<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Olimpiade-Beijing-SCMP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Tiongkok menyatakan situasi Covid-19 di Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 masih dalam kendali kendati ada peningkatan kasus positif yang terdeteksi. Komite Penyelenggara Olimpiade Musim Dingin Beijing melaporkan 200 kasus Covid-19 sejak 23 Januari 2022 di antara mereka yang tiba di bandara dan yang berada dalam sistem gelembung Olimpiade, yang memisahkan semua orang yang terlibat termasuk atlet, dari publik.  "Semakin banyak orang yang memasuki Tiongkok, kasus Covid-19 dari luar negeri meningkat," kata Wakil Direktur Jenderal Kantor Pencegahan dan Pengendalian Pandemi Komite Olimpiade Beijing Huang Chun dalam konferensi pers pada Selasa (1/2).  Huang mengatakan meningkatnya kasus juga merupakan hasil dari teknik deteksi Covid-19 yang lebih efektif dan akurat oleh bea cukai.  Penyelenggara pertandingan melaporkan total 24 kasus Covid-19 baru di antara personel terkait Olimpiade pada 31 Januari lalu, 16 di antaranya adalah atlet.  Banyak atlet dilarang mengikuti Olimpiade, yang akan berlangsung pada 4-20 Februari 2022, setelah dinyatakan positif setibanya di bandara. Sementara lebih banyak lagi yang diisolasi setelah tes Covid-19 tetapi tidak menunjukkan gejala.  "Menuju Olimpiade tidak pernah mudah, dan kali ini, sebagai ibu baru, ini adalah yang paling menantang," tulis Elana Meyers Taylor, peraih tiga medali Olimpiade cabang olahraga kereta luncur salju, di media sosial dari hotel isolasinya.  Tiongkok menerapkan langkah-langkah pengendalian Covid-19 yang ketat, termasuk pengujian asam nukleat yang sering, untuk membantu mencegah klaster-klaster kasus di dalam sistem gelembung yang tertutup.  “(Situasi Covid19) secara umum masih di bawah kendali yang kami harapkan. Jadi peserta Olimpiade, termasuk atlet, dan masyarakat China tidak perlu khawatir,” kata Huang.  Dia mengatakan penyelenggara Olimpiade tidak mempertimbangkan perubahan besar pada kebijakan pengendalian Covid-19 di Olimpiade.

Panitia Olimpiade Beijing Sebut Kasus Covid-19 Bisa Dikendalikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/2021-12-15T093528Z_1_LYNXMPEHBE0CN_RTROPTP_4_OLYMPICS-2022-BACH.jpg" alt="Arsip foto - Presiden Komite Olimpiade Internasional (IOC) Thomas Bach menyampaikan pidato dalam upacara peringatan 100 tahun pembentukan Dewan Eksekutif IOC, di Ancient Olympia, Yunani, 17 Oktober 2021. (ANTARA/REUTERS/Costas Baltas)" width="100%">
<figcaption>Arsip foto - Presiden Komite Olimpiade Internasional (IOC) Thomas Bach menyampaikan pidato dalam upacara peringatan 100 tahun pembentukan Dewan Eksekutif IOC, di Ancient Olympia, Yunani, 17 Oktober 2021. (ANTARA/REUTERS/Costas Baltas)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Komite Olimpiade Internasional (IOC) Thomas Bach mengatakan mayoritas pemerintah dari 90 negara yang berpartisipasi dalam Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 tidak melakukan boikot diplomatik menyusul langkah Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Australia.  Boikot diplomatik terhadap Olimpiade Beijing yang akan digelar pada 4-20 Februari itu ditempuh setelah merujuk catatan pelanggaran hak asasi manusia oleh Tiongkok yang mereka sebut sebagai "posisi politik."  "Ada negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia yang mengambil keputusan itu," kata Bach seperti dikutip Reuters, Rabu.  "Beberapa negara lainnya, dan tidak sedikit jumlahnya, akan hadir dalam Olimpiade itu. Kemungkinan besar ada lebih dari 70 atau bahkan lebih dari 80 NOC (dari 90 negara) yang pemerintahnya belum membuat pernyataan seperti itu."  "Mereka semua memiliki satu kesamaan, yaitu mendukung tim Olimpiade-nya sehingga para atlet dapat mewujudkan impian mereka," ujar Bach.  Kelompok hak asasi manusia sejak lama mengkritik IOC karena menganugerahkan hak tuan rumah Olimpiade kepada Tiongkok untuk kedua kalinya setelah kondisi hak asasi manusia tidak kunjung membaik. Sebelum Tiongkok menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas pada 2008.  Pekan lalu, mahasiswa Tibet merantai dirinya ke ring Olimpiade di luar markas IOC Swiss di Lausanne guna menyerukan boikot Olimpiade internasional.  Protes serupa terjadi saat upacara penyalaan obor Olimpiade Beijing di Olympia dan Athena kuno di Yunani pada Oktober.  "Apa yang terjadi pada tahun-tahun itu secara politis tidak berada dalam lingkup pengaruh kami," kata Bach. "Anda tidak bisa menyalahkan IOC dan membuatnya bertanggung jawab atas hal yang tidak berhasil dilakukan oleh satu atau dua generasi politisi."  "Kami bertanggung jawab atas Olimpiade ini," pungkas Bach.

Presiden IOC: Mayoritas Negara Tidak Memboikot Olimpiade Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Thomas-Bach-Peng-Shuai.jpg" alt="IOC" width="100%">
<figcaption>IOC</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menyusul sikap tegas Asosiasi Tenis Putri Dunia (WTA) yang mengembargo Tiongkok dari semua turnamen tenis di bawahnya sepanjang 2022, Komite Olimpiade Internasional (IOC) kembali melakukan kontak dengan Peng Shuai.  IOC menyatakan, telah melakukan panggilan video alias video call  dengan Peng Shuai hari ini. Panggilan video tersebut adalah yang kedua setelah kali pertama dilakukan pada 21 November lalu oleh Presiden IOC Thomas Bach.  ''Kita memiliki kepedulian yang sama seperti banyak orang dan organisasi terkat keberadaa dan keamanan Peng Shuai. Inilah mengapa, kemarin (Rabu waktu setempat), tim IOC melakukan panggilan video kedua dengan dia,'' tulis pernyataan resmi IOC dikutip dari Independent.  ''Kami menawarkan dukungan penuh kepadanya dan bakal tetap melakukan kontak dengan dia. Kami juga menyepakati pertemuan personal pada Januari,'' tambahnya.  IOC menambahkan, Peng tampak dalam kondisi ''aman dan tenang di tengah situasi sulit yang dia hadapi saat ini''.  Setelah panggilan video pertama itu, IOC menuai banyak kritikan karena Bach sama sekali tidak menanyakan tentang kasus dugaan pelecehan seksual yang dituduhkan Peng kepada mantan pejabat tinggi Tiongkok, Zhang Gaoli.  Sejumlah pihak menuduh bahwa IOC mencari aman karena Beijing bakal menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin Februari mendatang.  &nbsp;

IOC Klaim Bakal Bertemu Peng Shuai Secara Personal Bulan Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Protes-api-olimpiade-Saudi-Gazette.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aktivis hak asasi manusia membentangkan spanduk bertuliskan "No Genocide Games" dan mengibarkan bendera Tibet. Selain itu menyerukan pemboikotan Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 selama upacara penyalaan obor pada Senin (18/10).  Dua perempuan dan seorang laki-laki menyelinap melewati barisan polisi yang ketat. Mereka memasuki situs arkeologi kuil dan stadion Yunani Kuno, Olympia, di mana api Olimpiade dinyalakan, yang telah ditutup selama berhari-hari.  Mereka, seperti dilaporkan Reuters, mengangkat bendera Tibet beberapa detik setelah obor dinyalakan. Tiga pengunjuk rasa tersebut berteriak untuk memboikot penyelenggaraan Olimpiade di Beijing, ketika pejabat yang diundang, termasuk Presiden Yunani Katerina Sakellaropoulou dan Presiden Komite Olimpiade Internasional (IOC) Thomas Bach, datang melihat.  Upacara itu sendiri tidak terganggu, seperti yang terjadi pada Olimpiade Musim Panas Beijing 2008, dan para aktivis, yang tidak mencapai stadion atau kuil, dengan cepat dibawa pergi oleh polisi.  Komite Olimpiade Yunani (HOC), yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan acara itu, mengatakan kecewa bahwa upacara tersebut telah digunakan untuk tujuan politik. "Penyalaan api Olimpiade mewakili 3.000 tahun sejarah Yunani dan komitmen untuk perdamaian dan dialog," kata HOC.  "Sementara HOC menghormati hak individu atas kebebasan berekspresi, sangat mengecewakan bahwa acara budaya tradisional ini telah digunakan oleh beberapa individu untuk tujuan lain," imbuh HOC.  Beijing akan menjadi kota pertama yang menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Panas dan Musim Dingin, yang akan digelar pada 4-20 Februari 2022. Tetapi protes dan seruan untuk boikot atas catatan hak asasi manusia negara itu telah merusak jalannya acara.  Sementara itu, empat aktivis lainnya ditahan oleh polisi di luar stadion satu jam sebelum upacara penyalaan api dan dibawa ke kantor polisi setempat. Mereka belum didakwa. Dua lagi ditangkap di Athena pada Minggu (17/10) setelah melakukan protes di monumen Acropolis.  Aktivis merencanakan lebih banyak protes dan konferensi pers pada Selasa (19/10) ketika nyala api akan secara resmi diserahkan kepada penyelenggara Olimpiade Beijing di Athena. "Olimpiade tidak dapat mengatasi semua tantangan di dunia kita," kata Bach dalam pidatonya di dalam stadion sebelum terjadi protes.  "Tapi, Olimpiade memberi contoh bagi dunia di mana semua orang menghormati aturan yang sama dan satu sama lain. Olimpiade menginspirasi kita untuk memecahkan masalah dalam persahabatan dan solidaritas," sebutnya.  Kelompok pembela hak asasi manusia dan anggota parlemen AS telah meminta Komite Olimpiade Internasional (IOC) untuk menunda Olimpiade dan memindahkan acara tersebut, kecuali Tiongkok mengakhiri apa yang dianggap Amerika Serikat sebagai genosida yang sedang berlangsung terhadap Uighur dan kelompok minoritas Muslim lainnya.  Pihak berwenang Tiongkok dituduh memfasilitasi kerja paksa dengan menahan sekitar satu juta warga Uighur dan minoritas muslim lainnya di kamp-kamp sejak 2016. Tiongkok membantah melakukan kesalahan, dengan mengatakan telah mendirikan pusat pelatihan kejuruan untuk memerangi ekstremisme.  Ini adalah kedua kalinya, setelah Olimpiade Beijing 2008, upacara penyalaan obor diganggu oleh protes para aktivis hak asasi manusia, yang menyerbu acara dan berulang kali mengganggu estafet obor. "Di bawah kepemimpinan kuat pemerintah Tiongkok. Kami dapat dan akan memberikan Olimpiade yang efisien, aman dan indah kepada dunia," kata wakil presiden Olimpiade Beijing, Yu Zaiqing.

Upacara Penyalaan Obor Olimpiade Beijing Diwarnai Protes Aktivis HAM