<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div>&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/02/IMG-20250602-WA0003-191107064.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin Delegasi Republik Indonesia menghadiri rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Dewan OECD. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin Delegasi Republik Indonesia menghadiri rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Dewan OECD. (Istimewa).</figcaption>
</figure> <div><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin Delegasi Republik Indonesia menghadiri rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Dewan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tahun 2025. Pertemuan ini berlangsung pada 2-5 Juni 2025 di Paris, Prancis.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Kunjungan ini merupakan momentum penting dalam perjalanan aksesi Indonesia ke OECD. Menko Airlangga akan mewakili Pemerintah Indonesia sampaikan Initial Memorandum (IM) secara resmi kepada Sekretaris Jenderal OECD Matthias Cormann. Capaian ini merupakan bukti komitmen penuh Indonesia dalam aksesi, karena mampu menyelesaikan penyusunan IM dalam waktu satu tahun sejak diserahkannya Peta Jalan Aksesi pada PTM Dewan OECD pada 2024 lalu.</div> <div>&nbsp;&nbsp;</div> <div>&ldquo;Penyelesaian IM yang hanya satu tahun ini adalah upaya bersama dengan seluruh Kementerian/Lembaga penanggung jawab bidang. Jadi perlu kita apresiasi betul kerja keras ini. Tapi 4maraton masih panjang. Kita perlu jaga momentum dan tenaga untuk tahap reviu dengan komite OECD, ini akan perlu waktu lebih panjang,&rdquo; ujar Airlangga, Senin (2/6).</div> <div>&nbsp;</div> <div>IM merupakan dokumen kunci dalam proses aksesi yang berisikan penilaian mandiri keselarasan peraturan, standar, dan praktik nasional terhadap norma dan standar OECD. Berdasarkan Peta Jalan Aksesi yang diterima, IM Indonesia terdiri dari 32 bab yang mencakup 240 instrumen hukum OECD.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016093546/penanganan-truk-odol-butuh-dukungan-semua-pihak-knkt-bilang-begini"> Penanganan Truk ODOL Butuh Dukungan Semua Pihak, KNKT Bilang Begini</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Penyusunan IM melibatkan 64 Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam 26 Bidang dan 8 area lintas-sektor, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 232 Tahun 2024.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Menko Airlangga juga diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan perwakilan negara mitra dan organisasi internasional, seperti Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jepang, Selandia Baru, Singapura, dan Sekjen ASEAN. Melalui pertemuan-pertemuan tersebut, Menko Airlangga akan galang dukungan untuk tahap proses aksesi Indonesia selanjutnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Lebih lanjut, Politikus Partai Golkar itu pun diagendakan menghadiri pertemuan informal Menteri World Trade Organization (WTO) untuk membahas perkembangan terkini situasi global serta agenda reformasi WTO. Di sela-sela kunjungan, Menko Airlangga juga diagendakan bertemu dengan para diaspora Indonesia yang bekerja di Sekretariat OECD, Paris.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&ldquo;Atas perkenan dan arahan Presiden, Pemerintah Indonesia akan sampaikan Initial Memorandum pada Pertemuan Tingkat Menteri Dewan OECD di Paris. Kita terus komitmen untuk dorong aksesi, karena ini juga mendukung negosiasi tarif dengan Amerika Serikat, CPTPP, dan Indonesia-EU CEPA,&rdquo; imbuhnya.</div>

Menko Airlangga akan mewakili Pemerintah Indonesia sampaikan Initial Memorandum (IM) secara resmi kepada Sekretaris Jenderal OECD Matthias.

Menko Airlangga Selesaikan Initial Memorandum Dalam Setahun, Momentum Aksesi Indonesia ke OECD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/06/OECD-1926944114.jpg" alt="Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi Dok Kemenko Perekonomian. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi Dok Kemenko Perekonomian. (istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;&ndash; Proses aksesi Indonesia ke dalam Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) terus berjalan. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi menjelaskan, saat ini perkembangan aksesi itu sampai pada penyusunan dokumen asesmen mandiri atau Initial Memorandum (IM). Pemerintah dan perwakilan Sekretariat OECD juga membahas langkah lanjutan yang perlu ditempuh Indonesia dalam proses aksesi OECD.</p> <p>Edi menyebut, proses penyusunan IM telah memasuki tahap final. "Pemerintah Indonesia menargetkan akan melakukan submisi di awal Juni 2025, berbarengan dengan Pertemuan Dewan Menteri OECD di Paris, Prancis," ujarnya di Jakarta, Selasa (6/5).</p> <p>Saat ini Indonesia sudah menyampaikan sejumlah bab dalam IM kepada Sekretariat OECD untuk dilakukan <em>pra-review.</em> Kemenko Perekonomian juga telah meluncurkan platform pengelolaan dokumen berbasis digital bernama INA-OECD, yang dapat digunakan oleh seluruh pihak terkait untuk mendukung proses aksesi yang lebih efektif dan efisien.</p> <p>Head of Accession Co-ordination Unit Natalie Limbasan menjelaskan, pasca penyerahan IM, Sekretariat OECD akan berdiskusi secara internal dengan berbagai komite OECD terkait untuk menyusun proses <em>review</em> teknis. "Setiap komite akan berkomunikasi langsung dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk proses klarifikasi dan validasi mengenai data dan informasi yang telah disampaikan dalam dokumen IM," jelas Natalie.</p> <p>Proses itu merupakan tahapan yang cukup panjang dan akan melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, parlemen, asosiasi buruh, asosiasi bisnis, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan juga akademisi.</p> <p>Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Perekonomian telah menerbitkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 232 Tahun 2024 terkait Anggota Bidang Tim Nasional Aksesi Indonesia. Pemangku kepentingan dari non-Pemerintah juga telah tercantum dalam Kepmenko tersebut dan akan dilibatkan sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing.</p> <p>Edi melanjutkan, salah satu tujuan utama dari proses aksesi OECD yakni berbagi pengalaman dalam penyusunan dan implementasi kebijakan antara negara berkembang, dalam hal ini Indonesia, dengan negara maju yang menjadi mayoritas anggota OECD.</p> <p>"Indonesia dapat memperoleh <em>lesson learned</em> mengenai pengalaman dari negara anggota OECD dalam penyusunan dan implementasi kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus membagi pengalaman kepada negara-negara anggota OECD mengenai upaya pembangunan manusia di negara-negara berkembang," tutur Edi.</p>

Sekretariat OECD akan berdiskusi secara internal dengan berbagai komite OECD terkait untuk menyusun proses review teknis.

Juni, Indonesia akan Serahkan Dokumen untuk Aksesi OECD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/03/IMG-20240502-WA0059-2046114785.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann di markas besar OECD di Chateau de la Muette, Paris. (Ist)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann di markas besar OECD di Chateau de la Muette, Paris. (Ist)</figcaption>
</figure> <div class=""> <div id=":ue" class="ii gt"> <div id=":uf" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, Indonesia secara resmi telah menerima peta jalan (roadmap) untuk menjadi keanggotaan organisasi kerja sama dan pembangunan ekonomi dunia (OECD). Roadmap keanggotaan OECD diterima Airlangga dari Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann di markas besar OECD di Chateau de la Muette, Paris, Prancis, Kamis (2/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Indonesia mendapatkan secara resmi roadmap untuk menjadi anggota OECD, di dalam statemen Pak Sekjen (OECD) Mathias Cormann mengapresiasi Indonesia berproses secara cepat," kata Airlangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi-digital/014610511/tips-agar-kontenmu-fyp-gunakan-deretan-lagu-korea-viral-ini-untuk-kontendi-tiktok">Tips Agar Kontenmu FYP: Gunakan Deretan Lagu Korea Viral Ini, Untuk Konten&nbsp;di TikTok</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Airlangga juga mengaku berbagai negara mendukung penuh keanggotaan Indonesia dalam OECD. Seperti pemerintah Jepang, melalui Perdana Menteri Nishida ikut mempromosikan Indonesia untuk segera menjadi anggota OECD. Perwakilan Pemerintah Belanda yang hadir dalam pertemuan tingkat menteri OECD juga mendukung keanggotaan Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahkan Belanda, Australia, Jepang, itu menyediakan dana agar proses Indonesia menjadi anggota OECD bisa lebih cepat," ujar Airlangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menambahkan, Indonesia mencatatkan sejarah yang baik dalam keanggotaan OECD. Sebab, Indonesia menjadi negara pertama di ASEAN yang berhasil menjadi anggota OECD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan (Indonesia) menjadi negara Asia ketiga sesudah Jepang dan Korea (Selatan)," tegas Airlangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014610529/satu-tersangka-baru-pembunuhan-dalam-koper-adik-tersangka-utama-ini-perannya">Satu Tersangka Baru Pembunuhan Dalam Koper, Adik Tersangka Utama, Ini Perannya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut, Indonesia hanya butuh tidak lebih dari delapan bulan untuk mendapatkan keputusan Dewan OECD dalam keanggotaan Indonesia. Sebab, Indonesia telah menyampaikan intensi keanggotaan OECD pada Juli 2023, dan pada Februari 2024, keluar keputusan Dewan OECD yang menyepakati untuk memulai proses aksesi Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seluruh anggota OECD yang berjumlah 38 negara secara bulat menerima Indonesia," pungkasnya.</div> </div> </div> </div> </div>

Airlangga juga mengaku berbagai negara mendukung penuh keanggotaan Indonesia dalam OECD. Seperti pemerintah Jepang dan Belanda.

Menko Airlangga Sebut Indonesia jadi Negara Pertama ASEAN di Keanggotaan OECD

<div id=":14r" class="ii gt"> <div id=":14s" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/23/lolak-2343010663.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan Bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, pada Jumat (23/2)." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan Bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, pada Jumat (23/2).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi dan Kerja Sama Pembangunan Ekonomi (OECD) Mathias Cormann dalam rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri OECD di Paris, Prancis, pada Kamis (2/5). Pertemuan Airlangga dan Cormann dilakukan di markas besar OECD di Chateau de la Muette.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pertemuan itu, Airlangga menyampaikan apresiasi atas dukungan Cormann yang mengawal proses aksesi OECD Indonesia sehingga bisa berlangsung cepat. Bahkan, Cormann berencana berkunjung ke Indonesia untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dalam rangka peluncuran Peta Jalan Aksesi Indonesia, pada akhir Mei 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Koordinasi domestik serta komunikasi dengan negara mitra anggota OECD dan mitra internasional lainnya telah dilakukan secara intensif," kata Airlangga dalam keterangannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Indonesia sendiri telah intens dalam keanggotaan OECD pada Juli 2023. Serta pada Februari 2024, keluar keputusan Dewan OECD yang menyepakati untuk memulai proses aksesi Indonesia di OECD. Menurutnya, seluruh anggota OECD yang berjumlah 38 negara secara bulat menerima Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pertemuan itu, Airlangga juga turut menyampaikan Peta Jalan Aksesi Indonesia di PTM OECD. Menko Perekonomian juga mengaku Indonesia bakal menyerahkan Initial Memorandum pada awal 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Initial Memorandum merupakan dokumen yang disampaikan negara kandidat aksesi OECD untuk mengukur tingkat keselarasan regulasi, kebijakan, dan praktik negara kandidat dengan OECD. Dokumen ini merupakan proses awal dari rangkaian proses penyelarasan dari regulasi, kebijakan, dan standar suatu negara dengan OECD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal ini untuk memastikan proses keanggotaan Indonesia berjalan cepat dan lancar," ujar Airlangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menyebut, sebagai quick wins Indonesia akan memprioritaskan sektor yang selama ini telah mengadopsi standar dan kebijakan OECD untuk dapat terlebih dahulu diselesaikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Cormann mengakui bergabungnya Indonesia turut meningkatkan nilai strategis bagi OECD. Menurut Cormann, sebagai negara dengan perekonomian terbesar dan satu-satunya anggota G20 di kawasan Asia Tenggara,</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Indonesia merupakan aktor signifikan dalam pemerintahan global," pungkas Cormann.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> <div id=":11z" class="hq gt">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>

Cormann berencana berkunjung ke Indonesia untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto

Sekjen OECD Bakal Bertemu Jokowi dan Prabowo pada Akhir Mei 2024

OECD Indonesia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#OECD Indonesia

Berita Terkini

Menko Airlangga Selesaikan Initial Memorandum Dalam Setahun, Momentum Aksesi Indonesia ke OECD

Juni, Indonesia akan Serahkan Dokumen untuk Aksesi OECD

Menko Airlangga Sebut Indonesia jadi Negara Pertama ASEAN di Keanggotaan OECD

Sekjen OECD Bakal Bertemu Jokowi dan Prabowo pada Akhir Mei 2024

Download Aplikasi JawaPos.com