<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/30/wakapolri-1330867307.jpg" alt="Mantan Wakapolri, Komjen Pol (Purn) Oegroseno dalam diskusi bertajuk" width="100%">
<figcaption>Mantan Wakapolri, Komjen Pol (Purn) Oegroseno dalam diskusi bertajuk</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberhentikan Dito Ariotedjo dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Menurutnya, keputusan itu tepat karena Dito dianggap telah membuat gaduh dunia olahraga nasional. &ldquo;Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah memberhentikan Menpora RI Sdr. Dito Ariotedjo,&rdquo; kata Oegroseno dalam unggahan media sosial Instagram, Rabu (10/9). Oegroseno menilai, selama menjabat Dito justru menciptakan ketidakharmonisan dalam pembinaan prestasi atlet di berbagai cabang olahraga. Hal ini dipicu oleh kebijakan yang dinilainya tidak berpihak pada kepentingan dunia olahraga, khususnya atlet yang berjuang mengharumkan nama bangsa. Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) RI Nomor 14 Tahun 2024 tanggal 18 Oktober 2024, atau hanya dua hari sebelum pelantikan Kabinet Merah Putih. Ia menyebut aturan tersebut telah merugikan olahraga di Indonesia. "Merugikan masyarakat olahraga Indonesia," tegasnya. Namun, hingga kini Presiden Prabowo Subianto belum melantik Menpora baru setelah pemecatan Dito Ariotedjo, pada Senin (8/9). Sejumlah nama digadang-gadang masuk bursa Menpora, di antaranya Raffi Ahmad, Puteri Anetta Komarudin, hingga Moreno Soeprapto. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, calon Menpora baru sudah ditetapkan oleh Presiden. Namun, karena alasan teknis, prosesi pelantikan tidak dapat dilakukan bersamaan dengan menteri lainnya. &ldquo;Berkenaan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisi sedang di luar kota,&rdquo; ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9). Ia menjelaskan, calon Menpora tersebut tidak bisa mengikuti pelantikan yang digelar sore ini di Istana Negara. Karena itu, pemerintah akan menjadwalkan ulang agar prosesi pelantikan berjalan sesuai ketentuan. &ldquo;Sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore ini. Akan dijadwalkan lagi di prosesi pelantikan berikutnya,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Mantan Wakapolri Oegroseno dukung keputusan Presiden Prabowo pecat Dito Ariotedjo dari Menpora, soroti kebijakan yang merugikan atlet.

Eks Wakapolri Oegroseno Apresiasi Presiden Prabowo usai Pecat Dito Ariotedjo dari Posisi Menpora, Bikin Gaduh Pembinaan Prestasi Atlet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/30/wakapolri-1330867307.jpg" alt="Mantan Wakapolri, Komjen Pol (Purn) Oegroseno dalam diskusi bertajuk" width="100%">
<figcaption>Mantan Wakapolri, Komjen Pol (Purn) Oegroseno dalam diskusi bertajuk</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Mantan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol (Purn) Oegroseno, mendorong adanya revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan tenggat waktu bagi penanganan perkara. Menurutnya, revisi tersebut perlu dilakukan agar setiap proses hukum memiliki kepastian hukum, khususnya dalam tahap penyidikan.&nbsp; Hal ini dinilai penting untuk mencegah praktik penggantungan perkara tanpa batas waktu oleh aparat penegak hukum.&nbsp;"Menurut saya samakan saja dengan batas waktu proses berkas perkara itu sampai ke pengadilan, kan ada 20, 30, 160 hari. Karena dalam penyidikan itu kan orang dibikin wajib lapor, wajib lapor itu unlimited loh, lebih berat wajib lapor daripada ditahan. Jadi harus dikasih batas waktu seperti itu," kata Oegroseno dalam diskusi bertajuk 'RUU KUHAP dan Repositioning Penyidik Polri' di Jakarta Selatan, Jumat (30/5). Ia menegaskan, batasan waktu yang jelas akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Menurutnya, banyak kasus yang menggantung bertahun-tahun tanpa kejelasan, karena tidak adanya aturan waktu yang mengikat penyidik untuk menyelesaikan perkara. "Oh ya, orang kan nggak digantung. Kalau misalnya sudah lebih, katakanlah 3 bulan, mungkin ada perkara berat. Misalnya kalau tidak ditahan ya. Perkara yang berat ya, jadi dark number," ucap Oegroseno. Ia menyebut, jika suatu perkara hukum tak jelas ditangani, bisa diterbitkan SP3 terlebih dahulu. "Sementara mungkin, bisa dihentikan penyidikannya dulu, SP3. Nanti kalau ada bukti baru, baru dilanjutkan. Tapi kalau sudah jelas, ada pelapor, terlapor dan barang bukti, itu harus diberikan batasan waktu yang jelas. Sehingga orang tidak bertanya-tanya, kapan persoalan saya ini sampai 2-3 tahun nggak jelas," tegasnya. Oegroseno menyebut, proses penyidikan semestinya bisa diselesaikan dalam waktu yang wajar, terutama jika alat bukti sudah mencukupi. Ia menilai, batas waktu tiga bulan adalah angka ideal untuk menyelesaikan penyidikan perkara yang alat buktinya sudah lengkap. "Ya penyidikan kalau yang sudah cukup alat bukti, minimal dua alat bukti, tiga bulan harus selesai," paparnya. Menurutnya, aparat penegak hukum tidak perlu menunggu dokumen yang terlalu kompleks untuk bisa menetapkan status hukum sebuah perkara. Terpenting komitmen untuk menyelesaikan proses hukum secara cepat dan akuntabel. "Nggak usah berkas-berkas sampai tinggi-tinggi dulu, ada kepastian-kepastian, kepastian hukumnya ada, kepastian tenggat waktunya ada," imbuh Oegroseno. Ia juga menyoroti fenomena ketidakadilan yang baru menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial. Menurutnya, kepastian hukum dan waktu dapat menghapus praktik "no viral, no justice" yang selama ini terjadi. "Jadi, tidak harus mengadu ke mana-mana, no viral no justice, itu bisa hilang semua kalau ada kepastian itu," cetusnya. Dalam kesempatan yang sama, Peneliti ISSES, Bambang Rukminto, mendorong Komisi III DPR RI untuk mendengar masukan publik atas pembahasan revisi KUHAP. Mengingat, DPR mempunyai peranan penting dalam menghasilkan KUHAP baru. "Sangat penting, makanya diskusi seperti ini, dorongan masyarakat penting sekali memberikan masukan dan parlemen harus mendengar," pungkasnya.

Mantan Wakapolri Oegroseno mendorong revisi KUHAP untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari penggantungan perkara.

Eks Wakapolri Oegroseno Minta Revisi KUHAP Beri Kepastian Hukum Agar Aparat Tak Gantungkan Perkara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/08/CEwwGGJ68eTAWw9OkEHXRXslyJXRNsIZjJDGEL5H-copy-1080588428.jpg" alt="Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PP PTMSI), Komjen.Pol.(Purn) Oegroseno." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PP PTMSI), Komjen.Pol.(Purn) Oegroseno.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PP PTMSI), Komjen.Pol.(Purn) Oegroseno melaporkan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) serta Komite Olimpiade Indonesia (KOI) ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat 2 KUHP. Dalam keterangannya yang didapat Jawa Pos, Oegroseno secara khusus menyebut Sekretaris Jenderal KOI, Wijaya Noeradi, sebagai pihak yang dilaporkan. Wijaya yang saat ini menjabat untuk periode 2023&ndash;2027, dituding telah memberikan informasi yang tidak benar kepada International Table Tennis Federation (ITTF) mengenai kondisi PTMSI di Indonesia. Akibat informasi tersebut, ITTF pun memanggil Oegroseno untuk memberikan klarifikasi atas situasi yang terjadi dalam tubuh organisasi tenis meja nasional. Pemanggilan itu direncanakan berlangsung pada 25 Mei 2025 di Qatar. Oegroseno menilai informasi yang disampaikan oleh KOI yang didukung oleh Kemenpora RI berimplikasi serius terhadap reputasi Atlet Tenis Meja Indonesia yang telah berprestasi meraih Medali Emas dikancah Kejuaraan Internasional Asia Tenggara bulan April 2025 (SEA YOUTH 2025 JAKARTA) yang lalu serta menghambat Potensi Atlet yang siap meraih Medali Emas pada Ajang Sea Games 2025 Thailand di Nomer Ganda Putra yaitu Pasangan Fikri Faqih Fadilah M. Kahfi Inzaghi. "Nama baik saya dan nama baik PTMSI telah dicemarkan dan di fitnah dengan cara-cara preman dengan menuduh bahwa mengkritik Menpora RI, KOI dan KONI merupakan Pelanggaran Nilai-Nilai Olimpysm atau Gerakan Olimpiade tanpa Proses Sidang ETIK, Pengadilan dan Arbitrase. Justru KOI yang melanggar UUD 1945 Pasal 28 Kebebasan Menyampaikan Pendapat. Informasi yang disampaikan KOI kepada ITTF disebutnya justru berimplikasi serius terhadap reputasi PTMSI di kancah internasional, serta berpotensi menghambat partisipasi atlet tenis meja Indonesia dalam ajang SEA Games 2025 di Thailand dan Ajang Internasional lainnya. "Akibat Pencemaran nama baik saya kepada Publik dan Federasi Internasional (ITTF) saya melaporkan Sekjen KOI dan Ketua Umum KOI ke Polda Metro Jaya," ucapnya. Lebih lanjut, Oegroseno menekankan bahwa atlet-atlet PTMSI yang disiapkan untuk SEA Games merupakan atlet berprestasi dengan rekam jejak gemilang. Oegro menyayangkan jika konflik administratif ini justru mengorbankan masa depan atlet. Sebagai langkah lanjutan, Oegroseno dengan Tegas mengatakan segera mengirimkan surat kepada Presiden RI guna melaporkan kondisi yang dianggap sangat serius menghambat pembinaan olahraga tenis meja di Indonesia selama 11 tahun. Oegroseno berharap, dalam waktu dekat, Kemenpora dan KOI dapat membuka ruang komunikasi dengan dua organisasi PTMSI demi menyukseskan persiapan tim nasional tenis meja menuju SEA Games 2025 di Thailand, sesuai dengan janji Menpora RI melalui Surat Pernyataan yang di tanda tangani berdua dengan Menpora RI pada tanggal 19 April 2023 di Rumah Jabatan Menpora RI Widya Chandra. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/015985337/prediksi-final-liga-champions-psg-vs-inter-milan-memulai-babak-baru-simone-inzaghi-luis-enrique">Prediksi Final Liga Champions PSG vs Inter Milan: Memulai Babak Baru Simone Inzaghi-Luis Enrique</a>

Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PP PTMSI), Komjen.Pol.(Purn) Oegroseno melaporkan Kementerian Pemuda.

Bikin Kecewa Tenis Meja, Oegroseno Laporkan Kemenpora dan KOI ke Polda Metro hingga Presiden Prabowo

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/23/23-Februari-2024-Sirekap-KPU-2074325025.jpg" alt="KPU RI Menyatakan Sirekap Hanya Alat Bantu Publikasi (perludem.org)" width="100%">
<figcaption>KPU RI Menyatakan Sirekap Hanya Alat Bantu Publikasi (perludem.org)</figcaption>
</figure> <h2 class="hP" tabindex="-1" data-thread-perm-id="thread-f:1793126085990676086" data-legacy-thread-id="18e276acc0f5f676">&nbsp;</h2> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com &ndash; Mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno menyatakan, aparat kepolisian bisa memeriksa Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan menyegel server Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) terkait kegaduhan yang ditimbulkan aplikasi itu dalam Pemilu 2024. Menurutnya, kekisruhan akibat data Sirekap yang berubah-ubah dan melebihi jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yakni 300 pada satu tempat pemungutan suara (TPS)&nbsp; bukan kesalahan, tapi tergolong kesengajaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alasannya, hal tersebut terjadi di banyak tempat atau masif, dan lonjakan suara melebihi batas toleransi kesalahan. Pasalnya, angka perolehan di satu TPS bisa mencapai ratusan ribu, sedangkan maksimal jumlah suara di satu TPS 300.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau saya aktif di Bareskrim, saya periksa KPU, dicek berdasarkan ada laporan intelijen, masyarakat. Tidak ada larangan memeriksa KPU. Polri kan ada patroli siber,&rdquo; kata Oegroseno dikutip dari kanal Youtube Abraham Samad, Minggu (10/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, dengan adanya dugaan jual beli suara, penggelembungan suara, dan calon anggota legislatif (caleg) merasa kehilangan suara, maka polisi harus pro-aktif sebagai alat negara. Polisi sebagai penyidik bisa melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam hal ini KPU.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengingatkan, KPU tidak punya kekebalan, sama dengan warga negara lain di mata hukum, sehingga polisi bisa memeriksa sistem informasi teknologi (TI) Sirekap. Jika ada masalah, maka polisi bisa memasang &lsquo;police line&rsquo; pada server Sirekap, dan jika tidak ada manipulasi data, perhitungan suara secara digital bisa dilanjutkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau terbukti harus di-police line, disampaikan bahwa Sirekap bermasalah, dan lanjutkan dengan perhitungan manual. Polisi adalah alat negara. Polisi bisa melakukan penyelidikan dugaan manipulasi di Sirekap,&rdquo; tegas mantan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Mabes Polri itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Oegroseno menyebut kekisruhan yang ditimbulkan Sirekap membuat masyarakat berkumpul, berdikusi dan menggaungkan audit forensik atas Sirekap. Padahal, yang bisa melakukan audit forensik adalah polisi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Caleg dari Partai NasDem dengan daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara (Sumut) 1 itu mengingatkan, gerakan masyarakat dan unjuk rasa mahasiswa di DPR terkait kecurangan Pemilu 2024 merupakan akumulasi emosional, karena pemerintah tidak memberi jawaban atas kegaduhan yang muncul pada pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pemerintah harus memberi jawaban, jangan lari. Jangan sampai memakan korban seperti 1998, jangan terjadi lagi. Seorang kepala negara beda dengan ketua kelas bisa digantikan setiap saat. Kalau kepala negara sudah dua periode, ya sudah legowo,&rdquo; paparnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Kapolda Sumut ini menuturkan bahwa kecurangan pada Pemilu 2024 terlalu kasat mata dan sistem TI KPU adalah benda mati yang dikendalikan manusia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menuturkan pengalamannya ketika menjabat sebagai Kepala Biro Operasi di Polda Metro Jaya (PMJ) tahun 20024. Kala itu, dia turut memantau proses perhitungan suara Pemilu 2004 yang dilaksanakan di Hotel Borobudur, dan semua orang bisa memonitor.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini pesta rakyat, harusnya disiapkan begitu sehingga orang bisa lihat. Sekarang tidak, mau masuk KPU dijaga ketat,&rdquo; pungkasnya.</div>

Dia mengingatkan, KPU tidak punya kekebalan, sama dengan warga negara lain di mata hukum, sehingga polisi bisa memeriksa sistem IT Sirekap.

Eks Wakapolri Sebut KPU Tidak Kebal Hukum, Polisi Bisa Periksa  IT Sirekap Selidiki Dugaan Penggelembungan Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tenis-meja-indonesia-tanpa-target-di-asian-games-2018_m_225717.jpg" alt="Ketua Umum PP PTMSI Oegroseno ketika membuka Piala Dispora Jatim di Surabaya, Jumat (6/7) pagi." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PP PTMSI Oegroseno ketika membuka Piala Dispora Jatim di Surabaya, Jumat (6/7) pagi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Tim tenis meja Indonesia tidak dibebani target medali emas pada Asian Games 2018 nanti. Walaupun demikian, mereka dituntut untuk memberikan yang terbaik demi bangsa dan negara. Ketua Umum PP PTMSI Oegroseno mengatakan, atlet Indonesia telah digembleng dalam pemusatan latihan di Tiongkok. Mereka juga mengikuti sejumlah kejuaraan dunia di Hongkong maupun Swedia. "Kami sudah menempatkan atlet Indonesia pada komunitas atlet Asia. Makanya training camp saya tempatkan di Tiongkok. Saya minta atlet berpikir bahwa mereka bukan atlet Indonesia, tetapi atlet Asia," ucap Oegroseno di Surabaya, Jumat (6/7) pagi. Oegroseno menambahkan, bertanding di Hongkong dan Swedia membuat atlet Indonesia berhadapan dengan atlet-atlet terbaik di dunia. "Kalau mereka kalah, itu bukan berarti mereka sudah dikalahkan. Mereka harus belajar," imbuhnya. Menyoal target medali, Oegroseno menuturkan,&nbsp;hal itu tergantung pada kondisi atlet pada hari pertandingan. "Juara dunia saja ada yang kalah di Hongkong. Saya tidak bisa target seperti itu karena ini adalah permainan," tegas Oegroseno. Mantan Wakapolri kelahiran Pati, Jawa Tengah ini menegaskan, ia hanya meminta seluruh performa terbaiknya di Asian Games 2018 nanti. Sebab kekuatan tenis meja di dunia sudah mulai merata. "Saya katakan kepada atlet bahwa mereka harus bermain yang terbaik untuk negara. Kalau mendapat emas, memang selama latihan yang terbaik ya saat itu," tutupnya.(saf)

Tenis Meja Indonesia Tanpa Target di Asian Games 2018

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/nama-oegroseno-muncul-di-pilgub-sumut-begini-kata-pengamat_m_150445.jpeg" alt="Mantan Wakapolri, Komjen Oegroseno" width="100%">
<figcaption>Mantan Wakapolri, Komjen Oegroseno</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jelang pemilihan gubernur Sumatera Utara (Sumut), sejumlah nama terus bermunculan ke permukaan. Mulai dari Ade Sandrawati Purba, Edy Rahmayadi, Musa Rajekshah, Syamsul Arifin, Gus Irawan, T Erry Nuradi, hingga Komjen Oegroseno. Nama terakhir belakangan mulai ramai diperbincangkan. Oegroseno dinilai punya kapabilitas dan kompetensi buat memimpin Sumut. Pengamat Politik Bivi Edward Panggabean mengatakan, mantan Kapolda Sumut itu merupakan tipe komplit dalam model kepemimpinan. Terlebih, jebolan Akpol 1978 itu juga memiliki histori dan chemistry sangat dekat dengan masyarakat Sumut. "Di setiap kesempatan, Oegroseno selalu menyatakan bahwa Sumut sudah menjadi kampung halamannya. Itu bukan sekadar isapan jempol. Kita pasti sepakat, meski hanya sebentar berdinas di Sumut, tapi kedekatanya dengan masyarakat tak terbantah," ucapnya kepada Jawapos.com, Sabtu (12/8). Penasehat Ikatan Alumni Politik dari Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) itu menambahkan, Oegroseno juga tipikal jenderal yang merakyat. Mau berbaur dengan semua kalangan. "Dia (Oegroseno) dia sosok yang sangat welcome dengan masyarakat tanpa menyombongkan pangkat yang disandang" sambung Edo. Karena itu, lanjutnya, sekarang tinggal kejelian masyarakat saja dalam mengusung dan mendukung siapa 'jagoan' mereka pada 2018 nanti. "Dari kajian yang saya sampaikan itu, sosok purnawirawan, Komisaris Jenderal Oegroseno merupakan salah satu bakal calon alternatif yang sangat layak untuk memimpin Sumut pada periode mendatang. Dia mendekati model yang ideal" ungkap pria asal Dairi itu. "Kita harap semua masyarakat sudah saatnya melek politik. Kenali calon anda dan lihat rekam jejaknya dalam melakukan pendekatan. Murni, ikhlas atau hanya hendak berkuasa semata. Ini harus jadi perhatian" pungkasnya.

Nama Oegroseno Muncul di Pilgub Sumut, Begini Kata Pengamat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/10841_28478_Oegroseno.jpg" alt="Mantan Wakapolri Oegroseno usal melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (17/11)." width="100%">
<figcaption>Mantan Wakapolri Oegroseno usal melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (17/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.Com - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) Komjen (Purn)&nbsp; Oegroseno mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (17/11). Mantan Wakapolri itu bermaksud melaporkan dugaan penyimpangan anggaran dana untuk PTMSI tahun 2015. Oegro -sapaan Oegroseno- mengatakan, sudah 2 tahun ini atlet-atlet tenis meja berada dalam ketidakpastian. Di sisi lain, biaya pembinaan atlet tenis meja yang berasal dari APBN justru tak jelas juntrungnya. &ldquo;Saya sampaikan pada KPK terkait biaya penggunaannya. Kan ini masih pakai biaya APBN, kalau tidak digunakan sebaik-baiknya kasihan duit rakyat,&quot; katanyadi KPK, Selasa (17/11) siang. Seperti diketahui, saat ini terjadi konflik dualisme kepemimpinan di tubuh PB PTMSI. Di satu sisi ada kubu Oegroseno hasil musyawarah nasional di Bali, sedangkan di sisi lain ada kubu Marzuki Alie hasil munas di Bandung. Sengketa itu bergulir ke pengadilan. Pada 12 Agustus 2014, PTUN Jakarta memenangkan gugatan PB PTMSI versi Oegroseno dengan Nomor 75/G/2014/PTUN.JKT. Namun, hingga kini KONI belum mengesahkan PB PTMSI versi Oegro. Karenanya Oegro juga megeluhkan kegiatan Pra-PON yang diselenggarakan PB PTMSI kubunya di Bali beberapa waktu lalu. Pasalnya, kegiatan itu tidak dibiayai APBN. Menurutnya, dana kegiatan Pra-PON itu berasal dari kantong sendiri dan donasi para rekan dan relawan. Oegro menyebut biaya perhelatan tersebut menghabiskan dana sebesar Rp 1 miliar. &quot;Itu pun sudah ngirit dibantu hotelnya, dibantu tiketnya. Itu udah ngirit lho, ya. Yang sah menurut hukum adalah kepengurusan PB PTMSI saya, tapi kenapa yang diberikan yang ilegal?&rdquo; keluhnya. Oegro mengaku sudah mengadukan hal ini kepada Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tono Suratman. Namun, pihaknya tidak juga mendapat tanggapan dari KONI. Selain itu, dia juga telah menyurati Menteri Pemuda dan Olahraga RI Imam Nachrawi.&nbsp; &quot;Menpora sudah memberikan surat kepada ketua KONI agar menaati hukum putusan PTUN. Tidak ditanggapi,&quot; kata dia. Karenanya, dia mencoba melaporkan dugaan penyimpangan anggaran itu kepada KPK dengan membawa salinan putusan PTUN yang memenangkan PB PTMSI versi Munas Bali dengan Ketua Umum Oegroseno. &quot;Kita laporkan bahwa eksekusi PTUN, kita coba lewat KPK. Ampuh atau enggak,&quot; pungkasnya.(put/JPG)

Berebut Posisi Ketum Organisasi Tenis Meja, Mantan Wakapolri Lapor ke KPK

oegroseno

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#oegroseno

Berita Terkini