<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/15/IMG_4059JPG-2302398898.jpg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan awak media usai membahas kajian pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan awak media usai membahas kajian pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa limit investasi Dana Pensiun (Dapen) dan Asuransi akan ditingkatkan menjadi sebesar 20 persen, dari sebelumnya ditetapkan hanya 8 persen. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Airlangga dalam konferensi pers usai mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1). "Kami bahas juga dengan Pak Menteri Keuangan bahwa dana pensiun, asuransi itu limit untuk investasi di pasar modalnya ditingkatkan dari 8 persen, ke 20 persen," kata Airlangga. Lebih lanjut, dia membeberkan bahwa kebijakan limit investasi dapen dan asuransi untuk pasar modal telah sesuai dengan standar kebijakan dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). "Dan ini anggaran terkait dengan regulasi yang baru ini sejalan dengan standar yang berpraktik di negara-negara OECD. Jadi kita sudah semakin mendekati kepada permintaan daripada standar internasional," beber Airlangga. "Dan Indonesia komitmen untuk mengadopsi standar-standar tersebut agar tentunya kita bisa mempertahankan di standar emerging market," tambahnya. Dia juga berharap, sejumlah kebijakan yang berpengaruh terhadap investasi di pasar modal ini bisa mendorong sektor tersebut bisa menjadi lebih kuat, adil, kompetitif dan transparan. Di sisi lain, Menko Airlangga memastikan bahwa fundamental ekonomi RI hingga saat ini masih tetap kuat. Utamanya, di tengah gejolak pasar modal yang sempat trading halt pada dua hari sebelumnya. "Karena ini merupakan sinyal. Sekali lagi saya katakan, sinyal kepada global market, tetapi faktor fundamental ekonomi kita tetap kuat dan pemerintah tidak khawatir terkait dengan kondisi makro ekonomi maupun kondisi fiskal kita," tukasnya.

Menko Airlangga naikkan limit investasi Dapen dan asuransi ke 20 persen dari 8 persen. Kebijakan baru ini mendekati standar OECD.

Menko Airlangga Naikkan Limit Investasi Dapen–Asuransi ke Pasar Modal jadi 20 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/aksesi-OECD-1394107065.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong di Jakarta. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong di Jakarta. (istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong. Pertemuan tersebut menegaskan komitmen kedua negara dalam memperkuat hubungan strategis, sekaligus membahas implementasi Plan of Action for the Indonesia-Australia Comprehensive Strategic Partnership 2025&ndash;2029. Kedua menteri menyoroti pentingnya sinergi antara Comprehensive Strategic Partnership Plan of Action dengan strategi ekonomi regional Australia bertajuk Australia Invested: Australia&rsquo;s Southeast Asia Economic Strategy to 2040. Sinergi ini akan membuka peluang lebih besar bagi peningkatan perdagangan, investasi, dan kerja sama pembangunan di kawasan ASEAN. "Penyelarasan kedua dokumen strategis ini akan memberikan arah jelas bagi penguatan hubungan ekonomi Indonesia dan Australia dalam jangka panjang. Kami mendorong agar kerja sama ini dapat menyentuh sektor prioritas seperti transisi energi, ketahanan pangan, serta pengembangan keterampilan sumber daya manusia," kata Airlangga, Rabu (20/8). Airlangga juga menegaskan dukungan Indonesia terhadap keterlibatan Australia di kawasan, sekaligus mengapresiasi komitmen Negeri Kanguru dalam mendorong investasi yang berkelanjutan. "Indonesia mengharapkan agar Australia terus memperkuat kerja sama dalam rangka mendorong aksesi Indonesia pada Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)," jelasnya. Dalam kesempatan itu, kedua negara juga membahas upaya memperluas akses pasar, mendorong investasi bilateral, serta memperkuat konektivitas ekonomi melalui program dan proyek bersama di bawah Plan of Action Kemitraan Komprehensif Indonesia-Australia 2025&ndash;2029. Indonesia dan Australia sepakat untuk terus mendorong pertumbuhan perdagangan dan investasi yang inklusif, serta meningkatkan peran keduanya sebagai mitra utama di kawasan Indo-Pasifik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong bahas penguatan hubungan ekonomi.

Pemerintah Perkuat Diplomasi Ekonomi dengan Australia Lewat Pembahasan Aksesi OECD

Judul: Sukseskan Indonesia Emas 2045, Kemenko Prekonomian Yakin Aksesi Indonesia di OECD Perkuat Perekonomian Nasional Deskripsi: Kemenko Perekonomian optimis aksesi Indonesia ke OECD akan memperkuat perekonomian nasional dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Catatan: - Konten: <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/28/pnhX7MbO8h8WOJJnFZo9a84TKYteVOn68nMhjMqs-1340375145.jpg" alt="Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso membeberkan paket stimulus ekonomi bagi masyarakat. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso membeberkan paket stimulus ekonomi bagi masyarakat. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menuju visi Indonesia Emas 2045, pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui langkah-langkah konkret. Salah satu terobosan strategis yakni melalui proses aksesi Indonesia ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menegaskan bahwa proses aksesi bukan sekadar formalitas keanggotaan. Hal itu sebagai terobosan besar untuk bisa keluar dari middle income trap atau pendapatan kelas menengah. &ldquo;Kita membutuhkan lompatan besar, terobosan besar untuk bisa keluar dari middle income trap dan juga untuk bisa naik dari tren pertumbuhan kita yang selama beberapa tahun dalam satu dekade ini di kisaran 5 persen,&rdquo; kata Susiwijono Moegiarso, Selasa (29/7). Keanggotaan dalam OECD diyakini akan meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan investor terhadap Indonesia. Hal ini mencakup reformasi kebijakan di berbagai sektor seperti tata kelola perusahaan, anti korupsi, investasi, persaingan usaha yang sehat, pasar keuangan, serta tata kelola pemerintahan yang transparan.&nbsp; Dengan demikian, Indonesia diposisikan sebagai negara yang siap beradaptasi dengan standar internasional dalam memperkuat fondasi ekonominya. Langkah signifikan juga telah diambil dalam pertemuan Dewan Menteri OECD pada Juni lalu di Paris, di mana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, sebagai Ketua Tim Nasional OECD, telah menyerahkan Initial Memorandum kepada Sekretaris Jenderal OECD. Dokumen ini memuat hasil asesmen mandiri (gap analysis) terhadap 240 instrumen hukum di 32 bidang yang menjadi dasar diskusi aksesi lebih lanjut. &ldquo;Ini juga membuktikan komitmen seluruh Kementerian/Lembaga dan stakeholder terkait dalam memberikan dukungan penuh pada Tim Nasional OECD,&rdquo; tambah Susiwijono. Melalui hasil asesmen tersebut, lanjut Susiwijono, tercatat sekitar 90 persen standar dan praktik Indonesia telah sejalan dengan OECD. Namun masih terdapat ruang pembenahan melalui penyesuaian regulasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, melalui Keputusan Menko Perekonomian Nomor 232 Tahun 2024, telah dibentuk Tim Nasional OECD yang terdiri dari 64 kementerian/lembaga dan mitra non-pemerintah. Upaya kolektif ini menuntut konsistensi dan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan nasional. &ldquo;Kita bersama-sama menyiapkan beberapa penjelasan dari rekomendasi OECD dalam kebijakan yang lebih kontekstual dengan kebutuhan nasional kita. Sehingga kolaborasi antara akademisi, riset, kajian, lembaga think tank akan menjadi sangat penting,&rdquo; pungkasnya.

Kemenko Perekonomian optimis aksesi Indonesia ke OECD akan memperkuat perekonomian nasional dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Sukseskan Indonesia Emas 2045, Kemenko Prekonomian Yakin Aksesi Indonesia di OECD Perkuat Perekonomian Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/08/OJK-08-1683051550.jpg" alt="Ilustrasi lambang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi lambang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lembaga-lembaga internasional kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk 2025 dan 2026. Dalam laporan terbaru, Bank Dunia dan OECD menilai bahwa ketidakpastian geopolitik masih membayangi prospek pemulihan ekonomi ke depan. Meski demikian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta pelaku sektor jasa keuangan (SJK) melakukan stress test secara berkala. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan, ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok memang sedikit mereda setelah tercapainya kerangka kesepakatan dagang. Namun, tensi geopolitik kembali meningkat, terutama di kawasan Timur Tengah. Menyusul pecahnya perang antara Israel dan Iran yang kemudian diikuti oleh serangan AS terhadap tiga fasilitas nuklir utama milik Iran. "Ketegangan tersebut sempat menekan pasar keuangan dan harga minyak, namun tekanan mulai mereda setelah diberlakukannya gencatan senjata antara Israel dan Iran," ungkapnya dalam rapat deqan komisioner bulanan OJK Juni 2025, Selasa (8/7). Di tengah dinamika global tersebut, lanjut dia, indikator ekonomi global menunjukkan tren moderasi. Sebagian besar berada di bawah ekspektasi. Kondisi tersebut mendorong diterapkannya kebijakan fiskal dan moneter yang lebih akomodatif secara global. Di AS, meskipun proyeksi pertumbuhan ekonomi telah diturunkan, The Federal Reserve (The Fed) belum menurunkan suku bunga acuannya. Bank sentral Negeri Paman Sam itu masih mempertahankan Federal funds rate (FFR) di kisaran 4,25-4,50 persen. Sembari menunggu kejelasan terkait kebijakan tarif dan dampaknya terhadap inflasi. Di dalam negeri, perekonomian masih menunjukkan ketahanan di tengah tekanan global. Laju inflasi terus menurun. Inflasi inti termoderasi ke level 2,37 persen year-on-year. Dari sisi eksternal, neraca perdagangan pada Mei 2025 kembali mencatatkan surplus yang cukup besar setelah sempat mengalami tekanan pada bulan sebelumnya. "Kinerja ekspor menunjukkan perbaikan, terutama didorong oleh pertumbuhan positif pada ekspor produk pertanian dan manufaktur dalam tiga bulan terakhir. Peningkatan ini mampu mengimbangi penurunan ekspor produk pertambangan dan komoditas lainnya," terang Mahendra. Dia juga menyoroti keputusan Presiden AS Donald Trump yang bakal mengenakan tarif impor tambahan 32 persen terhadap seluruh produk asal Indonesia mulai 1 Agustus 2025. Hanya saja, reaksi pasar terpantau lebih tenang dibanding saat pengumuman April 2025 lalu. Cenderung wait and see menunggu kepastian kebijakan hingga memang efektif berlaku. "Saar ini relatif lebih terbatas. Mungkin masih lebih banyak mencerna terhadap apa yang terjadi sambil juga tentu melihat perkembangan yang akan berlangsung sampai 1 Agustus yang adalah tanggal ditetapkannya efektif per surat ataupun perkembangan terakhir dari posisi pemerintah Amerika Serikat yang tentu saja masih bisa berubah," jelasnya. Mengantisipasi gejolak ke depan, OJK meminta seluruh lembaga jasa keuangan untuk melakukan asesmen risiko. Kemudian, stress test secara berkala serta memantau debitur yang berpotensi terdampak tarif impor Trump. "Sejak Maret, April tahun ini, telah meminta lembaga jasa keuangan di seluruh bidang untuk proaktif melakukan assessment risiko, melakukan stress test secara berkala atas ketahanan permodalan dan kecukupan likuiditas. Termasuk memantau kinerja debitur di sektor-sektor yang berpotensi terdampak dari penerapan tarif impor," tegas Mahendra. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menuturkan, kinerja intermediasi perbankan stabil dengan profil risiko yang terjaga. Per Mei 2025, kredit tumbuh 8,43 persen YoY menjadi Rp 7.997,63 triliun. Menurun dibanding pertumbuhan bulan sebelumnya sebesad 8,88 persen YoY. Likuiditas industri perbankan tetap memadai. Dengan rasio alat likuid/mon-core deposit (AL/NCD) dan alat likuid/dana pihak ketiga (AL/DPK) masing-masing 110,33 persen dan 24,98 persen. "Masih di atas threshold masing-masing 50 persen dan 10 persen. Adapun liquidity coverage ratio (LCR) berada di level 192,41 persen," kata Dian. Ketahanan perbankan juga tetap kuat. Tercermin dari permodalan alias capital adequacy ratio (CAR) yang berada di level tinggi sebesar 25,51 persen. "Ini menjadi bantalan mitigasi risiko yang kuat di tengah kondisi ketidakpastian global," tandasnya.

OJK meminta pelaku sektor jasa keuangan melakukan stress test untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

OJK Minta Pelaku SJK Lakukan Strest Test Berkala

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/05/pertumbuhan-ekonomi-3102084427.jpg" alt="Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yakni menjadi 4,7 persen pada 2025 dan 4,8 persen di 2026. Pemerintah memastikan akan fokus untuk menjaga daya beli masyarakat untuk menopang perekonomian nasional. Pemerintah akan memberikan paket stimulus ekonomi selama Juni hingga Juli 2025. Total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 24,44 triliun. Terdiri atas Rp 23,59 triliun berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan Rp 85 miliar dari non-APBN. Tujuan insentif ini untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2025 mendekati 5 persen. Paket kebijakan itu meliputi diskon transportasi, diskon tarif tol 20 persen, serta tambahan bantuan kartu sembako senilai Rp 200 ribu per bulan dan bantuan pangan beras 10 kg per bulan. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan subsidi upah Rp 300.000 per bulan kepada 17,3 juta pekerja dengan gaji kurang dari Rp 3,5 juta per bulan atau di bawah upah minimum provinsi/kabupaten/kota. Terakhir, memperpanjang diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) 50 persen bagi 2,7 juta pekerja di enam subsektor industri padat karya selama 6 bulan. Senior Economist DBS Bank Radhika Rao berharap program-program ini dapat meningkatkan efektivitas dan memperkuat daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Sehingga, perlambatan pertumbuhan ekonomi di kuartal II bisa ditekan. Di saat yang sama, kebijakan ini juga membantu mengendalikan tekanan inflasi. "Sehingga memberi ruang bagi bank sentral untuk menurunkan suku bunga lebih lanjut. DBS memperkirakan potensi penurunan tambahan sebesar 50 basis poin (bps)," ucap Radhika kepada Jawa Pos, Jumat (6/6). Meskipun ada berbagai upaya untuk mendorong permintaan, DBS tetap mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi di bawah 5 persen di kuartal II tahun ini. Di sisi lain, kondisi fiskal menunjukkan perbaikan pada April. Meskipun, penerimaan negara tetap perlu ditingkatkan secara signifikan dari level saat ini. Neraca anggaran mencatat surplus sebesar Rp 4,3 triliun pada April. Berbalik dari defisit Rp 104,2 triliun di kuartal I 2025. Realisasi belanja mencapai 22 persen dari total anggaran tahun ini, sementara penerimaan pajak sudah menyentuh 25 persen dari target tahunan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi proyeksi OECD bahwa pemerintah akan fokus menjaga daya beli masyarakat. "Bagi Indonesia, kita melihat ke depan bagaimana kita bisa menjaga daya beli masyarakat sehingga kita bisa menjaga pertumbuhan (ekonomi). Salah satunya kemarin telah diluncurkan lima paket stimulus yang diharapkan ini bisa menjaga industri-industri padat karya," ungkap Airlangga Hartarto di sela-sela Ministerial Council Meeting OECD, Rabu (4/6). Menurut dia, langkah serupa juga dilakukan negara-negara OECD lain. Mereka juga menyiapkan paket kebijakan untuk menjaga konsumsi domestiknya. "Kami juga monitor dari berbagai negara di OECD, sebagian besar juga membuat paket-paket agar bisa menjaga daya beli masyarakatnya dalam situasi seperti sekarang," imbuh dia. Airlangga menjelaskan, pelemahan ekonomi saat ini tidak hanya dialami Indonesia. Melainkan juga terjadi secara global sebagai dampak lanjutan dari kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) dan pengetatan kondisi keuangan dunia. Dalam pertemuan dengan Direktur Jenderal World Trade Organization (WTO) Ngozi Okonjo-Iwaela, value chain perdagangan dunia terpangkas akibat perang tarif. "Sehingga diprediksi beberapa negara itu pertumbuhannya akan terpotong dari 0,5 persen sampai dengan 0,7 persen," kata Airlangga Hartarto. Airlangga juga meyakini, sekitar 80 persen standar regulasi dan kebijakan Indonesia sejalan dengan standar OECD. Seperti di sisi fiskal dan kebijakan sektor keuangan. Bahkan dia mengklaim Indonesia telah memenuhi lebih dari 90 persen standar OECD. "Dari sektor keuangan, Indonesia sudah lebih dari 90 persen comply dan Indonesia sudah memimpin bersama Jepang dalam South East Asia Regional Partnership Program untuk OECD, dan dari hasil review, kita untuk sektor keuangan ini mostly atau sebagian besar sudah allign," beber Airlangga Hartarto.&nbsp;

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yakni menjadi 4,7 persen pada 2025

Respons Proyeksi OECD, Insentif Fiskal Diharapkan Jaga Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/03/IM-OECD-3898300056.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menghadiri rangkaian Ministerial Council Meeting (MCM), di Paris, 3-4 Juni 2025. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menghadiri rangkaian Ministerial Council Meeting (MCM), di Paris, 3-4 Juni 2025. (istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menghadiri rangkaian Ministerial Council Meeting (MCM) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 2025 di Paris, Prancis, yang diselenggarakan pada 3-4 Juni 2025.&nbsp;Dalam kesempatan itu, Airlangga didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi dan Duta Besar RI untuk Prancis merangkap Andora, Monaco, dan UNESCO, Mohamad Oemar. MCM OECD 2025 diketuai oleh Kosta Rika dengan mengangkat tema 'Leading the Way Towards Resilient, Inclusive, and Sustainable Prosperity Through Rules-Based Trade, Investment and Innovation'. Kosta Rika sendiri merupakan negara anggota ke-38 OECD yang baru bergabung pada 2021. Duduk sebagai wakil ketua bersama yakni Australia, Kanada, dan Lithuania. Airlangga menyampaikan, para peserta MCM OECD 2025 diajak untuk mendiskusikan isu global terkini yang berfokus membangun ketahanan, inklusivitas, dan keberlanjutan. Sebab, OECD secara aktif memperkuat pasar terbuka dan sistem perdagangan internasional berbasis aturan. "OECD turut mendorong pemanfaatan ekonomi digital untuk mendorong pertumbuhan demi kesejahteraan bersama, serta membangun pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui kebijakan yang inovatif," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Selasa (3/6). Bagi Pemerintah Indonesia, MCM OECD 2025 akan digunakan untuk menyerahkan secara resmi dokumen Initial Memorandum (Iam) sebagai hasil dari proses penilaian mandiri yang dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap regulasi, kebijakan, dan praktik terbaik yang dimiliki Indonesia terhadap instrumen-instrumen OECD. Sementara, Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann, menyatakan pertemuan ini merupakan platform dialog para menteri untuk membicarakan langkah-langkah kedepan. Platform ini menjadi semakin penting di tengah kondisi ekonomi global saat ini, terutama untuk mengembalikan kepastian perdagangan dan investasi. "Forum ini akan menjadi kesempatan bagi para pembuat kebijakan untuk berdiskusi secara bilateral maupun multilateral secara lugas untuk mengatasi masalah-masalah bersama, berdasarkan pada sistem yang berbasis peraturan," ungkap Mathias Cormann. Cormann juga mengumumkan submisi Initial Memorandum Indonesia. Menurutnya, saat ini OECD memiliki delapan negara aksesi.&nbsp;"Indonesia akan menyampaikan Initial Memorandum pada kesempatan ini, menandai langkah penting dalam proses aksesinya," ucap Cormann. Dalam kesempatan itu, Menteri Perdagangan dan Pariwisata Senator Don Farrel yang mewakili Australia sebagai Wakil Ketua pada MCM OECD 2025, mengapresiasi keberhasilan Indonesia yang mampu menyampaikan IM pada pertemuan ini.&nbsp;"Kami sampaikan selamat kepada Indonesia atas capaian penting ini," pungkas Senator Farrel.

Pemerintah Indonesia resmi serahkan dokumen Initial Memorandum di MCM OECD 2025, dorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia Resmi Serahkan Dokumen Initial Memorandum di MCM OECD 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/15/OWBfhyZKghR8UZ1w9vFmDjoXCZLz089cHnbHtmA1-2869556671.jpg" alt="Bertemu PM Australia, Prabowo Minta Dukungan Indonesia Masuk OECD. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bertemu PM Australia, Prabowo Minta Dukungan Indonesia Masuk OECD. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Presiden Prabowo Subianto meminta dukungan Australia untuk masuk dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) atau Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. OECD juga dikenal sebagai organisasi ekonomi negara-negara maju di blok Amerika. Sebelumnya, Indonesia juga telah masuk BRICS yang dikenal sebagai kerjasama ekonomi negara-negara blok Rusia. Permintaan dukungan itu disampaikan Prabowo saat menerima kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (15/5). "Saya telah menyampaikan harapan Indonesia agar Australia mendukung kita," ujarnya. Diakuinya, Australia merupakan anggota penting di OECD. Dukungan Australia, diharapkan bisa mempercepat proses itu. Selain itu, Prabowo juga berharap dukungan yang sama untuk keinginan Indonesia masuk dalam The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). CPTPP merupakan negara dengan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik. "Tahun ini Australia, menjadi ketua daripada CPTPP," jelasnya. Prabowo mengatakan, Australia dan Indonesia ditakdirkan untuk menjadi tetangga. Dalam kepribadian Indonesia, tetangga yang baik justru yang akan membantu kita kalau kita dalam keadaan susah. "Keluarga mungkin jauh tetapi tetangga selalu ada di sebelah kita," jelasnya. Karena itu, dia bertekad, untuk menjaga hubungan yang terbaik dengan Australia.

Presiden Prabowo Subianto meminta dukungan Australia untuk Indonesia bergabung dengan OECD dan CPTPP dalam pertemuan di Istana Merdeka.

Bertemu PM Australia, Prabowo Minta Dukungan Indonesia Masuk OECD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/06/OECD-1926944114.jpg" alt="Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi Dok Kemenko Perekonomian. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi Dok Kemenko Perekonomian. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Proses aksesi Indonesia ke dalam Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) terus berjalan. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi menjelaskan, saat ini perkembangan aksesi itu sampai pada penyusunan dokumen asesmen mandiri atau Initial Memorandum (IM). Pemerintah dan perwakilan Sekretariat OECD juga membahas langkah lanjutan yang perlu ditempuh Indonesia dalam proses aksesi OECD. Edi menyebut, proses penyusunan IM telah memasuki tahap final. "Pemerintah Indonesia menargetkan akan melakukan submisi di awal Juni 2025, berbarengan dengan Pertemuan Dewan Menteri OECD di Paris, Prancis," ujarnya di Jakarta, Selasa (6/5). Saat ini Indonesia sudah menyampaikan sejumlah bab dalam IM kepada Sekretariat OECD untuk dilakukan pra-review. Kemenko Perekonomian juga telah meluncurkan platform pengelolaan dokumen berbasis digital bernama INA-OECD, yang dapat digunakan oleh seluruh pihak terkait untuk mendukung proses aksesi yang lebih efektif dan efisien. Head of Accession Co-ordination Unit Natalie Limbasan menjelaskan, pasca penyerahan IM, Sekretariat OECD akan berdiskusi secara internal dengan berbagai komite OECD terkait untuk menyusun proses review teknis. "Setiap komite akan berkomunikasi langsung dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk proses klarifikasi dan validasi mengenai data dan informasi yang telah disampaikan dalam dokumen IM," jelas Natalie. Proses itu merupakan tahapan yang cukup panjang dan akan melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, parlemen, asosiasi buruh, asosiasi bisnis, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan juga akademisi. Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Perekonomian telah menerbitkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 232 Tahun 2024 terkait Anggota Bidang Tim Nasional Aksesi Indonesia. Pemangku kepentingan dari non-Pemerintah juga telah tercantum dalam Kepmenko tersebut dan akan dilibatkan sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing. Edi melanjutkan, salah satu tujuan utama dari proses aksesi OECD yakni berbagi pengalaman dalam penyusunan dan implementasi kebijakan antara negara berkembang, dalam hal ini Indonesia, dengan negara maju yang menjadi mayoritas anggota OECD. "Indonesia dapat memperoleh lesson learned mengenai pengalaman dari negara anggota OECD dalam penyusunan dan implementasi kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus membagi pengalaman kepada negara-negara anggota OECD mengenai upaya pembangunan manusia di negara-negara berkembang," tutur Edi.

Sekretariat OECD akan berdiskusi secara internal dengan berbagai komite OECD terkait untuk menyusun proses review teknis.

Juni, Indonesia akan Serahkan Dokumen untuk Aksesi OECD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/12/JKT_Raker-Komisi-I-DPR-bahas-sistem-keamanan-laut_SALMAN-TOYIBI_-5JPG-3372148950.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, menegaskan komitmen Indonesia dalam pemberantasan korupsi di Forum Global Anti-Korupsi (OECD) yang diselenggarakan di Paris, Prancis, Rabu (26/3). Yusril menekankan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama. Langkah ini diwujudkan melalui reformasi birokrasi yang berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik. "Kami menyadari bahwa korupsi merupakan ancaman serius bagi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus memperkuat regulasi dan kelembagaan, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002, serta meratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) pada 2006," kata Yusril saat menyampaikan pidato dalam forum Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Yusril menekankan, sejarah panjang Indonesia dalam memerangi korupsi sejak era kemerdekaan. Sejak 1958, pemerintah telah mengambil langkah hukum terhadap kasus korupsi yang berkembang. Komitmen ini diperkuat dengan penerbitan berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 1971 yang kemudian diperbarui pada 1999 dan 2001. Pakar hukum tata negara itu menyebut, Indonesia menyampaikan kesiapannya untuk bergabung dengan Konvensi Anti-Suap OECD sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama global dalam pemberantasan korupsi. "Kami berharap langkah ini dapat menjadi bukti konkret dari keseriusan kami dalam memerangi korupsi sesuai dengan standar internasional," ujar Yusril. Di sisi lain, Indonesia juga telah menginisiasi berbagai program untuk mendorong integritas di sektor bisnis. Salah satunya adalah Business Integrity Initiative yang diluncurkan pada tahun 2019, yang berhasil meningkatkan skor transparansi sebesar 27 persen dalam beberapa tahun terakhir. Lebih lanjut, Yusril menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta. "Dengan langkah-langkah yang telah diambil serta dukungan internasional, Indonesia optimistis dapat mencapai visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara maju yang bersih dari korupsi," pungkasnya.

Yusril Ihza Mahendra menegaskan komitmen Indonesia dalam pemberantasan korupsi di Forum Global OECD Paris, prioritas utama pemerintah.

Pemberantasan Korupsi jadi Prioritas Utama Pemerintah Prabowo, Kata Yusril Ihza Mahendra di Forum OECD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/06/IMG-20250306-WA0000-1321854565.jpg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan bilateral dengan Sekjen OECD Mathias Cormann, di kantor pusat OECD, Prancis, pada Rabu (5/3). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan bilateral dengan Sekjen OECD Mathias Cormann, di kantor pusat OECD, Prancis, pada Rabu (5/3). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mempercepat aksesi Indonesia untuk bergabung ke dalam&nbsp;Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Hal itu dilakukan melalui pertemuan bilateral dengan&nbsp;Sekretaris Jenderal (Sekjen) OECD Mathias Cormann, di kantor pusat OECD, Prancis, pada Rabu (5/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pertemuan ini menandai komitmen Indonesia atas keinginannya menjadi anggota penuh OECD, serta menjadi bagian&nbsp; dari upaya dan komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus berkomunikasi dan&nbsp; berkoordinasi dengan Sekretariat OECD di Paris. Indonesia saat ini sudah mencapai perkembangan yang signifikan dalam proses asesmen mandiri untuk menyusun&nbsp;dokumen Initial Memorandum (IM) dalam rangka aksesi OECD.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Kami menantikan diskusi lebih lanjut mengenai manfaat konkret aksesi OECD pada acara OECD SEARP Forum (South East Asia Regional Programme) mendatang,&rdquo; kata Airlangga Hartarto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui pertemuan ini diharapkan, Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan arahan strategis dalam mendukung percepatan proses aksesi Indonesia ini, termasuk proses penyelarasan substansi instrumen OECD ke dalam kerangka&nbsp;</div> <div dir="auto">hukum di Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015725977/menko-airlangga-yakin-bergabungnya-indonesia-ke-oecd-mampu-tingkatkan-perekonomian-hingga-8-persen">Menko Airlangga Yakin Bergabungnya Indonesia ke OECD Mampu Tingkatkan Perekonomian Hingga 8 Persen</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengingat, Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen secara bertahap, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan daya saing, produktivitas, dan investasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bergabungnya Indonesia ke dalam OECD diyakini dapat meningkatkan daya saing,&nbsp;</div> <div dir="auto">produktivitas, dan investasi melalui reformasi struktural di berbagai bidang," ujar Airlangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak dipungkiri, upaya ini memerlukan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Kolaborasi antara Pemerintah&nbsp;dan Sekretariat OECD sangat penting dalam rangka mempromosikan manfaat aksesi&nbsp;</div> <div dir="auto">OECD.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini diperkuat dengan dimasukkannya program aksesi Indonesia ke OECD dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2025 &ndash; 2029 dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Disisi lain, Airlangga menyampaikan apresiasi kepada Sekjen Cormann, atas kepemimpinannya dalam memobilisasi berbagai dukungan dari beberapa&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">negara anggota OECD.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya sangat berterima kasih atas dukungan Sekjen Cormann yang&nbsp;</div> <div dir="auto">sudah menggandeng beberapa negara OECD untuk membantu Indonesia,&rdquo; pungkasnya.</div> </div>

Indonesia saat ini sudah mencapai perkembangan yang signifikan dalam proses asesmen mandiri untuk menyusun dokumen Initial Memorandum (IM).

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#oecd

Berita Terkini