<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ombudsman-sesalkan-pengusiran-disabilitas-di-masjid-raya-sumbar_m_.jpg" alt="Kepala Ombudsman Sumbar Adel Wahidi. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Ombudsman Sumbar Adel Wahidi. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) tengah mendalami laporan dugaan maladministrasi dalam pengusulan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Solok, Sumatera Barat. &nbsp; Seorang tenaga harian lepas (THL) atau honorer dipindahkan dari instansi awal bertugas sebelum ada pengusulan nama. Sehingga, THL yang bernama Qorry Syuhada urung diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) PPPK. Padahal Qorry sudah mengabdi di lingkungan Pemkab Solok sudah 10 tahun. &nbsp; Kepala Ombudsman Sumbar Adel Wahidi mengungkapkan, pihaknya menerima laporan pada Juli 2025. Sejak itu pihaknya telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Solok.&nbsp; &ldquo;Qorry ini dipindahkan dari Dinas Koperindag Kabupaten Solok di Koto Baru, Kecamatan Kubung ke Kecamatan Pantai Cermin. Jaraknya sekitar 2,5 jam sekali jalan atau sekitar 5 jam pulang-pergi. Ini yang menimbulkan kejanggalan,&rdquo; kata Adel kepada wartawan, Kamis (21/8).&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016433243/para-istri-yang-baru-jadi-pppk-sebelum-ajukan-gugatan-cerai-disarankan-berkonsultasi-ke-kua">Para Istri yang Baru Jadi PPPK, Sebelum Ajukan Gugatan Cerai Disarankan Berkonsultasi ke KUA</a> Dalam penelusurannya, Ombudsman menemukan adanya kejanggalan terkait pemindahan honorer tersebut. Menurut aturan, kata Adel, THL biasanya dikontrak di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tertentu dan tidak bisa dipindahkan sembarangan. Namun, Adel belum dapat merincikan kejanggalan apa saja yang ditemukan dalam penelusuran persoalan tersebut.&nbsp; Hingga kini Ombudsman Sumbar telah memanggil sejumlah pejabat Pemkab Solok untuk dimintai keterangan. Mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Solok Medison, Kepala Dinas Koperindag Ahpi Gusti, kepala BKPSDM, hingga pihak terkait lainnya. &nbsp; &ldquo;Ada aspek keadilan yang masih kami pertanyakan. Sampai saat ini Qorry tetap masuk kerja, meski tidak lagi menerima gaji karena tidak dikontrak lagi,&rdquo; ujar Adel.&nbsp; Dalam laporannya di Ombudsman Sumbar, Qori menyebut adanya &ldquo;orang kuat&rdquo; di balik pemindahan dirinya sebagai tenaga honorer. Meski begitu, Ombudsman masih melakukan investigasi hal tersebut. &ldquo;Kami sedang mendalami motifnya, kenapa hal ini bisa terjadi,&rdquo; tambahnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016425987/fenomena-banyak-perempuan-gugat-cerai-suami-pasca-terima-sk-pengangkatan-pppk-bkn-cari-tahu-alasannya">Fenomena Banyak Perempuan Gugat Cerai Suami Pasca Terima SK Pengangkatan PPPK, BKN Cari Tahu Alasannya</a> Saat dimintai keterangan oleh Ombudsman Sumbar, pihak Dinas Koperindag Kabupaten Solok beralasan memindahkan Qory karena kelebihan tenaga. Kemudian, dilaporkan ke pihak BKPSDM hingga diputuskan untuk memindahkan tenaga honorer itu ke Kecamatan Pantai Cermin. Namun setelah dicek, Camat Pantai Cermin justru menyatakan membutuhkan tenaga PNS atau PPPK, bukan honorer.&nbsp; &ldquo;Alasan normatif yang disampaikan hanya soal kelebihan tenaga. Padahal, ketika dikonfirmasi ke Camat Pantai Cermin, yang dibutuhkan adalah ASN atau PPPK,&rdquo; jelas Adel.&nbsp; Akibat pemindahan tersebut, Qorry dinyatakan tidak aktif lagi bekerja, karena kontraknya tidak diperpanjang oleh Dinas Koperindag. Situasi ini membuat namanya tidak diusulkan untuk ikut seleksi PPPK 2025.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/016421810/kabar-baik-17-ribu-guru-honorer-di-jatim-diusulkan-jadi-pppk-paruh-waktu-formasi-2025">Kabar Baik! 17 Ribu Guru Honorer di Jatim Diusulkan Jadi PPPK Paruh Waktu Formasi 2025</a> Ombudsman Sumbar menegaskan pihaknya masih melakukan verifikasi lapangan, karena kasus itu sudah lintas organisasi di Pemkab Solok.&nbsp; Saat ini dari temuan lapangan dan investigasi, Ombudsman sedang menguji apakah benar Dinas Koperindag Kabupaten Solok memang kelebihan pegawai sehingga harus memindahkan Qorry. Kemudian, apakah hanyak Kecamatan Pantai Cermin yang kekurangan pegawai. Padahal, banyak OPD lain dan Kecamatan yang jaraknya lebih dekat.&nbsp; "Dari aspek keadilan, kenapa sejauh itu dipindahkan? Itu tidak adil, rasanya keterlaluan. Dia hanya honorer, gaji cuma Rp 1,5 juta dan perempuan pula," katanya.&nbsp; &ldquo;Kami meminta Bupati Solok sebagai pembina kepegawaian serius menangani persoalan ini agar tidak merugikan hak tenaga honorer yang sudah mengabdi 10 tahun,&rdquo; kata Adel lagi.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/016327512/suami-tidak-berpenghasilan-belasan-guru-pppk-di-blitar-ajukan-gugatan-cerai">Suami Tidak Berpenghasilan, Belasan Guru PPPK di Blitar Ajukan Gugatan Cerai </a> Untuk diketahui, Qorry Syuhada merupakan tenaga honorer yang sudah masuk kategori R3 atau peserta non-ASN yang terdata di database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dia sebelumnya belum lulus seleksi PPPK 2024, tetapi namanya masih tercatat dalam daftar tunggu untuk diangkat sebagai PPPK. Saat berita ini diterbitkan, JawaPos.com sudah meminta konfirmasi kepada Sekda Kabupaten Solok Medison. Namun, pesan permintaan konfirmasi belum mendapat balasan.&nbsp;

Ombudsman Sumbar mencium dugaan kejanggalan dalam pengusulan ASN PPPK di Kabupaten Solok. Tenaga honorer yang sudah 10 tahun mengabdi.

Ombudsman Sumbar Ungkap Dugaan Kejanggalan Pengusulan PPPK di Kabupaten Solok, Bermula dari Pemindahan Tenaga Honorer ke Kecamatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/WhatsApp-Image-2020-07-07-at-18.04.32_1.jpg" alt="Sejumlah orang tua siswa menyampaikan laporan mengenai indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB ke Ombudsman Sumatera Barat. Ombudsman Sumbar/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah orang tua siswa menyampaikan laporan mengenai indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB ke Ombudsman Sumatera Barat. Ombudsman Sumbar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat menemukan indikasi pelanggaran terkait proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Antara lain berupa pencantuman keterangan alamat palsu dalam surat keterangan domisili yang diterbitkan camat.  Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat Yefri Heriani mengemukakan, adanya dugaan pemalsuan keterangan alamat dalam surat keterangan domisili (SKD) yang diterbitkan Camat Padang Panjang Timur. SKD itu untuk keperluan pendaftaran peserta didik baru.  ”Indikasi ini kami temukan, setelah ada laporan pengaduan masuk ke Ombudsman. Masyarakat merasa ada pergerakan yang aneh dari komposisi pengumuman sementara atau uji publik di website PPDB Sumbar, khususnya untuk SMA 1 Padang Panjang,” kata Yefri Heriani seperti dilansir dari Antara di Padang pada Jumat (10/7).  Dia mengungkapkan, berdasar laporan warga, ada calon siswa lolos PPDB yang kemudian dinyatakan gagal meski domisilinya dekat dengan lokasi sekolah yang dituju. ”Penyebabnya adalah ada sekitar 20 lebih SKD yang masuk. Dan SKD itu, secara zona dekat ke SMA 1 Padang Panjang,” kata Yefri Heriani.  Dia mengutip keterangan warga penyampai aduan mengenai calon siswa yang menurut SKD tinggal dekat dengan SMAN 1 Padang, di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kelurahan Guguak Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur. ”Namun menurut pelapor, sebenarnya mereka ada yang berdomisili di Gantiang, Gunung, atau Ngalau,” kata Yefri Heriani.  Ombudsman sudah menyampaikan informasi mengenai indikasi pelanggaran tersebut ke Dinas Pendidikan. Menurut keterangan Ketua PPDB Dinas Pendidikan Suryanto, mereka yang terindikasi mencantumkan keterangan yang tidak benar dalam SKD kelulusannya telah dibatalkan.  Menurut Suryanto, kasus semacam itu tidak hanya terjadi di Kota Padang Panjang. Kasus serupa juga terjadi di Kota Padang. ”Masyarakat mengeluh, karena tiba-tiba banyak yang menggunakan SKD. Anehnya, SKD dengan jumlah mencapai puluhan itu, hanya terjadi di beberapa sekolah yang dulu disebut unggul atau favorit,” kata Suryanto.  Dia juga mengemukakan adanya dugaan pemalsuan alamat dalam SKD, warga yang sudah menyewakan rumah namun tetap mencantumkan alamat rumah tersebut dalam SKD, dan penggunaan SKD  anak pejabat untuk keperluan pendaftaran peserta didik baru di beberapa sekolah.  ”Dinas Pendidikan masih memeriksa indikasi-indikasi pelanggaran dalam PPDB tersebut. Sayangnya, waktu sangat singkat, karena hasil PPDB diumumkan hari ini (10/7), sementara Ombudsman masih bekerja untuk memeriksa pengaduan masyarakat tersebut,” kata Suryanto.  Dia menjelaskan, jika pelanggaran terkait PPDB tersebut terbukti, pelaku pelanggaran bisa dikenai sanksi berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB juncto pasal 60 Nomor 40 Tahun 2020 tentang Tata Cara dan Persyaratan PPDB pada SMAN, SMKN, dan SLBN dan Sekolah Berasrama Negeri.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=RdXVJOUGoD4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=sWI3SvfFOz8  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=hICI2WdzC8c

Ombudsman Sumatera Barat Temukan Indikasi Pelanggaran Terkait PPDB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/cegah-pelanggaran-ombudmans-sumbar-pantau-penerimaan-siswa-baru_m_.jpg" alt="Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Adel Wahidi" width="100%">
<figcaption>Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Adel Wahidi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) turut mengawasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019-2020. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktek pelanggaran dalam penerimaan siswa baru. Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Adel Wahidi mengatakan, salah satu cara memantau dalam mengantisipasi kecurangan dan pelanggaran dalam penerimaan siswa baru, pihaknya akan bersinergi dengan sejumlah Lembaga Swadaya Mayarakat (LSM) di Kota Padang. "Ya, kami bekerjasama dengan sejumlah LSM dalam pengawasan PPDB. Tapi tetap kami harapkan masyarakat ikut melaporkan jika ternyata ditemukan unsur pelanggaran," kata Adel Wahidi di Padang, Selasa, (26/3/). Beberapa LSM yang terlibat dalam memantau PPBD antara lain, LBH Padang, Nurani Perempuan dan sebagainya. Menurutnya, masyarakat yang menemukan indikasi maladministrasi dapat melaporkan hal langsung kepada LSM tersebut. "Kalau ada pungutan-pungutan saat penerimaan, orang tua murid bisa berkonsultasi dengan LSM itu. Nanti kami tindak lanjuti bersama," ujarnya. Adel mengatakan, pada PPDB 2018-2019 lalu, tercatat beberapa pelanggaran yang dilaporkan kepada Ombudsman Perwakilan Sumbar. Ada yang mengeluhkan soal sistem zonasi hingga pungutan.&nbsp;

Cegah Pelanggaran, Ombudmans Sumbar Pantau Penerimaan Siswa Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ombudsman-telusuri-pembatalan-kelulusan-cpns-di-sijunjung_m_.jpg" alt="Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Adel Wahidi." width="100%">
<figcaption>Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Adel Wahidi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nina Susilawati, 32, batal lolos seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sijunjung, Sumatera Barat (Sumbar), membatalkan kelulusannya. Kasus itu menyita perhatian banyak pihak. Bahkan, Ombudsman RI Perwakilan Sumbar siap melakukan investigasi untuk menyingkap persoalan tersebut. Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Adel Wahidi mengatakan, pihaknya telah menerima beberapa dokumen dari <a href="https://jawapos.com/jpg-today/31/12/2018/pemkab-sijunjung-batalkan-kelulusan-seorang-peserta-cpns" target="_blank">peserta seleksi CPNS yang kelulusannya dibatalkan</a>. "Kami sudah terima beberapa dokumen dari pihak Nina. Tapi kami minta untuk datang ke kantor Ombudsman secara resmi hari ini," kata Adel saat dihubungi JawaPos.com di Padang, Rabu (2/1). Dari dokumen awal, Ombudsman memang menemukan beberapa ketidakcocokan antara surat keputusan Bupati Sijunjung dengan Keputusan Menteri Agama yang menyatakan kesetaraan ijasah PGSD dengan PGMI. "Tentu semuanya kami pelajari dulu. Termasuk meminta pendapat langsung pada Bupati Sijunjung atau pejabat berwenang di sana (Sijunjung)," papar Adel. Menurut Adel, kasus ini tidak hanya terjadi di Sijunjung. Namun juga ada di Kota Padang. Kasus di Padang justru terjadi sebelum ujian pertama alias Tes Kemampuan Dasar (TKD). Sedangkan kasus Nina terjadi setelah selesai ujian tahan kedua atau Tes Kemampuan Bidang (TKB). "Ini harus diperjuangkan. Dibuka seterang-terangnya. Kami belum bisa menduga-duga, apakah ada kecurangan atau tidak," tegas Adel. Terpisah, Yulicef Anthony membenarkan telah mengirimkan beberapa berkas terkait data kepersertaan istrinya di CPNS 2018 kepada Ombudsman Perwakilan Sumbar. "Rencananya memang ke Padang hari ini untuk lapor resmi. Tapi masih menunggu hasil pengumuman kelulusan TKB dulu," ucap suami Nina itu. Sebelumnya, surat pembatalan kelulusan peserta seleksi CPNS atas nama Nina Susilawati dengan nomor peserta 540812300422 dikeluarkan 27 Desember 2018 oleh Bupati Sijunjung Yuswir Arifin. Dalam surat dijelaskan, jika berdasarkan huruf G angka 2 huruf j lampiran PermenPAN-RB nomor 36 tahun 2018 tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan CPNS 2018 dan surat Menpan-RB nomor B/687/S.SM.01.00/2018 tanggal 19 Desember 2018 perihal penyelesaian terhadap peserta seleksi CPNS 2018, yang tidak memenuhi persyaratan dengan ini disesuaikan pembatalan hasil SKD dan hasil SKB atas nama Nina Susilawati dengan pendidikan S1 PGMI formasi guru kelas ahli pertama yang berlokasi di SDN 40 Muaro Takung. Karena kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan keputusan Menpan-RB Nomor 217 tahun 2018 tertanggal 30 Agustus tentang kebutuhan pegawai ASN dilingkup Kabupaten Sijunjung 2018. Seharusnya kualifikasi pendidikan untuk formasi tersebut adalah S1 PGSD. Nina Susilawati menyebut pemerintah membatalkan kelulusan tersebut lantaran ijazah S1-nya berlatar Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), bukan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). "Saya kecewa, perjuangan saya untuk menjadi PNS terasa sia-sia. Hasil kelulusan seleksi dibatalkan pemda, ditantatangani Bupati Sijunjung. Ini sungguh tidak adil," tukas ibu dua anak itu sambil terisak, Senin (31/12). Padahal sebelum mendaftar, Nina mengaku sempat mendatangi BKD dan menanyakan langsung pada Kepala BKD Sijunjung Musprianti. "Saya tanyakan linerisasi ijazah dan gelar saya dengan ketersediaan formasi CPNS di Sijunjung. Waktu itu beliau (Kepala BKD) langsung berkoirdinasi dan mengizinkan ikut mendaftar. Karena dasar itulah akhirnya saya ikut mendaftar di Pemkab Sijunjung dan sampai akhirnya saya lolos hingga tahap SKB," sebut Nina.

Ombudsman Telusuri Pembatalan Kelulusan CPNS di Sijunjung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ombudsman-sindir-buruknya-layanan-disdukcapil-padang_m_230413.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ombudsman Perwakilan Sumbar meminta perbaikan layanan Disdukcapil yang dinilai buruk. Ada tiga catatan yang perlu dilakukan Pemkot Padang dari hasil inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Disdukcapil Kota Padang, Senin siang (23/7). Plt Kepala Ombudsman Sumbar, Adel Wahidi mengatakan, soal pengurusan pencetakan e-KTP, Disdukcapil Padang mesti mengacu pada data urutan antrean masyarakat yang tengah mengajukan pembuatan e-KTP. Selama ini, lanjut Adel, pencetakan e-KTP di Disdukcapil Padang terkesan tanpa antrian. Bahkan, mencuatnya banyak laporan dugaan pungutan liar (pungli). "Kami juga pelajari urutan pencetakan blangko. Kalau yang direkam 4 ribu, blangko datang hanya 2 ribu, harusnya 2 ribu pertama yang dicetak. Tidak ada orang yang lebih cepat dicetak. Nah ini yang sedang kami pelajari," kata Adel, Selasa (24/7). Catatan kedua, Adel melihat pelayanan operasional Disdukcapil terlihat tidak teratur alias sembraut. Menurutnya, dengan kondisi tersebut, Disdukcapil tidak optimal untuk melayani 500 orang warga saban hari. "Dari hasil sidak kemarin, saya bisa katakan, pelayan Disdukcapil Padang buruk. Antreannya panjang, kantornya tiga, bawa motor saja susah, apalagi mobil. Layanan Disdukcapil di beberapa daerah sudah banyak inovasi, di sini saja yang masih terkesan lamban," kata Adel. Ketiga, Adel menekankan soal isu pungli pengurusan e-KTP di Disdukcapil Padang. Hingga kini, pihaknya juga tengah melakukan verifikasi atas dugaan pungli tersebut. Sebelumnya, Kepala Disdukcapil Kota Padang, Wedistar membantah tegas dugaan pungli tersebut. Ia mengaku tidak pernah melakukan pungli kepada masyarakat saat melakukan pengurusan e-KTP. "Saya pribadi, tidak pernah melakukan hal itu. Jika memang ditemukan oknum calo melakukan pungli pengurusan e-KTP, silahkan segera serahkan data-datanya kepada saya," katanya saat diwawancarai awak media Padang. Wedistar mengaku menyangkan informasi tersebut. Menurutnya, jika memang ada, harusnya oknum tersebut segera dilaporkan kepada pimpinan Disdukcapil Padang. Sehingga, tidak menimbul fitnah di mata publik. "Kita tidak ingin ada fitnah, karena kita juga punya hak menuntut balik. Tapi, kita tidak ingin ribut-ribut soal ini. Sebab, imbasnya pelayanan masyarakat juga," tegasnya.

Ombudsman Sindir Buruknya Layanan Disdukcapil Padang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ombudsman-minta-kemenag-sumbar-serius-tangani-jamaah-umroh-terlantar_m_200310.jpeg" alt="Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Adel Wahidi" width="100%">
<figcaption>Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Adel Wahidi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus penelantaran jamaah umroh asal Sumatera Barat (Sumbar) oleh PT Bumi Minang Pertiwi (BMP) di Makkah, Arab Saudi dan Malaysia mendapat perhatian Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sumbar. Ombudsman RI mewanti-wati Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sumbar untuk segera menindaklanjuti kasus penelantaran jamaah umroh oleh PT BMP. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Adel Wahidi mendesak Kementerian Agama agar segera membuka layanan aduan terkait masalah ini. Serta, melakukan berkoordinasi dengan pihak biro perjalanan umroh yang bersangkutan untuk mencari solusi secepatnya. "Kami sesalkan ini terjadi. Perjalanan umroh memang dilakukan oleh swasta. Tapi, pelaksanaannya diatur dan diawasi oleh pemerintah. Kejadian ini mengindikasikan lemahnya pengawasan," jelas Adel Jumat (30/3). Ia mengeungkapkanm, pihak Ombudsman sendiri memang belum menerima laporan terkait hal ini. Kendati begitu, pihaknya berinisiatif untuk melakukan investigasi terhadap kasus yang menimpa ratusan jamaah umroh asal Sumbar. Dari penelusuran Ombudsman, tiket untuk penerbangan menuju Arab Saudi bahkan belum dipesan ketika sebagian jamaah sudah terbang ke Kuala Lumpur. Akibatnya, puluhan jamaah tertahan di Malaysia tersebut selama beberapa hari. Adel mengingatkan, mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 8 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Jadwal penerbangan menuju dan dari Arab Saudi harus diurus oleh biro perjalanan dengan memperlihatkan bukti tiket. "Dalam hal ini, Ombudsman menduga telah terjadi penyimpangan ketentuan dari PMA (Peraturan Menteri Agama) oleh biro perjalanan," kata Adel. Kanwil Kemenag Sumbar lanjut Adel, perlu mencatat dan menindaklanjuti masalah ini dan memastikan biro perjalanan yang bersangkutan yakni PT BMP menunaikan kewajibannya terhadap jamaah umroh. Jika terbukti melanggar, biro perjalanan bisa saja dikenai sanksi. Kasus ini juga mendapat perhatian Kanwil Kemenag Sumbar. Pihak Kemenag mengaku, telah berupaya meminta klarifikasi perusahaan terkait peristiwa tersebut. Selaini itu, Kemenag juga telah memanggil pimpinan PT BMP pada Kamis (29/3). Hanya saja, pimpinan agen travel umroh tersebut hingga kini masih berada di Jakarta. "Kami sudah berkoordinasi dan melakukan pemanggilan. Namun Dirut BMP di Jakarta. Sepertinya mengurus kasus ini. Insyaallah, secepatnya kami bertemu dan membahas peristiwa ini," kata Kepala Kanwil Kementerian Agama Sumbar Hendri. Dari catatan Kanwil Kemenag Sumbar, ada 121 jamaah umroh tertahan di Kuala Lumpur, Malaysia akibat administrasi menuju dan selama berada di Arab Saudi belum rampung dibayarkan pihak biro perjalanan PT BMP. Dari jumlah itu, 90 orang jamaah telah dipulangkan pada Kamis (29/3) dan Jumat (30/3) ini oleh biro perjalanan mitra BMP. Sisanya, akan diupayakan pemulangannya menggunakan jasa biro perjalanan di Kuala Lumpur. "Sedangkan 200 orang tertahan di Arab Saudi. Namun sudah dikoordinasikan dengan KJRI. Diupayakan juga pemulangannya. Tapi intinya kami harus panggil dulu Dirut BMP ini," tandas Hendri. Seperti diketahui, 84 orang jamaah umroh asal Sumbar terlantardi Makkah, Arab Saudi. Puluhan jamaah itu tidak dapat masuk ke kamarnya karena pihak PT BMP belum membayar hotel Elaff Almashar tempat mereka menginap. Akibatnya mereka tidak bisa masuk ke kamar hotel mereka. Labih parahnya lagi, para jamaah diminta untuk membayarkan uang sewa hotel sebesar 60.000 riyal setara Rp300 juta.

Ombudsman Minta Kemenag Sumbar Serius Tangani Jamaah Umroh Terlantar

ombudsman sumbar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ombudsman sumbar