<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/07/BSI-07-1821837873.jpg" alt="Layanan teller Bank Syariah Indonesia. (Dok Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Layanan teller Bank Syariah Indonesia. (Dok Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Program future leader siap digelar Bank Syariah Indonesia untuk menjaring talenta muda untuk bersama-sama mengembangkan bank syariah terbesar di Indonesia ini. Lewat program Officer Development Program (ODP), BSI berencana merekrut 210 orang dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia yang akan dimulai September 2024. Melalui program ini BSI bukan hanya menciptakan lapangan kerja baru,tetapi menyiapkan calon-calon pimpinan bank syariah masa depan. Sejak awal merger, BSI telah menggelar 4 angkatan ODP yang terdiri dari 18 kelas. Terakhir, BSI meluluskan 151 peserta ODP yang tergabung dalam angkatan ke 3 tahun 2023. &rdquo;Kami ingin BSI menjadi sebagai bank syariah tempat bekerja para talenta terbaik Indonesia yang akan menjadi the next leader bank syariah,&rdquo; ujar Direktur Utama BSI Hery Gunardi menanggapi rencana bank yang dipimpinnya kembali menggelar perekrutan melalui program ODP. Sejauh ini sudah beberapa level senior manager BSI yang menjadi pimpinan di bank syariah lain. Hal ini membuktikan bahwa proses pendidikan dan experience selama bekerja di BSI selaku bank syariah terbesar menjadi rolemodel bank syariah lain. Penciptaan talenta terbaik di bidang perbankan syariah sangat penting untuk menumbuhkan bisnis lebih cepat dibandingkan pertumbuhan industri. Hery menekankan pentingnya regenerasi dan pemberdayaan seluruh sumber daya yang ada untuk fokus pada peningkatan market share. Peningkatan kualitas SDM tentu menjadi salah satu perhatian utama dalam perbankan syariah agar Bank Syariah semakin kuat. "Tantangan kedepan untuk meningkatkan market share harus didukung oleh sumber daya manusia yang produktif dan kapabel. Kita harus terus berupaya meningkatkan produktivitas dari waktu ke waktu, dan para leader harus mampu membawa BSI dari good menjadi great, tidak cukup hanya baik tapi juga terbaik di industri," pungkas Hery. &nbsp;

BSI berencana merekrut 210 orang dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia yang akan dimulai September 2024.

Jaring Talenta Muda, BSI Siapkan Future Leader Bank Syariah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/BANK-MANDIRI1.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Bank Mandiri Jalan Gatot Soebroto Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Bank Mandiri Jalan Gatot Soebroto Jakarta</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di pertengahan tahun 2023 jni,&nbsp;Bank Mandiri telah membuka lowongan kerja untuk beberapa posisi. Salah satunya adalah untuk posisi Office Development Program atau ODP. Dikutip JawaPos.com dari laman resmi Bank Mandiri, program ODP dipersiapkan untuk posisi kepemimpinan di berbagai tingkatan di Mandiri. Dengan mengikuti program ini akan dilatih oleh para bankir, profesional, dan pemimpin yang sangat berpengalaman dalam berbagai aspek perbankan dan kepemimpinan. Program ODP dimulai dengan pendidikan intensif di kelas diikuti dengan pelatihan di tempat kerja dan rotasi di berbagai bagian Bank. Terdapat 4 posisi ODP yang dibuka pada lowongan kerja tersebut, yakni ODP Regional Business, ODP Wholesale Banking for Commercial Banking, ODP Risk Management dan ODP Business Enabler. ODP Regional Business dirancang untuk mengembangkan pemimpin dan Bankir Ritel profesional, dilengkapi dengan keterampilan dan pengetahuan dalam pendanaan, pinjaman, transaksi, dan layanan Ritel. Selanjutnya, ODP Wholesale Banking for Commercial Banking dibutuhkan pemimpin yang punya keterampilan dan pengetahuan di bidang pendanaan dan penyaluran kredit Wholesale. Untuk ODP Risk Management, dibutuhkan pemimpin dan profesional yang secara khusus kompeten di bidang Manajemen Risiko. Terakhirm ODP Business Enabler, dibutuhkan pemimpin dan profesional di berbagai fungsi pendukung bisnis, yang meliputi operasi perbankan, keuangan, strategi, hukum, sumber daya manusia, riset pasar, komunikasi perusahaan, manajemen real estat, dan lain-lain. Gaji posisi ODP di Bank Mandiri ini gak akan kalah sama PNS yang bisa sampai dua digit. Gaji ODP Bank Mandiri sendiri berkisar antara Rp 15 juta sampai dengan Rp 18 juta per bulan. Bagi yang tertarik dengan lowongan kerja posisi ODP di Bank Mandiri ini, bisa langsung mengunjungi laman www.bankmandiri.co.id/mandiri-career.

Program ODP dimulai dengan pendidikan intensif di kelas diikuti dengan pelatihan di tempat kerja dan rotasi di berbagai bagian Bank.

Bayarannya Tak Kalah dari PNS, Bank Mandiri Buka Lowongan Kerja untuk Posisi ODP dengan Gaji Dua Digit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/WhatsApp-Image-2020-06-21-at-18.47.24.jpeg" alt="Achmad Yurianto - Humas BNPB" width="100%">
<figcaption>Achmad Yurianto - Humas BNPB</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat kini diajak untuk mengenali istilah atau definisi baru yang termasuk dalam kategori pasien Covid-19. Pemerintah tidak lagi mengenakan istilah Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan Orang Tanpa Gejala (OTG).  Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-19 Achmad Yurianto menjelaskan, kini masyarakat diajak mengenali istilah pasien terkonfirmasi positif, suspek, probable, dan kontak erat. Pemerintah terus melakukan sosialisasi ke seluruh kabupaten kota dan puskesmas. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.  Menurut Yurianto, pasien suspek, adalah orang yang mengalami keluhan Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA). Dan kelompok orang yang dalam 14 hari terakhir sebelum timbulnya gejala, pernah punya riwayat melaksanakan perjalanan atau tinggal di suatu daerah di mana dilaporkan transmisi lokal terjadi.  Lalu, pasien suspek juga memiliki gejala ISPA yang jika dalam 14 hari sebelum muncul, memiliki kontak erat dengan kasus konfirmasi positif atau probable. Serta, kelompok orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan layanan di RS dan tak ada penyebab lain yang jelas.  "Mencermati batasan operasional tersebut maka kasus PDP seluruhnya kini disebut dengan suspek. Ini harus dipahami bersama," paparnya.  "Lalu ODP juga ada yang masuk kasus suspek. Terutama mereka yang memiliki riwayat perjalanan dari daerah, atau sempat kontak dengan kasus konfirmasi positif," jelasnya.  Menurut Yurianto, pemahaman perubahan definisi ini penting. Sehingga bukan hanya perubahan nama, tetapi terkait dengan kepentingan melaksanakan survei epidemiologi.  "Penting untuk survei epidemiologi dalam melacak orang yang terkonfirmasi positif baik dengan gejala atau tanpa gejala. Ini harus dicermati agar kita bisa lakukan isolasi dengan baik sehingga tak jadi sumber penularan," katanya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=HuzNWdT_Wrs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ij4mPvEFalM  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Uz1ypfMAb_c

Selain Seluruh PDP, ODP Juga Bisa Masuk Kategori Suspek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Ilustrasi-virus-korona.jpg" alt="Ilustrasi: CHIS/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: CHIS/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah sudah semakin terbuka dengan data kasus Covid-19 di Indonesia. Dalam beberapa terakhir, pemerintah sudah mengumumkan jumlah pasien Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP).  Namun itu masih belum cukup, pemerintah diminta untuk semakin terus terang soal data-data yang ada. Beberapa hari terakhir pemerintah mulai membuka data pasien di tiap provinsi secara rinci. Meski begitu, Pakar Kesehatan dari Fakuktas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Tri Yunis Miko Wahyono menilai data PDP yang sudah meninggal juga harus disampaikan kepada publik.  "Artinya PDP yang meninggal kan ada yang dites dan ada yang tidak. Coba umumkan PDP yang meninggal dan dites berapa, dan PDP yang meninggal tapi tidak dites berapa," tegasnya kepada JawaPos.com, Kamis (16/4).  Pasalnya, banyak pasien PDP meninggal yang hasil tesnya belum diketahui sampai mereka menghembuskan napas terakhir. Ada juga yang hasilnya baru keluar setelah dimakamkan.  "Rata-rata butuh waktu 3-4 hari hasil PCR keluar. Di DKI misalnya datanya sudah 600-1000 meninggal. Ini kan jadi berbeda datanya," jelasnya.  Meskipun demikian, Tri Yunis mengakui data pasti akan berbeda setiap hari karena perkembangan pasien Covid-19 begitu dinamis. Dia juga mendesak agar semua laboratorium memeriksa dengan metode PCR.  Dia juga berharap pemerintah membuka data pasien PDP dan pasien positif Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Sejauh ini data yang diumumkan baru sebatas pasien yang dirawat di rumah sakit.  "Isolasi mandiri di rumah berapa datanya? Kan nggak kehitung itu. Contoh, Depok misalnya ada 112 pasien Covid-19 dan 40 orang di antatanya diisolasi mandiri di rumah," katanya.  Pemerintah, kata Yunis, juga harus memastikan bahwa pasien yang melakukan isolasi mandiri di rumah patuh menjalaninya. Puskesmas harus melakukan pengawasan dan menjamin bahwa pasien memang tidak keluar rumah.  "Pengawasan benar bisa menjamin kah? Bagaimana pasien bisa patuh apakah kalau keluar didenda atau bagaimana. Mungkin kalau Puskesmas tak cukup, bisa melibatkan RT RW, seperti di Depok ada RW Siaga," katanya.

Data Detail PDP Meninggal dan Pasien Covid-19 di Rumah Harus Dibuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/IMG-20200402-WA0054-1.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo mengenai antisipasi mudik melalui konferensi video di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (2/4). Humas Pemprov Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo mengenai antisipasi mudik melalui konferensi video di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (2/4). Humas Pemprov Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengeluhkan banyaknya warga yang mudik ke wilayah Jawa Barat, di tengah pandemi Covid-19. Berdasarkan catatannya, sudah ada 70 ribu warga asal DKI Jakarta maupun daerah lain yang sudah kembali ke Jawa Barat.  "Yang kami khawatir adalah mudik Pak (Wapres). Sekarang dalam catatan kami yang sudah mudik itu ada 70 ribu Pak," kata Ridwan dalam teleconference bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Jumat (3/4).  Ridwan menuturkan, secara otomatis 70 ribu warganya ini sudah berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP). Kondisi ini sangat mengejutkan bagi Pemprov Jawa Barat, karena secara mendadak mendapat puluhan ribu ODP Covid-19.   "Kalau datang lagi puluhan ribu pemudik kami akan kehabisan alat buat ngetes, untuk meyakinkan bahwa mereka adalah orang-orang yang sehat," jelasnya.  Mantan Wali Kota Bandung itu menyebut, mudiknya warga membuat Pemprov Jawa Barat kewalahan. Terlebih kampung halaman mereka banyak yang berada di pelosok.   "Jadi dengan adanya mudik kami khawatir peta yang warna merah tua inilah yang akan menjadi sumber pandemi Covid," pungkas kang Emil -sapaan akrab Ridwan-.  Atas dasar itu, Ridwan meminta adanya upaya menahan warga mudik ke luar daerah dari Jabodetabek. Supaya, penyebaran Covid-19 tidak semakin meluas.

Ridwan Kamil Curhat Kedatangan 70 Ribu Pemudik, Saat Ini Jadi ODP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/wisma-atlet-kemayoran-antara.jpeg" alt="Ilustrasi wisma Atlet Kemayoran" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi wisma Atlet Kemayoran</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 97 warga negara asing (WNA) yang merupakan Jamaah Tabligh diisolasi di Rumah Sakit Darurat penanganan korona (Covid-19) di Wisma Atlet, Kemayoran. Mereka sebelumnya menjalankan isolasi di masjid Kebon Jeruk, Jakarta Barat.  “Rencana malam ini akan datang pasien dari Jamaah Tabligh yang sebelumnya diisolasi di masjid Kebon Jeruk, Jakarta Barat,” kata Kasdam Jaya sekaligus Wakil Kogasgabpad, Brigjen TNI M. Saleh, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Sabtu malam (28/3), seperti dikutip dari Antara.  Dalam pertanyaan tersebut dikatakan bahwa menurut informasi yang diterima dari Pemerintah Kota Jakarta Barat, terdapat total 208 pasien, yang terdiri atas 106 warga negara Indonesia (WNI) dan 102 WNA.  Dari total jumlah WNA tersebut, lima di antaranya akan langsung kembali ke negara asal, yakni Palestina. Dengan demikian, total jumlah WNA yang dirujuk ke RS Darurat Korona Wisma Atlet berjumlah 97 orang.  Sebagaimana diberitakan sebelumnya, ratusan jamaah Masjid Jami Kebon Jeruk berstatus orang dalam pemantauan (ODP), setelah tiga WNI diduga terpapar virus corona dan dibawa ke RS Darurat Wisma Atlet terlebih dahulu. Sebanyak tiga orang itu terdiri atas seorang warga Sumatera Utara dan dua orang asal Aceh.  Sebanyak 335 pasien dirawat inap di rumah sakit darurat untuk penanganan korona Wisma Atlet Kemayoran, terhitung hingga Sabtu, pukul 13.00 WIB.  Dari jumlah tersebut, 80 orang dinyatakan positif, sedangkan 216 lainnya pasien dalam pengawasan (PDP) dan 39 lainnya ODP. (*)

Puluhan WNA ODP Korona Dirujuk ke Wisma Atlet Kemayoran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Pemeriksaan-Wali-Kota-Medan-Nonaktif-110220-IES-5.jpg" alt="Antara" width="100%">
<figcaption>Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com –  Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Medan menunda sidang perkara suap dengan terdakwa Wali Kota nonaktif Medan, Tengku Dzulmi Eldin, yang dijadwalkan pada Kamis (26/3).  Sidang sempat dibuka Ketua Majelis Hakim Abdul Aziz, namun Jaksa Penuntut Umum KPK, Siswandono, meminta penundaan, lantaran saksi yang akan dihadirkan tengah menjalani karantina mandiri setelah berstatus orang dalam pemantauan (ODP) korona (Covid-19). "Ada 8 atau 9 saksi yang kami rencanakan hadir hari ini. Tapi kemudian tak dapat hadir. Semuanya menjalani masa karantina (isolasi) mandiri karena ODP Covid-19," katanya seperti dikutip dari Antara Kamis.  Sementara itu penasehat hukum Dzulmi Eldin, Junaidi Matondang, mengatakan pihaknya berharap pertimbangan majelis hakim. "Kami sebenarnya ingin sidang ini berjalan, tapi situasi wabah korona ini membuat kita bertaruh nyawa. Serba salah," ujarnya.  Junaidi pun mengakui menerima informasi terkait pejabat dan jajaran Pemko Medan yang menjadi ODP pascameninggalnya Asisten Pemerintahan Pemko Medan, Musaddad. "Situasinya jadi serba hati-hati. Mohon pertimbangan majelis hakim," terang dia.  Setelah berdialog, Ketua Majelis Abdul Aziz, mengatakan bahwa sidang ditunda hingga 6 April 2020. Ia mengatakan jika memungkinkan sidang dilakukan dengan teleconference. "Terdakwa di rutan, saksi di tempatnya masing-masing, dan majelis, jaksa serta pengacara di Pengadilan Negeri Medan. Tapi ini perlu kerjasama yang baik agar teleconferencenya lancar," katanya.  Dalam perkara ini, Tengku Dzulmi Eldin didakwa menerima suap dari para pejabat Pemkot Medan dengan total Rp2,1 miliar. Tiga orang sebagai tersangka yakni Tengku Dzulmi Eldin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan Isa Ansyari, dan Samsul Fitri.  Isa sebagai tersangka pemberi suap, sedangkan Dzulmi Eldin dan Samsul Fitri sebagai penerima. Samsul masih diadili, sedangkan Isa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. (*)    &nbsp;

Saksi Jadi ODP Korona, Sidang Wali Kota Medan Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/IMG_20200316_141821_11.jpg" alt="Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung memberikan penjelasan mengenai antisipasi Covid-19. Ruth Intan Sozometa Kanafi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung memberikan penjelasan mengenai antisipasi Covid-19. Ruth Intan Sozometa Kanafi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mengimbau masyarakat tidak panik terkait jumlah orang dalam pengawasan di Provinsi Lampung. Sebab, semuanya dalam kondisi sehat.  ”Kami melaporkan saat ini, telah ada 4.822 orang dalam pengawasan yang telah dipantau sejak 27 Januari hingga 14 Maret. Seluruh ODP tersebut statusnya sehat,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana seperti dilansir dari Antara pada Senin (16/3).  Menurut dia, telah ada 2.999 orang yang telah melewati masa pemantauan selama 14 hari, dan 1.823 orang masih dalam masa pemantauan. Orang dalam pengawasan adalah masyarakat yang belum menunjukkan gejala Covid-19, namun memiliki riwayat perjalanan ke negara yang terkonfirmasi Covid-19.  Reihana mengungkapkan, saat ini ada pasien dalam pengawasan (PDP) berjumlah dua orang yang telah dirawat dan di isolasi masing-masing di Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek (RSUDAM) dan di Rumah Sakit Umum A. Yani Metro. ”Kedua pasien merupakan laki-laki. Saat ini pasien sedang menunggu hasil dari Laboratirium yang dikirimkan ke Litbangkes Jakarta,” ujar Reihana.  ”Saya juga meminta masyarakat agar mendengarkan informasi hanya dari sumber yang terpercaya dalam kasus Covid-19 ini yakni Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang telah diberikan mandat kemenkes,” tambah Reihana.  Reihana mengatakan, Pemerintah Provinsi Lampung telah membuat gugus tugas untuk percepatan penanganan Covid-19. Melalui pembentukan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 dapat mengantisipasi persebaran virus korona di Provinsi Lampung. ”Ini terinci dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/158/B.03/HK/2020, masyarakat jangan panik berlebihan. Tugas utama masyarakat adalah menjaga imun tubuh, pola makan, dan pola hidup sehat, serta berdoa dan tugas kami ialah mengantisipasi penyebaran melalui pengawasan OPD supaya bila ada gejala dapat cepat tertangani dan tidak menyebar,” ucap Reihana.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=gbQOORUizHw  https://www.youtube.com/watch?v=pMmEfdMBzZQ  https://www.youtube.com/watch?v=OmmptVbu-g4

Ada 4.822 Orang Dalam Pengawasan di Lampung

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ODP

Berita Terkini