RUU Kesehatan. Tembakau bisa diatur dalam peraturan terpisah dan tidak digabung dengan pasal yang mengatur tentang narkotika," pungkasnya.</p>

"Pembahasan mengenai RUU Kesehatan itu harus mempertimbangkan berbagai dampak terhadap berbagai pihak dan berbagai aspek," terang Lestari.

Wakil Ketua MPR Ingatkan Bahaya Penyetaraan Tembakau dengan Narkotika di RUU Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/06/demo-nakes-2329650354.jpg" alt="SAMPAIKAN ASPIRASI: Para nakes melakukan demonstrasi di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, kemarin (5/6). Mereka meminta pembahasan RUU Kesehatan dihentikan." width="100%">
<figcaption>SAMPAIKAN ASPIRASI: Para nakes melakukan demonstrasi di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, kemarin (5/6). Mereka meminta pembahasan RUU Kesehatan dihentikan.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - RUU Perampasan Aset dan RUU Kesehatan dinilai perlu mengikuti mekanisme terkait tata tertib peraturan perundang-undangan untuk bisa disahkan dalam rapat paripurna. Sehingga, kedua RUU tersebut belum dapat dibawa ke Rapat Paripurna saat Rapat Paripurna DPR RI Ke-27 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Posisi RUU Perampasan Aset saat ini tengah dalam pembahasan antara Pemerintah dengan DPR RI. Sementara&nbsp;RUU Kesehatan yang telah disepakati oleh pemerintah dan Komisi IX DPR untuk dibawa ke rapat paripurna DPR agar segera mendapatkan pengesahan (Pembicaraan Tingkat II).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keputusan ini diambil usai membacakan pendapat akhir mini fraksi dalam Rapat Kerja Komisi IX bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (19/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu saja ada mekanismenya yang di DPR harus dilakukan jadi nggak bisa sak det sak nyet (buru-buru) kalau kata orang Jawa. Hari ini ada berita, hari ini sepertinya suratnya ada kemudian itu harus (disahkan di Rapat Paripurna).</div> <div dir="auto">Karena memang ada mekanisme mekanisme yang harus dijalankan," kata Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga, hal tersebut nantinya kalau kemudian berjalan di lapangan itu memang sudah sesuai dengan aturan mekanisme yang tata tertib dan lain-lain yang berjalan di DPR," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua DPP PDI Perjuangan ini mengatakan, DPR dan pemerintah saat ini tengah fokus membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024 ataupun urusan anggaran tahun 2023 lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, memang itu dulu yang menjadi fokus pembahasan karena sudah ada siklus penjadwalan untuk permasalahan anggaran ini," ucap Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Puan menyadari urgensi kedua RUU tersebut dan pihaknya juga sudah menyepakati keduanya harus segera dibahas dan diselesaikan. "Banyak masukkan dan tanggapan dari masyarakat, kemudian hal-hal lain yang harus kami cerna dan cermati menjadi sangat penting, jadi jangan sampai terburu-buru, kemudian nggak sabar, dan hasilnya nggak maksimal," ungkap Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Puan meminta publik untuk bersabar menantikan dibacakannya Surat Presiden (Surpres) terkait RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dan disahkannya RUU Kesehatan di Rapat Paripurna. "Bukan berarti kemudian ini tidak kami lakukan. ini tetap kami lakukan, kami jalankan namun sesuai dengan mekanismenya dan ada proritasnya yang kami dahulukan. Karena sekarang ini teman-teman DPR kan juga banyak kegiatan di Dapil, bertemu dengan konstituen dan lain-lain sebagainya. Jadi memang membutuhkan satu hal mekanisme yang harus dijalankan bersama, jadi sabar," pungkas Puan.</div>

DPR dan pemerintah saat ini tengah fokus membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2024.

Alasan DPR Tak Kunjung Sahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Kesehatan di Rapat Paripurna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Tembakau-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Penjual tembakau lintingan di kawasan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/8/2021). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok tahun depan direncanakan bakal naik.   penerimaan cu" width="100%">
<figcaption>Penjual tembakau lintingan di kawasan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/8/2021). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok tahun depan direncanakan bakal naik.   penerimaan cu</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Salah satu Panitia Kerja (Panja) Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendorong agar tembakau tidak disamakan dengan narkotika dan alkohol. Hal ini menyikapi penolakan pasal dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan yang menyetarakan tembakau dengan alkohol, narkotika, dan psikotropika dalam RUU Kesehatan yang bersifat omnibus law.</p> <p>"Ini kan rokok disamakan dengan narkotika (dalam Pasal 154 RUU Kesehatan). Ini sebenarnya sudah dibahas, walaupun belum diputuskan. Muncul usulan agar narkotika dipisahkan dari rokok atau tembakau. Narkotika kan dilarang. Kalau rokok tentu harus dibedakan," ucap Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, kemarin.</p> <p>Saleh menegaskan bahwa tembakau dan rokok sebagai produk turunannya bukan barang terlarang. Sebaliknya narkotika dan psikotropika adalah produk terlarang.</p> <p>"Tentu kita tidak bisa serta merta memutus industri rokok. Tidak mungkin. Bahkan di negara maju tidak dilarang. Yang ada hanya pembatasan, yaitu pembatasan peredaran dan tempat merokok. Jadi rokok tidak dilarang dan diperbolehkan diperdagangkan," tegasnya.</p> <p>Ditambah lagi, industri tembakau juga menyumbang pendapatan negara dan nilainya signifikan, terutama melalui pajak dan cukai rokok. "Besaran cukai rokok yang masuk ke negara sebesar Rp 218 triliun setahun,"&nbsp;jelas Saleh.</p> <p>Rencana pemisahan regulasi tembakau dengan zat adiktif lainnya ini disampaikan setelah menampung aspirasi dari berbagai pihak, termasuk petani tembakau, pelaku usaha, dan pemerintah. Saleh juga mengatakan pihaknya sudah mendengar keterangan dari pihak yang pro rokok maupun yang kontra.</p> <p>Secara terpisah, anggota Komisi IX DPR, Nur Nadlifah, mengatakan pihaknya akan menunggu masukan dari para pekerja dan petani tembakau yang bergelut di dunia pertembakauan. "Memang ada kebanyakan fraksi yang keberatan (dengn pasal yang menyetarakan tembakau dengan narkotika dan psikotropika dalam RUU Kesehatan)," ujarnya.</p> <p>Secara bijaksana, menurutnya, DPR harus memikirkan banyak hal terkait dengan pembahasan RUU Kesehatan ini, terlebih ada penyetaraan tembakau dengan narkotika dan psikotropika.</p> <p>"Kalau produk tembakau disamakan dengan narkotika dan psikotropika, menurut saya ini tidak adil. Nanti petani sama saja menanam ganja. Logikanya kan seperti itu. Itu tidak adil," tegasnya.</p> <p>Belum lagi memikirkan industri turunan yang melibatkan jutaan tenaga kerja. "Teman-teman yang kerja di industri rokok nanti bisa saja disamakan dengan membuat ganja. Menteri Kesehatan (Menkes) harus menjelaskan alasannya, kadarnya seperti apa, dan kenapa tembakau dikelompokkan ke dalam keluarga zat adiktif narkotika," desaknya.</p>

Saleh Partaonan Daulay menegaskan bahwa tembakau dan rokok sebagai produk turunannya bukan barang terlarang.

Anggota DPR Usul Aturan Tembakau Disejajarkan Narkotika Dikeluarkan dari RUU Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Tembakau-Lintingan-Dery-Ridwansah-7-1.jpg" alt="Penjual tembakau linting Kamarasa saat merapihkan tembakau  di kawasan Pondok Cabe Pamulang, Selasa (4/1/2022). Rokok linting kini semakin diminati masyarakat seiring kenaikan harga jual rokok terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/20" width="100%">
<figcaption>Penjual tembakau linting Kamarasa saat merapihkan tembakau  di kawasan Pondok Cabe Pamulang, Selasa (4/1/2022). Rokok linting kini semakin diminati masyarakat seiring kenaikan harga jual rokok terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/20</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Penyetaraan produk hasil tembakau dengan narkotika dan psikotropika sebagaimana tertuang dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law dinilai bisa melumpuhkan prinsip keadilan. Lebih dari itu, berpotensi memicu kekacauan mengingat sejarah panjang dan fakta yang berlaku di masyarakat.</p> <p>Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyampaikan bahwa dampak sosial perlu menjadi perhatian bagi pemerintah. "Ini harus ditolak. Karena akan jadi beban berat bagi kita semua," katanya, dikutip Jumat (16/6).</p> <p>Dia menjelaskan, menanam tembakau dan mengonsumsi hasil tembakau sudah berlangsung secara turun temurun. Aktivitas ini sudah menjadi bagian dari budaya dan kebiasaan masyarakat.</p> <p>Jika produk hasil tembakau tiba-tiba disamakan dengan narkotika, maka dikhawatirkan terjadi benturan di masyarakat. Belum lagi berkaitan dengan melihat tembakau dan produk turunannya sebagai bagian dari warisan budaya bangsa.</p> <p>"Kalau disetarakan dengan narkotika, yang terkena langsung adalah para petani tembakau khususnya di Jateng (Jawa Tengah) dan Jatim (Jawa Timur) yang hidupnya turun temurun sejak zaman Belanda," ujar Trubus.</p> <p>Pemerintah disarankan untuk lebih mengedepankan aspek perlindungan terhadap produk tembakau ketimbang menyetarakannya dengan narkotika. "Jadi, bisa berjalan dan berkembang. Bagaimanapun juga, perlindungan harus diutamakan. Petani dan industri di dalamnya itu sudah terjadi simbiosis mutualisme. Itu yang harus dilindungi. Dibina, bukan dibinasakan," imbuhnya.</p> <p>Terlebih, lanjut Trubus, produk tembakau sebagaimana sudah ditetapkan dalam peraturan-peraturan sebelumnya dan diperkuat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bukanlah produk yang dilarang. Bertolak belakang dan jauh berbeda&nbsp;dari narkotika dan psikotropika yang dilarang.</p> <p>Sementara itu, Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) M. Yahya Zaini mengatakan pihaknya tegas menolak penyetaraan produk tembakau dengan narkotika sebagaimana tertulis dalam Pasal 154 RUU Kesehatan. "Berlebihan dan tidak adil," tegasnya.</p> <p>Menurut Yahya, produk hasil tembakau merupakan salah satu pahlawan keuangan negara. Pada 2022 saja, Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang diterima negara mencapai lebih dari Rp 200 triliun, tepatnya Rp 218,62 triliun atau lebih dari 10 persen dari total penerimaan pajak negara.</p> <p>Sayangnya, dia melihat pemerintah&nbsp;selalu memberikan 'rintangan' kepada Industri Hasil Tembakau (IHT) dengan secara terus-menerus memperketat regulasi. "Karena itu pemerintah selama ini selalu ambivalen (sikap bertentangan) melihat tembakau ini. Ini kan tidak bagus," tegasnya.</p> <p>Yahya menentang tegas bunyi Pasal 154 RUU Kesehatan Omnibus Law bukan saja karena faktor ekonomi. Sebab faktanya memang tidak bisa disetarakan karena memiliki dampak yang jauh berbeda, dan legalitas yang bertolak belakang.</p> <p>Lebih dari itu, menurutnya, bisa berdampak besar terhadap aspek sosial. "Jangan lupa, pekerja yang terlibat dalam produk tembakau ini sekitar 2 juta orang baik langsung maupun tidak langsung. Padat karya," terusnya.</p> <p>Politukus Fraksi Golkar ini bertekad untuk memperjuangkan nasib masyarakat yang bekerja di dalam IHT tersebut. "Kalau ini diloloskan, maka akan ada pengaturan yang lebih ketat lagi di PP (Peraturan Pemerintah) sebagai aturan turunannya. Ini yang berbahaya. Kami akan berusaha melakukan pembicaraan agar masalah ini dikeluarkan. Kalaupun tetap dimasukan tidak disetarakan dengan narkotika dan psikotropika," tekadnya.</p> <p>&nbsp;</p>

"Kalau disetarakan dengan narkotika, yang terkena langsung adalah para petani tembakau khususnya di Jateng dan Jatim," katanya.

Raup Cukai Tinggi dari Rokok tapi Selalu Bikin Rintangan, Pemerintah Dinilai Ambivalen Perlakukan IHT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/05/Tenaga-Kesehataan-Demo-Tolak-RUU-Kesehatan-Dery-Ridwansah-8-2671851595.jpg" alt="Personel kepolisian berjaga di jalur Bus TransJakarta saat aksi unjuk rasa tenaga kesehatan (nakes) di depan Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (5/6/2023)." width="100%">
<figcaption>Personel kepolisian berjaga di jalur Bus TransJakarta saat aksi unjuk rasa tenaga kesehatan (nakes) di depan Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (5/6/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) secara tegas menolak pasal terkait tembakau di dalam RUU Kesehatan. Dalam RUU tersebut, kategori tembakau disejajarkan dengan zat psikotropika dan narkotika.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">ICMI menganggap, penggolongan tembakau dalam kategori zat psikotropika dan narkotika akan memengaruhi upaya kesehatan dan berimplikasi ke berbagai bidang Industri hasil tembakau (IHT).&nbsp;Diketahui, IHT memiliki sektor turunan yang cukup banyak mulai dari pedagang asongan hingga petani. IHT pun bukan hanya rokok tetapi beragam produk seperti obat, kosmetika, penyedap rasa, dan lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Ketua Departemen Upaya Kesehatan Masyarakat MPP ICMI Zaenal Abidin, pemerintah dan DPR harus membahas RUU Kesehatan lebih mendalam dan komprehensif. "Menurut data sebanyak 6,1 juta petani tembakau di Indonesia yang bergantung pada sektor pertembakauan dan nantinya dapat terancam dengan digulirkannya regulasi ini," kata Zaenal kepada wartawan, Kamis (15/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Zaenal menekankan, perlunya dialog dengan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pemutakhiran Undang-undang Kesehatan. "Proses pembentukan Undang-undang maka dialog terbuka adalah suatu keniscayaan dan menjadi hak warga negara, yang sering disebut meaningful participation," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Zaenal menjelaskan, warga negara didengarkan pendapatnya, dipertimbangkan pendapatnya, serta mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Dia mengemukakan, dialog tersebut diperlukan karena ICMI menilai pembahasan selama ini tidak transparan dan terkesan terburu-buru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baginya, ada beberapa catatan kritis ICMI pada proses penyusunan RUU Kesehatan antara pemerintah dan DPR. Pertama, adanya upaya penghapusan peran organisasi profesi dalam pengawasan, pembinaan, rekomendasi bagi anggotanya yang berpraktik melayani masyarakat&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini menjadi isu penting. Ditengarai RUU ini dapat menyebabkan terjadinya pemusatan kewenangan seluruh urusan kesehatan di Kementerian Kesehatan," tukas Zaenal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua RUU Kesehatan mengancam kemandirian rumah sakit sehingga menjadi keberatan organisasi bidang kesehatan. Ketiga, bergesernya basis pendidikan dokter spesialis dari universitas ke rumah sakit saja yang akan berakibat menurunkan mutu lulusannya dan mempengaruhi layanan kesehatan masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Zaenal menambahkan, masalah lain yakni dibolehkannya korban pemerkosaan aborsi pada usia kehamilan 14 minggu. Hal tersebut, menurutnya, bertentangan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia&nbsp; yang hanya mentoleransi hingga batas usia kehamilan 6 minggu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hilangnya kalimat akibat perkosaan dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan juga&nbsp; diperkirakan dapat menuai masalah kemudian hari," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada pokoknya ICMI menilai RUU Kesehatan yang saat ini sedang menjadi polemik belum memperhatikan kepentingan masyarakat secara utuh," tandas Zaenal.</div> </div>

"Ditengarai RUU ini dapat menyebabkan terjadinya pemusatan kewenangan seluruh urusan kesehatan di Kementerian Kesehatan," tukas Zaenal.

ICMI Tegas Tolak Tembakau Disejajarkan dengan Narkotika dalam RUU Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/05/Tenaga-Kesehataan-Demo-Tolak-RUU-Kesehatan-Dery-Ridwansah-4-4114109021.jpg" alt="Personel kepolisian berjaga di jalur Bus TransJakarta saat aksi unjuk rasa tenaga kesehatan (nakes) di depan Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (5/6/2023). Adapun para tenaga medis ini menyuarakan tuntutan Mereka menolak Ruu kesehatan dan RUU Ci" width="100%">
<figcaption>Personel kepolisian berjaga di jalur Bus TransJakarta saat aksi unjuk rasa tenaga kesehatan (nakes) di depan Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (5/6/2023). Adapun para tenaga medis ini menyuarakan tuntutan Mereka menolak Ruu kesehatan dan RUU Ci</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) meminta agar aturan pertembakauan dalam RUU Kesehatan dapat ditinjau ulang agar tidak mendiskriminasi Industri Hasil Tembakau (IHT). Hal itu disampaikan oleh Ketua Gaprindo&nbsp;Benny Wachjudi dalam&nbsp;diskusi dengar pendapat yang diinisiasi Panitia Kerja (Panja) RUU Kesehatan Komisi IX DPR RI.</p> <p>"Kami menyampaikan langsung kepada Bapak Ketua Panja untuk berkenan mempertimbangkan sejumlah masukan industri terhadap beberapa pasal yang dinilai tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan rawan konflik kepentingan. Hingga saat ini, belum ada alternatif industri yang dapat menyerap tenaga kerja sebesar ini," ujar Benny, dikutip Selasa (13/6).</p> <p>Gaprindo bersama&nbsp;Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) mengapresiasi diskusi dengar pendapat ini. Menurut mereka,&nbsp;ini merupakan bagian dari upaya penyusunan kebijakan yang baik secara transparan dan partisipatif sesuai peraturan dan perundangan di mana pemangku kepentingan terdampak dilibatkan dalam prosesnya.</p> <p>Data Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan mencatat bahwa IHT merupakan sektor padat karya yang menyerap sekitar 6 juta pekerja. Para pekerja tersebar mulai petani, karyawan pabrik, hingga pedagang kecil dan menengah.</p> <p>IHT juga menjadi salah satu kontributor utama dalam penerimaan keuangan negara melalui sektor cukai dan pajak. Benny menambahkan tidak ada justifikasi hukum yang kuat pada RUU untuk mengategorisasikan hasil tembakau, dalam hal ini rokok, dengan narkotika dan psikotropika.</p> <p>Lalu, di pasal tembakau tersebut, Kementerian Kesehatan akan memiliki kewenangan dalam mengatur standarisasi kemasan produk tembakau yang dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar kementerian dan disharmonisasi. Hal ini, karena pengaturan tentang jumlah isi dan kemasan sudah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Cukai.</p> <p>Ia melanjutkan keberadaan pasal tembakau di RUU Kesehatan dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan visi pemerintah dalam melakukan harmonisasi peraturan melalui metode omnibus. Oleh karena itu, Benny meminta agar pengaturan terkait produk tembakau tidak turut dibahas dalam RUU Kesehatan yang bertujuan untuk melakukan reformasi kesehatan.</p> <p>"Jangan sampai kebijakan ini dinyatakan cacat formil setelah disahkan karena dalam proses pembentukan tidak melibatkan partisipasi publik yang maksimal sebagai salah satu syarat pembentukan undang-undang yang baik. Kami harap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang adil dan berimbang serta mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial terhadap seluruh rantai pasok IHT," pintanya.</p> <p>Ketua umum Gappri Henry Najoan juga meminta agar Panja RUU Kesehatan memperhatikan kondisi IHT rentan tertekan jika aturan ini disahkan. Ia menyatakan saat ini daya jual terus menurun karena daya beli yang melemah. "Situasi industri saat ini sedang terpuruk," tuturnya.</p> <p>Gappri juga telah melayangkan surat permohonan kepada Presiden Jokowi untuk meninjau ulang pasal tembakau di RUU Kesehatan yang akan dinilai dapat mematikan IHT. Bersama seluruh ekosistem pertembakauan, saat ini Gappri dan Gaprindo tengah menunggu hasil dari diskusi Panja bersama anggota DPR lainnya. Henry juga memastikan bahwa pihaknya akan mengawal proses pembentukan aturan ini agar adil dan transparan.</p> <p>"Harapan kami tidak ada lagi peraturan-peraturan baru yang akan membuat industri ini semakin sulit," tutupnya.</p>

Keberadaan pasal tembakau di RUU Kesehatan dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan visi pemerintah.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Omnibus Law Kesehatan

Berita Terkini