<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/09/ombudsmen-2201516390.jpg" alt="Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika (kiri) bersama Direktur BTN Hakim Putratama (kanan) saat menyampaikan keterangan pers di Kantor Pusat BTN, Jakarta, Rabu (8/5)" width="100%">
<figcaption>Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika (kiri) bersama Direktur BTN Hakim Putratama (kanan) saat menyampaikan keterangan pers di Kantor Pusat BTN, Jakarta, Rabu (8/5)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai bahwa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN berkomitmen menuntaskan kasus dana nasabah yang diklaim hilang sejalan dengan proses hukum yang terus berlangsung. "Ombudsman menghormati proses hukum. Oleh karena itu, Ombudsman melihat bahwa Bank BTN itu bertanggung jawab terhadap persoalan ini," kata Yeka di Kantor Pusat BTN, Jakarta, Rabu. Apabila proses hukum membuktikan bahwa kasus tersebut disebabkan kelalaian pihak bank, maka dana nasabah akan diganti rugi oleh BTN. Namun sebaliknya, apabila BTN tidak terbukti bersalah maka dana yang diklaim hilang tidak akan diganti oleh pihak bank karena murni kesalahan oknum. Sebelumnya pada 29 dan 30 April 2024, sejumlah nasabah melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Pusat BTN, Jakarta. Dalam video yang beredar di platform X, sejumlah nasabah sempat bersitegang dengan manajemen BTN. Aksi unjuk rasa bahkan berujung dengan anarki. Kasus sejumlah nasabah yang mengklaim dananya hilang bermula ketika mereka menempatkan dana di BTN melalui eks-pegawai perseroan. Menurut penjelasan Kuasa Hukum BTN Roni, pembukaan rekening oleh eks-pegawai BTN tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Para nasabah bahkan dijanjikan produk deposito dengan bunga 10 persen per bulan. Setelah membukakan rekening para nasabah, eks-pegawai BTN tidak memberikan dokumen-dokumen resmi sebagaimana umumnya, seperti buku tabungan maupun kartu ATM, kepada nasabah sehingga diduga kuat seluruh data nasabah yang terkumpul dimanfaatkan oleh oknum tersebut. Pihak BTN juga sebetulnya telah proaktif melaporkan eks-pegawai berinisial ASW dan SCP ke Polda Metro Jaya sejak 6 Februari 2023. Pelaporan tersebut terkait tindak pidana penipuan dan penggelapan serta pemalsuan. Kedua oknum juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sebagai informasi, BTN tidak pernah menyediakan produk deposito dengan bunga 10 persen per bulan. Produk deposito ritel rupiah yang resmi ditawarkan BTN memiliki suku bunga mulai dari 2,35 persen hingga 3,40 persen per tahun sesuai dengan strata saldo yang ditetapkan. Adapun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menetapkan tingkat suku bunga penjaminan simpanan rupiah di bank umum pada level 4,25 persen. Setelah melakukan penelaahan, Yeka mengatakan bahwa sejumlah nasabah terkait termasuk dalam kelompok masyarakat yang melek literasi keuangan. Ombudsman, sebagai pengawas pelayanan publik, meminta kepada BTN agar jangan sampai kasus serupa terulang kembali di kemudian hari. "Oleh karena itu kami mendorong meminta BTN untuk memitigasi risiko ke depan terkait dengan persoalan seperti ini jangan sampai terulang," kata Yeka. Atas dasar permasalahan tersebut, Ombudsman juga mengimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap tawaran yang mengiming-imingi bagi hasil investasi dengan keuntungan yang fantastis. Apabila hendak berinvestasi, Ombudsman menyarankan masyarakat untuk datang secara langsung ke lembaga keuangan sehingga mendapat informasi dan pelayanan yang resmi. &nbsp; &nbsp;

Pembukaan rekening oleh eks-pegawai BTN tidak dilakukan sesuai prosedur, bahkan dijanjikan produk deposito dengan bunga 10 persen per bulan.

Ombudsman: BTN Komit Bereskan Kasus Dana Nasabah Yang Diklaim Hilang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT-1-IDRUS-MARHAM-RIKSA-KPK-FED-6.jpg" alt="Idrus Marham" width="100%">
<figcaption>Idrus Marham</figcaption>
</figure>JawaPosc.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyampaikan temuan baru dalam maladministrasi yang dilakukan pengawal tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Petugas yang bernama Marwan itu tertangkap kamera saat menerima suap dari kerabat Idrus Marham.  Saat itu Marwan mengawasi terdakwa Idrus Marham ketika menjalani pengobatan di Rumah Sakit MMC, Jakarta Selatan, pada Jumat (21/6) lalu. Dalam rekaman CCTV yang diterima Ombudsman, nampak bahwa Marwan diduga menerima suap dari seorang kerabat Idrus.  "Itu, untuk petugas pengamanan dan pengawalan tahanan KPK diduga kuat telah berperilaku koruptif," kata Kepala Perwakilan Ombubdsman RI Jakarta Teguh P. Nugroho di Gedung Ombudman RI, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (16/7).  Dalam rekaman CCTV, Idrus pun nampak tidak diberi pengawalan ketat. Mantan sekjen Golkar itu tak tampak menggunakan borgol dan rompi tahanan. Bahkan, Ombudsman juga menemukan fakta baru bahwa Idrus sempat berada di sebuah coffe shop sambil memegang ponsel dan mengobrol bersama kerabatnya dengan leluasa.  Selanjutnya, ketika Idrus selesai menjalani pengobatan di RS MMC dan melakukan pembayaran sekitar pukul 11.58 WIB. Nama mantan Menteri Sosial itu tidak terlihat di rumah sakit.  "Jadi saudara Idrus marham kembali ke Rutan KPK itu pada pukul 16.00 WIB," jelas Teguh.  Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan bahwa pengawal tahanan bernama Marwan telah diberikan tindakan tegas. Marwan diduga menerima suap senilai Rp 300 ribu dari kerabat Idrus Marham.  "Diduga menerima Rp 300 ribu," ucap Febri.  Selain memberikan sanksi pemecatan, lembaga antirasuah juga melakukan pengetatan terhadap izin berobat tahanan. Menurut Febri seluruh pengawal tahanan juga telah dikumpulkan untuk diberikan pengarahan tentang disiplin dan kode etik.  "Hal ini sekaligus sebagai bentuk upaya pencegahan yang dilakukan secara terus menerus. KPK akan terus melakukan pengetatan aturan dan tidak akan mentolerir pelanggaran sekecil apapun," ujar Febri.  Febri menegaskan, proses pemeriksaan dan penelusuran informasi terkait kasus ini dilakukan sendiri oleh Direktorat Pengawasan Internal. Dalam proses itu, pihak pengawasan internal memeriksa sejumlah pihak dan mempelajari bukti elektronik.  "Direktorat Pengawasan Internal KPK juga menegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya terus akan menerapkan prinsip zero tolerance terhadap pelanggaran yang terjadi," tukas Febri.  &nbsp;

Kawal Idrus Marham ke RS, Petugas Rutan KPK Terima Suap Rp 300 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/bangun-medical-tourism-walkot-pangkalpinang-diganjar-3-award-ini_m_173074.jpeg" alt="Wali Kota Pangkal Pinang Irwansyah." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Pangkal Pinang Irwansyah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Pangkalpinang Muhammad Irwansyah membawa kotanya berhasil menyabet tiga kategori sekaligus yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata&nbsp;dari Markplus, sebuah lembaga konsultan marketing skala global.&nbsp; "Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Pangkalpinang yang sudah mensupport saya selama 4 tahun kepemimpinan kami, Alhamdulillah malam hari ini kita dapat award dari Markplus tiga kategori,&rdquo; kata Irwansyah usai menerima penghargaan di Hotel Ritz Calton, Rabu, (6/12) malam. Irwansyah yang merupakan politisi PDIP itu tak menyangka mengapa Kota Pangkalpinang bisa mendapatkan penghargaan bergengsi yang melibatkan juri Internasional tersebut. Bahkan instansi di kotanya harus bersaing dengan seluruh Badan Perencanaan Daerah dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia.&nbsp; Menurutnya, salah satu hal yang membuat kotaya meraih penghargaan adalah konsep Medical Tourism yang dia gagas merupakan pertama yang ada di Indonesia, dan ia menargetkan akan menyaingi Penang Malaysia, yang terkenal sebagai kota rujukan untuk berobat. "Tentunya dengan mengkoneksikan Smart City, kami akan konsen untuk melakukan tentunya teknologi yang berhubungan dengan kesehatan baik dari sisi admin dan pelayanannya" kata kepala daerah yang akrab disapa Wawan itu.&nbsp; Dari sisi Pariwisata, lanjut Irwansyah, Kota Pangkalpinag telag ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebagai bagian dari 10 destinasi baru, selain itu even-even berskala Internasional telah berlangsung di Kota yang dikelilingi pantai tersebut, salah satunya MX GP kejuaraan motor croos dunia yang hanya tedapat 18 negara sebagai tuan rumahnya.&nbsp; "Dikawasan Asia di tahun 2017 ini hanya kota Pangkalpinang yang menjadi tuan rumah dan pada 30 Juni 2018 nanti even itu kembali digelar disini lagi,&rdquo; pungkas Irwansyah.

Bangun Medical Tourism, Walkot Pangkalpinang ‎Diganjar 3 Award Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/ori-pengumuman-cpns-di-kemenkeu-sudah-tak-lengkap-sejak-awal_m_166417.jpeg" alt="Kantor Ombudsmen Republik Indonesia (ORI)" width="100%">
<figcaption>Kantor Ombudsmen Republik Indonesia (ORI)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memaparkan temuan-temuan yang menjadi penyebab kacau balaunya seleksi CPNS di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun 2017.&nbsp; Terutama, soal tidak rincinya pengumuman yang disampaikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemenkeu sejak awal proses pendaftaran hingga pengumuman Seleksi Kompetensi Dasar.&nbsp; Anggota ORI Laode Ida memaparkan, dalam pengumuman awal, Kemenkeu tidak memerinci jumlah formasi yang dibutuhkan berdasarkan kualifikasi pendidikan. Melainkan hanya mencantumkan jumlah formasi jabatan. "Sehingga masyarakat tidak memperoleh informasi yang utuh sejak awal soal jumlah formasi berdasarkan kualifikasi pendidikan per jabatan yang dibutuhkan," kata Laode di Kantor ORI, Jakarta, Jumat (3/11).&nbsp; Menurut Laode, hal itupun telah diakui pihak Kemenkeu dan BKN dalam pertemuan klarifikasi hari ini.&nbsp; Diketahui, peserta CPNS Kemenkeu yang dinyatakan lolos SKD sebanyak 3.709 diumumkan pada 1 November 2017. Kemudian, jumlah itu bertambah sebanyak 75 orang berdasar data susulan yang baru dikirim BKN ke Kemenkeu pada 2 November kemarin.&nbsp; Kepala Bagian Humas BKN Herman sebelumnya menyampaikan, keterlambatan pengiriman data hasil SKD itu karena tidak terkirimnya satu file ke dalam sistem.&nbsp; "Untuk itu BKN akan melakukan kajian terhadap faktor atau penyebab file tidak terkirim. Dan kami akan menyampaikan hal tersebut kepada ORI," ujarnya.&nbsp; Karena itu, Ombudsman meminta BKN dan Kemenkeu melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan CPNS.&nbsp; Selain itu, ORI juga meminta BKN untuk berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Serta merespon secara cepat pengaduan dan menyampaikan hasilnya kepada publik soal kendala teknis dalam pelaksanaan seleksi peneriman CPNS. "Bagi semua peserta SKD akan dapat melihat hasil secara lengkap melalui website rekrutmen.kemenkeu.go.id pada hari ini," pungkas Laode.

ORI: Pengumuman CPNS di Kemenkeu Sudah Tak Lengkap Sejak Awal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/ombudsman-sebut-rektor-unj-lakukan-maladministrasi_m_155150.jpeg" alt="Komisioner Ombudsman La Ode Ida menerima perwakilan dosen UNJ di kantor Ombudsman Jakarta" width="100%">
<figcaption>Komisioner Ombudsman La Ode Ida menerima perwakilan dosen UNJ di kantor Ombudsman Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Laode Ida menyatakan bahwa Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof. Dr. Djaali, secara terbuka telah melakukan praktik maladministrasi. Hal ini mengacu pada laporan yang diberikan beberapa dosen UNJ kepada ombudsman terkait pengangkatan sejumlah kerabatnya sebagai pegawai UNJ. "Saya kira selesai, tadi kalau dari data yang masuk, sekilas. Ini kan sudah dibuat laporan pemeriksaan dan saya kira itu termasuk ke dalam maladministrasi," kata Laode di Gedung Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/9). Laode menjelaskan, sesuai laporan yang didapat, dalam hal ini Djaali terbukti mengangkat beberapa anak kandung dan menantunya ketika menjadi Rektor, yakni Nurjannah (anak kandung) sebagai kepala Pusat Studi Wanita dan Perlindungan Anak, Baso Maruddani (anak kandung) sebagai Staf Pengelolaa Keuangan UNJ, Bazzar Ari Mighra (menantu) sebagai dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK), dan Wahyuningsih yang juga sebagai dosen di FIK. Menurutnya, maladministrasi yang dilakukan Djaali antara lain penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan jabatan, atau melakukan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang semua itu merupakan bagian dari maladministrasi. "Laporan dari beberapa dosen UNJ akan segera ditindaklanjuti oleh Ombudsman dalam rapat internal. Namun, masih harus menunggu bukti-bukti lanjutan terkait dugaan maladministrasi," ungkapnya. Selain itu, laporan kepada Ombudsman merupakan tindak lanjut atas kriminalisasi sejumlah dosen UNJ yang dituduh mencemarkan nama baik menyusul viralnya sebuah akun Fanpage Facebook bernama 'SAVE UNJ'. Akun tersebut mengunggah tulisan berjudul 'Potret Kinerja Rektor: Dari KKN hingga Pemasungan Demokrasi' yang satu isinya merupakan dugaan nepotisme Rektor UNJ. Isi dalam fans page itu dianggap memuat fitnah dan mencemarkan nama baik Djaali. Kuasa hukum UNJ, Abdul Rahman Hasibuan lantas melaporkan sejumlah dosen ke polisi karena tuduhan tersebut. Sampai saat ini, sudah 23 dosen yang dipanggil oleh Polres Jakarta Timur sebagai saksi dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Rektor Djaali.

Ombudsman Sebut Rektor UNJ Lakukan Maladministrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/soal-jalsus-anak-tni-dan-polisi-irjen-kemendikbud-itu-diskriminasi_m_143828.jpeg" alt="ilustrasi anak sekolah dasar" width="100%">
<figcaption>ilustrasi anak sekolah dasar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ombudsman mempertanyakan jalur istimewa alias jalur khusus (Jalsus) masuk sekolah negeri di Depok yang memprioritaskan anak anggota TNI dan Polri. Jalur istimewa dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) itu dinilai kebijakan yang diskriminatif. Menanggapi hal itu, Irjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Daryanto&nbsp; menegaskan, sebetulnya hal itu tak sesuai dengan semangat memperjuangkan hak anak dalam mendapatkan kesempatan pendidikan.&nbsp; Apalagi, kata dia, jika peluang ini dimanfaatkan oleh oknum yang mengaku anggota TNI Polri untuk memfasilitasi siswa titipan masuk sekolah negeri. &ldquo;Itu enggak boleh. Itu diskriminasi,&rdquo; tegas Irjen Kemendikbud Daryanto, Rabu (12/7). Alasan yang diberlakukan di Depok disebabkan anggota TNI Polri seringkali berpindah tugas sehingga siswa anak anggota TNI Polri diberikan prioritas. Namun Daryano meminta hal itu tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. &ldquo;Kalau cuma anaknya sendiri, itu manusiawi karena soal tugas jadi diberi prioritas. Namun seringnya itu, bawa-bawa anak orang lain, bawanya banyak pula lalu pakai ancam-ancam segala, repot juga kan,&rdquo; tukasnya. Hal itu, kata dia, tentu menodai proses keadilan dalam mendapatkan pendidikan.&nbsp; Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad menegaskan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terbagi menjadi 3 kategori.&nbsp; Pertama, kuota diberikan bagi 90 persen siswa di zonasi tertentu. Kedua, 20 persen dari 90 persen siswa diberikan bagi siswa tak mampu. Ketiga, 10 persen diberikan bagi kuota siswa dengan alasan khusus yakni 5 persen karena pindahan atau alasan khusus, dan 5 persen karena prestasi akademik. &ldquo;Jadi yang 5 persen itu karena alasan khusus, misalnya anak guru, si guru ini sering pindah-pindah, atau anggota TNI Polri yang sering berpindah tugas. Namun tetap ada diskresi kebijakan di tiap daerah,&rdquo; papar Hamid. (cr1/JPG)

Soal Jalsus Anak TNI dan Polisi, Irjen Kemendikbud: Itu Diskriminasi

ombudsmen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ombudsmen