<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/25/ecYe2krAmklBiDAJ9WKQEW34DVvHQUvmDVhBmIkj-823602832.jpg" alt="Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) saat membuka acara Bimtek 528 Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (25/4). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) saat membuka acara Bimtek 528 Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (25/4). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) meminta para kadernya yang terpilih menjadi anggota dewan untuk bisa membuat program-program yang berpihak kepada rakyat. Pernyataan itu disampaikan OSO saat membuka bimbingan teknis (Bimtek) Partai Hanura di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (25/4). "Kepada anggota-anggota DPRD yang terpilih, karena mereka dipilih oleh rakyat, waktu mereka memilih kan mereka menjual, menjual info-info, menjual program-program dan itu harus dipenuhi. Nah itu salah satu bagian daripada moto yang telah dilakukan oleh Partai Hanura," kata OSO. Ia tak memungkiri, saat ini kondisi daerah sedang tidak baik-baik saja. OSO menginstruksikan ratusan kadernya yang terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mampu membela kepentingan rakyat daerah. "Daerah makmur, baru bisa Indonesia makmur," tegas OSO. Dalam Bimtek yang mengangkat tema, Daerah Berdaya Indonesia Sejahtera ini, diharapkan 528 Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia dari Fraksi Partai Hanura dapat semakin menguatkan komitmen untuk memajukan daerah. "Ikuti Bimtek ini dengan baik. Pelajari semua demi kepentingan rakyat daerah," imbaunya. Karena itun, OSO mengimbau para kader Partai Hanura untuk tidak ragu membangun dan memakmurkan daerah. Sebab, ratusan kadernya bisa terpilih menjadi Anggota DPRD berkat suara rakyat. "Jangan takut bicara kepentingan daerah. Hanura jelas berpihak kepada daerah. Yang milih saudara adalah rakyat daerah. Berpihaklah kepada mereka," ujarnya. Lebih lanjut, OSO meyakini melalui kekompakan, soliditas, dan meningkatnya kapasitas kader lewat Bimtek, Hanura akan bangkit dan menjadi partai besar yang semakin bermanfaat bagi daerah. "Kita mulai kebangkitan Partai Hanura. Peran terbesar adalah kader di daerah. Bangun dan suarakan terus nurani dan filosofi Hanura," pungkasnya. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Siswadi Tarigan menyatakan, Bimtek Partai Hanura digelar untuk meningkatkan kompetensi, fungsi, dan tugas wewenang anggota fraksi DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota dalam Pemerintahan Daerah. Bimtek yang juga dihadiri Perwakilan BPSDM Kemendagri ini merupakan rangkaian acara Pengukuhan Pengurus DPP Partai Hanura Periode 2024-2029. Acara pengukuhan akan berlangsung di JCC, Senayan, Jakarta, pada Sabtu (26/4) besok. &nbsp; &nbsp;

OSO mengajak kader Hanura untuk menyusun program yang berpihak pada rakyat dalam Bimtek di Jakarta..

OSO Minta 528 Kader Hanura yang Terpilih Menjadi Anggota DPRD Mampu Hadirkan Program Kerakyatan di Daerahnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/31/WhatsApp-Image-2025-03-31-at-70329-PM-494743983.jpeg" alt="Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang alias Oso. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang alias Oso. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Hari Raya Idul Fitri memiliki makna masing-masing bagi setiap orang. Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang alias Oso memaknai hari raya ini sebagai persahabatan dengan sesama manusia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oso mengatakan, saat lebaran masyarakat saling bersilaturahmi kepada teman, sanak saudara maupun keluarga. Jika dimaknai lebih dalam, dapat merasakan arti sesungguhnya dari pershabatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maknanya, adalah silaturahmi atas lahir batin saling maaf memaafkan kemudian hubungan kekeluargaan dan di sinilah kita lihat indahnya persahabatan," kata Oso di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (31/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bagi mantan Ketua DPD RI ini, persahabatan adalah hal utama. Semakin banyak bertemu orang, maka lebih banyak pula sahabat yang dimiliki.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Persahabatan itu di atas segala-galanya. Jadi jangan sekali-kali kita menghindar dan kita mengecilkan arti persahabatan itu. Di sini kita bisa ukur orang nggak akan datang, nggak akan ketemu kalau dia tidak merasa bersahabat," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015833523/presiden-prabowo-unggah-momen-lebaran-bersama-keluarga-didit-dan-titiek-full-senyum">Presiden Prabowo Unggah Momen Lebaran Bersama Keluarga, Didit dan Titiek Full Senyum</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Oso menilai, sahabat bermacam-macam jenisnya. Ada yang sahabat pura-pura, sahabat asli, hingga sahabat lahir batin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam Idul Fitri sahabat mesti lahir dan batin, itu yang saya rasakan, dan saya tidak mengenal siapa pangkatnya apa, tapi saya anggap semuanya sama saja karena mereka semua bisa membahagiakan kita," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Oso berharap, momen lebaran ini bisa menjadi pendorong bagi bangsa untuk memberikan kehidupan yang lebih baik untuk rakyatnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya semoga masyarakat kita menjadi makmur, bahagia, menjadi mempunyai harapan masa depan," pungkasnya.</div>

Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang alias Oso memaknai hari raya ini sebagai persahabatan dengan sesama manusia.

Pesan Lebaran Ketum Hanura Oso: Persahabatan di atas Segala-galanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/di-depan-seribu-mahasiswa-oso-beri-petuah-pilih-pemimpin-yang-amanah_m_.jpg" alt="Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang dalam dialog nasional tentang Pemilu 2019 yang damai, aman, tertib, dan badunsanak di Auditorium UNP, Sabtu (23/2)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang dalam dialog nasional tentang Pemilu 2019 yang damai, aman, tertib, dan badunsanak di Auditorium UNP, Sabtu (23/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Penyebaran arus fitnah dan adu domba di media sosial (medsos) kian tak berbendung dewasa ini. Arus tersebut kian terasa jelang pelaksanaan Pemilu 2019. Dengan kondisi itu, masyarakat dituntut cerdas, terutama para mahasiswa. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Oesman Sapta Odang (OSO) dalam dialog nasional tentang Pemilu 2019 yang damai, aman, tertib, dan badunsanak di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP), Sabtu (23/2). Oso mengajak sekitar seribu mahasiswa yang hadir dalam sosialisasi tersebut untuk cakap memilih pemimpin jujur dan tidak berbohong. "Jangan pilih calon pemimpin yang di sini bicara itu, tapi di sana bicara ini. Jadi, pilihlah pemimpin yang amanah," kata OSO. Ketua Gerakan Ekonomi dan Budaya (Gebu) Minang ini menerangkan, mahasiswa harus jeli dan cerdas memilih pemimpin yang betul-betul ingin membangun bangsa. Paling penting lagi adalah ikut memberikan hak pilih dan menjadikan pemilu sebagai momentum pemersatu bangsa. "Jangan pilih pemimpin yang suka menghina, menjelekkan, dan menjatuhkan orang lain. Itu bukan karakter orang Minang," tegasnya. Oesman mengakui, masih banyak persoalan yang belum mampu dituntaskan. Namun, pemerintah terus berusaha membenahinya dengan baik. "Kurang apalagi Presiden kita saat ini. Sudah bangun banyak infrastruktur, dan sudah enam kali datang ke Sumbar," beber OSO.

Di Depan Seribu Mahasiswa, OSO Beri Petuah Pilih Pemimpin yang Amanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/target-menangkan-jokowi-maruf-oso-pastikan-kadernya-tidak-membelot_m_.jpg" alt="Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Oesman Sapta Odang (OSO) membuka Workshop Nasional DPRD dan TOT Partai Hanura bertemakan soal membangun komunikasi politik dengan pemilih di Tiara Convention Centre, Kota Medan." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Oesman Sapta Odang (OSO) membuka Workshop Nasional DPRD dan TOT Partai Hanura bertemakan soal membangun komunikasi politik dengan pemilih di Tiara Convention Centre, Kota Medan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Oesman Sapta Odang (OSO) memastikan partainya akan memenangkan pasangan Joko Widodo - Maruf Amin pada Pemilikah Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. OSO juga memastikan, kadernya tidak akan membelot. Semua akan mendukung Jokowi-Maruf mulai dari pusat hingga tingkat akar rumput. "Tidak ada yang (membelot) seperti itu di Hanura. Kalau ada yang seperti itu penghianat," katanya usai membuka Workshop Nasional DPRD dan TOT Partai Hanura bertemakan soal membangun komunikasi politik dengan pemilih di Tiara Convention Centre, Kota Medan, Senin (10/12) malam. Namun, Wakil Ketua MPR RI itu tidak mendetil bagaimana strategi mereka akan memenangkan Jokowi-Maruf. Soal presentase raihan suara di Sumut, dia menyerahkan kepada pengurus. "Kita berikan mereka kebebasan untuk memilih. Semaksimal mungkin," Sementara itu, Ketua DPD Hanura Sumut, Kodrat Shah juga berkomitmen yang sama. Mereka menarget diatas 60 persen suara untuk Jokowi-Maruf di Sumut. "Tujuh puluh persen," ujar Kodrat singkat. Kodrat juga enggan membeberkan bagaimana strategi pemenangan di Sumut. OSO dan Kodrat buru buru meninggalkan lokasi acara dengan pengawalan ketat dari organisasi sayap Hanura yang memakai pakaian loreng.

Target Menangkan Jokowi-Maruf, OSO Pastikan Kadernya Tidak Membelot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/belum-mundur-dari-hanura-oso-dicoret-dari-calon-anggota-dpd-kalbar_m_.jpg" alt="Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Oedang (OSO)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Oedang (OSO).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) akhirnya mencoret nama Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dari Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD daerah pemilihan (dapi) Kalimantan Barat. Pasalnya, OSO diketahui masih terdaftar sebagai pengurus partai politik. "Untuk DPD yang belum melaporkan diri kepada parpol atau belum ada surat (pengunduran diri)nya dari parpol, sampai saat ini tetap kami coret," ungkap Komisioner KPU Ilham Saputra di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/9). Sebelumnya, KPU juga mencoret nama Victor Juventus G May sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dari dapil provinsi Papua Barat. Victor tidak masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS). Menurut Ilham, dengan tercoretnya Juventus dan OSO, praktis ada dua nama yang telah dicoret sebagai caleg DPD untuk Pileg 2019. "Kami coret tadi malam. Ada dua orang saja kalau dari DPD, yaitu si Juventus dari Papua Barat sama Pak OSO," pungkasnya. Sekadar informasi Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa calon anggota DPD tidak boleh berasal dari pengurus parpol. "Mahkamah perlu menegaskan bahwa sepanjang berkenaan dengan pencalonan anggota DPD, jika dalam Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya terdapat calon anggota DPD yang berasal dari pengurus partai politik maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dapat dijadikan alasan untuk membatalkan hasil perolehan suara calon dimaksud," demikian bunyi keterangan MK.

Belum Mundur dari Hanura, OSO Dicoret dari Calon Anggota DPD Kalbar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gugatan-sudding-diterima-hanura-tetap-jadi-partai-peserta-pemilu-2019_m_225199.jpg" alt="Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) (kemeja putih), bersama Wiranto dan petinggi partai." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) (kemeja putih), bersama Wiranto dan petinggi partai.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan, menerima gugatan tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020 yang diajukan oleh kubu Daryatmo-Sarifuddin Sudding. Dengan demikian, struktur kepengurusan Partai Hanura yakni Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sekretaris Jenderal Sarifuddin Sudding. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Hanura kubu OSO, Dodi Abdul Kadir mengatakan, putusan PTUN tersebut hanya mengembalikan kepengurusan yang lama. Putusan PTUN tidak membatalkan hasil verifikasi KPU sebagai peserta Pemilu 2019. "Tidak ada keputusan apapun yang mengubah, membatalkan, keputusan KPU tentang verifikasi. Ini final Hanura sebagai peserta pemilu," ujar Dodi saat jumpa pers di Jalan Karang Asem, Jakarta, Rabu (4/7). Putusan PTUN juga tidak membatalkan SK kepengurusan Hanura yang sudah ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly. Sehingga menurut dia, kepengurusan Partai Hanura di bawah kepemimpinan OSO&lrm; dan Sekretaris Jenderal Herry Lotung Siregar masih sah. "Jadi, tidak ada yang membatalkan SK dari Kemenkumham," katanya. Dodi menambahkan, permohonan SK yang diajukan oleh kubu Sudding sudah jelas-jelas tidak ditanggapi oleh Menkumham Yasonna H Loly. Dengan demikian apabila kubu Sudding mengatasnamakan Hanura maka adalah ilegal. "Karena Menkumham tidak mengesahkan surat yang dimohonkan oleh Daryatmo dan Sudding," pungkasnya.&lrm; Sebagaimana diketahui, Majelis Hakim telah memutuskan perkara Gugatan Perselisihan Pattai Politik No. 24/G/2018/PTUN-JKT, Tertanggal 26 Juni 2018. Dalam perkara tersebut, Daryatmo dan Sarifuddin Sudding sebagai penggugat melawan Menteri Hukum dan HAM sebagai tergugat dan DPP Partai Hanura sebagai tergugat intervensi II. Dalam amar putusan, disebutkan, menyatakan batal surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020. Selain itu, majelis hakim mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020.

Gugatan Sudding Diterima, Hanura Tetap jadi Partai Peserta Pemilu 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hanura-kubu-oso-nilai-majelis-hakim-ptun-buat-keputusan-janggal_m_225027.jpeg" alt="Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) (kemeja putih), bersama Wiranto dan petinggi partai." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) (kemeja putih), bersama Wiranto dan petinggi partai.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum DPP Hanura Petrus Selestinus menilai ada yang janggal dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta soal gugatan kubu Daryatmo-Sarifuddin Sudding. Sebagaimana diketahui, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Daryatmo-Sudding atas SK Menkumham tentang Restrukturisasi, Revitalisasi dan Reposisi Kepengurusan DPP Partai Hanura. "Kami menilai ada beberapa kejanggalan dalam Putusan PTUN Jakarta tersebut," ujar Petrus dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (4/7).&lrm; Menurut Petrus, dalam pertimbangan hukum, majelis hakim mengatakan pihaknya tidak berhak menentukan keabsahan kepengurusan partai politik. Menurut Majelis, keabsahan kepengurusan parpol ditentukan oleh mahkamah partai dan/atau peradilan umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Partai Politik (Parpol). "Namun, anehnya, di amar putusan majelis hakim PTUN, justru mengabulkan gugatan penggugat. Itu artinya, Majelis Hakim PTUN ikut menentukan keabsahan kepengurusan parpol yang sebenarnya menjadi wewenang mahkamah partai politik menurut UU Parpol," katanya. Kejanggalan lain, kata Petrus, Majelis Hakim PTUN menempatkan Keputusan Hanura melakukan restrukturisasi, revitalisasi dan reposisi terhadap posisi Sarifuddin Sudding sebagai Sekjen, sebagai produk dari Keputusan Forum Tertinggi Pengambilan Keputusan Partai Politik (FTPKPP) Hanura. Padahal, menurut Petrus, restrukturisasi, revitalisasi dan reposisi hanyalah perubahan pengurus pada tataran sekjen yang menurut AD, ART dan PO cukup dilakukan dengan rapat pleno atau oleh ketua umum berdasarkan mandat rapimnas. "Jadi sekali lagi SK Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi bukanlah produk yang mengubah hal-hal pokok sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 2 ayat (4) UU Parpol, seperti mengubah AD-ART, mengganti ketua umum, mengganti asas partai dan lainnya yang harus dilakukan melalui Munas/Munaslub sebagai FTPKPP," jelas dia. Dia juga mengatakan, dengan melakukan restrukturisasi, revitalisasi dan reposisi, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) tidak melakukan perubahan kepengurusan. OSO hanya mengubah personalia pengurus secara orang perorang di dalam partai saja. Perubahan tersebut hanya sifatnya insidentil, bukan perubahan mendasar yang harus diputuskan lewat forum tertinggi partai atau munas. "Dan kalau ada penolakan dari sekurang-kurangnya 2/3 peserta Munas/Munaslub barulah Menkumham terkendala untuk memberikan pengesahan dan menunggu penyelesaian di Mahkamah Partai," ungkapnya. Petrus juga kecewa lantaran SK yang digugat merupakan SK yang bersifat deklaratif absolut. Pasalnya, perubahan pengurus partai politik di tingkat pusat dilakukan pada jabatan Sekjen yang menurut AD/ART Partai Hanura hanya cukup dengan Rapat Pleno DPP atau di Hanura cukup dilakukan oleh ketua umum berdasarkan mandat rapimnas. Dengan demikian, cukup didaftarkan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri. "Perubahan tersebut tidak memerlukan verifikasi sebagaimana dalam pengesahan kepengurusan hasil FTPKPP karena menyangkut apakah ada penolakan dari 2/3 peserta FTPKPP, Akta Notaris dan lain-lain," katabyat. "Majelis hakim tidak bisa membedakan antara pergantian pengurus berdasarkan Keputusan Parpol yang bersumber dari FTPKPP dan mana yang merupakan Keputusan Parpol bersumber dari keputusan parpol yang bersifat insidentil melalui rapat pleno atau mandat ketua umum," tuturnya.&lrm; Namun demikian meskipun PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Daryatmo-Sudding, Petrus menilai kepengurusan di bawah pimpinan OSO dan Herry Lontung Siregar tetap sah. Pasalnya, Menkumham dan DPP Hanura telah mengajukan banding atas putusan PTUN tersebut. Sehingga konsekuensinya Menkum HAM RI dan KPU RI harus terikat kepada status belum adanya kekuatan hukum tetap dari putusan PTUN Jakarta dengan segala akibat hukumnya. "Nah, dengan adanya banding dari Menkumham dan DPP Hanura atas putusan PTUN, maka kepengurusan yang sah dan bisa mewakili DPP Partai Hanura ke dalam dan ke luar adalah DPP Hanura kepengurusan OSO-Herry," ungkap dia. Konsekuensinya, kata dia, yang berhak mewakili Partai Hanura di Pileg dan Pilpres 2019 adalah DPP Hanura kepengurusan OSO-Herry. Oleh karena itu, dia mengimbau agar KPU RI dan Menkumham harus patuh pada posisi hukum Partai Hanura karena adanya banding dimaksud. "Begitu pula kader-kader Hanura yang ingin menjadi caleg segera mendaftar di DPP Hanura kepengurusan OSO-Herry," kata dia. Sebagaimana diketahui, Majelis Hakim telah memutuskan perkara Gugatan Perselisihan Partai Politik No. 24/G/2018/PTUN-JKT, tertanggal 26 Juni 2018. Dalam perkara tersebut, Daryatmo dan Sarifuddin Sudding sebagai pengugat melawan Menteri Hukum dan HAM sebagai tergugat dan DPP Partai Hanura sebagai tergugat intervensi II. Dalam amar putusan, disebutkan, menyatakan batal surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bhakti 2015-2020. Selain itu, majelis hakim mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bhakti 2015-2020.

Hanura Kubu OSO Nilai Majelis Hakim PTUN Buat Keputusan Janggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/begini-pernyataan-ridwan-kamil-soal-tudingan-mahar-oso_m_181912.jpeg" alt="Wali Kota Bandung Ridwan Kamil" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bandung Ridwan Kamil</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil ikut angkat bicara terkait adanya tudingan mahar dari Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (Oso) dalam pencalonannya maju sebagai bakal calon Gubernur di Pilgub Jabar 2018. Pria yang disapa Kang Emil ini menegaskan, tidak ada permintaan mahar sepersen pun dari Oso. "Enggak, Pak Oso mah orang baik. Saya bersaksi kalau Pak Oso tidak minta seperser pun," ungkapnya di Gedung Sate Jalan Diponegoro, Bandung, Selasa (16/1). Bahkan pria berkaca mata itu menyatakan bahwa Oso akan membantunya dalam pemenangan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2018-2023. "Malah Pak Oso yang mau ngasih bantuan-bantuan tapi belum terealisasi karena Pilkadanya belum," ucapnya. Cagub yang diusung oleh empat partai koalisi yakni PPP, PKB, NasDem, dan Hanura ini meyakinkan kembali kepada media mengenai Oso yang dituding meminta mahar kepada calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Serantak 2018. "Saya jawab tidak sepeser pun. Alhamdulillah, tidak ada. Tolong viralkan," pungkasnya. Untuk diketahui, salah satu pemecatan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) adalah karena ia diduga kerap menerbitkan Surat Keputusan (SK) ganda dan memungut uang mahar bagi calon kepala daerah. SK ganda itu muncul akibat perubahan keputusan pengusungan calon kepala daerah dalam waktu singkat. Namun hingga sejauh ini, masalah permintaan mahar yang dituduhkan kepada Oso hingga kini belum adanya kejelasan. Akibat hal itu, perpecahan Partai Hanura terjadi setelah sejumlah pengurus menggelar rapat di Hotel Ambhara. Pengurus Hanura versi Syarifuddin Sudding tersebut memecat Oesman Sapta Odang (OSO) dari kursi ketua umum. Pengurus 'Ambhara' menunjuk Daryatmo sebagai Plt Ketum. OSO pun tak tinggal diam, Dia memecat balik Syarifuddin Sudding dari posisi Sekjen dan menunjuk Herry L Siregar sebagai penggantinya.

Begini Pernyataan Ridwan Kamil Soal Tudingan Mahar Oso

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/gara-gara-ini-oso-dipecat-dari-ketum-hanura_m_181576.jpeg" alt="Oesman Sapta Odang (OSO)" width="100%">
<figcaption>Oesman Sapta Odang (OSO)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mayoritas DPD Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di seluruh Indonesia tidak menginginkan Oesman Sapta Odang (OSO) tetap menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Oleh&lrm; sebab itu OSO dilengserkan dari jabatan tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Nurdin Tampubolon mengatakan, salah satu alasan pemecatan OSO karena dia sudah melanggar AD/ART partai, sehingga dibutuhkan penyelamatan Partai Hanura. "Ada pelanggaran AD/ART, jadi kami melakukan hal-hal sesuai mekanisme yang ada," ujar Nurdin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/1). Meski demikian diungkapkan Nurdin, dia tidak ingin menjelaskan secara rinci bentuk pelanggaran AD/ART yang dilakukan OSO selama menjabat sebagai ketua umum. Sebab ada pihak yang akan menjelaskannya nanti. "Nanti akan dijelaskan, ada ahlinya yang menjelaskan," katanya. Menurut Nurdin, pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) guna menggantikan OSO dari ketua umum. Harus ada langkah konkret untuk menyelamatkan Partai Hanura. "Nanti akan ada munaslub dalam waktu dekat," tuturnya. OSO, lanjutnya, dipecat bukanlah kein&lrm;ginan pihak-pihak tertentu, melainkan keinginan mayoritas DPD dan juga DPC Partai Hanura. Mereka ingin Partai Hanura segera diselamatkan. "Sehingga kami melakukan mosi tidak percaya kepada ketua umum."

Gara-gara Ini OSO Dipecat dari Ketum Hanura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/percaya-diri-oso-yakin-wiranto-tak-ingin-dirinya-dipecat_m_181563.jpeg" alt="Oesman Sapta Odang (OSO)" width="100%">
<figcaption>Oesman Sapta Odang (OSO)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) terbelah. Ini terjadi karena ada beberapa pihak termasuk Sekretaris Jenderal Partai Hanura Sarifuddin Suding 'gerah' dengan Oesman Sapta Odang (OSO) yang menjadi nahkoda Hanura. Mereka pun melakukan pemecatan terhadap OSO dari jabatan Ketua Umum Partai Hanura. Ketua Umum Partai Hanura OSO mengaku sudah berkomunikasi dengan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto. Hasilnya ternyata Wiranto menginginkan pemecatan harus dilakukan sesuasi dengan AD/ART Partai Hanura lewat musyawarah nasional luar biasa. "Saya sudah bicara dengan Wiranto, dia bilang laksanakan saja sesuai dengan AD/ART," ujar OSO di Hotel Mahattan, Jakarta, Senin (15/1). OSO yakin Wiranto tidak ingin adanya kegaduhan. Ia juga yakin Wiranto tidak berubah sikapnya yakni mepertahankan OSO menjadi ketua umum. Wiranto sendirilah, ujar OSO, yang menyuruhnya untuk memegang tongkat kepemimpinan di Partai Hanura. "Saya percaya bahwa Pak Wiranto tidak akan berubah pikirannya," katanya. Dalam rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Partai Hanura Sarifuddin Sudding menetapkan OSO telah dipecat sebagai ketua umum, dan digantikan oleh Pelaksana tugas (Plt), Marsekal Madya TNI (purn) Daryatmo. Sementara Sudding mengaku pihaknya sudah melakukan mosi tidak percaya terhadap OSO. Dia mengantongi tanda tangan dari 27 DPD dan 400 DPC Partai Hanura seluruh Indonesia. Sudding mengungkapkan, pelanggaran yang dilakukan OSO sangat banyak sehingga Partai Hanura memutuskan memberhentikan OSO dari jabatan ketua umum.

Percaya Diri, OSO Yakin Wiranto tak Ingin Dirinya Dipecat!

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#oesman sapta odang (oso)

Berita Terkini