<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kejelian-polisi-ungkap-pengiriman-sabu-8-kg-ke-jambi-ini-modusnya_m_.jpg" alt="Ilustrasi polisi tengah melakukan pemeriksaan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi tengah melakukan pemeriksaan</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Setelah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan barang bukti serta petunjuk, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Surabaya mengamankan KTI, oknum satpol PP. Ini terkait pelaporan DA, 25, pemandu lagu (LC), atas dugaan pemerkosaan yang dilakukan oknum tersebut di ruangan karaoke Jalan Kalirungkut, Ruko Rungkut Megah Raya.  Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Mirzal Maulana mengungkapkan, oknum tersebut sedang dalam proses penyidikan di Unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya. “Kami sudah amankan Rabu malam (30/3). Saat ini masih dalam proses pemeriksaan,” ujar Mirzal Maulana seperti dikutip Radar Surabaya, Kamis (31/3).  Pihak kepolisian mengaku masih mendalami kasus dugaan pemerkosaan tersebut. Hingga saat ini polisi masih meminta keterangan sejumlah saksi dan korban. “Masih kami periksa. Untuk perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan,” tuturnya.  Seperti diberitakan, oknum Satpol PP berinisial KTI diduga memerkosa korban di ruang karaoke. Saat korban tertidur dalam pengaruh alkohol, Minggu (27/3) dini hari. Pelaporan ini atas dasar rekaman CCTV yang menunjukkan pria yang diduga KTI keluar masuk ruang tempat korban tertidur.

Cabuli Pemandu Lagu, Polisi Lakukan Periksaan Oknum Satpol PP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/WhatsApp-Image-2021-10-27-at-18.04.30.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Oknum Satpol PP Jakarta Barat diduga melakukan pungutan liar di salah satu rumah makan di wilayah Kecamatan Cengkareng. Kedatangan petugas Satpol PP ini pun terekam CCTV dan dan viral di media sosial Instagram di akun @jktnewss. Sejauh ini video berdurasi 1 menit itu sudah di tonton sebanyak 4.227 orang.  EL salah satu pekerja rumah makan mengatakan petugas mendatangi tempat makan sekitar pukul 14.25 WIB. Kepada dirinya, petugas Satpol PP menanyakan tempat cuci tangan dan alat cek suhu karyawan rumah makan. EL menjelaskan bahwa pihaknya menyiapkan tempat cuci makan di dalam.  "Kami siapkan tempat cuci tangan di dalam sini. Karena kebanyakan pembeli di sini membungkus bukan makan di tempat," kata El, Rabu (27/10).  Meski sudah dijelaskan, namun petugas justru meminta uang kebijakan. Namun, El menolak karena harus ijin ke owner atau pemilik rumah makan tersebut. "Ya sudahlah yang penting berikan saja uang kebijakan," ucap El menirukan perkataan petugas tersebut.  Perilaku oknum tersebut sangat mencoreng nama baik instansi. Sebab, selama pandemi Covid-19 Satpol PP diberikan wewenang untuk menindak tegas pengusaha yang melanggar protokol kesehatan. Namun, hal itu justru disalahgunakan untuk memeras para pengusaha yang tengah berjuang membangkitkan ekonomi.  Saat dikonfirmasi, Camat Cengkareng H. Ahmad Faqih mengaku belum tau pasti kejadian tersebut. Namun, ia menegaskan apabila memang ada oknum yang melakukan hal tersebut itu menyalahi aturan. Sebab, tidak ada uang kebijakan yang dimaksud saat melakukan kegiatan pengawasan protokol kesehatan.  "Jelas itu salah, ngga ada itu uang kebijakan. Tapi untuk menanyakan sanksi apa dan prosedurnya bisa ditanyakan ke Satpol PP Kota serta Provinsi," tutupnya.  Dihubungi terpisah, Kasatpol PP Jakarta Barat Tamo Sijabat mengatakan pihaknya sedang mencari oknum Satpol PP yang diduga meminta uang kebijakan ke karyawan rumah makan tersebut. "Sedang kita cari siapa orang tersebut," singkatnya.

Oknum Satpol PP Jakbar Diduga Minta Uang Kebijakan ke Rumah Makan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Screenshot_20210715-172816_1_800x403.jpg" alt="Tangkapan layar oknum Satpol PP Gowa saat bertikai dengan pemilik kafe di Kabupaten Gowa. Muh Hasanuddin/Antara" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar oknum Satpol PP Gowa saat bertikai dengan pemilik kafe di Kabupaten Gowa. Muh Hasanuddin/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bupati Gowa, Sulawesi Selatan, Adnan Purichta Ichsan menegaskan, tidak mentoleransi tindakan kekerasan yang dilakukan oknum petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berinisial MH saat penertiban pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).  ”Saya menyesalkan dan tidak akan mentoleransi kejadian tersebut dan menyerahkan kasus itu untuk ditindaklanjuti kepolisian,” ujar Adnan Purichta Ichsan seperti dilansir dari Antara di Gowa, Kamis (15/7).  Dia mengatakan, tindakan kekerasan yang dilakukan bawahannya itu viral di sosial media karena kejadian tersebut menimpa pemilik warung kopi sekaligus selebgram. Adnan mengaku kaget karena mendapat banyak telepon karena video viral tersebut.  Untuk itu, dirinya meminta Inspektorat melakukan pengusutan dan menindaklanjuti video viral tersebut. ”Secara internal kami serahkan penanganannya ke Inspektorat. Kalau secara eksternal, korban sudah melaporkan kejadian itu dan telah masuk ranah hukum, jadi saya serahkan semua penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum,” terang Adnan Purichta Ichsan.  Menurut Adnan, tindakan itu tidak bisa ditoleransi. Apalagi sejak dimulainya penertiban penerapan PPKM dia sudah meminta petugas agar mengedepankan sikap humanis tetapi tegas.  ”Apa pun yang berkaitan dengan kekerasan, tidak dapat dibenarkan. Segala tindakan yang tidak sesuai SOP penertiban tak akan saya toleransi. Pada masa sulit seperti ini, semua mesti menahan diri dan bekerja sama,” ujar Adnan Purichta Ichsan.  Sebelumnya, insiden penganiayaan terhadap pasangan suami istri terjadi saat Satpol PP melakukan operasi pemberlakuan penertiban kegiatan masyarakat (PPKM) di Panciro, Kabupaten Gowa, Rabu (14/7). Menurut keterangan video berdurasi 1 menit 59 detik itu, kronologi kejadian bermula dari empat tim yang dikerahkan untuk penertiban PPKM mikro.  Saat patroli, petugas Satpol PP mendengar musik yang cukup keras dari sebuah warkop atau kafe. Oknum Satpol PP masuk ke kafe itu untuk mencari pemilik dan meninjau izin operasinya.  Namun setelah adu mulut, oknum Satpol PP itu mulai menampar pemiliknya, yakni Nurhalim alias Ivan Van Houten kemudian berlanjut ke istrinya yang disebutkan tengah hamil delapan bulan. Atas kejadian itu, kedua korban kemudian melapor kepada Mapolres Gowa untuk memproses penganiayaan tersebut.

Bupati Gowa Tak Toleransi Oknum Satpol Penganiaya saat Penertiban PPKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/cari-sim-card-polisi-geledah-rumah-ahmad-dhani_m_171727.jpeg" alt="Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Iwan Kurniawan" width="100%">
<figcaption>Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Iwan Kurniawan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan pembobolan bank DKI yang melibatkan puluhan oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta terus berjalan. Saat ini polisi sudah menetapkan 41 orang sebagai tersangka kasus tersebut.  "41 kami tetapkan sebagai tersangka kemudian 13 orang sudah kita lakukan pemeriksaan ya, jelas," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iwan Kurniawan di Slipi, Jakarta Barat, Senin (25/11).  Iwan menuturkan, 28 orang tersangka lainnya akan diperiksa oleh penyidik secara bertahap. Seluruhnya dinaikan status hukumnya dengan tuduhan melakukan pencurian uang. "Untuk sementara kami menetapkan tersangka karena orang-orang yang mengambil uang dengan gunakan ATM mereka," jelasnya.  Dari 41 tersangka itu, polisi menyebut beberapa orang diantaranya merupakan oknum anggota Satpol PP. Dia tidak menjelaskan secara rinci terkait identitas para tersangka itu. "Ya diantaranya ada Satpol PP," tegas Iwan.  Polisi sampai saat ini masih melakukan pengusutan atas kasus pembobolan bank DKI ini. Penyidik masih mendalami apakah ada unsur kesengajaan atau tidak.  Sebelumnya, 41 Anggota Satpol PP Jakarta dikabarkan terlibat pembobolan ATM bank DKI Jakarta. Selain itu, oknum tersebut juga melakukan pencucian uang hingga Rp 32 miliar. Kasus ini mencuat setelah beredar informasi pemanggilan kepada oknum tersebut oleh penyidik Polda Metro Jaya.  Menanggapi itu, Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin membantah jika anggotanya terlibat dalam pencucian uang. Hal itu berdasarkan pemeriksaan internal yang dilakukan oleh lembaganya.  "Pencucian uang, korupsi, itu tidak benar. Statusnya saat ini sedang diperiksa Polda Metro Jaya. Kita tunggu saja hasil pemeriksaannya seperti apa," kata Arifin saat dihubungi, Senin (18/11).  Arifin menuturkan, peristiwa yang terjadi pada anggotanya yaitu menarik uang melakui ATM bersama menggunakan rekening bank DKI. Tarikan pertama gagal karena pin salah. Kemudian berhasil pada tarikan kedua, namun setelah uang keluar saldo tidak berkurang.  Arifin memastikan anggota yang tengah diperiksa polisi bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), namun berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT). Saat ini mereka sudah dinonaktifkan sementara waktu hingga ada kejelasan hukum.  "Sudah dinonaktifkan perhari ini. Sebenarnya total ada 12 orang. Tapi ada beberapa orang yang dipanggil kemudian ada itikad mengembalikan yang tersebut ke Bank DKI. Jadi beberapa orang sudah selesai urusannya," pungkasnya.

41 Orang Jadi Tersangka Kasus Oknum Satpol PP Bobol Bank DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/bom-kampung-melayu-densus-88-periksa-istri-dan-anak-ws_m_132695.jpeg" alt="Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Yusri Yunus ketika memantau penggeledahan rumah WS di Bandung, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Yusri Yunus ketika memantau penggeledahan rumah WS di Bandung, Jawa Barat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah memeriksa sejumlah saksi dari manajemen Bank DKI. Apalagi dalam kasus dugaan pembobolan ATM Bank DKI diperkiraan kerugian mencapai Rp 50 miliar.  Namun Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus tidak memberikan detail terkait berapa orang dari pihak Bank DKI yang periksa dan jabatan mereka.  "Beberapa pegawai dari manajemen Bank DKI sudah dilakukan pemeriksaan," kata Yusri di Polda Metro Jaya, Jumat (22/11).  Terkuaknya pembobolan anggaran itu berawal dari perkara dugaan pembobolan ATM Bank DKI oleh 12 oknum Satpol PP, namun seiring berjalannya penyelidikan dari kepolisian ternyata terduga pelaku pembobolan berkembang menjadi 41 orang.  Yusri mengatakan dari 41 orang dipanggil tersebut baru 25 orang yang telah memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. "41 yang dipanggil, tapi 25 yang hadir untuk diperiksa," kata Yusri.  Meski tidak merinci jumlahnya secara detail, Yusri mengatakan 41 orang yang diperiksa tersebut tidak seluruhnya adalah anggota Satpol PP. Dia juga menegaskan hingga saat ini semua masih berstatus saksi dan belum ada penetapan tersangka.  Adapun modus pembobolan itu adalah memanfaatkan mesin ATM Bersama dengan menggunakan kartu ATM Bank DKI. Terduga pelaku tersebut melakukan penarikan di ATM Bersama dengan sengaja menyalahkan pin ATM pada percobaan pertama dan pin yang benar pada percobaan kedua.

Kasus Pembobolan ATM,  Manajemen Bank DKI Diperiksa Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/anies-dprd.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan membahas soal kasus pembobolan Bank DKI hingga diduga merugikan sekitar Rp 32 miliar melalui mesin ATM Bank Bersama. Karena kasus itu merupakan wewenang aparat kepolisian, Bank DKI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  "Mengenai substansi persoalannya, yang menjelaskan adalah bank, OJK dan polisi. Karena ini adalah tindakan pribadi dari oknum yang diduga, bukan dalam kaitan pekerjaannya," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Jumat (22/11).  Anies kembali menegaskan bahwa dirinya tidak menyentuh substansi kasus tersebut. Meski Pemprov DKI Jakarta dinilai memiliki daya untuk mendorong Bank DKI membenahi sistem internalnya. Karena ada kecurigaan kesalahan sistem tersebut. "Sebentar, karena itulah itu OJK. Jadi ini kan harus diperhatikan, ini kan kejadiannya ada di sebuah ATM," katanya.  Oleh karena itu, pihaknya tidak ingin membicarakan substansinya karena itu wilayah OJK. "Jangan sampai nanti penjelasan dari saya tidak punya dasar kan saya tidak memeriksa orangnya, saya tidak memeriksa ATM-nya, saya tidak memeriksa teknologinya, tidak bisa saya bicara di situ. Biar OJK yang bicara karena bank itu soal kepercayaan, jadi saya harap nanti penjelasan dari OJK yang lebih solid," kata Anies.  Sebelumnya, 12 oknum anggota Satpol PP diduga membobol Bank DKI yang berdasarkan pengakuannya pada Kasatpol PP DKI Arifin, mereka melakukan tindakannya sejak Bulan Mei, hingga menimbulkan kerugian sebesar Rp32 miliar.  Mereka melakukan tindakannya di mesin ATM Bank Bersama dengan menggunakan kartu ATM Bank DKI. Belasan oknum tersebut melakukan penarikan di ATM Bank Bersama dengan sengaja menyalahkan pin ATM pada percobaan pertama dan pin yang benar pada percobaan kedua.  Setelah berhasil menarik uang di ATM Bersama, saldo oknum tersebut di Bank DKI tidak berkurang. Akhirnya kasus ini sampai ke pihak kepolisian Polda Metro Jaya dan beberapa orang oknum Satpol PP diperiksa. Teranyar, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan awal perkara dugaan pembobolan ATM Bank DKI oleh 12 oknum anggota Satpol PP, namun ternyata jumlah terduga pelaku berkembang menjadi 41 orang.  Yusri mengatakan dari 41 orang yang telah dilakukan pemanggilan, baru 25 orang yang memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. "Hasil pemeriksaan awal ternyata berkembang menjadi 41 orang yang sudah melakukan tapi sampai sekarang belum ditahan, masih dilakukan pemeriksaan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus di Polda Metro Jaya.

Anies Enggan Beri Penjelasan Soal Pembobolan Bank DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Karnaval-Kendaraan-Listrik-Dery-Ridwansah-17.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka pawai kendaraan listrik di Bundaran Senayan, Jakarta, Minggu (27/10/2019). Melalui karnaval ini, pemerintah diharapkan segera menuntaskan peraturan terkait penggunaan kendaraan listrik. Dan juga mendorong masyar" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka pawai kendaraan listrik di Bundaran Senayan, Jakarta, Minggu (27/10/2019). Melalui karnaval ini, pemerintah diharapkan segera menuntaskan peraturan terkait penggunaan kendaraan listrik. Dan juga mendorong masyar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pembobol Bank DKI senilai Rp 32 miliar kepada Polda Metro Jaya untuk menuntaskan proses hukumnya.  "Kalau semua tindak pidana, tentu harus diproses hukum dan dituntaskan secara hukum," kata Anies Baswedan saat ditemui di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Selasa (19/11).  Ia menegaskan para oknum Satpol PP yang diduga terlibat dalam penarikan uang secara ilegal itu harus segera dibebastugaskan untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta itu.  "Bukan hanya diungkap tapi diproses hukum dengan tuntas dan secara administrasi semua yang terlibat dibebastugaskan agar proses hukumnya jalan," kata Anies.  Sebelumnya, Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin siap melakukan pemecatan terhadap anggotanya jika diketahui dalam penyelidikan Polda Metro Jaya memiliki niat tidak baik untuk mengambil uang secara ilegal sehingga menimbulkan kerugian bagi Bank DKI sebesar Rp32 miliar.  Oknum yang melakukan tindakan tersebut, kata Arifin, berjumlah kurang lebih 10 orang (diduga 12 orang) berdinas di Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Terkait dengan isu pembobolan Bank DKI, Arifin menjelaskan hal tersebut dikarenakan pegawai di bawah Pemprov DKI Jakarta menggunakan Bank DKI untuk pembayaran upahnya.  "Jadi ketika punya rekening Bank DKI tapi kok ambil uang saldonya gak berkurang ketika diambil (ATM Bersama), nah yang jadi pertanyaan kok bisa begitu, ini perlu ditelusuri lebih lanjut," ucap Arifin.  Sebelumnya, ada info yang masuk ke redaksi Antara, bahwa ada seorang anggota oknum Satpol PP di wilayah DKI Jakarta menerima surat panggilan pemeriksaan dari Polda Metro Jaya karena diduga terlibat kasus pencucian uang melalui Bank DKI sebesar Rp32 miliar.  Petugas yang disebutkan dalam informasi tersebut berinisial MO, merupakan petugas Satpol PP di Jakarta Barat. Diduga, MO melakukan aksi tersebut tidak seorang diri, namun bersama dengan beberapa rekannya yang lain.  Belum diketahui dari manakah asal dana tersebut, modus yang dilakukan dan apakah ada keterlibatan orang lain atau perusahaan lainnya dalam kasus ini karena kepolisian belum juga memberikan pernyataannya hingga saat ini.

Anies Minta Oknum Satpol PP Pembobol Bank DKI Diproses Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ditangkap-bawa-ribuan-ekstasi-oknum-satpol-pp-nekat-jadi-kurir_m_.jpg" alt="Pelaku saat ditemui di Mapolda Sumsel" width="100%">
<figcaption>Pelaku saat ditemui di Mapolda Sumsel</figcaption>
</figure>JawaPos.com - M Rizkillah, 23, oknum Polisi Pamong Praja (Pol PP) Ogan Ilir (OI), Sumsel harus berurusan dengan Ditresnarkoba Polda Sumsel, Selasa (4/9). Dia kedapatan membawa narkoba jenis ekstasi sebanyak 1.294 butir. Akibat perbuatannya, warga Jalan SH Wardoyo Gang Gading Kelurahan 1 Ulu Kecamatan SU I Palembang ini harus mendekam di bui Mapolda Sumsel. Dihadapan polisi, Rizki mengaku tidak mengetahui jika bungkusan yang dibawanya tersebut merupakan narkoba. Dia mengaku jika barang haram itu bukan miliknya. Dia beralibi hanya diminta untuk membawanya. "Saya hanya diminta untuk membawa saja dan saya tidak tahu siapa bandarnya," katanya berkelik dihadapan polisi di Ditresnarkoba Polda Sumsel, Selasa (4/9). Dilanjutkannya, ini kali pertama dirinya dimintai untuk membawa barang tersebut. Bahkan, dirinya pun tidak diberikan upah. Namun, nahas ketika melintas di Jalan Faqih Usman Kelurahan 1 Ulu Kecamatan SU I Palembang dirinya ditangkap. Pada saat ditangkap, ia sedang mengendarai motor dengan membawa kantong plastik warna hitam yang digantung di stang motor.&nbsp; Kemudian, dirinya langsung dihadang oleh polisi dan dilakukan pemeriksaan. Ternyata, pada saat pemeriksaan kantong plastik tersebut berisikan bungkus plastik bening dan narkoba sebanyak 1.294 butir ekstasi. "Sumpah pak barang ini bukan punya saya dan saya tidak tahu punya siapa," bungkamnya. Sementara itu, Kasubdit III Ditresnarkoba Polda Sumsel, Kompol Siswandi mengatakan penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat bahwa Rizki merupakan kurir yang dikendalikan bandar. Kemudian, pihaknya melakukan penyelidikan terhadap tersangka dan akhirnya menangkap tersangka bersama barang bukti narkoba jenis ekstasi 1.294 butir. "Tersangka sendiri terancam pidana kurung penjara selama 20 tahun," tutupnya.

Ditangkap Bawa Ribuan Ekstasi, Oknum Satpol PP Nekat Jadi Kurir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/viral-pria-keterbelakangan-mental-diduga-dianiaya-oknum-satpol-pp_m_1534753464_237111.jpg" alt="Pria keterbelakangan mental dianiaya." width="100%">
<figcaption>Pria keterbelakangan mental dianiaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Foto seorang pria yang memiliki keterbelakangan mental, Ali Achmad Firmansyah, 20, beredar di media sosial Twitter. Pria yang akrab disapa Iyan itu terluka di sekujur tubuhnya karena diduga menjadi korban kekerasan oleh oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kabar ini pertama kali diketahui dari akun @penikmatmilo pada Minggu (19/8). Pemilik akun yang bernama Dino mengatakan, korban telah hilang sejak 16 Agustus. Ketika ditemukan, korban ditemukan dengan kondisi tubuh berbekas sundutan rokok dan tetesan lelehan botol air mineral.  "Aku nemu di Instagram temen aku, kasihan banget, di punggungnya lebih banyak sundutan rokoknya. Dia hilang dari tanggal 16. Badannya sampe bolong karena ditetesin botol aqua :(" tulis akun tersebut. Bersamaan dengan unggahan tersebut, dia memberikan beberapa keterangan bahwa korban memiliki gangguan mental. “Coba gimana perasaan kalian kalau anggota keluarga kalian diginiin? Dan pelakunya oknum Satpol PP," tambahnya.  Menanggapo viralnya kejadian tersebut, Kepala Satpol PP DKI Jakarta Yani Wahyu menjelaskan, Iyan ditemukan dalam acara Flora dan Fauna yang tengah berlangsung di Lapangan Banteng. Korban saat itu diteriaki maling. “Iya dugaannya tadi ya ada yang meneriaki dia maling, kemudian ditangkap diamankan lah ya oleh pihak keamanan EO (event organizer) Lapangan Banteng EO Flona. Kemudian dia dibawa ke posko,” ujar Yani di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (20/8). Namun, dia belum dapat mengkonfirmasi kebenaran pihaknya melakukan aniaya tersebut. Laporan terkait kasus Iyan masih diproses di Kepolisian. “Hari ini akan saya telusuri terus bagaimana kejadiannya dan saya akan melakukan pendampingan terhadap orang tuanya kita akan dampingi,” pungkasnya.

Viral Pria Keterbelakangan Mental Diduga Dianiaya Oknum Satpol PP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sadis-oknum-honorer-satpol-pp-gorok-leher-ibu-tiga-anak_m_195624.jpeg" alt="Tersangka oknum Satpol PP yang bunuh perempuan karena utang, saat dibawa ke Polres Lubuklinggau." width="100%">
<figcaption>Tersangka oknum Satpol PP yang bunuh perempuan karena utang, saat dibawa ke Polres Lubuklinggau.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Angga Saputra Tunggal, 21, harus merasakan dinginnya penjara. Oknum honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) itu membunuh Rapaina Wati, 41, di rumah korban Kelurahan Jaya Kecamatan Lubuklinggau Timur 2. Korban diketahui memiliki tiga anak. Peristiwa tersebut berawal saat tersangka yang merupakan warga Dusun 2 Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musirawas, mendatangi rumah korban, Senin (12/3). Kemudian, tersangka dan korban berbincang. Namun, korban menanyakan prihal utang yang dipinjam tersangka. Tersangka yang belum dapat membayar utang membuat suasana menjadi gaduh dan terjadi pertengkaran. Kemudian, korban berusaha memukul tersangka. Namun, secara spontan tersangka mencabut pisau yang dibawanya. Lalu, pelaku langsung menusuk korban dari belakang hingga mengenai punggung dua tusukan dan leher satu tusukan. Korban pun seketika terjatuh. Belum cukup, pelaku berusaha menikam dada satu tusukan. Namun, korban berusaha merebut pisau tersangka, hingga tangan korban dan tersangka mengalami luka. Setelah kondisi korban sekarat, tersangka menggorok leher korban, lalu tersangka mencuci tangan dan pisau yang digunakan untuk membunuh. Tersangka juga sempat mengambil laptop dan handphone korban, kemudian melarikan diri. Saat dikonfirmasi, Waka Polres Lubuklinggau, Kompol Andi Kumara membenarkan kejadian tersebut. Tim Sat Reskrim Polres Lubuklinggau telah melakukan pengejaran dan penggerebekan rumah tersangka hingga berhasil ditangkap tanpa perlawanan. "Dengan kesiapsiagaan tim berhasil membekuk pelaku dalam waktu enam jam," katanya saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (13/3). Penangkapan ini berawal dari laporan warga, kemudian petugas langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga akhirnya mendatangi tersangka di rumahnya. Untuk barang bukti yang berhasil diamankan yakni pisau untuk membunuh, satu unit note book Axio warna hitam beserta tas dam satu pakaian dinas Pol PP Kabupaten Mura bernama angga yang berlumuran darah dan sudah direndam. "Korban terancam dijerat kasus pembunuhan dan curas yang mengakibatkan korban mati," tutupnya.

Sadis! Oknum Honorer Satpol PP Gorok Leher Ibu Tiga Anak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#oknum satpol pp

Berita Terkini