<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/17/WhatsApp-Image-2023-08-17-at-043247-1303131772.jpeg" alt="Daihatsu Ayla Sport mejeng di GIIAS 2023." width="100%">
<figcaption>Daihatsu Ayla Sport mejeng di GIIAS 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jika Anda pernah membeli kendaraan baru baik itu sepeda motor atau mobil, pasti pernah mendapatkan informasi terkait on the road (OTR) dan off the road. Tentunya istilah tersebut digunakan saat berbicara terkait harga kendaraan, baik itu motor maupun mobil. Banyak yang belum tahu, istilah tersebut pada dasarnya digunakan saat menginformasikan status kendaraan yang ingin dibeli kepada calon pembelinya. Meskipun, pada umumnya agen pemegang merek (APM) akan memberikan harga OTR secara langsung. Hal tersebut dikarenakan kendaraannya sudah dirakit di Indonesia atau populasi kendaraannya sudah cukup banyak. Lantas, apa perbedaan on the road dan off the road? Dilansir dari laman Astra Daihatsu, sebenarnya, on the road merupakan penetapan harga yang diberikan pada calon pembeli sudah termasuk dengan biaya pengurusan kelengkapan surat-surat seperti Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) beserta pajaknya. Dengan begitu, pembeli sudah tidak lagi dibebankan dengan proses dan biaya pengurusan dokumen jalan kendaraan bermotor karena sudah ditangani oleh pihak ketiga atau dealer terkait. Berbanding terbalik dengan on the road, istilah off the road artinya nilai jual kendaraan tersebut tidak ada biaya pengurusan layak jalan seperti pajak dan kelengkapan dokumen. Harga off the road yang diinformasikan ditujukan agar calon konsumen tahu harga asli kendaraan sebelum kena pajak. Hal ini dikarenakan pajak setiap daerah berbeda-beda, sehingga akan membingungkan jika mobil dijual dengan harga on the road menggunakan pajak satu daerah patokan. Harga off the road wajarnya ditemui pada jenis-jenis kendaraan mewah seperti motor gede atau mobil luxury yang harganya berada di atas Rp 1 miliar lebih. Namun, konsumen juga bisa meminta bantuan kepada dealer untuk mengurus kelengkapan tersebut. Sehingga, calon pembeli pun juga bisa menyesuaikan besaran pajak di wilayahnya masing-masing. Oleh karena itu jika membeli mobil dengan status off the road memang pasti lebih terjangkau dibanding harga on the road. Namun, jangan lupa, Anda masih perlu mengeluarkan biaya untuk mengurus kelengkapannya. Baik on the road dan off the road sendiri punya kekurangan dan kelebihan. Seperti yang diketahui, membeli kendaraan dengan status on the road dan off the road pasti memiliki keunggulan dan kelebihannya masing-masing. Jika mobil dengan harga on the road sudah pasti kelebihannya adalah lebih efektif. Hanya dengan satu kali bayar, Anda tinggal menunggu kunci dan mobil datang. Semua kelengkapannya memang sudah diurus secara otomatis oleh dealer. Namun, tentunya biaya yang dikeluarkan menjadi relatif lebih tinggi. Bagaimana? Sekarang sudah tahu bedanya on the road dan off the road? Gampangnya, on the road merupakan paket siap jalan sudah plus pajak dan tetek-bengeknya. Sementara off the road, jika Anda membeli kendaraan dengan skema demikian, Anda belum memiliki surat-surat kendaraan sehingga kendaraan belum teregister dan dianggap bodong.

Banyak yang belum tahu, istilah tersebut pada dasarnya digunakan saat menginformasikan status kendaraan yang ingin dibeli calon pembeli.

Saat Membeli Kendaraan Baru Ada Istilah Off The Road dan On The Road, Ketahui Perbedaannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/mazda.jpg" alt="Mobil Mazda paling baru di Indonesia, CX-30. (RianAlfianto/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Mobil Mazda paling baru di Indonesia, CX-30. (RianAlfianto/JawaPos.com).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anda pasti sudah pernah mendengar istilah harga OTR saat membeli mobil atau sepeda motor. Singkatan OTR ada dua arti yaitu Off The Road dan On The Road. Namun tak jarang juga masyarakat kurang paham dari istilah itu. Umumnya istilah OTR ini banyak digunakan pada kredit kendaraan bermotor.  Penawaran kredit kendaraan bermotor yang diberikan oleh produsen atau diler tersebut bermacam-macam. Di dalam brosur terdapat beberapa kategori pembayaran kredit sesuai dengan jenis kendaraan, waktu kredit atau tenor, dan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pembeli kendaraan.  Yang dimaksud harga Off The Road di sini pembeli belum termasuk membayar pendaftaran dokumen atau surat-surat kendaraan. Jadi, pembeli hanya akan mendapatkan utuh kendaraan saja.  Sedangkan status kendaraan masih milik pabrik. Anda akan mengeluarkan biaya kembali jika ingin mengurus surat-surat kendaraan tersebut. Surat-surat yang perlu diurus yaitu STNK dan BPKB, sehingga bisa mendapatkan plat nomor kendaraan.  Pembeli harus mengembalikan nama dari manufaktur pembelian dan mendaftarkan dengan atas nama pribadi. Dengan begitu, hak milik kendaraan akan beralih kepada pembeli.  Penawaran penjualan kendaraan Off The Road ini mirip seperti yang dilakukan oleh biro jasa jika dilengkapi dengan pemberian dokumen kendaraan.  Pembeli akan memberikan uang kepada dealer dengan harga Off The Road. Lalu, dealer akan memberikan kendaraan tersebut tanpa disertai surat-surat. Pembeli perlu mendaftarkan kendaraan tersebut ke Polres dan Samsat setempat.  Sedangkan harga On The Road adalah harga jual kendaraan yang sudah didaftarkan ke pihak Polri, Dispenda, dan Samsat. Pendaftaran kendaraan tersebut meliputi pembuatan hak milik kendaraan, pembuatan STNK, TNKB, dan BPKB sebagai surat penting kendaraan.  Harga On The Road ini biasanya tergantung dengan daerah regional tertentu. Misalnya OTR Jakarta, berarti harga kendaraan yang dijual berdasarkan harga pasar di Provinsi DKI Jakarta. Pembeli akan membawa unit kendaraan yang sudah mencakup STNK dan BPKB.  Penawaran On The Road ini memiliki beberapa keuntungan. Misalnya saja pembeli sudah mendapatkan paket lengkap sehingga tidak perlu mengurus kembali surat kendaraan karena sudah didaftarkan. Kekurangannya yaitu biaya yang dikeluarkan relatif lebih banyak dibandingkan harga Off The Road.  Kekurangan lainnya yaitu harga yang tidak sama di setiap daerah. Jika di daerah tempat tinggal Anda harga pasar suatu tipe atau merek kendaraan tinggi, maka harga tersebut belum dihitung dengan harga pendaftaran surat-surat kendaraan bermotor.  Produsen atau diler akan bekerja sama dengan biro jasa dalam mendaftarkan kendaraan motor ke instansi terkait seperti Samsat, Polres, dan Dispenda. Bantuan biro jasa yang membantu tersebut sudah dimasukkan ke dalam harga jual OTR sehingga sudah menjadi harga paket.  Biaya lain yang dimasukkan dalam harga jual On The Road yaitu NJKB sebagai harga asli kendaraan. Kemudian biaya PKB (Pajak), serta SW Jasa Raharja dan non pajak. Non pajak tersebut meliputi STNK, STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan), TNKB, dan BPKB.  Biaya Bea Balik Nama (BBN-KB) dari manufaktur ke pembeli pun berbeda-beda setiap daerah. Misalnya Jatim sebesar 15 %, DIY 10%, dan masih banyak lagi. Persentase pajak (PKB) tiap daerah juga berbeda-beda. Hal tersebut juga berlaku pada NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).  Perkiraan harga untuk penerbitan STNK yaitu Rp 100.000, sedangkan untuk penerbitan STCK sebesar Rp 25.000. Kemudian biaya pembuatan TNKB yaitu 60 ribu, dan pembuatan BPKB sebesar Rp 225.000. Hal tersebut tidak terjadi pada Off The Road karena pembeli hanya mengeluarkan biaya untuk harga asli kendaraan saja.  Setelah mengetahui apa itu OTR dan harga OTR, kini Anda sudah bisa membedakan antara On The Road dan Off The Road. Kira-kira lebih tertarik yang mana?

Mau Beli Kendaraan? Kenali Maksud Istilah OTR

Off The Road

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Off The Road

Berita Terkini

Saat Membeli Kendaraan Baru Ada Istilah Off The Road dan On The Road, Ketahui Perbedaannya

Mau Beli Kendaraan? Kenali Maksud Istilah OTR

Download Aplikasi JawaPos.com