<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/30/e3c927d3-48b4-4c8e-abb8-d2bef2567712-2725546530.jpeg" alt="Polresta Bandung meringkus seorang pelaku aksi eksibisionis terhadap pengemudi ojek daring di Mapolresta Bandung, Selasa (30/7). (Rubby Jovan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Polresta Bandung meringkus seorang pelaku aksi eksibisionis terhadap pengemudi ojek daring di Mapolresta Bandung, Selasa (30/7). (Rubby Jovan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandung meringkus seorang pelaku berinisial RJK, 19, atas perilaku aksi eksibisionis terhadap pengemudi ojek daring saat mengantar makanan ke kediamannya di Desa Cikadut, Cimenyan, Kabupaten Bandung, pada Minggu (28/7). &rdquo;Ternyata aksi pelaku ini sudah menjadi pembahasan di grup percakapan WhatsApp, yang mengingatkan untuk berhati-hati bila mengirim pesanan ke alamat tersangka,&rdquo; kata Kapolresta Bandung Kombes Kusworo Wibowo seperti dilansir dari Antara di Bandung, Selasa (30/7). Kusworo mengatakan, informasi tersebut telah meluas di lingkungan pengemudi ojek daring bahwa pelaku kerap tidak menggunakan busana saat hendak mengambil makanan. Seorang pengemudi daring yang menjadi pelapor yaitu Ferri Yulianto, 33, telah diingatkan teman-temannya agar berhati-hati saat mengantar makanan ke rumah pelaku. Dia pun mengantar makanan yang dipesan tersangka. Apa yang menjadi kekhawatiran pelapor terbukti usai sampai di rumah RJK. &rdquo;Sang driver daring ini sudah antisipasi bila yang bersangkutan ini melakukan aksi yang diperbincangkan di lingkungan pengemudi daring. Ternyata benar, yang bersangkutan mengambil pesanan tanpa menggunakan pakaian,&rdquo; kata Kusworo Wibowo. Akhirnya, aksi telanjang tersangka berhasil direkam pelapor menggunakan telepon seluler. Berbekal video tersebut, sang pengemudi ojek melaporkan aksi tak senonoh pelaku ke pihak kepolisian. &rdquo;Tak butuh waktu lama, kami langsung membekuk pelaku dan melakukan pemeriksaan lebih mendalam,&rdquo; ujar Kusworo Wibowo.​​​​​​​ Kusworo menjelaskan, motif pelaku melakukan aksinya itu karena ada kepuasan tersendiri jika dapat memperlihatkan keseluruhan tubuhnya ke orang-orang. &rdquo;Dari pemeriksaan, tersangka mengaku sudah tiga kali melakukan aksi seperti ini. Bahkan yang bersangkutan pernah melakukan masturbasi di depan umum dan merekam,&rdquo; ujar Kusworo Wibowo. Atas perbuatannya, kata Kusworo, pelaku dijerat pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan terancam hukuman penjara hingga 10 tahun.

Polresta Bandung ringkus seorang pelaku aksi eksibisionis terhadap pengemudi ojek daring saat antar makanan ke kediaman di Kabupaten Bandung

Polresta Bandung Ringkus Pelaku Eksibisionis Terhadap Ojek Daring

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/04/Ojek-Online-Dery-Ridwansah-3-2399243454.jpg" alt="Pengemudi ojek online saat melintas di Jalan Pemuda, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Pengemudi ojek online saat melintas di Jalan Pemuda, Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kebijakan tabungan perumahan rakyat (tapera) terus menyulut reaksi penolakan dari berbagai kalangan. Kali ini penolakan datang dari kalangan pengemudi transportasi online. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono menegaskan, pihaknya menolak rencana iuran wajib untuk tapera. &rdquo;Karena sudah banyak potongan penghasilan ojol (ojek online, Red) selama ini. Mulai pajak sampai potongan aplikasi 15 hingga 25 persen. Lalu masih akan dibebani lagi untuk potongan wajib BP Tapera. Akhirnya pekerja kecil seperti ojol harus dibebani oleh pemerintah. Kami menolak keras,&rdquo; tandas Igun saat dihubungi Jawa Pos kemarin (3/6). Sesuai undang-undang (UU) tentang tapera, kepesertaan memang berlaku wajib untuk semua orang. Mulai ASN, TNI, Polri, karyawan swasta, bahkan pekerja mandiri, termasuk driver ojol. Namun, Igun menyesalkan belum pernah adanya komunikasi sedikit pun pemerintah dengan asosiasi. &rdquo;Terlepas kami tidak perlu pemahaman juga dari pemerintah. Karena bagi kami, penolakan potongan wajib BP Tapera adalah harga mati tanpa ada tawaran solusi lain,&rdquo; beber Igun. Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati juga melontarkan penolakan. &rdquo;Karena membebani pengemudi di tengah ketidakpastian pendapatan yang makin menurun,&rdquo; cetusnya. Lily berharap pemerintah melibatkan aspirasi publik sebelum membuat keputusan. Dengan begitu, aturan mendatangkan manfaat bagi rakyat, termasuk pekerja online seperti pengemudi taksi dan ojek online alias ojol. Dalam hasil kajian yang dirilis Center of Economic and Law Studies (Celios), ada beberapa dampak negatif kebijakan tapera. Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda menyampaikan, kebijakan tapera berdasar hasil simulasi ekonomi menyebabkan penurunan PDB sebesar Rp 1,21 triliun. Itu menunjukkan dampak negatif pada keseluruhan output ekonomi nasional. &rdquo;Perhitungan menggunakan model input-output juga menunjukkan surplus keuntungan dunia usaha mengalami penurunan Rp 1,03 triliun dan pendapatan pekerja turut terdampak dengan kontraksi sebesar Rp 200 miliar,&rdquo; bebernya. Hal itu menunjukkan bahwa daya beli masyarakat berkurang dan menurunkan permintaan berbagai jenis sektor usaha. Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menambahkan, efek paling signifikan terlihat pada pengurangan tenaga kerja, di mana kebijakan tapera dapat mengakibatkan hilangnya 466,83 ribu pekerjaan. &rdquo;Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan iuran wajib tapera berdampak negatif pada lapangan kerja. Karena terjadi pengurangan konsumsi dan investasi oleh perusahaan. Meskipun ada sedikit peningkatan dalam penerimaan negara bersih sebesar Rp 20 miliar, jumlah itu sangat kecil dibandingkan dengan kerugian ekonomi yang terjadi di sektor-sektor lain,&rdquo; tuturnya. Huda juga mencermati dampak selama kebijakan tapera berjalan, masalah backlog perumahan juga belum dapat diatasi. Bahkan, jika ditarik lebih jauh ke model tabungan perumahan (taperum), masalah backlog perumahan ini masih belum terselesaikan. &rdquo;Adapun alasan backlog sempat mengalami penurunan lebih disebabkan oleh perubahan gaya anak muda yang memilih tidak tinggal di hunian permanen atau berpindah-pindah dari satu rumah sewa ke rumah lainnya,&rdquo; lanjut Huda. Dalam kajian yang diterbitkan Celios, terdapat setidaknya tujuh rekomendasi untuk perbaikan tapera. Pertama, melakukan perubahan agar tapera hanya diperuntukkan bagi ASN, TNI, dan Polri, sedangkan pekerja formal dan mandiri bersifat sukarela. Kedua, mendorong transparansi pengelolaan dana tapera, termasuk asesmen imbal hasil (yield) dari tiap instrumen penempatan dana. Ketiga, memperkuat tata kelola dana tapera dengan pelibatan aktif KPK, dan BPK. Keempat, meningkatkan daya beli masyarakat agar kenaikan harga rumah bisa diimbangi dengan naiknya pendapatan rata-rata kelas menengah dan bawah. Kelima, mengendalikan spekulasi tanah yang menjadi dasar kenaikan ekstrem harga hunian. Keenam, menurunkan tingkat suku bunga KPR, baik fixed (tetap) maupun floating (mengambang), dengan efisiensi NIM perbankan dan intervensi kebijakan moneter Bank Indonesia. Ketujuh, memprioritaskan dana APBN untuk perumahan rakyat dibandingkan megaproyek yang berdampak kecil terhadap ketersediaan hunian seperti proyek IKN. Di sisi lain, pemerintah dinilai bisa memaksimalkan dana manfaat layanan tambahan (MLT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang diperuntukkan bagi program kepemilikan rumah untuk pekerja yang belum memiliki tempat tinggal. Termasuk program jaminan hari tua (JHT) seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015. Pemanfaatan MLT juga diatur di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 17/2021 tentang perubahan atas Permenaker 35/2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis MLT. Program tapera yang menyasar sektor swasta saat ini tentu menimbulkan polemik. Lantas, apakah tapera akan tumpang-tindih dengan MLT BPJS Ketenagakerjaan? Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Asep Rahmat Suwandha meyakini bahwa setiap kebijakan pemerintah sudah ada kajiannya dan bertujuan untuk kesejahteraan para pekerja. Dengan demikian, terang Asep, program tapera dan MLT jelas berbeda. Tapera merupakan tabungan untuk memiliki rumah. Sedangkan MLT merupakan program tambahan untuk memperluas manfaat yang diterima peserta. Sejak tahun lalu BPJS Ketenagakerjaan sudah bekerja sama dengan perbankan untuk menyalurkan perluasan manfaat MLT bagi perumahan dalam tiga bentuk manfaat. &rdquo;Satu untuk perumahan maksimal Rp 500 juta plafonnya. Kemudian untuk renovasi Rp 200 juta dan uang muka perumahan itu Rp 150 juta. Dan ada juga yang kita kerja sama khusus dengan pengembang untuk membangun rumah pekerja. Nah, itu sudah ada sekitar delapan (pengembang),&rdquo; paparnya di Menara Bank Danamon kemarin. Menurut Asep, saat ini jumlah yang ikut program MLT belum banyak. Berkisar 4.000 peserta untuk perumahan. &rdquo;Memang masih ada PR di situ (untuk meningkatkan jumlah kepesertaan, Red),&rdquo; imbuhnya. Terkait imbas program tapera terhadap kepesertaan program MLT, Asep belum bisa berkomentar. Yang jelas, BPJS Ketenagakerjaan akan melaksanakan peraturan pemerintah. Meski memang sudah ada diskusi dengan Badan Pengelola (BP) Tapera terkait sinkronisasi manfaat-manfaat yang ditawarkan kedua pihak untuk masing-masing pesertanya. &rdquo;Saat ini kami banyak diskusi juga dengan regulator dan beberapa pihak tapera. Di tapera itu ada peserta, di kita juga ada peserta. Nah, bagaimana menyinkronkan manfaat yang ada. Saat ini baru sejauh itu,&rdquo; ungkapnya. (dee/agf/han/c9/oni)

Kebijakan tabungan perumahan rakyat (tapera) terus menyulut reaksi penolakan dari berbagai kalangan. Kali ini penolakan datang dari kalangan

Dampak Negatif Tapera versi Kajian Celios, 466 Ribu Orang Bisa Kehilangan Pekerjaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/14/Ojek-Online-Dery-Ridwansah-1-1550291100.jpg" alt="ILUSTRASI. Ojol" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Ojol</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sandy Firdaus menyarankan penerapan pajak kepada layanan transportasi daring atau ojek online (ojol) dan toko daring (online shop) dilakukan melalui skema kerja sama. Apalagi saat ini masih banyak potensi pengenaan pajak yang belum tersentuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, padahal objek tersebut dapat menjadi sumber pendapatan daerah. (*)

bila ingin menerapkan pajak pada layanan daring, perlu dipastikan apakah pajak sudah diterapkan pada usaha yang diperantarai oleh ojol

Kemenkeu Sarankan Penerapan pajak Ojek Daring lewat Skema Kerja Sama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Ojek-Online-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Sejumlah driver ojek online saat mencari order di kawasan Jalan Tentara Pelajar, Jakarta (10/2/2020). Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa dalam pembahasan kenaikan tarif ojek online, hanya zona Jabodetabek saja yang akan mengalami kenaikan. Sedangkan" width="100%">
<figcaption>Sejumlah driver ojek online saat mencari order di kawasan Jalan Tentara Pelajar, Jakarta (10/2/2020). Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa dalam pembahasan kenaikan tarif ojek online, hanya zona Jabodetabek saja yang akan mengalami kenaikan. Sedangkan</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan untuk menunda pemberlakuan tarif baru ojek daring (online) sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.  ’’Keputusan penundaan ini mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang berkembang di kalangan masyarakat. Selain itu, penundaan itu dibutuhkan untuk mendapatkan lebih banyak masukan dari para pemangku kepentingan, sekaligus melakukan kajian ulang agar didapat hasil yang terbaik," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Jakarta, Minggu (28/8).  Adita mengatakan, Kementerian Perhubungan masih terus berkoordinasi dan menjaring masukan dari para pemangku kepentingan, termasuk pakar transportasi mengenai tarif ojek online ini. Selain itu, Kemenhub juga akan segera menyampaikan ke masyarakat jika telah diambil keputusan terkait rencana kenaikan tarif ojol ini.  Kemenhub juga telah melakukan penundaan pemberlakuan KM Nomor KP 564 Tahun 2022, yang tertulis bahwa pemberlakuan efektif dilakukan maksimal 10 hari kalender sejak diterbitkan pada 4 Agustus 2022.  Aturan itu sedianya berlaku paling lambat pada Sabtu (13/8), namun demikian Kemenhub menetapkan bahwa penyesuaian aplikator terhadap tarif dapat dilakukan paling lambat 25 hari kalender sejak KM tersebut ditetapkan, atau hari ini Minggu 28 Agustus 2022. (*)

Kemenhub Putuskan Tunda Kenaikan Tarif Ojek Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Ojek-Online-Dery-Ridwansah-2-640x437-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><div align="left"> JawaPos.com-Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dijadwalkan mulai memberlakukan kenaikan tarif ojek online (ojol) mulai besok, Senin (29/8/2022).  </div> <div align="left"> Nantinya, tarif baru ojol akan disesuaikan pada tiga zona berbeda dan terdiri dari biaya jasa dengan batas atas dan bawah, serta biaya jasa minimal per 5 km pertama.  </div> <div align="left"> Aturan baru ini merujuk Keputusan Menteri Perhubungan (KM) No <a href="tel:5642022">564/2022</a> Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.  </div> <div align="left"> Terkait itu, sejumlah driver ojek online mengaku belum mendapat sosialisasi dari aplikator secara langsung terkait kenaikan tarif yang akan berlaku Senin (29/8).  </div> <div align="left"> Mereka hanya menyebut hanya mendapat informasi dari sesama teman di grup seluruh ojol yang dimilikinya. "Kalau langsung dari aplikasi belum ada pemberitahuan, cuma WA aja," kata Dadang yang ditemui <a href="https://jawapos.com/">JawaPos.com</a> di Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (28/8/2022).  </div> <div align="left"> Diamini juga oleh Ahmad, pengendara ojol yang sama-sama sedang menunggu orderan, ia mengaku hanya mengetahui informasi kenaikan tarif hanya melalui grup WhatsApp saja.  </div> <div align="left"> Meski begitu, keduanya sama-sama mendukung kenaikan tarif ojol tersebut agar berpengaruh positif terhadap pendapatannya setiap hari.  </div> <div align="left"> Bahkan, Dadang berharap kenaikan nominal tarif bisa sepadan dengan apa yang didapatnya setelah menyelesaikan orderan. Sebab menurutnya, kadang harga tersebut tidak sesuai dengan apa yang didapatkan.  </div> <div align="left"> "Kadang nggak nyampe (sesuai tarif yang dipatok) karena kan ngikutin jalur, kalau lurus kan kiloannya berkurang," ungkap Dadang.  </div> <div align="left"> Selain itu juga ia berharap, kenaikan tarif tidak semakin membebani pelanggan, baik untuk jasa pengantaran dan pengiriman makanan. Sebab, menurut pengalamannya, sejumlah pelanggan sering mengatakan mahal, padahal nilai uang yang diperoleh driver tidak ada bedanya.  </div> <div align="left"> "Customer ngeluhnya mahal, padahal kami dapetnya sama, malah kurang," ungkapnya.  </div> <div align="left"> Sebagai informasi, berikut ini tarif baru ojol yang berlaku di Zona 2 meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi:  </div> <div align="left"> Biaya jasa batas bawah Rp 2.600/km; Batas atas sebesar Rp 2.700/km, dan biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp 13.000-Rp 13.500. (*)  </div>

Tarif Ojol Naik mulai Besok, Driver Berharap Tambah Pendapatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/ojol-psbb-tet.jpg" alt="PSBB dimulai Selasa 28 April 2020 di Surabaya, Gresik dan Sidoarjo dimana Ojol (ojek online) hanya membawa muatan barang tanpa membawa penumpang. Minggu 26/04/2020. Foto Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>PSBB dimulai Selasa 28 April 2020 di Surabaya, Gresik dan Sidoarjo dimana Ojol (ojek online) hanya membawa muatan barang tanpa membawa penumpang. Minggu 26/04/2020. Foto Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Hasil survei Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) menyebutkan, konsumen menilai kenaikan tarif ojek daring (online/ojol) sesuai Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor 564/2022 terlalu tinggi.  Karena itu, kata Ketua Tim Peneliti RISED, Rumayya Batubara dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (26/8), keputusan kenaikan tarif tersebut patut ditinjau ulang.  Ia menjelaskan, pada survei berjudul "Persepsi Konsumen Terhadap Kenaikan Tarif Ojek Daring di Indonesia" ini didapat hasil bahwa konsumen hanya bersedia membayar rata-rata lima persen lebih tinggi dari tarif ojek daring saat ini.  "Karenanya, mayoritas atau sekitar 73,8 persen konsumen meminta pemerintah mengkaji ulang tingkat kenaikan tarif ojek daring tersebut," katanya.  Menurut konsumen, kebijakan tarif baru ini terlalu mahal, batasan tarif per zona juga tidak mencerminkan daya beli masyarakat di masing-masing wilayah dan tarif yang sudah berlaku sekarang sudah sesuai.  Riset menemukan bahwa mayoritas konsumen hanya mampu memberikan tambahan biaya sebesar Rp 500–Rp 3.000 untuk setiap perjalanan yang dilakukan menggunakan layanan ojek daring. Bila dilihat dari segi tambahan biaya per hari, konsumen hanya bersedia membayar biaya tambahan sebesar Rp1.000–Rp 20.000 per hari atau maksimum sekitar Rp 1.600 per kilometer (km).  Padahal, tambahan tarif sesuai Kepmenhub 564/2022 sebesar Rp 2.800 hingga Rp 6.200 per km.  Ia juga menilai, kenaikan tarif bisa berdampak buruk ke tingkat inflasi dan tingkat kemacetan. Ekonom Universitas Airlangga itu menyebutkan, situasi makro ekonomi saat ini tidak kondusif karena terjadi kenaikan inflasi dan ada rencana akan ada kenaikan biaya bahan bakar minyak akan membuat daya beli konsumen semakin tertekan. ’’Di kondisi seperti ini, kenaikan tarif terlalu tinggi akan membuat konsumen beralih ke kendaraan pribadi," katanya.  Terbukti, hasil survei menyebutkan, sebanyak 53,3 persen konsumen akan kembali menggunakan kendaraan pribadi, jika kenaikan tarif ini jadi diberlakukan. Artinya, hal itu akan memperparah kemacetan yang terjadi di kota-kota besar.  Survei dilaksanakan pada 1.000 konsumen pengguna ojek daring di sembilan kota besar di Indonesia yang mewakili ketiga zona yang diatur di dalam Kepmenhub Nomor 564/2022. Waktu penelitian pada 19–22 Agustus 2022, sedangkan "margin of error" berada di kisaran 1,03 persen. (*)

Survei: Konsumen Nilai Kenaikan Tarif Ojek Daring Terlalu Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Ojol-ikut-parade-motogp-antara.jpg" alt="ANTARA / Walda" width="100%">
<figcaption>ANTARA / Walda</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah menerbitkan regulasi terbaru untuk mengatur tarif ojek daring (online). Aturan ini tertuang melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi, dikutip dari ANTARA.  “Dalam KM Nomor KP 564 Tahun 2022 ini kami telah melakukan evaluasi batas tarif terbaru yang berlaku bagi ojek online. Selain itu sistem zonasi masih berlaku 3 zonasi,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno dalam keterangannya di Jakarta, Senin (8/8).  Hendro mengatakan, terbitnya KM Nomor KP 564 Tahun 2022 menggantikan KM Nomor KP 348 Tahun 2019.  Kata dia, aturan baru ini nantinya akan menjadi pedoman sementara bagi penetapan batas tarif atas dan tarif bawah ojek online.  Aturan tersebut dikeluarkan pada tanggal 4 Agustus 2022 dan selanjutnya perusahaan berbasis aplikasi agar segera melakukan penyesuaian tarif ini pada aplikasinya.  Adapun pembagian ketiga zonasi itu yakni:  a. Zona I meliputi: Sumatera, Jawa (selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), dan Bali;  b. Zona II meliputi: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;  c. Zona III meliputi: Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku dan Papua.  Lebih lanjut Hendro mengungkapkan, dalam peraturan tersebut Komponen Biaya pembentuk tarif terdiri dari Biaya Langsung dan Tidak Langsung, di mana Biaya Langsung yaitu biaya yang dikeluarkan oleh mitra pengemudi dan sudah termasuk profit mitra pengemudi.  Sedangkan Biaya Tidak Langsung yaitu berupa biaya sewa penggunaan aplikasi perusahaan aplikasi paling tinggi 20 persen.  Adapun Biaya Jasa yang tertera pada lampiran merupakan biaya jasa yang sudah mendapatkan potongan biaya tidak langsung berupa biaya sewa pengguna aplikasi.  "Perusahaan Aplikasi menerapkan besaran biaya jasa baru batas bawah, biaya jasa batas atas, dan biaya jasa minimal berdasarkan sistem zonasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak keputusan menteri ini ditetapkan,” tambah Dirjen Hendro.  Untuk Besaran Biaya Jasa Zona I yaitu biaya jasa batas bawah sebesar Rp1.850/km, biaya jasa batas atas sebesar Rp2.300/km, dan biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp9.250 s.d Rp11.500.  Sementara Besaran Biaya Jasa Zona II yaitu biaya jasa batas bawah sebesar Rp2.600/km, biaya jasa batas atas sebesar Rp2.700/km, dan biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp13.000 s.d Rp13.500.  Untuk Besaran Biaya Jasa Zona III yaitu biaya jasa batas bawah sebesar Rp2.100/km, biaya jasa batas atas sebesar Rp2.600/km, biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp10.500 s.d Rp13.000.  "Dengan adanya penyesuaian biaya jasa ini, perusahaan aplikasi wajib melakukan peningkatan standar pelayanan dengan tetap memberikan jaminan terhadap aspek keamanan dan keselamatan," katanya.  “Untuk menjamin kelangsungan usaha ojek online tersebut maka besaran biaya jasa ini nantinya dapat dievaluasi paling lama setiap 1 tahun atau jika terjadi perubahan yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha yang mengakibatkan perubahan biaya pokok lebih dari 20 persen,” tambahnya.

Kemenhub Terbitkan Aturan Batas Tarif Ojek Daring

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/ojol.jpg" alt="Ilustrasi pengemudi ojek online tengah melihat order yang masuk dari pelanggan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengemudi ojek online tengah melihat order yang masuk dari pelanggan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah menerbitkan regulasi terbaru untuk mengatur tarif ojek daring (online) yang tertuang melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.  ’’Dalam KM Nomor KP 564 Tahun 2022 ini kami telah melakukan evaluasi batas tarif terbaru yang berlaku bagi ojek online. Selain itu sistem zonasi masih berlaku 3 zonasi,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno dalam keterangannya di Jakarta, Senin (8/8).  Hendro mengatakan, terbitnya KM Nomor KP 564 Tahun 2022 menggantikan KM Nomor KP 348 Tahun 2019. Kata dia, aturan baru ini nantinya akan menjadi pedoman sementara bagi penetapan batas tarif atas dan tarif bawah ojek online.  Aturan tersebut dikeluarkan pada tanggal 4 Agustus 2022 dan selanjutnya perusahaan berbasis aplikasi agar segera melakukan penyesuaian tarif ini pada aplikasinya.  &nbsp;  Adapun pembagian ketiga zonasi itu yakni: <ol> 	<li>Zona I meliputi: Sumatera, Jawa (selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), dan Bali;</li> 	<li>Zona II meliputi: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;</li> 	<li>Zona III meliputi: Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku dan Papua.</li> </ol> Lebih lanjut Hendro mengungkapkan, dalam peraturan tersebut Komponen Biaya pembentuk tarif terdiri dari Biaya Langsung dan Tidak Langsung, di mana Biaya Langsung yaitu biaya yang dikeluarkan oleh mitra pengemudi dan sudah termasuk profit mitra pengemudi. Sedangkan Biaya Tidak Langsung yaitu berupa biaya sewa penggunaan aplikasi perusahaan aplikasi paling tinggi 20 persen.  Adapun Biaya Jasa yang tertera pada lampiran merupakan biaya jasa yang sudah mendapatkan potongan biaya tidak langsung berupa biaya sewa pengguna aplikasi. "Perusahaan Aplikasi menerapkan besaran biaya jasa baru batas bawah, biaya jasa batas atas, dan biaya jasa minimal berdasarkan sistem zonasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak keputusan menteri ini ditetapkan,” tambah Dirjen Hendro.  Untuk Besaran Biaya Jasa Zona I yaitu biaya jasa batas bawah sebesar Rp 1.850/km, biaya jasa batas atas sebesar Rp 2.300/km, dan biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp 9.250 s.d Rp 11.500.  Sementara Besaran Biaya Jasa Zona II yaitu biaya jasa batas bawah sebesar Rp 2.600/km, biaya jasa batas atas sebesar Rp 2.700/km, dan biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp 13.000 hingga Rp 13.500.  Untuk Besaran Biaya Jasa Zona III yaitu biaya jasa batas bawah sebesar Rp2.100/km, biaya jasa batas atas sebesar Rp2.600/km, biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp10.500 s.d Rp13.000. "Dengan adanya penyesuaian biaya jasa ini, perusahaan aplikasi wajib melakukan peningkatan standar pelayanan dengan tetap memberikan jaminan terhadap aspek keamanan dan keselamatan," katanya.  “Untuk menjamin kelangsungan usaha ojek online tersebut maka besaran biaya jasa ini nantinya dapat dievaluasi paling lama setiap 1 tahun atau jika terjadi perubahan yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha yang mengakibatkan perubahan biaya pokok lebih dari 20 persen,” tambahnya. (*)

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/penyerahan-motor-kepada-ojol-antara.jpeg" alt="Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan menyerahkan sepeda motor kepada pengojek daring yang menjadi korban pencurian sepeda motor di Surabaya, Senin (14/2/2022). ANTARA/Didik Suhartono." width="100%">
<figcaption>Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan menyerahkan sepeda motor kepada pengojek daring yang menjadi korban pencurian sepeda motor di Surabaya, Senin (14/2/2022). ANTARA/Didik Suhartono.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengganti sepeda motor milik seorang perempuan pengojek daring asal Surabaya yang hilang dicuri saat bekerja beberapa waktu lalu.  Penyerahan sepeda motor kepada korban Wahyu Novi Arini dilakukan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya Komisaris Besar Polisi Akhmad Yusep Gunawan, di Surabaya, Senin (14/2).  "Semoga bantuan dari Pak Presiden Jokowi ini dapat bermanfaat untuk kembali bekerja keras di masa pandemi Covid-19," ujarnya saat menyerahkan bantuan sepeda motor kepada korban.  Korban bernama Wahyu Novi Arini, warga Jalan Gogor Surabaya yang motornya masih kredit dengan cicilan kurang dari lima bulan. Sepeda motor milik ibu dua anak tersebut hilang dicuri saat mengambil pesanan makanan pada 12 Februari lalu.  Menurut Kapolrestabes Yusep, Presiden Jokowi tergerak hatinya dan langsung mengganti sepeda motor milik korban dengan jenis sama, sekalian memenuhi cicilannya yang kurang lima bulan.  Dia menegaskan bahwa menjadi tugas aparat untuk memburu pelaku pencurian sepeda motor milik korban. Kombes Yusep berjanji akan memburu pelaku kejahatan lainnya yang telah mengganggu ketertiban dan keamanan serta meresahkan warga Kota Pahlawan ini.  "Saya sebagai Kapolrestabes Surabaya insya Allah secepatnya akan mengungkap berbagai peristiwa kejahatan, termasuk perkara pencurian sepeda motor yang menimpa Ibu Wahyu maupun yang lain," ujar dia.  Korban Wahyu Novi Arini bekerja sebagai guru les, namun pandemi Covid-19 membuat anak-anak didiknya harus belajar di rumah. Ia berterima kasih kepada Presiden Jokowi dan Kapolrestabes Surabaya yang mengganti sepeda motornya.  "Pada saat itu, baru pertama kali saya mengojek dan sepeda motor langsung hilang. Sebelumnya yang mengojek suami saya. Maksudnya ingin bergantian dengan suami untuk tambahan penghasilan," kata dia pula. (*)

Jokowi Ganti Motor Pengojek Daring asal Surabaya yang Hilang Dicuri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/antar-barang.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terbatasnya mobilitas masyarakat selama pandemi Covid-19 mengubah peta demand pada bisnis transportasi daring. Seiring turunnya permintaan layanan antar penumpang, layanan pesan antar makanan dan barang meningkat. Demikian juga layanan konsultasi kesehatan secara daring.  Head of East Indonesia Grab Indonesia Halim Wijaya menyebutkan, pandemi merupakan salah satu pemicu perubahan. Baik perubahan pola bisnis maupun perilaku konsumen. Sebagai pelaku bisnis transportasi daring, Grab pun menyesuaikan diri.  "Sejak Desember, kami sudah melakukan antisipasi. Karena kondisinya tidak membaik dalam satu dua bulan, kita mulai prepare," ujarnya saat berbincang dengan Jawa Pos pekan lalu.  Selama pandemi, Grab telah merilis kurang lebih 50 layanan dan inisiatif baru. Halim mengakui, ada peningkatan permintaan pada beberapa sektor. "Jadi, memang pasarnya berubah. Justru ada peningkatan permintaan transaksi pada layanan pesan antar makanan, antar barang, dan Grab Health atau jasa konsultasi online," tegas Halim.  Lebih detail, dia menyatakan bahwa transaksi GrabFood meningkat 4 persen jika dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Selain peningkatan pemesanan, Halim menyebutkan bahwa nominal transaksi per sekali pesan juga naik.  "Indikasinya, belanja sudah bukan lagi untuk individual, melainkan juga untuk keluarga," ungkapnya.  Pandemi yang mengakibatkan sejumlah masyarakat kehilangan pekerjaan disebut Grab sebagai katalisator yang membuat masyarakat terpicu untuk mencari peluang lain. Hal tersebut tecermin pada peningkatan mitra baru Grab.  Ada sekitar 350.000 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan 32.000 pedagang basah yang terdigitalisasi selama pandemi. "Itu termasuk pekerja lepas dan pedagang yang terdigitalisasi pada platform Grab," imbuhnya.  Sementara itu, Gojek juga mencatatkan tren serupa di tengah pandemi. Chief of Corporate Affairs Gojek Indonesia Nila Marita menyatakan bahwa layanan, selain antar penumpang, terus berjalan di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) DKI Jakarta.  "Layanan pesan antar makanan GoFood, layanan telemedis, dan pengantaran obat GoMed, serta layanan pengantaran barang GoSend, GoMart, GoShop, dan GoBox tetap beroperasi melayani masyarakat," paparnya.  Di tengah pandemi, Gojek berupaya memperluas jangkauan layanan pengiriman antarkota, GoSend Intercity Delivery. Dari hanya Jadebek dan Bandung, ke wilayah Jawa Tengah (Jateng) dan Jogjakarta. Head of Logistics Gojek Group Junaidi menyatakan, pihaknya berkolaborasi dengan perusahaan rintisan layanan logistik Paxel untuk memperluas jangkauan GoSend Intercity Delivery ke wilayah Jateng dan Jogjakarta.  https://www.youtube.com/watch?v=BXXr125vNms&ab_channel=JawaPos

Selama Pandemi, Permintaan Layanan Antar Barang dan Makanan Meningkat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ojek daring

Berita Terkini

Polresta Bandung Ringkus Pelaku Eksibisionis Terhadap Ojek Daring

Dampak Negatif Tapera versi Kajian Celios, 466 Ribu Orang Bisa Kehilangan Pekerjaan

Kemenkeu Sarankan Penerapan pajak Ojek Daring lewat Skema Kerja Sama

Kemenhub Putuskan Tunda Kenaikan Tarif Ojek Online

Tarif Ojol Naik mulai Besok, Driver Berharap Tambah Pendapatan

Survei: Konsumen Nilai Kenaikan Tarif Ojek Daring Terlalu Tinggi

Kemenhub Terbitkan Aturan Batas Tarif Ojek Daring

Kemenhub Terbitkan Aturan Batas Tarif Ojek Daring

Jokowi Ganti Motor Pengojek Daring asal Surabaya yang Hilang Dicuri

Selama Pandemi, Permintaan Layanan Antar Barang dan Makanan Meningkat

Download Aplikasi JawaPos.com