<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/OKE-OK.jpg" alt="Caption: Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Oke Nurwan (Biro Humas Kemendag)" width="100%">
<figcaption>Caption: Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Oke Nurwan (Biro Humas Kemendag)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan mengungkapkan, Lin Che Wei bukan menjadi penentu dalam setiap keputusan, maupun kebijakan yang diambil Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng.  Pernyataan disampaikan Oke saat bersaksi dalam sidang dugaan korupsi penerbitan persetujuan ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (29/9).  Mulanya Ketua Majelis Hakim Liliek Prisbawono Adi mempertanyakan, apakah setiap usulan yang disampaikan Lin Che Wei dalam rapat, termasuk mengenai kewajiban domestic market obligation (DMO) maupun persetujuan ekspor CPO bersifat mengikat. Dalam hal ini, Oke Nurwan memastikan tidak ada keputusan mengikat dari Lin Che Wei.  “Tidak mengikat, Yang Mulia,” jawab Oke.  Oke menjelaskan, kebijakan DMO sebesar 20 persen sebagai syarat persetujuan ekspor CPO dan turunannya bukan berasal dari usulan Lin Che Wei, melainkan prakarsa internal Kemendag.  “Untuk kebijakan DMO 20 persen itu berasal dari Kemendag, dalam hal ini kami yaitu saya dan Pak Wisnu (Indrasari Wisnu Wardhana, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag) dan Mendag sama-sama melakukan hitung-hitungan. Bahkan, ide DMO itu sudah pernah juga disampaikan saat rapat dengan DPR,” ungkap Oke.  Menurut Oke, kehadiran Lin Che Wei dalam rapat-rapat di Kemendag bukan dalam kapasitas sebagai konsultan yang dibayar. Karena saat itu, banyak membantu sejunlah kementerian.  “Yang saya tahu dia adalah anggota Tim Asistensi yang punya keahlian di bidang ekonomi dan banyak membantu sejumlah kementerian. Saya juga tahu dia punya kehalian dan pengetahuan di industri sawit,” ucap Oke.  Dia menyebut, pekerjaan yang dilakukan Lin Che Wei dalam membantu Kemendag di antaranya pelaksanaan program pledge, yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk ikut membantu mengatasi kelangkaan minyak goreng dengan menyediakan minyak goreng sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.  Namun, table data pelaksanaan program pledge yang dibuat Lin Che Wei tidak bisa dijadikan patokan realisasi distribusi DMO untuk persetujuan ekspor CPO. “Tabel data itu hanya untuk menunjukkan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap program pledge, bukan untuk menggambarkan realisasi DMO,” tegas Oke.  Terpisah, kuasa hukum Lin Che Wei, Lelyana Santosa mengatakan, fakta persidangan tersebut menunjukkan bahwa kliennya bukan orang yang berwenang dalam kebijakan DMO minyak goreng, maupun mengatur penerbitan persetujuan ekspor CPO.  “Berdasarkan keterangan saksi, Lin Che Wei hadir dalam rapat atas undangan Menteri Perdagangan dan bukan sebagai konsultan. Dia tidak punya wewenang dalam terbitnya Permendag yang mengatur soal DMO maupun terkait persetujuan ekspor CPO," pungkas Lelyana.  Sebagaimana diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung mendakwa lima terdakwa kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 18.359.698.998.925 atau Rp 18,3 triliun.  Kelima terdakwa itu ialah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indra Sari Wisnu Wardhana dan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor.  Kemudian, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang, Penasihat Kebijakan/Analis pada Independent Research &amp; Advisory Indonesia (IRAI), dan Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei.  Mereka didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Eks Pejabat Ungkap Kebijakan DMO 20 Persen Keputusan Internal Kemendag

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/OKE-OK.jpg" alt="Caption: Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Oke Nurwan (Biro Humas Kemendag)" width="100%">
<figcaption>Caption: Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Oke Nurwan (Biro Humas Kemendag)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah pernah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng (migor) curah sebesar Rp 14.000 per liter. Namun di lapangan, banyak pedagang yang masih menjual diatas HET, bahkan sampai Rp 20.000 per liter.  Mengenai hal itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan menyatakan bahwa untuk mengatasi persoalan adalah menyelesaikan isu yang beredar satu per satu. Di mana pada Maret lalu, terjadi isu kelangkaan yang membuat harga mahal karena semua jenis migor dipukul rata Rp 14.000 per liter.  Akan tetapi, kini pemerintah telah menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengembalikan harga migor sesuai mekanisme pasar. Artinya, harga migor ditentukan oleh para pedagang, tidak ada intervensi dari pemerintah.  Selain itu, pemerintah kini juga telah meluncurkan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng untuk 23,15 juta masyarakat, terdiri dari 20,15 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan 2,5 juta pedagang kaki lima dan warung (PKLW).  "Saat ini yang harus kita pastikan adalah terdistribusikan migor curah, karena ada perbedaan kebijakan, begitu ini direlaksasi kemasan, bisa saja orientasi produsen ke migor kemasan," ucap dia di Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/4).  Maka dari itu, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pun mengawasi setiap produsen migor untuk tetap memproduksi migor curah. Diketahui bahwa terdapat 75 perusahaan yang telah berkomitmen mendistribusikan migor curah kepada masyarakat.  "Sekarang sudah dikawal dan didistribusikan, sekarang saatnya mengawal distribusinya, karena (migor curah) melawan mekanisme pasar (harga), ini tentu pengusaha atau oknum yang mementingkan diri sendiri akan memanfaatkan celah itu (harga tinggi kemasan dengan stop produksi curah), itu harus kita awasi dan kawal," tutur Oke. (*)

Ini Berbagai Jurus Pemerintah untuk Stabilkan Harga Minyak Goreng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Menteri-Perdagangan-Muhammad-Lutfi-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melakukan inspeksi mendadak kepada pedagang sembako di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Kamis (17/3/2022). Sidak ini memastikan ketersediaan minyak goreng dan sembako untuk di pasar tradisional menjelang bulan Ramadan. Adapun" width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melakukan inspeksi mendadak kepada pedagang sembako di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Kamis (17/3/2022). Sidak ini memastikan ketersediaan minyak goreng dan sembako untuk di pasar tradisional menjelang bulan Ramadan. Adapun</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencabut ketentuan mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas minyak goreng. Saat ini kebijakan harga minyak goreng dikembalikan ke mekanisme pasar.  Akan tetapi, apakah maksud dari harga mekanisme pasar itu? Pasalnya, tidak ada harga yang ditetapkan dalam perdagangan minyak goreng seperti sebelumnya yang dikhawatirkan dapat membuat harga makin semrawut.  Mengenai itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Oke Nurwan menyampaikan bahwa mekanisme pasar adalah harga keekonomian yang disesuaikan dari pasar itu sendiri. Harga keenomian akan dihitung mulai dari biaya produksi, harga CPO, hingga perbedaan brand.  Menurutnya, harga wajar untuk minyak goreng itu paling tinggi adalah Rp 25.000 per liter. "Minyak goreng itu saya perkirakan harga wajarnya itu di tingkat Rp 19 ribu sampai Rp 25 ribu, dari curah sampai premium," kata Oke Nurwan di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Kamis (17/3).  Selain dari produsen dan pedagang, sebenarnya harga wajar ini juga ditentukan sendiri oleh masyarakat. Apabila tidak dibeli, alias tidak ada permintaan, maka harga minyak goreng yang mencapai Rp 25.000 per liter itu tidak bis disebut harga wajar.  "Pasar terdiri dari supply and demand. Walaupun pasokan banyak, kalau permintaannya nggak mau, ya nggak mau," jelasnya.  Melalui mekanisme ini, para pedagang diharapkan mengerti dan bijak dalam menetapkan harga, sehingga tidak kemahalan. Dirinya memprediksi bahwa minyak goreng kemasan premium akan dijual tak lebih dari harga Rp 25.000.  "Jadi, pergerakannya ada yang premium mungkin dijual di bawah Rp 25.000, Rp 22.000, Rp 21.000 karena ingin mengambil hati masyarakat," pungkas Oke.

Kemendag Sebut Harga Wajar Minyak Goreng Paling Tinggi Rp 25 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Antre-Minyak-Goreng-Dery-Ridwansah-8-1.jpg" alt="Warga saat antre membeli minyak goreng pada operasi pasar di Polsek Tebet, Jakarta, Jumat (4/3/2022). Polres Jakarta Selatan mengadakan operasi pasar minyak goreng yang dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dengan kuota 300" width="100%">
<figcaption>Warga saat antre membeli minyak goreng pada operasi pasar di Polsek Tebet, Jakarta, Jumat (4/3/2022). Polres Jakarta Selatan mengadakan operasi pasar minyak goreng yang dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dengan kuota 300</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN), Kementerian Perdagangan (<a href="https://www.jawapos.com/tag/kemendag/">Kemendag</a>) Oke Nurwan menyampaikan bahwa isu langkanya <a href="https://www.jawapos.com/tag/minyak-goreng/">minyak goreng</a> di pasaran tidak benar.  Dirinya mengatakan, minyak goreng tidak langka. Hanya saja ia mengakui masyarakat ini memang masih kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga yang terjangkau atau yang sesuai harga eceran tertinggi (HET).  ’’Ketersediaan saya pastikan stoknya itu kita maintenance (pertahankan) di 628.000 ton, ada kurang lebih kebutuhan 1,5 bulan pasti kita amankan,” terang dia dalam diskusi publik secara daring, Selasa (8/3).  Adapun, sebelumnya harga rata-rata minyak goreng sempat berada di kisaran Rp 18.000 per liter. Namun, kini harga rata-rata nasional sudah berada di kisaran Rp 15.000 per liter, menurutnya ada tren perbaikan.  Pihaknya pun saat ini terus melakukan distribusi minyak goreng. Ia menegaskan bahwa kebijakan distribusi mengutamakan kepentingan rakyat, harga terjangkau dan mudah diakses merupakan kebijakan yang permanen. ’’Kami pastikan puasa dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/lebaran/">lebaran</a> Insya Allah harga eceran tertinggi akan semakin mudah diakses masyarakat,” tegasnya.  Selain itu, kata dia ketersediaan minyak goreng ini tidak berkaitan dengan kebijakan biodiesel (B30) dengan. Pasalnya, pasokan <a href="https://www.jawapos.com/tag/cpo/">CPO</a> untuk biodiesel dan minyak goreng telah dialokasikan sesuai kebutuhan masing-masing. (*)

Kemendag Pastikan dalam 1,5 Bulan ke Depan Stok Minyak Goreng Aman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/OKE-OK.jpg" alt="Caption: Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Oke Nurwan (Biro Humas Kemendag)" width="100%">
<figcaption>Caption: Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Oke Nurwan (Biro Humas Kemendag)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat mengeluhkan ketersediaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/minyak-goreng/">minyak goreng</a> yang langka di pasaran. Sudah sekitar 3 bulan ini, masyarakat selalu berkutat dengan masalah tersebut.  Terkait hal itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN), Kementerian Perdagangan (<a href="https://www.jawapos.com/tag/kemendag/">Kemendag</a>) Oke Nurwan menampik kabar minyak goreng langka.  "Pertama, minyak goreng ini tidak langka, tersedia," terang dia dalam diskusi publik secara daring, Selasa (8/3).  Oke Nurwan mengatakan hal yang menjadi masalah di lapangan adalah masyarakat itu mencari harga yang murah, yakni sesuai harga eceran tertinggi (HET) sekitar Rp 14 ribu per liter. Namun, untuk ketersediaan minyak goreng sendiri masih aman.  "Hanya masalahnya yang dituntut masyarakat itu mana yang Rp 14 ribu, mana yang Rp 13 ribu, mana yang Rp 11.500, kalau harga tinggi banyak, di mana-mana ada, ke pasar mana pun harga tinggi ada, pasti ada, online juga ada," terangnya.  Apalagi, pihaknya terhitung sejak 14 Februari telah mendistribusikan sekitar 370 juta liter minyak goreng ke semua provinsi. Sementara itu, rata-rata konsumsi nasional per hari adalah 20 juta liter, artinya kelangkaan ini tidak ada.  "Ini mau bulan ketiga, secara prinsip minyak goreng yang beredar itu (ada), tapi ada yang mempermainkan, baik dari aliran (distribusi) dan harga," tandas <a href="https://www.jawapos.com/tag/oke-nurwan/">Oke Nurwan</a>.

Bantah Minyak Goreng Langka, Kemendag: Tersedia, tapi Ada yang Bermain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Kenaikan-Harga-Daging-Import-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perdagangan memastikan akan mengimpor daging sapi 50 ribu ton tahun. Hal itu supaya harga di dalam negeri semakin kompetitif. Tiga BUMN, yakni Bulog, PT Berdikari, dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, ditunjuk sebagai pengimpor.  Sekjen Kemendag Oke Nurwan menegaskan bahwa impor tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi (rakor) di Kemenko Perekonomian. Impor daging sapi dari Brasil itu bertujuan membuat harga dalam negeri yang rata-rata Rp 120 ribu-Rp 160 ribu bisa turun. "Agar di sini pasar lebih sempurna, ada persaingan karena ada daging yang lebih kompetitif," ujar Oke kemarin (16/8).  Pemerintah juga memastikan bahwa daging sapi yang masuk dari Brasil benar-benar aman dikonsumsi. Artinya, terbebas dari penyakit. Menurut dia, Kementerian Pertanian akan mengirimkan tim Ditjen Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) untuk mengecek. "Kesmavet ke sana memastikan itu bebas penyakit. Ada daftarnya nanti," bebernya.  Mengenai kuota, Oke menambahkan, izin impor sebanyak 30 ribu ton bakal diberikan kepada Perum Bulog, sedangkan PPI dan Berdikari mendapat kuota masing-masing 10 ribu ton. Terkait dengan kapan daging sapi itu mulai masuk ke Indonesia, Oke menyatakan bergantung di setiap BUMN. Namun, sebelum itu perusahaan pelat merah perlu menunggu surat penugasan langsung dari Kementerian BUMN.  Soal komoditas beras, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas menyatakan bahwa Indonesia tidak perlu mengimpor hingga 2020. Saat ini stok beras di Perum Bulog sudah sangat melewati batas aman. Menurut Buwas, Perum Bulog telah menyimpan 2,5 juta ton dan diperkirakan mencapai 3 ton pada akhir tahun mengingat masih adanya panen raya di sejumlah daerah. "Amannya stok negara itu kan 1 juta ton hingga 1,5 juta ton. Saat ini sudah 2,5 juta ton lebih, sangat aman," tegasnya.  Sementara itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah membuka cadangan 500 ribu kiloliter (kl) untuk mengantisipasi keÂ­naikan konsumsi solar subsidi. SeÂ­lama semester pertama 2019, konsumsi solar telah lebih dari separo kuota yang ditetapkan.  "Selama ini 500 ribu kl tersebut masih ditahan. Disimpan dulu kalau ada potensi over," kata Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa. Hal itu dikeluarkan seiring konsumsi solar yang mencapai 52 persen dari kuota atau 7,56 juta kl selama Januari-Juni 2019. Total kuota solar subsidi tahun ini mencapai 14,5 juta kl.  Untuk kerosin atau minyak tanah, konsumsinya 268.362 kl atau 44 persen dari kuota. Lalu, volume realisasi premium tercatat 5,87 juta kl selama Januari-Juni 2019 dari total kuota 11 juta kl.

Daging Butuh Impor, Stok Beras Aman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bulog-akan-tambahan-impor-jagung-30-ribu-ton_m_.jpg" alt="Masuknya jagung impor itu tak akan berbarengan dengan panen raya." width="100%">
<figcaption>Masuknya jagung impor itu tak akan berbarengan dengan panen raya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perdagangan menyebut sebanyak 30 ribu ton jagung impor bakal masuk ke Indonesia melalui Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) pada Maret 2019. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan mengatakan masuknya jagung impor itu tak akan berbarengan dengan panen raya. Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan kuota impor jagung untuk pakan ternak tahun ini sebanyak 100.000 ton. Namun, melalui rapat koordinasi terbatas di Kementerian Perekonomian, kuota impor tersebut ditambah lagi. &ldquo;Menurut rakortas harus tambah, karena perkiraan kebutuhannya nambah 30.000 ton,&rdquo; kata Oke Nurwan, di Kementerian Perdagangan, Senin (7/1). Adapun, ia menerangkan bila Bulog telah mengajukan izin ke Kemendag, setelah mendapat penugasan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Saat ini izin itu sudah diproses. &ldquo;Sudah mengajukan (izin impor jagung). Ini sedang berproses, kan Bulog baru bisa impor kalau sudah ada penugasan dari Menteri BUMN. Jadi sedang diusulkan untuk penugasan," katanya.

Bulog Akan Tambahan Impor Jagung 30 Ribu Ton

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/fluktuasi-harga-internasional-bikin-hpe-tambang-turun_m_.jpg" alt="Ilustrasi tambang batu bara." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tambang batu bara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dibandingkan HPE periode sebelumnya, sebagian besar komoditas produk pertambangan periode November 2018 mengalami kenaikan. Ketentuan HPE periode November 2018 ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 104 Tahun 2018, tanggal 26 Oktober 2018. &ldquo;HPE beberapa produk pertambangan mengalami kenaikan. Disebabkan oleh adanya fluktuasi harga internasional. Hanya produk konsentrat timbal, konsentrat ilmenit, konsentrat rutil, dan nikel yang mengalami penurunan,&rdquo; kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan, Rabu (31/10). Sejumlah produk pertambangan yang dikenakan BK adalah konsentrat tembaga, konsentrat besi, konsentrat besi laterit, konsentrat pasir besi, pellet konsentrat pasir besi, konsentrat mangan, konsentrat timbal, konsentrat seng, konsentrat ilmenit, konsentrat rutil, nikel, dan bauksit yang telah dilakukan pencucian. Perhitungan harga dasar HPE untuk komoditas konsentrat besi, konsentrat besi laterit, konsentrat pasir besi, konsentrat mangan, konsentrat ilmenit, dan konsentrat rutil bersumber dari Asian Metal. Sedangkan konsentrat tembaga, pellet konsentrat pasir besi, konsentrat timbal, konsentrat seng, nikel, dan bauksit bersumber dari London Metal Exchange (LME). Dibandingkan periode sebelumnya, kenaikan HPE dialami sebagian besar produk di periode Oktober 2018. Konsentrat tembaga (Cu &ge; 15 persen) pada periode Oktober 2018 ditetapkan dengan harga rata-rata USD 2.214,43 /WE atau naik sebesar 3,03 persen; konsentrat seng (Zn &ge; 51 persen) dengan harga rata-rata USD 682,06/WE atau naik sebesar 8,03 persen; konsentrat besi (hematit, magnetit) (Fe &ge; 62 persen) dengan harga rata-rata USD 47,88/WE atau naik sebesar 3,16 persen; konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) dengan kadar (Fe &ge; 50 persen dan (Al2O3 + SiO3) &ge; 10 persen) dengan harga rata-rata USD 24,46/WE atau naik sebesar 3,16 persen; konsentrat pasir besi (lamela magnetit-ilmenit) (Fe &ge; 56 persen) dengan harga rata-rata USD 28,59/WE atau naik sebesar 3,16 persen; konsentrat mangan (Mn &ge; 49 persen) dengan harga rata- rata USD 320,98/WE atau naik sebesar 0,66 persen; dan bauksit (Al2O3 &ge; 42 persen) dengan harga rata-rata USD 27,73/WE atau naik sebesar 0,66 persen. Sedangkan produk yang mengalami penurunan dibandingkan HPE periode sebelumnya adalah konsentrat timbal (Pb &ge; 56%) dengan harga rata-rata USD 822,10/WE atau turun sebesar 2,08 persen; konsentrat rutil (TiO2 &ge; 90 persen) dengan harga rata-rata USD 886,83/WE atau turun sebesar 1,05 persen; konsentrat ilmenit (TiO2 &ge; 45 persen) dengan harga rata-rata USD 204,66/WE atau turun sebesar 0,58 persen; dan nikel (Ni &lt; 1,7 persen) dengan harga rata-rata USD 18,20/WE atau turun sebesar 1,76 persen. Sementara itu, pellet konsentrat pasir besi (lamela magnetit-ilmenit) (Fe &ge; 54) tidak mengalami perubahan. Menurut Oke, penetapan HPE periode November 2018 ini ditetapkan setelah memperhatikan berbagai masukan tertulis dan koordinasi dari berbagai instansi terkait.

Fluktuasi Harga Internasional Bikin HPE Tambang Turun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/neraca-perdagangan-lesu-kemendag-eksportir-kemana-saja_m_.jpg" alt="Ilustrasi kegiatan ekspor dan impor." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kegiatan ekspor dan impor.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam enam bulan terakhir sepanjang 2018 berjalan, kinerja perdagangan Indonesia tak menunjukkan kinerja positif. Sepanjang Januari - Juni 2018 hanya dua kali terjadi surplus yakni pada Bulan Maret dan Juni. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan dalam Gathering Eksportir Indonesia di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta, Selasa (7/8). "Kinerja perdagangan kita kurang menggairahkan atau tidak menggairahkan. Januari kita defisit. Dari enam bulan pertama, empat bulan itu defisit, Januari defisit, Februari defisit, Maret surplus, April defisit, Mei defisit, Juni surplus," ujarnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan pada Januari tercatat USD -765 juta, Februari USD -52,9 juta, Maret USD 1,1 miliar, April USD -1,6 miliar, Mei  USD -1,5 miliar dan Juni USD 1,7 miliar.  Dia memperkirakan pada pengumuman neraca perdagangan Juli nanti akan kembali terjadi defisit. Dirinya mempertanyakan kinerja para eksportir yang kerap naik turun. Dia berharap, di sisa waktu lima bulan lagi hingga akhir tahun nanti kinerja ekspor bisa diperbaiki. "Kalau bapak ini eksportir, kemana aja pak. Insya Allah menurut intelegen Juli (neraca perdagangan) defisit lagi. Jadi kita akan lihat kinerjanya. Ini tentunya kenapa yang melatarbelakangi dikumpulkan bea cukai. Bapak ibu (eksportir) kemana aja, apa masalahnya sehingga ekspornya kedodoran sama impor," tandasnya.

Neraca Perdagangan Lesu, Kemendag: Eksportir Ke Mana Saja?

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#oke nurwan

Berita Terkini