<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/17/WhatsApp-Image-2023-08-16-at-164652-3747903042.jpeg" alt="Kepala Ombudsman Sulsle Ismu Iskandar (tengah)." width="100%">
<figcaption>Kepala Ombudsman Sulsle Ismu Iskandar (tengah).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Lembaga Negara pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Sulawesi Selatan mengungkap delapan modus manipulasi data kependudukan. Itu terjadi selama proses pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui jalur zonasi. &rdquo;Sejauh ini, kami menerima enam konsultasi non laporan dan delapan laporan masyarakat serta aduan-aduan yang viral di media sosial. Dari laporan tersebut ada empat SMA negeri di Makassar yang menjadi terlapor pengaduan masyarakat,&rdquo; ungkap Kepala Ombudsman Sulsel Ismu Iskandar seperti dilansir dari Antara di Makassar. Ismu menjelaskan, dari total 720 siswa yang lulus untuk kuota jalur zonasi di empat sekolah tersebut ditemukan masalah. Dari jumlah itu, Ombudsman menemukan 99 orang siswa bermasalah dalam hal data kependudukan yang menjadi syarat kelulusan pada jalur zonasi tersebut. &rdquo;Itu dilakukan dengan berbagai modus hingga dugaan pemalsuan dokumen kependudukan,&rdquo; papar Ismu Iskandar. Untuk modus dugaan manipulasi yang ditemukan Ombudsman, kata dia, terdapat peserta didik teridentifikasi melakukan mutasi atau berpindah kartu keluarga (KK) setelah 18 Juni 2022. Namun, tetap diluluskan dengan menggunakan surat keterangan domisili yang dikeluarkan kelurahan. Selain itu, ada peserta didik teridentifikasi melakukan mutasi setelah 18 Juni 2022 namun berkas kartu keluarga yang dilampirkan saat verifikasi berkas adalah kartu keluarga yang terbit sebelum 18 Juni 2022 dan nama peserta tersebut ada di dalamnya. Ketiga, peserta didik melampirkan KK yang teridentifikasi dilakukan pengeditan pada tanggal penerbitan KK. &rdquo;Keempat ditemukan peserta didik melampirkan KK yang teridentifikasi mengedit KK, di mana font yang digunakan tidak sesuai dengan font khusus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil,&rdquo; terang Ismu Iskandar. Selain itu, lanjut dia, peserta didik melampirkan KK yang teridentifikasi mengedit KK, di mana nama Kepala Dinas (Kadis) yang bertanda tangan tidak sesuai dengan tanggal penerbitan KK. &rdquo;Terdapat KK ditandatangani barcode oleh Kadis Dukcapil atas nama Muh Hatim namun pejabat dimaksud belum menjabat saat terbitnya KK tersebut,&rdquo; ujar Ismu Iskandar. Keenam, terdapat peserta didik yang melampirkan kartu keluarga dengan tanda tangan barcode yang tidak terbaca dan menurut keterangan Disdukcapil barcode tersebut bukan milik Disdukcapil. Ketujuh, peserta didik yang melampirkan kartu keluarga dengan tanda tangan barcode yang tidak aktif. Dan kedelapan, terdapat peserta didik yang melampirkan KK dengan mengedit atau memasukkan namanya ke dalam KK orang lain. &rdquo;Temuan ini menguatkan fakta bahwa sistem informasi berbasis online maupun sistem verifikasi manual tidak berjalan semestinya, karena jumlah ini sangat banyak dan merugikan calon peserta didik lain yang seharusnya lebih berhak mendapatkan akses pendidikan di sekolah yang termasuk dalam zonanya,&rdquo; ucap Ismu. Menindaklanjuti temuan tersebut, Ombudsman Sulsel telah menyampaikan saran pendahuluan serta segera menyampaikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan berisi tindakan korektif ke Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel. &rdquo;Intinya, harus ada sanksi tegas dari Gubernur dan kepala dinas terkait soal praktik-praktik dugaan manipulasi yang cenderung berulang, dan bahkan semakin parah dalam proses PPDB khususnya jalur zonasi. Evaluasi dan pembinaan juga harus dilakukan penyelenggara dan pelaksana yang terbukti lalai dan tidak kompeten,&rdquo; tutur Ismu Iskandar.

Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sulsel ungkap delapan modus manipulasi data kependudukan selama proses pendaftaran PPDB jalur zonasi

Ombudsman Sulsel Ungkap Delapan Modus Manipulasi PPDB 2023

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/kepala-ombudsman-ri-antara.jpg" alt="Tangkapan layar - Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih dalam konferensi pers seperti dipantau melalui kanal YouTube Ombudsman RI di Jakarta, Rabu (1/3/2023). (ANTARA/Tri Meilani Ameliya)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar - Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih dalam konferensi pers seperti dipantau melalui kanal YouTube Ombudsman RI di Jakarta, Rabu (1/3/2023). (ANTARA/Tri Meilani Ameliya)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ombudsman Republik Indonesia merespons ditugaskannya kembali Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ombudsman RI membuka kemungkinan menutup laporan dugaan maladministrasi, yang sebelumnya dilayangkan Endar Priantoro karena tak terima dicopot dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam kasus ini, polaporan telah memperoleh penyelesain terlapor, jadi jika sudah ada penyelesaian maka laporan akan ditutup," kata Ketua Ombudsman RI Mochamad Najih dikonfirmasi, Kamis (6/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Najih meyakini, penarikan kembali Endar Priantoro ke KPK, karena proses banding administrasi yang dilakukannya ke Kementerian PANRB diterima. Sehingga hal itu sebagai bentuk koreksi, Ketua KPK Firli Bahuri yang sebelumnya memutuskan untuk memberhentikan Endar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01688518/ombudsman-buka-opsi-jemput-paksa-firli-cs-terkait-pencopotan-brigjen-endar-priantoro">Ombudsman Buka Opsi Jemput Paksa Firli Cs Terkait Pencopotan Brigjen Endar Priantoro</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penarikan atau mengembalikan kembali pak Endar ke jabatan semula, itu sebagai bntuk mengkoreksi atas terjadinya keputusan pemberhentian yang tidak benar. Itu juga atas upaya banding administrasi yang bersangkutan ke Kemenpan RB dan BKN," ucap Najih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Ombudsman RI memastikan akan berkoordinasi dengan Endar Priantoro setelah dirinya kembali bertugas di KPK. Ombudsman akan melihat dan mempertanyakan surat keputusan (SK) baru yang dikeluarkan KPK untuk kembali menugaskan Endar sebagai Direktur Penyelidikan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masih dikoordinasikan dengan tim pemeriksanya," tegas Najih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011732921/elite-partai-perindo-ronny-tanusaputra-mangkir-dari-panggilan-pemeriksaan-kpk">Elite Partai Perindo Ronny Tanusaputra Mangkir dari Panggilan Pemeriksaan KPK</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Endar Priantoro belum menentukan bagaimana nasib laporannya ke depan usai dirinya kembali ditarik ke KPK. Sebab, sebelumnya Endar melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri dan Sekertaris Jenderal KPK Cahya Harefa ke Ombudsman RI.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu nanti permasalahan yang lain ya. Saya sekarang berbicara masalah kembali ke sini," ujar Endar Priantoro di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia masih enggan bicara banyak terkait hal itu. Ia memastikan, akan memberikan informasi lanjutan terkait laporannya ke Ombudsman RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sementara kan masih berjalan, sekarang masih berjalan di sana. Nanti saya akan pikirkan dengan teman-teman tim hukum saya," pungkas Endar.</div> </div> &nbsp;

penarikan kembali Endar Priantoro ke KPK, karena proses banding administrasi yang dilakukannya ke Kementerian PANRB diterima.

ORI Buka Opsi Tutup Laporan Dugaan Maladministrasi Pemecatan Endar Priantoro dari KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/aplikasi-surabaya.jpg" alt="PELAJARI SISTEM BARU: Warga mencari informasi pelayanan publik melalui aplikasi Wargaku (11/2). Aplikasi itu dibuat untuk mempermudah warga mengajukan layanan ke Pemerintah Kota Surabaya. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PELAJARI SISTEM BARU: Warga mencari informasi pelayanan publik melalui aplikasi Wargaku (11/2). Aplikasi itu dibuat untuk mempermudah warga mengajukan layanan ke Pemerintah Kota Surabaya. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sejak lama, Pemkot Surabaya menelurkan banyak inovasi di bidang teknologi. Salah satunya aplikasi WargaKu. Aplikasi itu ternyata mendulang apresiasi dari Ombudsman. Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Timur Achmad Khoiruddin mengatakan, aplikasi WargaKu menjadi salah satu solusi Pemkot Surabaya dalam menjalankan pemenuhan pengelolaan pengaduan masyarakat berdasar UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Seperti untuk meningkatkan pelayanan secara bertahap, serta meminimalisir praktik maladministrasi. &rdquo;Dengan adanya pengaduan ini dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat. Sehingga dapat melakukan perbaikan dan evaluasi diri. Serta, menjadi koreksi atas pelayanan publik yang diberikan sehingga ada masukan seperti apa,&rdquo; kata Achmad Khoiruddin. Direktur Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Global Management Surabaya, sekaligus Dosen ITS Jurusan Teknik Industri Maria Anityasari menyampaikan, pihaknya mendampingi Diskominfo Surabaya dalam mengelola keluhan warga menjadi evidence base policy (kebijakan berbasis bukti). Sebab, keluhan warga adalah sumber pembelajaran yang sangat besar. &rdquo;Kalau kita bisa melihat keluhan itu apa, berulang atau tidak dalam satu periode, serta jenis keluhan apa saja, maka analisis itu akan membuat keputusan-keputusan yang akan dibutuhkan oleh kota. Saat ini, dari 0-10, Surabaya berada di titik 8, masih ada room for improvement (ruang perbaikan) agar percepatan penuntasan persoalan terus berjalan menuju peningkatan untuk kota kelas dunia,&rdquo; tutur Maria Anityasari.

Ombudsman menilai, aplikasi WargaKu menjadi salah satu solusi Pemkot Surabaya dalam menjalankan pemenuhan pengelolaan pengadua masyarakat

Aplikasi Wargaku Besutan Pemkot Surabaya Dipuji Ombudsman

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/16/BPN-and-ORI-483918197.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi bekerja sama dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pada Jumat, (16/6). Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut terkait dengan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Bidang Agraria dan Tata Ruang. Dalam sambutannya, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menyampaikan salah satu kunci dalam mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat adalah adanya kesepahaman antara pemangku kepentingan untuk menyelesaikan masalah rakyat. "Ini adalah hari yang baik karena pengawas dan pelaksana duduk bersama membangun kesepahaman. Selama ini memang masalah pertanahan, terutama konflik pertanahan, banyak dikarenakan ego sektoral diantara kementerian dan lembaga. Namun saya yakin jika semua pihak bisa duduk bersama, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan." Kata Hadi Tjahjanto Hadi Tjahjanto mengatakan kerja sama ini merupakan upaya Kementerian ATR/BPN dan Ombudsman RI dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik supaya rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara di bidang pelayanan pertanahan dan tata ruang.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/01935859/menteri-atrbpn-targetkan-pengadaan-tanah-ikn-selesai-juni-2023">Menteri ATR/BPN Targetkan Pengadaan Tanah IKN Selesai Juni 2023</a> Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01686817/pantau-kenaikan-harga-bpn-jamin-stok-pangan-aman-menjelang-idul-adha">Pantau Kenaikan Harga, BPN Jamin Stok Pangan Aman Menjelang Idul Adha &nbsp;</a> &ldquo;Misalnya dalam pelayanan pendaftaran tanah melalui PTSL yang telah terbukti secara revolusioner meningkatkan penerbitan sertipikat secara akurat dari 500 ribu per tahun menjadi 6-7 juta per tahun. Namun kami ingin rakyat lebih mudah meregistrasi tanahnya&rdquo; ungkap Hadi Tjahjanto dalam sambutannya.&nbsp; Mantan Panglima TNI tersebut mengaku ingin terus memberikan kemudahan masyarakat melalui pelayanan yang prima. Selama turun ke lapangan dan mendengarkan keluhan dari masyarakat. Hadi mengetahui mahalnya biaya pelayanan pertanahan karena adanya praktik calo.&nbsp; &ldquo;Yang bikin mahal ternyata ada calo. Maka saya luncurkan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) dan loket prioritas yang memberi karpet merah kepada masyarakat yang mengurus sendiri tanahnya,&rdquo; jelas Menteri ATR/BPN Ketua Ombudsman, Mokhamad Najih, menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja Kementerian ATR/BPN yang kini menjadi semakin baik karena berhasil berhasil menurunkan jumlah aduan masyarakat. Baginya, penurunan itu adalah konsekuensi dari perbaikan layanan yang dilakukan.&nbsp; Mokhamad Najih menyatakan "ATR/BPN jauh membaik dalam peringkat pelayanan terhadap masyarakat. Tahun 2022 jumlah aduan masyarakat jauh menurun dibanding tahun sebelumnya. Ini tidak terlepas dari kerja keras Menteri ATR/BPN, bahkan saya dengar sekarang ATR/BPN punya mekanisme pengaduan masyarakat secara internal. Saya rasa ini yang menyebabkan jumlah aduan semakin menurun di tahun 2022." Hadir dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut diantaranya Wakil Ketua Ombudsman, Bobby hamzar Rafinus, Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni, Plt Sekjen Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, sejumlah pimpinan tinggi madya dan staf khusus Menteri dan para kepala Kantor Wilayah BPN se-Indonesia dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI dan daerah.

Salah satu kunci mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat adalah adanya kesepahaman antara pemangku kepentingan dalam menyelesaikan masalah.

Teken Nota Kesepahaman dengan Ombidsman RI, Menteri BPN Imbau Redam Ego Sektoral

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/AKSI-SUPORTER-USUT-TUNTAS-TRAGEDI-KANJURUAN-FEDRIK-TARIGAN-3.jpg" alt="Suporter sepak bola melakukan aksi solidaritas tragedi Kanjuruhan saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jakarta, Minggu (30/10/2022).Pada aksinya mereka menuntut penuntasan tragedi Kanjuruhan secara transparan serta adil dan meminta PSSI untuk bert" width="100%">
<figcaption>Suporter sepak bola melakukan aksi solidaritas tragedi Kanjuruhan saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jakarta, Minggu (30/10/2022).Pada aksinya mereka menuntut penuntasan tragedi Kanjuruhan secara transparan serta adil dan meminta PSSI untuk bert</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ombudsman Jawa Timur sudah merampungkan draft hasil pemeriksaan tragedi Kanjuruhan. Rencananya, draft itu bakal dikirimkan ke Ombudsman Republik Indonesia (RI) minggu depan.  Kepala Ombudsman Jatim Agus Muttaqien menyebut, draft laporan itu telah siap dikirimkan untuk melanjutkan proses pengusutan. ”Bakal digunakan minggu depan. Pertengahan Desember,” kata Agus, Sabtu (3/12).  Agus memastikan, pihaknya masih mendampingi korban tragedi Kanjuruhan dalam proses penyidikan. Mengingat tragedi yang pecah pada Sabut (1/10) itu telah menewaskan 135 orang.  ”Setelah draft final, langsung dikirimkan Ombudsman RI. Apalagi kemarin suporter Arema sudah ke Ombudsman RI,” ujar Agus Muttaqien.  Berdasar arahan Ombudsman RI, pemeriksaan seluruh pihak yang terlibat dalam kasus itu sudah rampung. Pihaknya tinggal menambahkan beberapa hal dari terlapor.  ”Sambil merampungkan draft, kami juga menyusun finalisasi data,” ucap Agus Muttaqien.  Sebelumnya, pendamping hukum TGA (Tim Gabungan Aremania) Anjar Nawan Yusky menjelaskan, suporter Arema dan korban tragedi Kanjuruhan berkunjung ke Ombudsman Republik Indonesia dan Mabes Polri. ”Kami menanyakan progress pengusutan. Kami juga mendesak supaya proses pengusutan segera dikebut,” tegas Anjar.  Sementara itu, untuk kedua kali, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengembalikan berkas perkara tragedi Kanjuruhan ke Polda Jatim. Pada November, berkas sudah dikembalikan untuk dilengkapi polisi.  Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jatim Fathur Rohman membenarkan kabar tersebut. Dia mengonfirmasi bahwa pihaknya sudah dua kali mengembalikan berkas perkara.  ”Tim JPU (jaksa penuntut umum) pada Kamis (1/12), mengundang tim penyidik untuk berkoordinasi mengenai belum dipenuhinya sebagian petunjuk yang diberikan,” ujar Fathur, Sabtu (3/12).  Ditanya soal poin yang belum lengkap, Fathur tak bisa menjelaskan. Dia juga bungkam ketika ditanya apa saja poin petunjuk jaksa yang belum diperbaiki penyidik.  ”Bahwa terkait petunjuk JPU yang belum dipenuhi, kami belum disampaikan (ke publik) karena masuk dalam materi perkara,” tegas Fathur.

Ombudsman Jatim Rampungkan Draft Pemeriksaan Tragedi Kanjuruhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Warga-Antre-operasi-pasar-minyak-goreng-murah-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Warga antre membeli minyak goreng kemasan saat operasi pasar minyak goreng murah di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (11/1/2022). Operasi pasar minyak goreng murah yang dijual dengan harga Rp14 ribu per liter tersebut digelar sebagai upaya mens" width="100%">
<figcaption>Warga antre membeli minyak goreng kemasan saat operasi pasar minyak goreng murah di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (11/1/2022). Operasi pasar minyak goreng murah yang dijual dengan harga Rp14 ribu per liter tersebut digelar sebagai upaya mens</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Fenomena kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng (migor) di sejumlah daerah telah diselidiki Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Dari temuan ORI, terendus adanya penimbunan stok migor. Ditemukan juga pengalihan migor dari pasar modern ke pasar tradisional. Serta munculnya panic buying.  Anggota ORI Yeka Hendra Fatika menjelaskan, harga migor di sejumlah daerah yang dipantau cenderung di atas harga eceran tertinggi (HET). Di Aceh, misalnya, harga per liter migor berkisar Rp 18 ribu. Kemudian, di Sumatera Utara Rp 19 ribu, Sumatera Barat Rp 18 ribu, Kalimantan Timur Rp 23 ribu, dan Jawa Barat Rp 22 ribu.  Padahal, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 6/2022 mengatur HET migor curah sebesar Rp 11.500 per liter. Disusul kemasan sederhana Rp 13.500 per liter dan kemasan premium Rp 14 ribu per liter. Kebijakan HET migor yang mencabut Permendag No 3/2022 itu berlaku mulai 1 Februari lalu.  Yeka menambahkan, kesulitan masyarakat dalam mendapatkan migor sesuai HET bisa terjadi karena keterlambatan antara penetapan regulasi dan pelaksanaan regulasi di lapangan. ’’Masyarakat sulit mendapat minyak goreng dengan harga sesuai regulasi memang bisa terjadi karena ada delay (keterlambatan, Red) itu,’’ tegasnya dalam diskusi daring kemarin (8/2).  ORI mendorong Kementerian Perdagangan segera memastikan ketersediaan migor sesuai HET. Lembaga negara bidang pengawasan administrasi pemerintahan itu juga meminta pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) untuk menangani keluhan masyarakat yang sulit mendapatkan migor. ORI juga mengisyaratkan agar BUMN meng-cover 10–15 persen kebutuhan pasar terhadap migor.  Selain itu, ORI mendorong pemerintah agar memprioritaskan crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah untuk produksi migor.

ORI Temukan Penimbunan Minyak Goreng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2022-01-31-at-4.06.14-PM.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur menggelar kegiatan penyampaian hasil penilaian atau rapor kepatuhan standar pelayanan publik 2021.  Penyampaian tersebut disampaikan kepada delapan pemerintah kabupaten/pemerintah kota di Jawa Timur.  Delapan pemda tersebut mendapatkan predikat penilaian zona hijau atau menyandang kepatuhan tinggi terhadap pemenuhan standar pelayanan publik sesuai UU No 25 Tahun 2009.  Penyerahan dilaksanakan di kantor perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur di Jalan Ngagel Timur 56 Surabaya, Senin (31/1). Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur Agus Muttaqin menyerahkan rapor itu kepada delapan kepala daerah tersebut.  Mereka mewakili Pemkab Banyuwangi (skor 96,75), Pemkab Bondowoso (94,29), Pemkab Lumajang (92,45), Pemkab Probolinggo (92,08), Pemkab Ponorogo (91,77), Pemkot Malang (87,29), Pemkot Surabaya (83,63), dan Pemkab Lamongan (83,13).  Pemkot Blitar juga masuk zona hijau (91,45), yang hasil penilaian telah diserahkan dalam seremoni oleh Ombudsman RI di Jakarta, 29 Desember 2021.  Kepala daerah yang hadir adalah Wali Kota Malang Sutiaji, Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Plt Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko, Bupati Lumajang Thoriqul Haq, Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin, dan Sekda Ponorogo Agus Pramono. Sedang Wali Kota Surabaya diwakili staf ahli Hidayat Syah.  Agus mengatakan bahwa pemenuhan standar pelayanan publik merupakan kewajiban bagi penyelenggara pelayanan publik sesuai amanat UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.  Pedoman standar pelayanan diatur dalam Permenpan-RB No 15 Tahun 2014. Sesuai pasal 1 Permenpan-RB tersebut, penyelenggara wajib menetapkan dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan.  "Sebab itu, Ombudsman melakukan penilaian untuk mengukur sejauh mana tingkat kepatuhan penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi standar yang menjadi hak masyarakat," kata Agus dalam siaran pers yang diterima JawaPos.com.  "Penyelenggara pelayanan publik semestinya sudah tuntas dengan hal-hal yang fundamental seperti ini. Kepala daerah sebagai pembina pelayanan publik sudah semestinya mendorong agar jajarannya patuh terhadap undang-undang pelayanan publik,"tambah Agus.  Penilaian kepatuhan standar pelayanan publik dilaksanakan sejak 2015 sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Periode pengambilan data dimulai sejak Juni sampai Oktober 2021. Dan itu dilakukan serentak secara nasional.  Di Jawa Timur, pengumpulan data dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur meliputi pelayanan yang diselenggarakan Pemprov Jawa Timur dan 38 pemkab/pemkot.  Produk layanan yang menjadi bahan penilaian meliputi perizinan ekonomi dan non-ekonomi yang dikeluarkan dinas penanaman modal atau pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP). Lalu dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan dinas kependudukan-pencatatan sipil di masing-masing pemda.  Hasil penilaian menyimpulkan pada tiga kategorisasi predikat, yakni zona hijau (kepatuhan tinggi), zona kuning (kepatuhan sedang), dan zona merah (kepatuhan rendah). Untuk zona kuning meliputi 28 pemkab/pemkot dan Pemprov Jawa Timur. Sedang yang zona merah adalah Pemkab Nganjuk (45,01) dan Pemkab Malang (44,82).  Menurut Agus, dalam rangka percepatan kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan publik, Ombudsman memberikan tiga saran kepada kepala daerah.  Pertama, memberikan apresiasi (award) kepada pimpinan unit pelayanan publik yang mendapatkan zona hijau. Apresiasi tersebut dalam bentuk penghargaan atas segala upaya dan komitmen dalam memenuhi komponen standar pelayanan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.  Kedua, memberi teguran dan mendorong implementasi standar pelayanan publik kepada para pimpinan unit pelayanan publik yang mendapatkan zona merah atau kepatuhan rendah dan zona kuning atau kepatuhan sedang.  Ketiga, memantau konsistensi peningkatan kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan publik di mana setiap unit pelayanan wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik sesuai dengan UU No 25 Tahun 2009.

Ombudsman Jatim Serahkan Rapor Pelayanan Publik kepada 8 Kepala Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/ori-PERTAMINA.jpg" alt="PEKAT: Asap tebal keluar dari tangki Pertamina di Cilacap yang terbakar. Kemarin kebakaran dapat dipadamkan. (AFP)" width="100%">
<figcaption>PEKAT: Asap tebal keluar dari tangki Pertamina di Cilacap yang terbakar. Kemarin kebakaran dapat dipadamkan. (AFP)</figcaption>
</figure>Kebakaran di Cilacap Padam, Status Emergency Dicabut  JawaPos.com – Setelah berjibaku selama 12 jam, petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil memadamkan api yang melalap tangki Pertamina Cilacap. Status darurat (emergency) pun dicabut pada pukul 09.15 WIB kemarin.  ”Selama terjadi insiden, seluruh operasional kilang Cilacap berjalan dengan normal seperti biasa,” kata CEO Subholding Refinery and Petrochemical Djoko Priyono saat konferensi pers secara virtual kemarin. Dia melanjutkan, pengoperasian tidak terganggu karena pihaknya melakukan penyekatan dan pengendalian fluida di tangki yang terbakar tersebut.  ”Kita juga lakukan cooling (pendinginan) di seputar tangki yang terbakar,” terangnya sebagaimana dilansir Radar Banyumas. Tim Pertamina juga melakukan offensive fire fighting ke titik api di tangki tersebut. Dengan cara itu, api dapat dikendalikan dan dipadamkan secara total pada pukul 07.45 WIB kemarin.  Djoko menegaskan, tim Pertamina juga melakukan langkah-langkah untuk mengendalikan pencemaran lingkungan yang muncul akibat insiden tersebut. Misalnya, menyiagakan peralatan penanggulangan lolosan minyak dan pemasangan absorben. Fungsinya menyerap lolosan minyak pada parit-parit. ”Juga dilakukan patroli vacuum truck di dalam kilang dan monitoring oleh kru oilman di sekitar tangki,” jelas Djoko.  CEO Subholding Commercial and Trading Alfian Nasution menegaskan, insiden tersebut tidak memengaruhi ketersediaan BBM dan elpiji. Stok nasional maupun lokal terjaga dengan baik. Stok BBM jenis premium saat ini berada di posisi 27 hari, pertamax 15 hari, pertalite di atas 10 hari, solar 20 hari, avtur 35 hari, pertamax turbo 50 hari, dan elpji 12,7 hari.  Karena itu, dia meminta masyarakat tidak khawatir. ”Pendistribusian BBM dan elpiji berlangsung seperti biasa. Normal di daerah Jawa Tengah maupun sebagian Jawa Barat yang merupakan area distribusi dari kilang Cilacap,” jelasnya.  Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyampaikan, pihaknya belum bisa memastikan penyebab kebakaran itu. Evaluasi dan investigasi menyeluruh sedang berlangsung. ”Evaluasi dan investigasi ini sangat penting dan kita ambil lesson learned-nya,” kata Nicke.  Dia menambahkan, saat ini penanganan masyarakat menjadi prioritas utama. Warga yang tinggal di sekitar lokasi kilang kebakaran dialihkan ke tempat yang lebih aman. Namun, evakuasi tersebut hanya sementara. Tadi malam semua warga telah kembali ke rumah masing-masing.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/PERTAMINA-ori_1-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> LOKASI KEBAKARAN: Asap mengepul dari tangki Pertamina yang terbakar di kilang Cilacap kemarin (14/11). (AFP)  ”Kami siapkan tim medis jika memang diperlukan. Penanganan masyarakat merupakan prioritas utama Pertamina. Kami juga pastikan pasokan BBM dan elpiji kepada masyarakat tidak terganggu,” katanya.  Sebagaimana diberitakan, tangki milik PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Cilacap terbakar pada Sabtu (13/11) malam. Tangki yang terbakar itu bernomor 36 T-102 dengan kapasitas 31.000 kl (kiloliter). Isinya komponen bahan untuk produk pertalite. Kebakaran akhir pekan lalu bukan kali pertama terjadi di kilang Cilacap (lihat grafis).  Nicke juga memonitor langsung penanganan insiden kebakaran itu melalui sistem Pertamina Integrated Command Center (PICC). PICC merupakan inovasi digitalisasi Pertamina dan menjadi pusat big data. Fungsinya menjadi integrator dan memonitor seluruh aktivitas pengoperasian secara real time. ”Jadi, mohon tidak ada panic buying karena stok sangat aman. Malah beberapa produk ini di atas standar minimum. Jadi, ini sudah melebihi standar stoknya,” ujar Nicke kemarin (14/11).  Pada bagian lain, anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Hery Susanto mengatakan bahwa sistem proteksi petir pada industri minyak dan gas di Indonesia secara umum sudah mengikuti standar internasional NFPA b780, API 653, dan API RP 2003. Itu merupakan hasil pembahasan ORI bersama ahli petir dari ITB 25 Oktober lalu. Kala itu ahli dari ITB diundang untuk melengkapi laporan investigasi inisiatif atas kasus kebakaran kilang minyak Balongan, Indramayu, akhir Maret lalu.  Standar NFPA 780 mengisyaratkan bahwa tangki yang terbuat dari metal dengan ketebalan 4,8 mm bersifat self-protected terhadap dampak sambaran langsung petir. Karena itu, tidak diperlukan proteksi petir tambahan. Namun, merujuk statistik, tangki di Indonesia hampir setiap tahun terbakar dan meledak akibat sambaran petir. ”Itu terutama disebabkan perbedaan karakteristik petir di Indonesia yang beriklim tropis dengan karakteristik petir yang beriklim subtropis,” katanya kemarin (14/11).  Hery menyebutkan, standar internasional NFPA dan API disusun berdasar kondisi di wilayah subtropis. Perbedaan karakteristik itu menjadikan standar NFPA dan API tidak cukup untuk melindungi tangki dari sambaran petir tropis. Petir di Indonesia, lanjut dia, memiliki ekor gelombang yang panjang. Karena itu, parameter muatan arusnya lebih besar daripada petir subtropis. Muatan arus petir jenis itu memiliki efek leleh pada logam. Bahkan bisa melubangi metal tangki.  ”Sejak 1995 sampai 2021, PT Pertamina telah mengalami kebakaran tangki kilang minyak 17 kali,” kata Hery. Menurut Hery, insiden kebakaran tangki yang berulang itu terjadi lantaran penangkal petir yang digunakan tidak cocok dengan karakteristik petir di Indonesia. ”Intinya, perlu dievaluasi penangkal petir yang digunakan. Perlu kombinasi penangkal petirnya dengan menambah penangkal petir yang sesuai dengan karakteristik petir yang dialami Indonesia,” jelasnya.

ORI: Penangkal Petir Pertamina Tidak Cocok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/KEJAKSAAN-DAN-KPK-EKSPOS-KASUS-DJOKO-TJANDRA-DERY-RIDWANSAH-1.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron bersama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) Ali Mukartono dan Deputi Penindakan KPK Karyoto, menyampaikan keterangan kepada wartawan, usai melaksanakan gelar perkara atau ekspos kasus su" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron bersama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) Ali Mukartono dan Deputi Penindakan KPK Karyoto, menyampaikan keterangan kepada wartawan, usai melaksanakan gelar perkara atau ekspos kasus su</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron angkat bicara terkait pernyataannya yang sempat menuding Ombudsman Republik Indonesia (ORI) melakukan malaadministrasi. Ghufron menegaskan, pihaknya tidak mengambil pekerjaan Ombudsman dalam hal dugaan malaadministrasi.  "KPK tidak melompati pagar orang lain, KPK tidak pernah melabeli malaadministrasi. KPK hanya mempertanyakan konsistensi Ombudsman yang menilai jika hadir atasan yang mendelegasikan sebagai perbuatan malaadminiatrasi, maka perbuatan Robert Na Endi Jaweng yang memeriksa pada saat klarifikasi padahal kewenangan memeriksa telah didelegasikan pada asistensi pemeriksaan VI sesuai peraturan ORI 48/2020 maka perbuatan tersebut harus dinilai sama sebagai perbauatan malaadministrasi," kata Ghufron kepada JawaPos.com, Jumat (13/8).  Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini menuding Ombudsman tidak konsisten dalam menjalankan peraturan. Sebab, kata dia, seharusnya yang memeriksa saat Ghufron mendatangi kantor Ombudsman, bukan Komisioner Ombudsman Robert Na Endi Jaweng, melainkan asisten bidang pemeriksaan.  "Dalam pandangan KPK hal tersebut memang tidak melanggar hukum atau bukan malaadministrasi, merujuk Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Pasal 13 ayat 5. Masalahnya hal tersebut oleh ORI dipandang sebagai perbuatan malaadministrasi, ini soal ketidakpahaman ORI dalam pengaturan delegasi," cetus Ghufron.  Pernyataan Ghufron ini sekaligus menegaskan kehadiran para Pimpinan Lembaga termasuk Pimpinan KPK, Menkumham, Kepala BKN dalam rapat harmonisasi merupakan merupakan hal wajar.  Dia lantas mencontohkan, Presiden dalam membahas suatu Rancangan Undang-Undang selalu mendelegasikan Menkumham. Tetapi dalam suatu kesempatan, jika Presiden ingin hadir maka hal tersebut tidak menjadi permasalahan.  "Delegator itu berhak untuk tetap melaksanakan kewenangan yang di delegasikan, termasuk nantinya kalau sudah ada kesepakatan apakah nota kesepahamannya kembali di tanda tangani oleh Menkumham itu sah, bukan kesalahan administrasi. Pemahaman ini tidak dipunyai ORI, sehingga menilai KPK malaadministrasi ketika pimpinan KPK hadir dalam rapat harmonisasi di Kemenkumham," ungkap Ghufron.  Sebelumnya, Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Robert Na Endi Jaweng menegaskan, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya tidak melontarkan pernyataan maladministrasi kepada Ombudsman. Sebab dalam peraturan Undang-Undang, hanya Ombudsman yang bisa menyatakan suatu lembaga maladministrasi.  "Yag punya hak menyatakan maladministrasi adalah Ombudsman. Sama sekali tidak ada lembaga lain di luar Ombudsman yang menyatakan apakah kami melakukan maladministrasi atau tidak," kata Robert dikonfirmasi, Kamis (12/8).

Wakil Ketua KPK Ghufron Tuding Ombudsman Tidak Konsisten

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/skb-cpns-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Robert Na Endi Jaweng menuturkan, dalam seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada 2019 lalu terdapat pelanggaran berupa maladministrasi. Tentunya ini merupakan catatan agar pengawasan seleksi CASN tahun 2021 ditingkatkan. Maladministrasi yang di maksud adalah perilaku atau perbuatan yang melawan hukum, menyimpang dari prosedur, hingga menyalahgunakan kewenangan. Maladministrasi paling banyak ditemukan di penyimpangan prosedur. "Dalam konteks seleksi CASN di tahun 2019, kami mencatat bahwa bentuk maladministrasi yang paling dominan adalah penyimpangan prosedur. Angkanya 60 persen dari seluruh catatan maladministrasi," ungkap dia melalui telekonferensi pers, Selasa (3/8). Selanjutnya adalah inkompetensi dari pihak penyelenggara atau panitia seleksi. Bahkan, pihak instansi yang membuka formasi seleksi CASN juga tak berkompeten dalam menseleksi peserta. "Ini tidak kompeten dalam proses seleksi ini 16 persen," tuturnya. Penyimpangan prosedur ini diketahui ketika adanya laporan kepada posko pengaduan seleksi CASN 2019. Oleh karenanya, tahun ini posko pengaduan akan dibuka kembali agar proses pelaksanaan CASN berjalan lancar tanpa kecurangan di dalamnya. "Tentu hambatan-hambatan administrasi, birokrasi, dan sebagainya seminimal mungkin kita akan tekan ya," tambah Robert. Adapun, pengaduan dapat dilakukan secara daring pada laman ombudsman.go.id maupun lewat email di pengaduan@ombudsman.go.id. "Kemudian secara langsung di tingkat pusat atau di 34 kantor perwakilan. Sehingga kemudian terbuka akses bagi para pelamar untuk bisa menjangkau layanan Ombudman," tutupnya.

Buka Posko Aduan, Penyimpangan Prosedur Seleksi CASN 2019 Jadi Catatan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ombudsman republik indonesia

Berita Terkini