<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/01/CI8tvLUQ53LcvQCMZfuABtavP36xckDd5N0NjwA4-4282780078.jpg" alt="Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memenuhi panggilan KPK pada Senin (1/9). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memenuhi panggilan KPK pada Senin (1/9). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja menyita dua unit rumah mewah di Jakarta Selatan, yang diduga dibeli dari uang korupsi kuota haji 2024 era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penyitaan itu bagian dari pengusutan dugaan korupsi kuota haji Kementerian Agama (Kemenag) periode 2024.&nbsp; menanggapi penyitaan itu, juru bicara mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, anna Hasbie, menyampaikan bahwa sesuai informasi dari KPK, dua rumah itu milik oknum ASN Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag. "Bukan rumah Gus Yaqut," kata Anna dalam keterangan tertulisnya, rabu (9/9). Penyitaan dua unit rumah mewah senilai Rp 6,5 miliar yang dilakukan pada Senin (8/9) lalu itu bagian dari investigasi lanjutan KPK dalam mengungkap praktik korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Informasi dari KPK, kedua rumah tersebut dibeli secara tunai pada tahun 2024. Diduga kuat dibiayai dari fee atau imbalan haram hasil jual-beli kuota haji Indonesia. Seperti diketahui, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa penyitaan rumah itu dilakukan untuk kepentingan penyidikan sekaligus sebagai langkah awal pemulihan aset negara (asset recovery). "Penyitaan terhadap dua rumah yang berlokasi di Jakarta Selatan dengan total nilai kurang lebih sebesar Rp 6,5 miliar ini terkait perkara tindak pidana korupsi kuota haji," jelas Budi di Jakarta, Senin (8/9). Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi kuota haji itu berawal dari dugaan penyelewengan alokasi 20 ribu kuota haji tambahan dari Pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia pada musim haji 2024. Berdasarkan Pasal 64 UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, alokasi haji khusus adalah 8 persen dari kuota haji. Namun, Kemenag berpegang pada Pasal 9 UU 8/2019 yang memberikan ruang diskresi untuk membagi kuota tambahan. Pada 2024, kuota tambahan tersebut dibagi rata, yaitu 50 persen untuk reguler (10 ribu jemaah) dan 50 persen untuk khusus (10 ribu jemaah). Dasar dari diskresi tersebut adalah menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Penambahan besar kuota haji reguler berpotensi memicu overcrowding di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) dan justru dapat membahayakan keselamatan jamaah haji itu sendiri. Sebelumnya, KPK memperkirakan kerugian negara mencapai Rp 1 triliun akibat kebocoran potensi pendapatan negara dari kuota reguler yang berkurang. Namun, sampai sekarang BPK belum merilis secara resmi seberapa besar kerugian yang ditimbulkan atas kebijakan itu. Faktanya, hasil audit BPK atas penyelenggaraan haji 2024 malah menemukan efisiensi haji hingga di angka Rp 600 miliar. Selain dua rumah mewah tersebut, KPK juga telah menyita sejumlah aset lain yang diduga terkait kasus korupsi kuota haji. Di antaranya uang tunai senilai USD 1,6 juta (sekitar Rp 26 miliar), 4 unit mobil, 5 bidang tanah dan bangunan, yang kesemuanya diklaim bukan milik Yaqut. Penyidik KPK masih terus melacak aliran dana dan mengidentifikasi aset-aset lain yang diduga berasal dari hasil korupsi.&nbsp;

KPK menyita dua rumah mewah senilai Rp 6,5 miliar terkait dugaan korupsi kuota haji dari oknum ASN Kemenag yang diduga pakai uang negara.

Jubir eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Sebut Rumah Mewah yang Disita KPK Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji Milik Oknum ASN Kemenag

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-31-at-16.50.39.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan arahan kepada peserta apel pagi di Taman Surya Balai Kota, Selasa (31/1). Pemkot Surabaya untuk Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan arahan kepada peserta apel pagi di Taman Surya Balai Kota, Selasa (31/1). Pemkot Surabaya untuk Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memeriksa beberapa orang terkait adanya oknum yang diduga melakukan pungutan liar (pungli). Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan tidak ada celah bagi oknum pemkot yang terlibat pungli.  Eri mengatakan, tindak lanjut yang dilakukan pemkot saat ini adalah melakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, langkah berikutnya yakni proses pemberian sanksi berat kepada oknum yang terlibat pungli.  ”Itu yang di Bangkingan sudah dilakukan pemeriksaan. Insya Allah berproses akan segera keluar sanksi yang berat,” ujar Eri.  Mantan Kepala Bappeko Surabaya itu menyampaikan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021, sanksi berat yang dimaksud yakni penurunan jabatan dan diturunkan pangkatnya. ”Jadi ada dua itu sanksi berat yang sesuai dengan PP,” terang Eri.  Sementara itu, terkait pungli tenaga kontrak, sambung Eri, saat ini sudah dilakukan proses pelaporan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya. Setelah pelaporan tersebut, diharapkan Kejari Surabaya bisa memproses cepat pelaporan kasus itu.  Bukan itu saja, Eri mengungkapkan, ada lagi satu laporan terkait pungli yang akan ditindaklanjuti Kejari Tanjung Perak Surabaya.  ”Semoga prosesnya bisa cepat, sehingga itu bisa menjadi wawasan (peringatan) orang pemkot, jangan sampai terlibat pungli. Satu lagi juga ada yang akan masuk laporan ke Kejari Tanjung Perak. Kasusnya sama, menjanjikan pekerjaan,” jelas Eri.  Pria yang juga menjadi Ketua IKA ITS itu meminta warga supaya tidak takut melaporkan tindakan pungli. Namun, pelaporan terkait pungli harus ada bukti konkret sehingga bisa ditindaklanjuti.  ”Walaupun tidak ada bukti, tapi beliau membuat surat pernyataan, saya bisa tindak lanjuti. Sehingga ketika saya laporkan itu ke kepolisian atau kejaksaan, pelapor bisa menjadi saksi di pengadilan,” tegas Eri.

Ada Pungli, Wali Kota Surabaya Seret Oknum ke Kejaksaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Screenshot_2021-11-29-15-33-20-17.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Humas Pemkot Surabaya" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Humas Pemkot Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengecam kelakuan oknum ASN yang melakukan aksi penipuan. Sebagai pegawai pemerintah yang digaji negara, seharusnya ASN bekerja keras sebagai pelayanan untuk kepentingan masyarakat.  ”Ini karena kebacut. Kok bisa ASN melakukan hal seperti ini,” tegas Eri pada Senin (29/11).  Eri menegaskan setiap ASN yang melakukan pelanggaran atau melanggar hukum, Pemkot Surabaya tidak segan untuk menjatuhkan sanksi. Tentu sesuai aturan yang berlaku.  Sanksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). ”Pemkot lakukan berdasar PP (peraturan pemerintah). Kasus pidananya sedang berjalan di apparat penegak hukum,” kata Eri.  Dalam PP 94/2021, lanjut Eri, ada beberapa sanksi yang diberikan jika melanggar aturan. Sanksi terberat dikeluarkan atau dipecat sebagai ASN. Itu jika sudah keluar putusan tetap pengadilan.  Untuk jangka pendek, menurut Eri, sanksi kepegawaian juga menanti yang bersangkutan. Pemkot menunggu hasil penyelidikan kepolisian. Apakah oknum berinisial TR itu akan ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini penyidik berencana memeriksa para saksi.  ”Kalau pidana itu terbukti yang bersangkutan bisa dinonjobkan dulu,” papar Eri.  Eri menegaskan, tindakan yang bersangkutan sudah menyalahi etika sebagai ASN. Pihaknya juga mengimbau warga agar tidak mudah terperdaya. Setiap ASN tidak diperbolehkan menerima atau meminta sesuatu ke masyarakat.  Jika ada yang meminta imbalan dengan dalih bisa dipekerjakan sebagai pegawai bahkan ASN di lingkungan Pemkot Surabaya, Eri meminta masyarakat untuk tidak percaya. ”Kalau ada yang meminta, bisa cross check ke humas pemkot,” ujar Eri.  Eri berharap tidak ada lagi oknum ASN yang bermain-main dengan melakukan penipuan. Pemkot juga sedang mendalami apakah TR bermain sendiri atau memiliki jaringan lain.  ”Semoga ini jadi yang pertama dan terakhir,” papar Eri, mantan kepala Bappeko Surabaya itu.  Oknum yang melakukan penipuan adalah TR, ASN yang awalnya bekerja di sebuah dinas di lingkungan Pemkot Surabaya. Karena kejadian itu, dia kini menjadi staf di kecamatan. Yang bersangkutan masih tetap bekerja tapi tidak berhubungan dengan masyarakat secara langsung.  ”Sekarang di kecamatan. Sebelumnya (aksi penipuan) itu di dinas,” tutur Eri.

Wali Kota Eri Sebut Oknum ASN yang Tipu Warga Keterlalaun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/1638172023439-1.jpg" alt="Ilustrasi kantor Pemkot Surabaya. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Pemkot Surabaya. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengakui telah menerima laporan dari salah satu warga. Laporan itu mengenai dugaan penipuan yang dilakukan salah satu oknum aparatur sipil negara (ASN). Oknum yang dilaporkan tersebut, berinisial TR dan tercatat sebagai ASN di lingkungan pemkot.  Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara menegaskan, selain ke pemkot, warga tersebut sudah melapor kasus yang menimpanya ke aparat penegak hukum (APH). ”Karena ranahnya masuk ke pidana, kami (pemkot) belum bisa bergerak apabila belum ada keputusan berkekuatan hukum tetap dari aparat penegak hukum,” kata Febriadhitya Prajatara pada Senin (29/11).  Dia menyebut Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Surabaya hanya dapat memberikan sanksi kepada ASN dari sisi kepegawaian. Selain itu, pemberhentian sementara atau nonjob bisa dilakukan pemkot apabila ASN itu ditahan APH untuk proses ke pengadilan.  ”Kami bisa memberhentikan sementara ketika ASN itu statusnya ditahan untuk proses pengadilan. Nah, kalau sudah inkrah (pengadilan) kami baru bisa memberikan sanksi kepegawaian,” terang Febriadhitya Prajatara.  Meski demikian, dia menyatakan, hingga saat ini belum menerima informasi apapun dari aparat penegak hukum mengenai status dari oknum ASN yang dilaporkan tersebut. ”Kami belum dapat informasi dari aparat penegak hukum apakah yang bersangkutan ditahan atau tidak,” tutur Febriadhitya Prajatara.  Hanya saja, dia ebri memastikan, setiap ASN yang melakukan pelanggaran atau melanggar hukum, Pemkot Surabaya tak segan menjatuhkan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Sanksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).  ”Kalau nanti sudah inkrah ada putusan hukuman dari pengadilan, pemkot baru bisa menentukan yang bersangkutan diberi sanksi kepegawaian seperti apa,” ucap Febriadhitya Prajatara.

Pemkot Surabaya Belum Bisa Sanksi Oknum ASN yang Diduga Tipu Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/IMG_20210716_165226.jpg" alt="Polisi tangkap oknum ASN pungli rapid test antigen di Bakauheni. Antara" width="100%">
<figcaption>Polisi tangkap oknum ASN pungli rapid test antigen di Bakauheni. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polres Lampung Selatan menangkap dua orang, yang salah satunya oknum aparatur sipil negara (ASN), pelaku pungutan liar. Mereka meminta keterangan hasil rapid test antigen terhadap penumpang bus saat akan menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni menuju Merak, Banten.  ”Dua tersangka yang aksinya sempat viral di media sosial itu, tidak lama berhasil kami tangkap,” kata Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin seperti dilansir dari Antara dari Bandarlampung, Jumat (16/7).  Dua oknum pelaku pungli tersebut bernama Afrianto dan Budi Riski. Afrianto merupakan seorang oknum ASN di instansi pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan Budi Riski yang merupakan seorang pengurus penyeberangan bus di Pelabuhan Bakauheni.  ”Tersangka Afrianto ini diperbantukan di Seaport Interdiction (SI) Bakauheni pada masa PPKM darurat,” ujar Edwin.  Edwin menjelaskan, modus yang digunakan kedua pelaku tersebut dengan cara meminta sejumlah uang kepada penumpang bus yang tidak memiliki surat keterangan rapid test antigen, agar dapat melewati pos penyekatan. ”Mereka meminta uang sebesar Rp 100 ribu, dianggap sudah memiliki surat rapid test antigen,” terang Edwin.  Tersangka Budi bertugas untuk berkoordinasi dengan sopir bus dan penumpang yang tidak memiliki surat rapid test antigen. Kemudian tersangka Afrianto bertugas meloloskan mobil bus di Bakauheni dari pemeriksaan petugas setempat.  ”Saat tersangka Budi tahu ada yang tidak membawa keterangan rapid test antigen, kemudian dia berkomunikasi dengan Afrianto dan sepakat keduanya untuk melewatkan bus tersebut,” tutur Edwin.  Berdasar keterangan tersangka, lanjut kapolres, mereka telah melakukan aksinya pada hari itu saja. Mereka telah melakukan pungli terhadap empat bus di Pelabuhan Bakauheni dengan mendapatkan total uang sebesar Rp 1,3 juta.  ”Saat penangkapan, kami hanya mendapatkan uang Rp 400 ribu, sisanya telah mereka pakai untuk kebutuhan mereka. Kami juga masih kembangkan apakah mereka sebelumnya telah melakukan aksi pungli terhadap bus lain,” kata Edwin.

Polisi Tangkap Oknum ASN Pelaku Pungli Rapid Test Antigen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/nyabu-bareng-wanita-oknum-asn-dibekuk_m_171782.jpeg" alt="ilustrasi: sabu" width="100%">
<figcaption>ilustrasi: sabu</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aparat sipil negara (ASN) kembali ditangkap karena narkoba. Kali ini EO, ASN di instansi negara dibekuk Selasa malam (28/11) di indekos, Jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda. Indekos tersebut milik NV, perempuan 24 tahun. NV adalah bekas pekerja tempat hiburan malam di Samarinda. Kaur Bin Ops Satresnarkoba Polresta Samarinda Ipda Edi Susanto menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat. &ldquo;Kabarnya (indekos) sering dijadikan tempat pesta narkoba,&rdquo; ujarnya. Itu dipertegas saat pemeriksaan NV sebagaimana dikutip dari Prokal.co (Jawa Pos Group). Perempuan yang terjebak dalam pusaran narkoba sejak setahun silam tersebut mengakui indekosnya kerap jadi wadah pesta sabu. Banyak kawan EO yang tak menduga bahwa ayah tiga anak itu mengonsumsi sabu. &ldquo;Dia terkenal rajin dan cekatan. Kami juga terkejut. Padahal, dia itu termasuk yang berprestasi di kantor,&rdquo; terang pria yang namanya enggan dikorankan. Diwawancarai koran ini, EO mengaku perkenalannya dengan NV berawal dari media live streaming. &ldquo;Dia cantik, akhirnya saya coba kenalan,&rdquo; tuturnya. Namun, ASN golongan IIIA itu membantah jika disebut-sebut memiliki hubungan khusus dengan perempuan berkulit putih serta berhidung mancung itu. Komunikasi keduanya bahkan sempat terhenti karena kesibukan EO. Selasa malam itu menjadi petaka bagi EO. Dia mengatakan, kedatangannya ke indekos NV hanya untuk bertemu. &ldquo;Dia minta bantu uang dan sempat saya kasih,&rdquo; ujarnya. Selasa siang, EO sempat mengisap sabu bersama NV. Sore dia pulang dan malamnya kembali ke kamar janda satu anak itu. Rupanya aktivitas haram mereka masuk radar petugas. Sebelum menggerebek kamar NV, Selasa pagi anggota Polresta Samarinda menangkap RZ (24), pengedar sabu yang dihubungi NV. Tiga paket sabu-sabu disita dari tangan RZ seberat 3,8 gram. Tak ingin merasakan dinginnya lantai penjara seorang diri, RZ &ldquo;bernyanyi&rdquo;. Walhasil, terbongkarlah aktivitas terlarang EO dan NV.

Nyabu Bareng Wanita, Oknum ASN Dibekuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/demi-bayar-utang-oknum-asn-palsukan-surat-dan-stempel-polres_m_150410.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pendidikan Berau berinisial RE (36), harus berurusan dengan pihak kepolisian. Wanita yang tinggal di Jalan Mangkubumi II, Kecamatan Sambaliung itu nekat memalsukan surat dan stempel dari Polres Berau. Kapolres Berau AKBP Andy Ervyn mengungkapkan, pelaku memalsukan surat keterangan dari Polres yang berisi pendampingan atau pernyataan untuk dirinya. Surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa RE bersedia mengganti uang perjalanan dinas yang diduga telah digunakannya, setelah pengajuan pinjaman uang dari bank yang diajukannya bisa dicairkan. &ldquo;Ya, dia (pelaku, red) membuat surat pernyataanlah sanggup membayar uang yang dipakainya. Kami sama sekali tidak pernah buat surat-surat seperti ini, jelas ini merupakan pemalsuan,&rdquo; tegas perwira berpangkat dua melati ini, sebagaimana dikutip dari Berau Post (Jawa Pos Group). Uang perjalanan dinas yang digunakan RE sebesar Rp 43.714.000. Dia membuat surat palsu tersebut tertanggal 8 Agustus 2017 dan paling lambat akan menggantinya tanggal 31 Agustus 2017 setelah pinjaman yang diajukannya cair. Sementara nama polisi yang dicatut adalah Brigpol Arpian Joko dari Satuan Intelkam. &ldquo;Terungkapnya kasus ini, setelah anggota saya itu (Arpian Joko, red) mendapatkan informasi ada yang menggunakan namanya dalam surat pernyataan, kemudian dilakukan penyelidikan,&rdquo; jelasnya. Untuk mempertanggungjawabkannya, polisi menjemput RE di kantor Dinas Pendidikan Berau sekitar pukul 16.00 Wita, Kamis (10/8). Kini, RE mendekam di balik jeruji ruang tahanan Mapolres Berau. Karena kasus ini, kapolres memerintahkan anggotanya untuk melakukan penyelidikan indikasi keterlibatan orang lain, ataupun ada oknum ASN di instansi lain melakukan perbuatan yang sama. &ldquo;Untuk sementara murni katanya dia sendiri yang melakukan. Tapi kami coba telusuri,&rdquo; ujarnya. Terkait stempel Polres, ditegaskan Andy, tidak serta-merta sembarang orang bisa menggunakannya. Bahkan personel polres sekalipun. Selain itu, setiap stempel punya kode khusus sehingga tidak mudah untuk bisa dipalsukan. Lanjut mantan Kapolres Bontang ini, RE dijerat Pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Tindak Pidana Pemalsuan, dengan ancaman pidana penjara 6 tahun. Dalam kasus ini, Satreskrim mengamankan barang bukti berupa 1 buah stempel polres palsu, printer, PC dan surat palsu. RE yang ditemui di Mapolres Berau, mengakui telah memakai uang perjalanan dinas dari 18 ASN di Dinas Pendidikan Berau pada Mei 2017 yang dicairkan pada Juni 2017. &ldquo;Saya gunakan uangnya untuk membayar utang, yang jelas pasti saya ganti,&rdquo; tutur RE. Ide memalsukan surat itu merupakan idenya sendiri, dengan mencontoh surat pernyataan hasil pencarian di Google, termasuk nama personel Polres Berau yang dicatut. &ldquo;Saya cari di Google karena sudah terdesak. Yang tahu baru koordinator perjalanan dinas saja kalau saya pakai uang itu,&rdquo; tuturnya. RE mengaku tidak mengetahui jika perbuatannya dinilai melanggar hukum.

Demi Bayar Utang, Oknum ASN Palsukan Surat dan Stempel Polres

oknum asn

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#oknum asn

Berita Terkini