<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/27/IMG_20230927_165124-2461149380.jpg" alt="Ilustrasi pelecehan seksual (JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelecehan seksual (JawaPos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pejabat berinisial S, 55, diduga melakukan pelecehan seksual terhadap siswi SMP di Jakarta Selatan pada Februari 2023 lalu. Saat ini kasus tersebut masih diselidiki Polres Metro Jakarta Selatan. Kuasa hukum korban, Achmad Rulyansyah mengatakan, pelaku dan korban masih memiliki kerabat. "Hubungan korban dengan pelaku itu masih satu keluarga. Jadi, pelaku adik dari kakek kandungnya korban," ujar Achmad kepada wartawan, Senin (30/10). Terlepas dari hal itu, ia mengatakan bahwa meski pelaku dan korban terikat kekerabatan, kasus pelecehan seksual yang menyeret anak di bawah umur mesti diselesaikan secara hukum yang berlaku. "Yang namanya anak harus dilindungi oleh negara dan harus ditindak tegas," ucapnya. "Artinya kami meminta kepada polres, jangan sampai ada intervensi atau campur tangan dari pihak mana pun yang dapat mempengaruhi laporan kami," tandas Achmad. Sebelumnya, seorang pejabat berinisial S, 55, diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang siswi SMP berinisial S, 13, di kediamannya di daerah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Peristiwa ini terjadi pada Februari 2023 lalu dan sudah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan sejak Maret 2023. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP/B/822/III/2023/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal 16 Maret 2023. "Pencabulan ini diduga dilakukan oleh salah satu oknum pejabat di negara ini," kata kuasa hukum korban, Achmad Rulyansyah kepada wartawan, Minggu (29/10). Meski begitu, ia belum mau membeberkan secara gamblang pejabat yang dimaksud mempunyai kedudukan apa dan di mana.

"Hubungan korban dengan pelaku itu masih satu keluarga. Jadi, pelaku adik dari kakek kandungnya korban," ujar Achmad kepada wartawan.

Oknum Pejabat yang Diduga Lecehkan Siswi SMP Ternyata Masih Kerabat Korban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/21/ppdb-sma-3604174564.png" alt="TAMPUNG KELUHAN: Sejumlah orang tua mengadukan persoalan PPDB zonasi kemarin (20/6). Mereka mengaku tidak bisa memilih sekolah yang berada di dekat rumahnya." width="100%">
<figcaption>TAMPUNG KELUHAN: Sejumlah orang tua mengadukan persoalan PPDB zonasi kemarin (20/6). Mereka mengaku tidak bisa memilih sekolah yang berada di dekat rumahnya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menemukan intervensi oknum pejabat hingga anggota DPRD terkait titip-menitip calon siswa untuk masuk ke SMA/SMK tertentu pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023. &rdquo;Temuan kami sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Masih ada intervensi pejabat hingga DPRD dalam PPDB 2023,&rdquo; kata Kepala Ombudsman Kepri Lagat Parroha Patar Siadari seperti dilansir dari Antara di Kota Tanjungpinang. Lagat menyebut, intervensi tersebut cukup masif. Hal itu berdasar informasi yang diperoleh dari masyarakat maupun satuan pendidikan. Permasalahan itu hanya terjadi di dua kota, yaitu Batam dan Tanjungpinang. &rdquo;Batam meliputi SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 5. Sementara di Tanjungpinang, SMA Negeri 2,&rdquo; terang Lagat Parroha Patar Siadari. Dia mencontohkan di SMA Negeri 2 Tanjungpinang, sejumlah anggota dewan memaksakan atau menitip saudara sampai anak dari konstituen agar bisa masuk ke sekolah tersebut. &rdquo;Jumlah siswa titipan oknum anggota DPRD bisa mencapai puluhan orang. Ini fakta yang kita temukan di lapangan,&rdquo; ujar Lagat Parroha Patar Siadari. Dia meminta Dinas Pendidikan dan Komisi IV DPRD Provinsi Kepri yang membidangi pendidikan, segera mengatasi persoalan intervensi PPDB yang terus berulang dari tahun ke tahun. Masalah tersebut merupakan salah satu bentuk penyimpangan sekaligus dapat merusak sistem pendidikan, khususnya di Provinsi Kepri. &rdquo;Dinas pendidikan harus tegas menolak segala bentuk intervensi PPDB. Jangan paksakan siswa masuk ke sekolah tertentu, karena ada sistem zonasi. Kalau memang tak masuk zonasi, dialihkan saja ke sekolah lain yang masih membutuhkan siswa,&rdquo; ujar Lagat. Lebih lanjut Lagat menyampaikan, sudah menyurati Gubernur Kepri Ansar Ahmad supaya menghindari beberapa penyimpangan di dalam PPDB 2023. Antara lain, jangan memaksakan siswa masuk ke sekolah tertentu apalagi dengan alasan sekolah favorit, jangan ada pungutan uang,&nbsp; serta jangan mau diintervensi oknum pejabat maupun DPRD. &rdquo;Kalau terjadi penyimpangan PPDB di lapangan, kepala dinas pendidikan hingga kepala sekolah bisa dilakukan pembinaan, seperti pindah tugas,&rdquo; ungkap Lagat Parroha Patar Siadari. Lagat turut mengimbau penyelenggara, pejabat/DPRD hingga masyarakat agar mematuhi aturan main yang berlaku di dalam PPDB. Sehingga kualitas dunia pendidikan di Bumi Segantang Lada itu makin meningkat dari tahun ke tahun. &rdquo;Ombudsman juga membuka posko pengaduan PPBD. Silakan melapor kalau ada penyimpangan, akan kami tindak lanjuti,&rdquo; ucap Lagat Parroha Patar Siadari.

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepri menemukan intervensi oknum pejabat hingga anggota DPRD terkait titip-menitip calon siswa pada PPDB

Ombdusman Kepri Temukan Intervensi Pejabat hingga DPRD pada PPDB 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-30-at-19.01.33.jpg" alt="Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombes Polisi Ibrahim Tompo bersama Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Polisi Yani Sudarto dan Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono di Polda Jawa Barat, Jumat (30/9). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombes Polisi Ibrahim Tompo bersama Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Polisi Yani Sudarto dan Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono di Polda Jawa Barat, Jumat (30/9). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Aparat kepolisian telah memeriksa sebanyak 12 orang saksi terkait kasus penganiayaan wartawan. Penganiayaan itu diduga melibatkan oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.  Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Ibrahim Tompo mengatakan, ada empat orang yang menjadi terlapor dalam kasus penganiayaan itu. Tiga orang di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan satu orang lainnya masih berstatus terlapor.  ”Jadi, itu dua ASN (aparatur sipil negara) dan dua lagi bukan ASN, yang sudah jadi tersangka salah satunya ASN,” kata Ibrahim didampingi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Polisi Yani Sudarto dan Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono seperti dilansir dari Antara di Mapolda Jabar, Kota Bandung.  Tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu berinisial L, DA, dan RA. Dari ketiga tersangka itu, polisi baru menahan tersangka berinisial L. sedangkan DA dan RA belum ditahan karena hingga kini belum memenuhi panggilan kepolisian.  ”Tersangka yang belum memenuhi panggilan itu satu ASN dan satu (orang) sipil,” tambah Ibrahim.  Ibrahim menjelaskan, polisi telah melayangkan panggilan kedua kepada dua tersangka tersebut untuk menghadiri pemeriksaan pada Senin (3/10). ”Untuk kedua tersangka ini, kita harap bersikap kooperatif untuk menjalani proses hukum dan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan,” ucap Ibrahim.  Jika tidak mengindahkan panggilan tersebut, menurut Ibrahim, polisi tidak segan mengambil tindakan tegas dengan melakukan penangkapan.  ”Kita memproses kasus ini tegak lurus, tidak ada kepentingan apa pun. Kita berusaha memproses kasusnya dengan akuntabel, normatif, objektif, sesuai norma hukum yang ada,” papar Ibrahim.  Sebelumnya, Kepolisian Resor Karawang melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap dua orang wartawan yang melibatkan oknum pejabat di lingkungan Pemkab Karawang. Kasus penganiayaan itu terjadi pada 18 September. Korban melapor kasus itu ke polisi pada 20 September.

Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Penganiayaan Libatkan Pejabat Karawang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20220927_202745.jpg" alt="Petugas melakukan olah TKP peristiwa penganiayaan wartawan di Karawang. Ali Khumaini/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas melakukan olah TKP peristiwa penganiayaan wartawan di Karawang. Ali Khumaini/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polres Karawang masih lakukan pemeriksaan terkait dengan kasus dugaan penculikan dan penganiayaan dua orang warga yang berprofesi wartawan oleh oknum pejabat di lingkungan Pemkab Karawang.  ”Pemeriksaan dilakukan terhadap para terlapor (termasuk pejabat berinisial AA),” kata Kasatreskrim Polres Karawang AKP Arief Bastomy sedperti dilansir dari Antara di Karawang, Selasa (27/9).  Dia menyebutkan, pemeriksaan para terlapor itu dimulai pada Senin (26/9) malam hingga Selasa (27/9) siang. Ada empat terlapor yang telah diperiksa penyidik Satreskrim Polres Karawang. Masing-masing berinisial AA, RA, L, dan D.  AA, RA, dan L merupakan pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Karawang. Sedangkan terlapor berinisial D bukan PNS, tapi pengurus Askab PSSI Karawang.  Tim kuasa hukum terlapor, Moris Moy Purba menyebutkan pemeriksaan yang dilakukan penyidik kepada kliennya itu masih sebagai saksi. ”Klien kami telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi, sejak Senin malam hingga Selasa (27/9) siang,” kata Moris Moy Purba.  Kasus dugaan penculikan dan penganiayaan dua warga yang berstatus wartawan oleh oknum pejabat di lingkungan Pemkab Karawang terjadi pada akhir pekan lalu atau Sabtu (17/9) malam hingga Minggu (18/9) dini hari. Dua orang yang menjadi korban dugaan penculikan dan penganiayaan oknum pejabat Pemkab Karawang yang juga Pengurus Askab PSSI Karawang itu, ialah Gusti Sevta Gumilar dan Zaenal Mustofa.  Peristiwa itu terjadi akibat posting-an di media sosial yang dianggap provokatif dan menyudutkan Persika 1951, salah satu klub sepak bola di Karawang. Gusti mengaku disekap, dianiaya, dan dicekoki minuman beralkohol hingga dipaksa minum air kencing oleh terlapor.  Atas peristiwa yang dialaminya, korban melapor ke Polres Karawang pada Senin (19/9) malam dengan Nomor STTLP/1749/IX/2022/SPKT.Reskrim/Polres Karawang/Polda Jawa Barat.  Terkait dengan keterangan Gusti, tim pengacara terlapor, Simon Fernando Tambunan menyampaikan, keterangan yang disampaikan Gusti adalah kabar atau informasi palsu yang dinilai memicu terjadi keonaran. ”Sebelumnya kami mohon maaf, bukan bermaksud menggurui atau mengarahkan kawan-kawan jurnalis, kami hanya menyampaikan klarifikasi tentang fakta yang sebenarnya,” ucap Simon. Dia menyampaikan klarifikasi agar penanganan kasus tersebut menjadi terang-benderang duduk persoalannya. Hal itu juga disampaikan agar tidak ada kepentingan pribadi yang dibalut dengan keprofesian seseorang.  ”Kami sudah mengambil langkah projustitia, membuat laporan terkait kabar atau informasi palsu yang mengakibatkan keonaran,” kata Simon.  Tim kuasa hukum terlapor lain, Yonathan A. Baskoro menyampaikan, pihaknya mengambil langkah projustitia agar penyidik Satreskrim Polres Karawang objektif dan melihat perkara (peristiwa) itu secara utuh.  ”Jadi kami melaporkan yang bersangkutan (Gusti) ke Polres Karawang terkait kabar bohong sebagaimana diatur dalam pasal 14 KUHP,” ujar Yonathan.  ”Laporannya Nomor STTLP/1795/IX/2022/SPKT/Polres Karawang/Polda Jawa Barat. Alhamdulillah laporan kami diterima dengan baik oleh pihak Polres Karawang,” tambah Yonathan.

Polres Karawang Periksa Dugaan Penganiayaan Wartawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-04-at-19.01.46.jpg" alt="Hotman Paris memberikan keterangan dalam konferensi pers, di Palembang, terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang perempuan oleh oknum anggota DPRD Palembang. M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Hotman Paris memberikan keterangan dalam konferensi pers, di Palembang, terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang perempuan oleh oknum anggota DPRD Palembang. M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Salah satu advokat kondang di Indonesia Hotman Paris berharap kasus hukum oknum pejabat menganiaya warga jangan sampai terulang kembali. Kasus itu seperti yang terjadi di Kota Palembang, Sumatera Selatan.  Hotman Paris mengatakan, saat ini sedang menangani kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan seorang oknum anggota DPRD Kota Palembang berinisial MSZ terhadap perempuan warganya sendiri J, 31. Kasus viral di berbagai kanal media sosial Indonesia beberapa waktu lalu itu, saat ini sudah dalam penyidikan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.  Penyidik kepolisian menetapkan MSZ sebagai tersangka pada Kamis (25/5), setelah mengantongi cukup bukti, keterangan saksi, termasuk hasil visum et repertum luka di tubuh korban J.  Hotman menyebutkan, bersama tim kuasa hukum untuk korban J, memastikan siap mengawal kasus dugaan penganiayaan tersebut sampai berkas perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan. Bahkan sampai berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang.  ”Kami siap kawal kasus ini. Kami tidak terlalu terfokus apakah orang itu (MSZ) dihukum atau tidak walaupun Pasal 351 KUHP yang disangkakan hukumannya rendah. Tapi makna dari semua ini diharapkan menjadi pelajaran untuk semua pihak, jangan sampai terulang lagi perbuatan seperti itu,” ucap Hotman.  Dia berharap warga yang menjadi korban hal serupa tidak ragu untuk menegakkan keadilan. Jangan mudah menyepakati perdamaian supaya tidak berlanjut ke ranah hukum, apalagi terduga pelaku itu oknum pejabat publik.  ”Pelajaran, sekali lagi efek positifnya dari gerakan ini jangan sampai terulang lagi seperti itu, Indonesia ini rawan masalah penegakan hukum makanya kami hadir di sini atas kasus ini yang kami berikan gratis,” terang Hotman.  Sebelumnya, Kepala Polrestabes Palembang Komisaris Polisi Mokhamad Ngajib menyampaikan, berdasar hasil pemeriksaan dugaan penganiayaan yang dilakukan MSZ tersebut, dialami korban J saat sedang antre mengisi bahan bakar minyak di SPBU Demang Lebar Daun, Palembang, Jumat (5/8). Menurut saksi, tersangka MSZ diduga menyerobot antrean mobil korban yang telah mengantre lebih dulu. Korban J turun dari mobil menegur tersangka MSZ.  ”Tersangka MSZ keluar dari mobilnya bernomor polisi BG 7 UB dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban J hingga mengalami luka memar di muka, tangan dan jari sesuai hasil visum yang didapatkan,” ucap Ngajib.  Atas perbuatan tersebut, tersangka MSZ disangkakan melanggar pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun. Selain itu, Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Selatan Kartika Sandra Desi menyebutkan, tersangka MSZ juga sudah resmi dipecat sebagai kader Partai Gerindra berdasar hasil sidang di Mahkamah Partai beberapa waktu lalu di Jakarta terkait kasus dugaan penganiayaan.

Hotman Paris Harap Kasus Oknum Pejabat Aniaya Warga Jangan Terulang

oknum pejabat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#oknum pejabat

Berita Terkini

Oknum Pejabat yang Diduga Lecehkan Siswi SMP Ternyata Masih Kerabat Korban

Ombdusman Kepri Temukan Intervensi Pejabat hingga DPRD pada PPDB 2023

Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Penganiayaan Libatkan Pejabat Karawang

Polres Karawang Periksa Dugaan Penganiayaan Wartawan

Hotman Paris Harap Kasus Oknum Pejabat Aniaya Warga Jangan Terulang

Download Aplikasi JawaPos.com