<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/14/davnie-walkot-tangsel-1836088574.jpg" alt="Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menemui warga dalam aksi penolakan Jalan Serpong-Parung, di wilayah Muncul, Kecamatan Setu, Senin (13/10). (Humas Pemkot Tangsel)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menemui warga dalam aksi penolakan Jalan Serpong-Parung, di wilayah Muncul, Kecamatan Setu, Senin (13/10). (Humas Pemkot Tangsel)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akhirnya angkat bicara terkait rencana pengalihan akses Jalan Serpong-Parung yang sebelumnya menuai penolakan warga. BRIN menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukanlah penutupan jalan, melainkan pengalihan menuju jalan baru yang telah disiapkan guna memperkuat keamanan kawasan Obyek Vital Nasional (Obvitnas) di Kawasan Sains dan Teknologi (KST) B.J. Habibie, Serpong. Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menjelaskan, pengalihan jalan dilakukan demi menjaga keselamatan serta memastikan kelancaran operasional fasilitas teknologi dan nuklir yang berada di dalam kawasan tersebut. Pengalihan tersebut sangat penting untuk memastikan integrasi kawasan dan mencegah risiko akses ilegal yang dapat membahayakan fasilitas vital negara. "Jalan lingkar luar telah kami siapkan sebagai jalur alternatif yang memenuhi standar jalan tingkat provinsi," kata Handoko, kemarin (14/10). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari penetapan KST B.J. Habibie sebagai obyek vital nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 dan Keputusan Kepala BRIN Nomor 191/I/HK/2024. Dengan status tersebut, kawasan ini memerlukan tingkat pengamanan tinggi, mengingat di dalamnya terdapat fasilitas nuklir, area pengembangan roket dan propelan, hingga laboratorium berstandar internasional. Handoko menegaskan, BRIN tidak menutup akses masyarakat begitu saja. Pihaknya telah menyiapkan jalan alternatif dan membuka ruang komunikasi agar dampak ekonomi bagi warga sekitar bisa diminimalkan. "Kami memahami kekhawatiran warga, terutama pelaku usaha kecil di sekitar kawasan. Oleh karena itu, BRIN membuka peluang kemitraan agar dampak ekonomi bisa diminimalkan," tuturnya. Selain itu, BRIN juga berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Kabupaten Bogor untuk memastikan pengaturan lalu lintas dan pemeliharaan jalan lingkar luar berjalan optimal. Pemasangan marka jalan, penerangan, serta rambu peringatan juga tengah disiapkan demi kenyamanan pengguna jalan. Kendati demikian, hingga Selasa (14/10), pengalihan akses jalan tersebut belum diterapkan. BRIN masih melakukan koordinasi dengan Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat, serta berbagai instansi terkait, termasuk kepolisian agar transisi berjalan tanpa menimbulkan kerugian bagi masyarakat, khususnya yang berada di wilayah Muncul, Serpong. Handoko menambahkan, pengalihan ini juga merupakan bagian dari strategi jangka panjang BRIN dalam mengantisipasi pengembangan fasilitas nuklir di masa depan. Mulai 2026, BRIN berencana membangun reaktor baru dan fasilitas siklotron yang akan meningkatkan aktivitas serta tingkat risiko di kawasan tersebut. Dengan langkah ini, BRIN berharap kawasan KST B.J. Habibie dapat beroperasi secara optimal sebagai pusat riset nasional yang aman, tertata, dan mendukung pencapaian Indonesia sebagai negara berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. "Sosialisasi kepada masyarakat akan terus dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkat kota hingga kelurahan. Untuk memastikan pemahaman yang merata dan dukungan dari seluruh pihak terkait," imbuhnya.

BRIN menjelaskan pengalihan akses Jalan Serpong-Parung untuk keamanan Obyek Vital Nasional di KST B.J. Habibie.

Tuai Penolakan Warga hingga Walkot Tangsel, BRIN Tegaskan Penutupan Jalan Serpong-Parung demi Keamanan Obvitnas

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/24/1000170459-284812860.jpg" alt="PT PetroChina International Jabung Ltd meraih Gold Reward dari Baharkam Polri. (PetroChina)" width="100%">
<figcaption>PT PetroChina International Jabung Ltd meraih Gold Reward dari Baharkam Polri. (PetroChina)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PT PetroChina International Jabung Ltd meraih Gold Reward atau penghargaan emas terkait sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan kategori Objek Vital Nasional (SMP Obvitnas) dari Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Baharkam Polri).&nbsp; Sertifikat penghargaan tersebut diberikan setelah sistem pengamanan PetroChina diaudit oleh tim audit Kasubdit Audit Ditpamobvit Kor Shabara Baharkam Polri dengan memperoleh nilai 95,06 persen. &ldquo;Kami bangga dan bersyukur tahun ini kami mendapat skor luar biasa sebesar 95,06%, yang menjadikan kami meraih kualifikasi Gold. Pencapaian ini mencerminkan upaya berkelanjutan kami untuk memperkuat pengamanan, serta menerapkan sistem keamanan yang efektif dan andal di seluruh Wilayah Kerja Jabung,&rdquo; kata Presiden Direktur PetroChina Jabung Wang Lei dalam acara penyerahan Sertifikat Audit Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) di Jakarta, dikutip Rabu (24/12). Menurut Wang Lei, sebagai bagian dari komitmen PetroChina untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan keamanan di Wilayah Kerja kami di Jabung, pihaknya melakukan audit untuk Re-sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) pada bulan November tahun 2024 ini. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari Sertifikasi SMP yang PetroChina peroleh pada tahun 2020.&nbsp; "Seperti kita ketahui bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengatur standar keamanan untuk objek vital nasional, termasuk dalam operasi minyak dan gas bumi. Peraturan tersebut sangat relevan dengan kegiatan kami di Jabung, yang terletak di Provinsi Jambi. Dengan menyesuaikan diri dengan standar ini, kami tidak hanya memastikan keselamatan dan keamanan fasilitas dan aset perusahaan, tetapi juga masyarakat sekitar,&rdquo; ujar Wang Lei. Kakorsabhara Irjen Pol M. Ritonga mewakili Kabaharkam Polri secara resmi menyerahkan gold reward terkait sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan Obvitnas kepada PetroChina bersama 14 perusahaan lainnya dalam acara yang digelar di Jakarta, Senin (23/12) tersebut sebagai wujud apresiasi Polri terhadap penerapan sistem manajemen pengamanan yang andal dan sesuai standar. Irjen Pol M. Ritonga mengatakan, penerapan sistem manajemen pengamanan sangat penting untuk menjaga kelangsungan operasional perusahaan, khususnya yang memiliki core business strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak. &ldquo;Perusahaan yang menerima sertifikat ini telah membuktikan komitmen mereka dalam menerapkan sistem pengamanan modern. Ini bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga investasi untuk menciptakan lingkungan yang aman, baik bagi karyawan maupun bagi kepentingan nasional,&rdquo; kata Irjen Pol Ritonga. Irjen Pol Ritonga menekankan bahwa keberhasilan ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan standar keamanan perusahaan. &ldquo;Kami berharap perusahaan-perusahaan ini tidak berhenti di sini. Perbaikan berkelanjutan harus tetap menjadi prioritas. Dalam tiga tahun ke depan, audit ulang akan dilakukan untuk memastikan keberlanjutan standar keamanan ini,&rdquo; ujarnya. Sejak diperkenalkan pada 2019, sistem manajemen pengamanan telah menjadi model pengamanan baru yang terintegrasi dengan era digital. Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2019, pengamanan objek vital kini melibatkan audit, klarifikasi, dan sertifikasi, yang dilakukan secara ketat oleh Polri. &ldquo;Sistem manajemen pengamanan ini bukan hanya menjadi standar nasional, tetapi juga memberi kepercayaan bagi masyarakat dan investor. Dengan pengamanan yang baik, kita mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan,&rdquo; ungkap Irjen Ritonga. Irjen Ritonga menambahkan, penyerahan sertifikat tersebut menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam mendukung terciptanya iklim usaha yang aman dan kondusif di Indonesia. Seperti diketahui, selain PetroChina Jabung, terdapat sejumlah perusahaan lainnya yang berhasil meraih kualifikasi Gold Reward di antaranya PT Pertamina Hulu Mahakam Zona 8 Regional 3 (Balikpapan), PT Perusahaan Gas Negara Tbk &ndash; Station Gas Bojonegara (Serang), PT LRT Jakarta (Jakarta), DCC dan Server SCADA &ndash; PT PLN UP2D Banten (Tangerang), DCC dan Server SCADA &ndash; PT PLN UP2D Jakarta (Jakarta Pusat) dan PT Pupuk Kaltim (Bontang).

Sistem manajemen pengamanan ini bukan hanya menjadi standar nasional, tetapi juga memberi kepercayaan bagi masyarakat dan investor.

PetroChina Raih Gold Reward Sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan Obvitnas dari Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/20/petrochina-429170109.jpg" alt="SKK Migas-Petrochina telah melakukan tajak sumur eksplorasi NEB BASEMENT-3 pada 16 Maret 2024." width="100%">
<figcaption>SKK Migas-Petrochina telah melakukan tajak sumur eksplorasi NEB BASEMENT-3 pada 16 Maret 2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lembaga Kajian dan Advokasi Energi dan Sumber Daya Alam (LKA ESDA) mendukung langkah strategis PetroChina International Jabung Ltd menggelar sosialisasi mengenai pengelolaan dan penyelesaian okupansi lahan oleh masyarakat dan pihak lain terhadap aset Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi (BMN Migas). Kegiatan tersebut sangat penting, mengingat PetroChina sebagai salah satu KKKS yang memiliki target produksi minyak dan gas cukup signifikan pada 2025. Direktur LKA ESDA Rio HC mengatakan, sebagai pelaku usaha operasi hulu migas di objek vital nasional, PetroChina Jabung dan KKKS lainnya perlu terus-menerus melakukan sosialisasi wilayah operasi, hingga risiko pelanggaran terkait pertanahan di area BMN Migas kepada masyarakat, perangkat desa dan pihak-pihak lainnya di sekitar wilayah operasi. "Tentu kami sangat mendukung dan mengapresiasi langkah PetroChina Jabung karena pengelolaan BMN Migas harus dilaksanakan dengan baik untuk mendukung proses bisnis industri hulu migas yang penting bagi keberlanjutan ekonomi nasional,&rdquo; kata Rio dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/10). Apalagi, menurut dia, area BMN Hulu Migas merupakan objek vital negara/nasional yang harus dijaga bersama-sama dan aspek keselamatannya yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan (stakeholders) dan masyarakat. Keberadaan BMN Hulu Migas yang dimanfaatkan sebagai area operasi KKKS PetroChina sangat berperan penting dalam mendukung ketahanan energi nasional. "Tentunya di lokasi ini (BMN Migas &ndash;red), seluruh kegiatan yang dilakukan untuk memberikan kontribusi besar untuk masyarakat dan negara," ujar Rio HC. Dia mengatakan, pengelolaan BMN di berbagai bidang termasuk migas telah diatur dalam Peraturan Pemerintah. "Hal ini yang harus kita pahami bersama. Jangan sampai ada masyarakat melakukan jual-beli dan kepemilikan aset tanah di area BMN Migas ini karena menyalahi aspek administratif, aspek fisik dan aspek hukum itu sendiri," ungkapnya. Diketahui dalam rangka mencegah tindakan okupansi ilegal di atas tanah BMN yang digunakan untuk kegiatan usaha hulu migas, PetroChina International Jabung Ltd secara berkala menggelar kegiatan sosialisasi dan diskusi terbuka dengan masyarakat. Salah satunya, PetroChina melakukan sosialisasi penyelesaian okupasi tanah BMN Migas oleh pihak lain di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kamis (17/10). Acara ini dihadiri dua narasumber, yakni Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Dr Purnama T Sianaturi dan Direktur Pam Obvit Polda Jambi yang diwakili oleh AKBP Suleman. Formality Supervisor PetroChina International Jabung Ltd Fauzan Ibrahim menyampaikan bahwa sejak tahun 2021-2024 PetroChina telah mencatat beberapa permasalahan yang terjadi terhadap lahan BMN yang ada di wilayah operasional PetroChina Jabung. Dalam kurun waktu tersebut, PetroChina telah berhasil menyelesaikan 31 kasus okupansi tanah BMN, baik oleh oknum masyarakat maupun oleh pihak lain dengan pendekatan humanis dan mediasi. "Tantangan ke depan bagaimana permasalahan ini dapat diminimalkan dan tidak terjadi lagi. Diharapkan dari hasil sosialisasi ini informasinya dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat paling bawah yang berada di area operasi KKKS PetroChina untuk tidak melakukan tindakan atau usaha-usaha untuk melakukan okupasi tanah BMN KKKS ini tidak terjadi lagi di masa mendatang," ujar Fauzan. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Purnama T Sianaturi menyampaikan, BMN yang menjadi kekayaan negara yang ada di sektor Hulu Migas mencapai&nbsp;sekitar Rp 680 triliun. Aset tersebut terdiri dari beberapa ratus KKKS. Semua itu adalah BMN yang setiap orang wajib untuk mengamankannya, baik Kementerian/Lembaga, hingga pemerintah setempat seperti Pemerintah Desa dan juga oleh masyarakat untuk tidak melakukan tindakan akupasi tanah BMN. Dia menyebutkan, dalam hal mendasar yang perlu dipahami bahwa contoh BMN yang dikelola oleh PetroChina seperti pipa-pipa yang melintasi jalan dan lahan dalam kegiatan operasional PetroChina, seperti pipa migas adalah milik negara. PetroChina, sebagai kontraktor yang bekerja di bawah pengawasan Pemerintah Indonesia, berperan dalam mengelola aset tersebut berdasarkan kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract/PSC) dengan pemerintah. "Artinya, meskipun pipa-pipa tersebut digunakan oleh PetroChina untuk keperluan eksplorasi dan produksi minyak dan gas, kepemilikannya tetap berada di tangan negara," ujar Purnama Sianturi. Sebagai aset negara, pipa-pipa ini memiliki fungsi vital dalam mendukung operasional sektor energi dan ketahanan energi nasional. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa segala bentuk gangguan atau okupansi terhadap pipa atau aset lainnya dapat menghambat pasokan energi dan merugikan negara. Dengan adanya pengamanan BMN, maka pencapaian pembangunan nasional dapat terlaksana guna kesejahteraan masyarakat.&nbsp;"Kita mendekati masyarakat, untuk mereka mempunyai pemahaman yang baik tentang akses atau BMN. Berharap setiap orang atau masyarakat, anggota masyarakat, ikut turut serta menjaga akses dan bersinergi dengan pemerintah daerah serta pemerintah pusat menjaga aset milik negara," ungkap Purnama.

Purnama T Sianaturi menyampaikan, BMN yang menjadi kekayaan negara yang ada di sektor Hulu Migas mencapai sekitar Rp 680 triliun.

PetroChina Jabung Selesaikan 31 Kasus Okupansi Lahan BMN Hulu Migas sepanjang 2021-2024

<div id="m#msg-f:1801670945993924629" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/12/Screenshot_2024-06-12-22-58-05-655_comgoogleandroidgm-edit-3924878155.jpg" alt="Pihak kepolisian dan perusahaan keamanan sekuriti melakukan simulasi pengamanan di lokasi-lokasi strategis dan juga objek vital nasional (Obvitnas)" width="100%">
<figcaption>Pihak kepolisian dan perusahaan keamanan sekuriti melakukan simulasi pengamanan di lokasi-lokasi strategis dan juga objek vital nasional (Obvitnas)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pihak kepolisian dan perusahaan keamanan sekuriti melakukan simulasi pengamanan di lokasi-lokasi strategis dan juga objek vital nasional (Obvitnas) seperti kantor-kantor PLN.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014754100/tak-puas-dengan-hasil-indonesia-lawan-filipina-calvin-verdonk-harusnya-kita-bisa-menang-5-0">Tak Puas dengan Hasil Indonesia Lawan Filipina, Calvin Verdonk: Harusnya Kita Bisa Menang 5-0!</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakasat Samapta Polres Metro Bekasi AKP Hotman Hutajulu mengatakan bahwa dalam kegiatan ini tidak hanya menguji efektivitas</div> <div dir="auto">respons tim dalam menghadapi huru-hara dan ancaman bom, tetapi juga mengimplementasikan teknik persuasif dan humanis dalam penanganannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Simulasi penanganan huru-hara di objek vital nasional sangat penting guna memberikan pemahaman tentang antisipasi preventif terhadap gangguan keamanan di sekitar objek vital seperti PLN," ujarnya kepada wartawan, Rabu (12/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat terjadi hal yang tak diinginkan/bentrokan di lapangan, diharapkan satuan pengamanan mengetahui dan memahami tindakan yang harus dilakukan untuk menghindari kejadian fatal namun tetap dengan cara persuasif dan humanis agar tidak terjadi bentrokan di lapangan," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Consultation &amp; Training Division Head Nawakara mengatakan bahwa M. Nuruli Kholiq menilai simulasi ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kemampuan tim pengamanan di lapangan dalam mengidentifikasi, mengelola, dan merespons cepat terhadap situasi yang mungkin mengganggu keamanan publik dan Objek Vital Nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami berharap bahwa ini akan menjadi rangkaian simulasi yang akan dilakukan secara berkala guna memperkuat kerja sama antara instansi lainnya dalam pengamanan Obvitnas,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, dalam simulasinya warga mulai melakukan demonstrasi di pintu masuk utama kantor unit layanan transmisi dan gardu induk PLN Bekasi atas tuntutan kompensasi gangguan yang dirasa dari operasional PLN.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keadaan menjadi semakin kritis ketika</div> <div dir="auto">ada laporan bahwa bom telah dilemparkan ke dalam area ULTG PLN Bekasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai tindak lanjut, tim satuan pengamanan (SATPAM) Nawakara berkoordinasi dengan pihak internal PLN, dan kepolisian. Atas hal tersebutlah, diputuskan untuk mendatangkan Tim Jibom Gegana Brimob Kelapa Dua ke lokasi agar segera bertindak mengamankan area dan mensterilkan lokasi dari benda yang mencurigakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pihak PLN pun merasa perlu untuk melakukan dialog dengan perwakilan warga sekitar. Selama dialog berlangsung, tindakan persuasif dan pendekatan humanis tetap dilakukan oleh satuan pengamanan (SATPAM) Nawakara yang juga dibantu oleh pihak kepolisian untuk meredam para demonstran. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Pihak kepolisian dan perusahaan keamanan sekuriti melakukan simulasi pengamanan di lokasi-lokasi strategis dan juga objek vital nasional

Polisi dan Satpam Simulasi Pengamanan Obvitnas, Harus Tetap Humanis sambil Tetap Amankan Situasi

Obvitnas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Obvitnas

Berita Terkini

Tuai Penolakan Warga hingga Walkot Tangsel, BRIN Tegaskan Penutupan Jalan Serpong-Parung demi Keamanan Obvitnas

PetroChina Raih Gold Reward Sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan Obvitnas dari Polri

PetroChina Jabung Selesaikan 31 Kasus Okupansi Lahan BMN Hulu Migas sepanjang 2021-2024

Polisi dan Satpam Simulasi Pengamanan Obvitnas, Harus Tetap Humanis sambil Tetap Amankan Situasi

Download Aplikasi JawaPos.com