<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/02/Taman-Safari-Indonesia-Libur-Lebaran-Dery-Ridwansah-4-2992204125.jpg" alt="Wisatawan memberi makan satwa unta saat Safari Journey di Taman Safari Indonesia, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/4/2025). (Sofyansyah/Radar Bogor)" width="100%">
<figcaption>Wisatawan memberi makan satwa unta saat Safari Journey di Taman Safari Indonesia, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/4/2025). (Sofyansyah/Radar Bogor)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Taman Safari Indonesia (TSI) menyatakan secara tegas tidak memiliki hubungan apapun dengan Oriental Circus Indonesia (OCI). Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) ditunjuk sebagai kuasa hukum TSI lewat firma hukumnya, Widjojanto &amp; Sonhaji Law Firm. BW menyatakan siap menyeret ke jalur hukum pihak-pihak yang menyebarkan informasi palsu dan menyeret nama TSI secara sembarangan. &ldquo;Kami menyesalkan adanya pihak-pihak yang dengan sengaja, sistematis, dan tanpa dasar hukum menyebarkan informasi menyesatkan yang tidak hanya merugikan reputasi TSI, tetapi juga mengganggu keberadaan karyawan TSI," tegas BW dalam pernyataannya, Selasa (29/4). TSI menilai penyebaran hoaks yang mengaitkan mereka dengan OCI sudah masuk ke ranah pencemaran nama baik, dan melanggar hukum yakni UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE, khususnya Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4), (5), dan (6) dan Pasal 310 dan 311 KUHP terkait pencemaran nama baik dan fitnah. Pelaku bisa terancam penjara hingga 4 tahun dan denda ratusan juta rupiah. Lebih lanjut, BW menegaskan bahwa Taman Safari adalah entitas hukum independen yang tidak memiliki afiliasi struktural, finansial, maupun operasional dengan OCI. Tuduhan-tuduhan yang beredar dinilai sangat tendensius, insinuatif, dan tidak berdasar bukti hukum yang sah. "TSI menghormati kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin konstitusi, namun kebebasan itu tidak boleh digunakan untuk menyebarkan disinformasi yang melanggar hukum dan merugikan pihak lain," lanjut Bambang. </div>

TSI menilai penyebaran hoaks yang mengaitkan mereka dengan OCI sudah masuk ke ranah pencemaran nama baik, dan melanggar hukum

Taman Safari Indonesia Geram Terus Disangkutkan dengan Oriental Circus, Bambang Widjojanto: Kami Siap Tempuh Jalur Hukum

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/22/Jansen-Manansang-Dery-Ridwansah-2JPG-956420451.jpg" alt="Pendiri Oriental Circus Indonesia (OCI) Jansen Manansang mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/4/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pendiri Oriental Circus Indonesia (OCI) Jansen Manansang mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/4/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan bukti kepemilikan Oriental Circus Indonesia (OCI) oleh Pusat Koperasi Angkatan Udara (Puskopau) Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma pada 1997 silam. Atas informasi tersebut, TNI AU membantah kepemilikan Oriental Circus Indonesia.&nbsp; Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI Ardi Syahri menyampaikan hal itu kepada awak media pada Kamis (24/4). Dia menegaskan, tidak benar Puskopau Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma memiliki Oriental Circus Indonesia.&nbsp; &rdquo;TNI AU menegaskan bahwa Oriental Circus Indonesia bukan merupakan unit usaha milik Puskopau Lanud Halim Perdanakusuma. Puskopau tidak pernah memiliki ataupun mengelola dari kegiatan sirkus dimaksud,&rdquo; terang Ardi.&nbsp; Namun demikian, perwira tinggi bintang satu TNI AU itu tidak membantah bila instansinya pernah menjalin kerja sama dengan OCI. Kerja sama itu berbentuk kerja sama operasional terbatas, khususnya dalam bentuk dukungan pengurusan surat-surat izin melaksanakan pertunjukkan.&nbsp; &rdquo;Kerja sama ini dilakukan secara terbuka dan bertujuan semata-mata untuk mempermudah akses dan kelancaran pelaksanaan pertunjukan OCI yang digelar untuk masyarakat umum, bukan sebagai bentuk kepemilikan,&rdquo; ungkap dia.&nbsp; TNI AU memastikan bahwa mereka berkomitmen, menghargai, dan mendukung upaya yang dilakukan oleh Komnas HAM dalam menegakkan prinsip-prinsip HAM. Jika diperlukan, Angkatan Udara memastikan akan memberikan keterangan tambahan secara transparan dan kooperatif untuk membantu penelusuran.&nbsp; &rdquo;TNI AU tetap berkomitmen menjaga integritas institusi dan senantiasa mendukung prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia dalam setiap pelaksanaan tugas,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Komnas HAM menyampaikan menemukan bukti kepemilikan Oriental Circus Indonesia oleh TNI AU dalam rapat bersama Komisi III DPR dengan sejumlah mantan pemain sirkus tersebut pada Rabu (23/4). Mereka menyebut ada SK berkaitan dengan hal itu.&nbsp; &nbsp;

Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI Ardi Syahri menyampaikan hal itu kepada awak media pada Kamis (24/4).

TNI AU Bantah Kepemilikan Oriental Circus Indonesia, Namun Akui Kerja Sama Operasional Terbatas Dukungan Surat Izin Pertunjukkan

<nav class="sidebar fixed bottom-0 top-0 z-50 h-full min-h-screen w-[260px] shadow-[5px_0_25px_0_rgba(94,92,154,0.1)] transition-all duration-300"> <div class="h-full bg-white dark:bg-black"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/18/tSVFVle8B79ZnyRXREDNUMk1UdcVUilelZmhiKlh-2942533699.jpg" alt="Kolase foto sejumlah mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) semasa kecil. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kolase foto sejumlah mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) semasa kecil. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </div> </nav> <div class="main-content flex min-h-screen flex-col"><header class="z-40"> <div class="shadow-sm"> <div class="relative flex w-full items-center bg-white px-5 py-2.5 dark:bg-black"> <div class="flex items-center space-x-1.5 dark:text-[#d0d2d6] sm:flex-1 sm:justify-end lg:space-x-2 ltr:ml-auto ltr:sm:ml-0">&nbsp;</div> <div class="flex items-center space-x-1.5 dark:text-[#d0d2d6] sm:flex-1 sm:justify-end lg:space-x-2 ltr:ml-auto ltr:sm:ml-0">JawaPos.com&nbsp;- Kasus Oriental Circus Indonesia (OCI) yang mencuat dan menjadi perhatian publik belakangan ini ternyata sudah ditangani oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Namun demikian, hingga saat ini persoalan tersebut belum tuntas. Untuk itu, mereka meminta agar kasus tersebut diselesaikan secara hukum.&nbsp;</div> </div> </div> </header> <div class=" animate__animated p-6"> <div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r4:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing menyampaikan hal itu kepada awak media di Jakarta pada Jumat (18/4). Dia menyampaikan bahwa kasus tersebut belum terselesaikan sejak lama. Karena itu, instansinya merekomendasikan beberapa hal agar penanganan kasusnya tuntas dan hak-hak korban terpenuhi secara penuh dan semestinya.&nbsp; "Komnas HAM meminta agar kasus ini diselesaikan secara hukum atas tuntutan kompensasi untuk para mantan pemain OCI,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Tidak hanya itu, Uli menyatakan bahwa Komnas HAM juga meminta supaya asal-usul para pemain Oriental Circus Indonesia secepatnya dijernihkan. Apalagi dalam penanganan kasus yang dilakukan oleh Komnas HAM pada 1997 silam, mereka sudah mendapati temuan dugaan pelanggaran HAM dalam kasus yang kini kembali ramai tersebut.&nbsp; &rdquo;Komnas HAM meminta agar asal-usul para pemain sirkus OCI segera dijernihkan. Hal ini sangat penting untuk mengetahui asal-usul, identitas, dan hubungan kekeluargaannya,&rdquo; kata dia.&nbsp; Menurut Uli, Komnas HAM mendapati beberapa hal dalam penanganan kasus tersebut. Yakni pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal-usul, identitas, hubungan kekeluargaan dan orang tuanya, pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis, pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan umum yang layak yang dapat menjamin masa depannya, serta pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. &rdquo;Namun, pada 22 Juni 1999, Komnas HAM mendapatkan informasi bahwa Direktorat Reserse Umum Polri menghentikan penyidikan tindak pidana menghilangkan asal-usul dan perbuatan tidak menyenangkan atas nama FM dan VS sebagaimana Pasal 277 dan 335 KUHP dalam Laporan Polisi nomor LP/60/V/1997/Satgas tertanggal 6 Juni 1997 berdasarkan Surat Ketetapan Nomor Pol.G.Tap/140-J/VI/1999/Serse Um tanggal 22 Juni 1999,&rdquo; terang Uli.&nbsp; Komnas HAM mengakui bahwa Desember tahun lalu, mereka mendapat pengaduan dari Ari Seran Law Office. Mereka menyampaikan bahwa permasalahan atau kasus Oriental Circus Indonesia belum terselesaikan. Sebab, hingga saat ini belum ada upaya untuk memenuhi tuntutan ganti rugi sebesar Rp 3,1 miliar yang ditujukan kepada Oriental Circus Indonesia. </div> <label class="pointer-events-none absolute start-0 top-0 h-full origin-[0_0] truncate border border-transparent p-4 font-semibold transition duration-100 ease-in-out peer-focus:-translate-y-1.5 peer-focus:translate-x-0.5 peer-focus:scale-90 peer-focus:font-semibold peer-focus:text-gray-900 peer-disabled:pointer-events-none peer-disabled:opacity-50 peer-[:not(:placeholder-shown)]:-translate-y-1.5 peer-[:not(:placeholder-shown)]:translate-x-0.5 peer-[:not(:placeholder-shown)]:scale-90 peer-[:not(:placeholder-shown)]:text-gray-900 dark:text-white dark:peer-focus:text-neutral-900 dark:peer-[:not(:placeholder-shown)]:text-neutral-200"></label></div> </div> </div> <div class="my-4 mb-3 rounded bg-gray-100 p-4 dark:bg-gray-900">&nbsp;</div> </div> </div>

Kasus Oriental Circus Indonesia (OCI) yang mencuat dan menjadi perhatian publik belakangan ini ternyata sudah ditangani oleh Komnas HAM

Pernah Dihentikan Penyidikannya oleh Polisi, Komnas HAM Minta Kasus Oriental Circus Indonesia Diselesaikan Secara Hukum

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#OCI

Berita Terkini

Taman Safari Indonesia Geram Terus Disangkutkan dengan Oriental Circus, Bambang Widjojanto: Kami Siap Tempuh Jalur Hukum

TNI AU Bantah Kepemilikan Oriental Circus Indonesia, Namun Akui Kerja Sama Operasional Terbatas Dukungan Surat Izin Pertunjukkan

Pernah Dihentikan Penyidikannya oleh Polisi, Komnas HAM Minta Kasus Oriental Circus Indonesia Diselesaikan Secara Hukum

Download Aplikasi JawaPos.com