<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/14/1CB1ZJQsqimcIqFsvrV1OsIPaGu6nyDxuYBbVYiJ-2166192971.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, penagihan utang para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tetap berjalan, meskipun pemerintah membuka peluang untuk membubarkan Satuan Tugas (Satgas) BLBI.</p> <p>Sebagaimana diketahui, pemerintah saat ini masih melakukan evaluasi terkait keberlanjutan Satgas BLBI. Opsi pembubaran satgas tersebut mengemuka, karena kinerjanya dinilai tidak sebanding dengan ekspektasi publik maupun hasil pemulihan aset yang dicapai.</p> <p>"Itu masih pertimbangan bener sih Kalau itu nggak ada kita akan kerja sendiri dia cuman nama doang ada Satgas terus bikin ribut, tapi hasilnya minimal. Tapi, saya akan pelajari dulu pelajari dulu, tapi dalam waktu dekat," ujar Purbaya dalam taklimat media, di Kantor Kementerian Keuangan, di Jakarta, Jumat (14/11).</p> <p>Meski demikian, Purbaya memastikan bahwa tugas mengejar kewajiban para obligor akan tetap dilakukan oleh pemerintah, terlepas dari keberadaan Satgas BLBI. "Masih saja kita kejar terus, tapi enggak dalam satgas. Orang kita cukup canggih mengejar aset. Kalau di LPS kita punya tim khusus untuk&nbsp;<em>asset tracing</em>, asetnya enggak bisa lari," kata Menkeu.</p> <p>Sebelumnya, Purbaya menilai penggunaan satgas justru menimbulkan ekspektasi berlebihan, sementara realisasi pemulihan hak tagih negara tidak sesuai harapan. Karena itu, ia membuka opsi agar proses penagihan dialihkan sepenuhnya ke Kementerian Keuangan dan tim internal yang dianggap lebih efektif.</p> <p>"Kita kalau ngejar utang, enggak usah pakai satgas lagi. Kita kerjain aja sendiri, karena biasanya ekspektasi ke satgas besar sekali. Padahal realisasi<em>&nbsp;income</em>-nya enggak sebesar yang dijanjikan," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa, di Jakarta, Selasa (14/10) lalu.</p> <p>Menurutnya, pendekatan baru ini dapat mempercepat penanganan piutang negara sekaligus mengurangi potensi distorsi administrasi yang selama ini muncul di dalam Satgas BLBI. "Nanti saya akan lihat, kalau (Satgas BLBI) masih berguna saya teruskan. Kalau enggak, ya enggak (dilanjutkan). Tapi kelihatannya cenderung kita bubarkan saja. Nanti kita pakai tim dari Kementerian Keuangan untuk<em>&nbsp;ngejar&nbsp;</em>(obligor)," ujarnya lagi.</p> <p>Meskipun demikian, Bendahara Negara itu menegaskan pemerintah tidak akan terburu-buru mengambil keputusan sebelum asesmen komprehensif selesai dilakukan. Adapun Satgas BLBI dibentuk untuk memulihkan hak tagih negara atas dana bantuan likuiditas yang diberikan kepada perbankan nasional pada krisis 1998.</p> <p>Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2023, masa tugas Satgas BLBI diperpanjang hingga 31 Desember 2024. Pemerintah sempat mempertimbangkan perpanjangan hingga 2025, namun evaluasi terbaru membuka ruang bagi pembubaran satgas tersebut.</p>

Purbaya memastikan bahwa tugas mengejar kewajiban para obligor akan tetap dilakukan oleh pemerintah, terlepas dari keberadaan Satgas BLBI.

Meski Satgas Dibubarkan, Menkeu Purbaya Pastikan Bakal Tetap Kejar Obligor BLBI

<div> <div class="nH"> <div class="nH"> <div class="nH aqk aql bkL"> <div class="nH bkK"> <div class="nH"> <div class="nH ar4 z"> <div class="aeI"> <div class="AO"> <div id=":3" class="Tm aeJ"> <div id=":1" class="aeF"> <div class="nH"> <div class="nH"> <div class="nH g"> <div class="nH a98 iY"> <div class="nH"> <div class="aHU hx"> <div> <div class="h7 ie" tabindex="-1"> <div class="Bk"> <div class="G3 G2"> <div id=":4b2"> <div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1809721550660322392" data-legacy-message-id="191d6c29797a4458"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":4bu" class="ii gt"> <div id=":4bm" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/01/Ilustrasi-penangkapan-by-JawaPos-3537409742.jpg" alt="Ilustrasi penangkapan penadah kendaraan bodong. (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penangkapan penadah kendaraan bodong. (JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham RI menyerahkan bos Texmaco Group, Marimutu Sinivasan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Langkah ini berkaitan dengan status Marimutu sebagai obligator BLBI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami menyerahkan MS ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu. Pencekalan yang bersangkutan terkait urusan perdata dengan Kemenkeu melalui satgas BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia),&rdquo; ungkap Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim Karim, Senin (9/9).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong, Henry Dermawan Simatupang menerangkan, MS hendak melarikan diri ke Kuching, Malaysia melalui PLBN Entikong. Saat tiba di PLBN, seorang petugas Imigrasi yang sedang bertugas di Pos Rantai Keberangkatan melakukan pemeriksaan di kendaraannya. Setelah itu, petugas tersebut membawa MS ke konter keberangkatan untuk pemindaian dan pengecapan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Petugas PLBN Entikong melaporkan kejadian dan hasil pemeriksaan terhadap MS kepada Kantor Imigrasi Entikong. Selanjutnya, kami menarik paspor MS,&rdquo; kata Henry.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kantor Imigrasi Entikong melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Entikong berhasil menggagalkan dugaan pelarian bos Texmaco Group, Marimutu Sinivasan. Dia diketahui berstatus sebagai obligatus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang telah dicekal ke luar negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Marimutu diamankan saat melintasi Pos Lintas Batas Negera (PLBN) Entikong. Dia diduga hendak masuk ke Malaysia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Marimutu Sinivasen diamankan petugas Imigrasi TPI Entikong pada saat yang bersangkutan akan melarikan diri ke Kuching, Malaysia," kata&nbsp;Kepala Kantor Wilayah Kanwilkumham Kalimantan Barat, Muhammad Tito Andrianto dalam keterangan tertulis, Senin (9/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015071292/gagalkan-penyelundupan-33-juta-benih-bening-lobster-sepanjang-2024-kkp-dan-aparat-penegakan-hukum-selamatkan-rp-4256-m">Gagalkan Penyelundupan 3,3 Juta Benih Bening Lobster Sepanjang 2024, KKP dan Aparat Penegakan Hukum Selamatkan Rp 425,6 M</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tito mengatakan, Marimutu melintasi perbatasan dengan alasan sakit. Sehingga tidak bisa turun dari kendaraan untuk diperiksa. Petugas lalu memeriksa paspor milik Marimutu untuk dipindai melalui sistem perlintasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah dilakukan pemindaian terhadap paspor yang bersangkutan ditemukan bahwa data yang keluar dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian adalah yang bersangkutan subjek cekal dengan identik 100 persen berdasarkan sistem cegah dan tangkal yang dimiliki Imigrasi," jelasnya.</div> </div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="ZXZutc">&nbsp;</div> <div class="T-ays T-ays-avH">&nbsp;</div> <div class="aLF-aPX aLF-aPX-aLK-aPD-JE bhY bbL bbK bbG aLF-aPX-bhP" tabindex="0">&nbsp;</div>

Kami menyerahkan MS ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu. Pencekalan yang bersangkutan terkait urusan perdata dengan Kemenkeu

Ditangkap Hendak ke Malaysia, Obligator BLBI Marimutu Sinivasan Diserahkan ke Kemenkeu

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/hamdan-zoelva-sebut-tak-ada-kode-khusus-dari-akil-untuk-memutus-perkara-pilkada_m_138993.jpeg" alt="Hamdan Zoelva - Imam Husein/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Hamdan Zoelva - Imam Husein/Jawa Pos</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Persoalan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) masih menjadi tugas rumah bagi pemerintah. Sebab, sudah 25 tahun lebih, masalah ini belum selesai seluruhnya. Banyak uang negara pun yang belum terbayarkan oleh penerima bantuan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Persoalan semakin kompleks ketika pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara. PP ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya kira ada banyak masalah di PP ini yang harus diperbaiki. Ada banyak norma-norma yang ada di dalamnya bertentangan dengan UU dan peraturan lainnya yang bertentangan di dalamnya," kata eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (21/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ada sejumlah pasal yang dikritisi Hamdan dalam PP tersebut, di antaranya Pasal 1 terkait warisan hutang. Dalam pasal tersebut berbunyi Pihak yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan yang karena adanya perbuatan, hubungan hukum dan/atau peristiwa hukum telah menerima pengalihan atas kepemilikan uang, surat berharga dan/atau barang dari Penanggung Utang/Penjamin Utang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01984580/seret-obligor-blbi-ke-ranah-pidana-dpd-ri-bentuk-pansus-blbi-jilid-2">Seret Obligor BLBI ke Ranah Pidana, DPD RI Bentuk Pansus BLBI Jilid 2</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Pasal 7 ayat 1 tentang kewenangan PUPN yang bisa menerbitkan surat permintaan izin mencabut hak keperdataan dan layanan publik, tidak bisa membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) hingga Passpor itu melanggar UU No 39 tentang HAM dan melanggar UU No 25 tentang Pelayanan Publik serta Pasal 49-53 soal Tindak Keperdataan atau Layanan Publik Bertentangan dengan UU No 39.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/01988100/satgas-blbi-kembali-memenangkan-perkara-pemblokiran-saham-kaharudin-ongko">Satgas BLBI Kembali Memenangkan Perkara Pemblokiran Saham Kaharudin Ongko</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pasal 77 soal Upaya Hukum oleh penanggung hutang, penjamin hutang, pihak yang memperoleh Hak atau pihak ketiga lainnya tidak dapat diajukan terhadap sahnya atau kebenaran Piutang Negara, baik di pengadilan maupun di luar Melanggar Pasal 17 UU HAM soal Hak Memperoleh Keadilan,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Hamdan berpendapat, Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi salah satu jalan terbaik untuk menguji PP ini. Penyelesaian kasus BLBI ini harus dilaksanakan secara adil dan bijak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, kasus ini sudah berlalu lama. Fakta yang terjadi adalah banyak pihak sudah puluhan tahun tidak ditagih, kini diminta membayar utang pokok beserta denda dan bunga.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan menggunakan PP ini, kacamata kuda ingin ditegakan, ini akan menjadi masalah, akan menimbulkan ketidakadilan, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah yang lebih bijak dan dialogis dalam menyelesaikan masalah BLBI secara bijak dan adil," imbuh Hamdan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika tidak memenuhi unsur adil dan bijak, maka pemerintah tidak akan mudah mengimplementasikan PP 28/2022 ini. Karena akan terus mendapat perlawanan hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jangan melihat mereka sebagai musuh, melihat mereka sama-sama membangun bangsa dan negara, karena itu kita akan melihat secara seimbang dan adil. Yang menjadi masalah ini adalah kebijakan negara di masa lalu saat masa krisis yang tidak dapat dihindari," ucap Hamdan.</div>

kasus ini sudah berlalu lama. Fakta yang terjadi adalah banyak pihak sudah puluhan tahun tidak ditagih, kini diminta membayar utang pokok

Eks Ketua MK Minta Pemerintah Jangan Melihat para Obligor BLBI Sebagai Musuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/01/WhatsApp-Image-2023-07-01-at-180720-1748145780.jpeg" alt="Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad (kiri) dalam diskusi publik tentang kinerja Satgas BLBI yang diadakan Indonesian Journalist of Law di Jakarta, Sabtu (1/7)." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad (kiri) dalam diskusi publik tentang kinerja Satgas BLBI yang diadakan Indonesian Journalist of Law di Jakarta, Sabtu (1/7).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) kerja lebih efektif lagi. Satgas itu diminta untuk mengoptimalkan penagihan kepada obligor nakal.</p> <p>Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad menilai Satgas BLBI bertindak standar ganda dalam menangani obligor nakal. Dia menyoroti sikap Satgas BLBI terhadap pemilik Bank Tamara, yaitu Lidia Muchtar dan Atang Latief. Kedua orang itu merupakan penerima bantuan likuidasi BI sekitar 25 tahun lalu. Hingga kini keduanyabelum memenuhi kewajibannya kepada negara.</p> <p>&ldquo;Kepada orang yang tidak menerima BLBI, Satgas justru tegas. Tapi, kepada pemilik Bank Tamara yakni Lidia Muchtar dan Atang Latief tindakan Satgas tidak terukur, padahal mereka terima BLBI,&rdquo; tutur Kamrussamad dalam sebuah diskusi publik tentang kinerja Satgas BLBI yang diadakan Indonesian Journalist of Law di Jakarta, Sabtu (1/7).</p> <p>Di samping itu, sambung politikus Partai Gerindra tersebut, kinerja Satgas BLBI selama masa kerjanya tidak efektif. Dalam laporan Satgas BLBI ke Komisi XI DPR, kewajiban obligor yang berhasil ditagih hanya sekitar Rp 30,65 triliun hingga akhir Mei lalu. Realisasi tersebut setara dengan sekitar 27,75 persen dari target Rp 110,45 triliun.</p> <p>Oleh karena itu, Kamrussamad mendorong Satgas BLBI di sisa waktu masa kerjanya untuk segera bergerak cepat melakukan tindakan tegas. Di antaranya menyita aset-aset para obligor yang memenuhi kewajibannya kepada negara. Tindakan tegas lainnya, kepada para obligor nakal itu yakni dengan menghentikan pelayanan negara kepada tiga turunan dari penerima langsung BLBI.</p> <p>&ldquo;Anak, cucu, hingga cicit dari penerima BLBI, lihat dokumennya. Mereka kan punya NPWP, NIK dan dokumen lainnya lalu diumumkan ke publik agar mereka punya good will untuk membayar kewajiban," ujar Kamrussamad.</p> <p>Peneliti ekonomi dari Indef Nailul Huda menambahkan, berdasarkan hitungannya, ada sekitar Rp 81,6 triliun yang belum tertagih. Hal itu berdampak kepada ekonomi (PDB) yang hilang sekitar Rp 125 triliun.</p> <p>Masih merujuk catatan Huda, pendapatan masyarakat juga hilang sekitar Rp 124 triliun dan penerimaan pajak tidak langsung hilang sekitar Rp 340 miliar serta tenaga kerja tidak terserap 1,37 juta jiwa.</p> <p>&ldquo;Sementara dari tunggakan Bank Tamara yang belum disetorkan, dampak ekonominya (PDB) hilang sebesar Rp 594,9 miliar, pendapatan masyarakat Rp 531 miliar, penerimaan pajak tidak langsung Rp 1,4 miliar dan tenaga kerja tidak terserap sekitar 5.820 jiwa,&rdquo; kata Huda.</p> <p>Sementara itu pada Selasa (6/6) lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Satgas BLBI telah berhasil mengamankan aset dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan jumlah aset seluas 3.980,62 hektar dan estimasi nilai sebesar Rp 30,659 triliun hingga 30 Mei 2023.<br /> <br />Ani--begitu Sri Mulyani disapa mengatakan, total aset BLBI yang harus dikejar negara sebesar Rp 110,45 triliun. Menkeu meminta Satgas BLBI untuk terus menagih seluruh utang atau setidaknya mencapai target 50 persen sebelum berakhirnya masa tugas Satgas BLBI pada Desember 2023.<br /> <br />"Sebelum penutupan BLBI ini kalau bisa masih bisa digas. Biasanya menjelang finish itu gasnya lebih kencang. Jadi mohon Pak Mahfud supaya tetap nyabetin ini semua satgasnya supaya tetap bisa mendapatkan," ujar Ani dalam acara Serah Terima Aset Eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia di Gedung Djuanda Kemenkeu, Jakarta pada Selasa (6/6).</p>

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) kerja lebih efektif lagi.

Satgas BLBI Didorong Lebih Tegas Tagih Kewajiban Obligor Nakal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/Pansus-BLBI-DPD-RI-2118392054.jpeg" alt="Ketua Pansus BLBI DPD RI, Bustami Zainudin dalam jumpa pers Pansus BLBI Jilid 2 di Jakarta, Rabu (14/6)." width="100%">
<figcaption>Ketua Pansus BLBI DPD RI, Bustami Zainudin dalam jumpa pers Pansus BLBI Jilid 2 di Jakarta, Rabu (14/6).</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com - </strong>DPD RI kembali membentuk Panitia Khusus (Pansus) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Jilid 2 untuk menuntaskan rekomendasi-rekomendasi dari Pansus sebelumnya, terutama butir ke-enam dari 9 rekomendasi Pansus BLBI DPD RI Jilid 1</p> <p>Pansus ini bertugas sejak Mei 2023, Pansus BLBI DPD RI Jilid 2 memiliki target membawa obligor BLBI sampai ke ranah pidana.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Target kami mempidanakan para obligor ini. Uang pajak rajyat ini harus diselamatkan. Apalagi mereka sudah 25 tahun mendapat kemurahan dari negara,&rdquo; ujar Ketua Pansus BLBI DPD RI, Bustami Zainudin dalam jumpa pers Pansus BLBI Jilid 2 di Jakarta, Rabu (14/6).</p> <p>Bustami juga menjelaskan, Pansus BLBI Jilid 1 telah menemukan sejumlah kerugian negara terkait pengucuran dana talangan BLBI 1997-1998 dan juga pemberian obligasi rekap.</p> <p>Dana talangan BLBI untuk membantu bank-bank memenuhi penarikan dana masyarakat diakui Satgas BLBI telah merugikan negara sebesar Rp 110 triliun. Kemudian, ada kewajiban negara untuk membayar bunga Obligasi Rekap (OR) BLBI setiap tahun sebesar Rp 60 triliun yang pada tahun lalu sebagaimana ditulis dalam poin pertama rekomendasi Pansus BLBI, APBN menurut BPK masih mengeluarkan pembayaran bunga obligasi rekap BLBI senilai Rp 47,78 triliun per September 2022.</p> <p><strong><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/01705969/amankan-rp-3065-triliun-dari-rp-110-triliun-aset-eks-blbi-sri-mulyani-masih-bisa-digas">Amankan Rp 30,65 Triliun dari Rp 110 Triliun Aset Eks BLBI, Sri Mulyani: Masih Bisa Digas!</a></strong></strong></p> <p>&ldquo;Sudah jelas semua di Pansus BLBI Jilid 1 kerugian-kerugian negara. Pansus BLBI Jilid 2 ini, sebagaimana poin ketujuh rekomendasi<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>Pansus BLBI Jilid 1, kita memiliki target untuk mempidanakan pelaku pengemplangan BLBI atau korupsi dalam penjualan aset obligor, dan juga menghentikan atau moratorium pembayaran bunga rekap,&rdquo; terangnya.</p> <p>Dalam rekomendasi nomor 7 Pansus BLBI Jilid 1, tertulis bahwa Pansus BLBI Jilid 2 musti berkoordinasi dengan peran Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI, dan lain-lain untuk menindaklanjuti penuntasan kasus BLBI.</p> <p>Rekomendasi kedua dan ketiga Pansus BLBI DPD Jilid 1 menengarai adanya ketidakwajaran dalam penjualan dan kemudian salah kelola dalam salah satu aset yang diserahkan obligor ke pemerintah, yakni BCA.</p> <p>Menurut Bustami, BPK pun telah meneliti dan mengeluarkan hasil temuannya terkait BLBI dan Obligasi Rekap BLBI. Namun, sampai saat ini belum ada tindah lanjut pemerintah terkait indikasi tindak pidana korupsinya.</p> <p>&ldquo;Audit BPK mengenai temuan BLBI belum ada tindak lanjut oleh pemerintah yang diduga adanya indikasi tindak pidana korupsi. Maka target kita di Pansus BLBI Jilid 2 ini adalah tindak pidana korupsinya diurus sampai pengadilan pidana. Sampai pengadilan biar apa? Biar terang benderang di depan rakyat semua, semua bisa menyaksikan pengadilan, jadi bisa fair,&rdquo; papar Bustami.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Sementara, Wakil Ketua Pansus BLBI DPD RI, Tamsil Linrung, mengatakan hari ini di media sedang ramai mengenai saling bantah utang piutang terkait BLBI antara Kemenkeu, Satgas BLBI, dan seorang pengusaha bernama Jusuf Hamka.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Hal itu menurut Tamsil, menunjukkan ada yang masih belum terang mengenai masalah pengucuran BLBI maupun pemberian obligasi rekap BLBI.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>&ldquo;Soal BLBI, Ketua Satgas BLBI bilang Jusuf Hamka lewat perusahaannya masih punya utang BLBI sementara Jusuf Hamka bilang depositonya belum diganti sama negara padahal bank tempat ia menyimpan uang termasuk penerima BLBI. Nah ini jadi tugas Pansus BLBI DPD Jilid 2 untuk membuat terang benderang dan membawa yang salah ke pidana, kita siapkan bukti-buktinya dan menggandeng APH (aparat penegak hukum),&rdquo; papar Tamsil.</p> <p>Diketahui, Pansus BLBI DPD RI Jilid 2 dipimpin oleh Bustami Zainudin dengan 2 wakil ketua yakni Tamsil Linrung dan Habib Basyamim.<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>Adapun anggota Pansus di antaranya, Fahira Idris, Amaliah, Evi Evitamaya, dan Evi Zainal. Sementara, bertindak sebagai Staf Ahli Utama Pansus BLBI DPD Jilid 2 yakni Hardjuno Wiwoho.</p>

Pansus BLBI Jilid 1 telah menemukan sejumlah kerugian negara terkait pengucuran dana talangan BLBI 1997-1998 dan juga pemberian obligasi.

Seret Obligor BLBI ke Ranah Pidana, DPD RI Bentuk Pansus BLBI Jilid 2

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/26/Satgas-BLBI-sita-aset-tanah-sumali-4808526.jpg" alt="Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melakukan penyitaan atas barang jaminan obligor Santoso Sumali." width="100%">
<figcaption>Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melakukan penyitaan atas barang jaminan obligor Santoso Sumali.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melakukan penyitaan atas barang jaminan obligor Santoso Sumali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban mengatakan penyitaan ini dilakukan, mengingat Santoso Sumali hingga saat ini belum menyelesaikan seluruh kewajibannya selaku Obligor Bank Metropolitan Raya BBKU sebesar Rp77.506.000.000,00, dan selaku obligor PKPS Bank Bahari BBKU sebesar Rp 447.056.500.000,00, sudah termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikut barang jaminan yang dilakukan penyitaan adalah tanah seluas 100.000 m2 atau 10 hektar di Desa Huu, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana SHGB No. 2 atas nama PT Atlantik Graha Buana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bidang tanah tersebut merupakan barang jaminan sebagaimana Akta Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan Utang (BBKU) PT Bank Metropolitan Raya Nomor 20 dan PT Bank Bahari Nomor 21, tanggal 12 Oktober 2000, antara Santoso Sumali dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)," kata Rionald dikutip dari keterangannya, Jumat (26/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyitaan ini dilakukan oleh Satgas BLBI melalui Jurusita KPKNL Bima, yang dihadiri oleh Swastiko Purnomo beserta tim Satgas BLBI, Hadi Wiyono selaku Kepala KPKNL Bima, AKBP Agus Waluyo beserta tim dari Satgas Gakkum BLBI Bareskrim Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, dihadiri juga oleh AKBP Iwan Hidayat selaku Kapolres Dompu beserta jajaran, Dandim 1614 Dompu beserta jajaran, M. Carel W. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Dompu beserta jajaran, I Komang Suarta selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu beserta jajaran, dan aparat pemerintah setempat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Rionald menyebut, Bahwa barang jaminan yang disita diperkirakan nilainya tidak dapat menutup sisa utang Sdr. Santoso Sumali, sehingga Satgas BLBI akan melakukan upaya penelusuran harta kekayaan lain obligor, keluarga, maupun pihak-pihak terkait dalam rangka pemulihan hak tagih negara dana BLBI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya barang jaminan obligor Santoso Sumali yang telah dilakukan penyitaan tersebut akan dilanjutkan proses pengurusannya oleh PUPN melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian terhadapnya akan dilakukannya penjualan secara terbuka (lelang), atau penyelesaian lainnya," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01682664/satgas-blbi-sita-kekayaan-aset-pt-putra-surya-perkasa-intiutama">Satgas BLBI Sita Kekayaan Aset PT Putra Surya Perkasa Intiutama</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Satgas BLBI yang dipimpin oleh Rionald Silaban ini akan secara konsisten terus melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan pengembalian hak tagih negara dapat terpenuhi, melalui serangkaian upaya seperti diantaranya adalah pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset barang jaminan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maupun Harta Kekayaan Lain yang dimiliki obligor/debitur yang selama ini telah mendapatkan fasilitas dana BLBI dan belum atau tidak menyelesaikan kewajibannya terhadap negara sebagaimana mestinya," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Bidang tanah tersebut merupakan barang jaminan sebagaimana Akta Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan Utang (BBKU)

Satgas BLBI Sita Aset Tanah 10 Hektar Milik Santoso Sumali di NTT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/A7675774-E944-4905-9861-1BB74B73A856-1.jpg" alt="Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menyita aset tanah seluas 340 hektar miliki obligor Agus Anwar di Bogor, Kamis (31/3). Satgas BLBI/Antara" width="100%">
<figcaption>Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menyita aset tanah seluas 340 hektar miliki obligor Agus Anwar di Bogor, Kamis (31/3). Satgas BLBI/Antara</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Desakan kepada Satgas BLBI agar lebih tegas menyita aset para obligor BLBI terus mengemuka. Kali ini dari Masyarakat Pemerhati Hukum Indonesia (MAPHI).</p> <p>Direktur Eksekutif MAPHI Christian Patricho Adoe menyebut, Lidia Muchtar dan Atang Latief merupakan obligor BLBI yang belum membayar kewajibannya kepada negara.</p> <p>&ldquo;Kami menuntut keberanian Satgas BLBI untuk bertindak tegas dengan menyita Tamara Center yang berada di kawasan Sudirman, Jakarta sebagai ganti kewajiban dari Lidia dan Atang yang merupakan obligor BLBI,&rdquo; tutur Christian Patricho Adoe dalam keterangan resminya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/5).</p> <p>Richo--demikian Christian Patricho Adoe disapa, mensinyalir Lidia dan Atang menjadi obligor yang tidak patuh memenuhi kewajibannya kepada negara. Kedua berupaya menghapus jejaknya sebagai pemilik Bank Tamara sehingga gedungnya tidak bisa disita.</p> <p>&ldquo;Kami mendengar informasi ada dugaan Lidia dan Atang melakukan transaksi jual-beli sahamnya di Bank Tamara periode 2014-2015 lewat perusahaan cangkang. Kalau informasi ini benar, artinya Lidia dan Atang berupaya menghindar dari kewajibannya itu,&rdquo; kata Richo.</p> <p>Oleh karena itu, Richo mendesak Satgas BLBI untuk menelusuri dugaan informasi tersebut sehingga tidak ada lagi keraguan untuk menyita Tamara Center itu sebagai pengganti kewajiban Lidia dan Atang. Hanya dengan tindakan tegas Satgas BLBI pula wibawa negara dalam menuntaskan kasus BLBI itu bisa dipulihkan.</p> <p>&ldquo;Itu harapan kami sebagai masyarakat sipil yang terus memperhatikan kasus BLBI yang belum tuntas hingga saat ini. Sekali lagi, Satgas BLBI tidak perlu ragu untuk bertindak tegas terhadap obligor seperti Lidia dan Atang,&rdquo; pungkas Richo.</p> <p>Sebelumnya, kinerja Satgas BLBI mendapat sorotan karena baru berhasil menagih utang para obligor dana BLBI sekitar Rp 28,53 triliun hingga 25 Maret 2023. Realisasi tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan, yakni sebesar Rp 110,45 triliun. Padahal, tugas dari Satgas BLBI akan berakhir pada Desember 2023.</p> <p>Kemudian, Satgas BLBI sudah pula mengumumkan di media massa cetak nasional bahwa Lidia dan Atang dipanggil Satgas BLBI untuk melunasi kewajiban mereka kepada negara pada 30 Maret 2023.</p>

Direktur Eksekutif MAPHI Christian Patricho menyebut, Lidia Muchtar dan Atang Latief merupakan obligor BLBI yang belum membayar kewajiban.

Berupaya Lepas dari Sitaan, Obligor BLBI Diduga Berupaya Hapus Jejak Aset

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/satgas_blbi.jpg" alt="TANPA KOMPROMI: Mahfud MD memimpin penyitaan aset yang terkait dengan BLBI di Kabupaten Bogor kemarin. Dia didampingi Komjen Agus Andrianto (kiri) dan Rionald Silaban. (RADAR BOGOR)" width="100%">
<figcaption>TANPA KOMPROMI: Mahfud MD memimpin penyitaan aset yang terkait dengan BLBI di Kabupaten Bogor kemarin. Dia didampingi Komjen Agus Andrianto (kiri) dan Rionald Silaban. (RADAR BOGOR)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Satgas BLBI diminta lebih tegas kepada obligor, pemilik Bank Tamara Lidia Muchtar dan Atang Latief. Apalagi Satgas BLBI telah memanggil kedua obligor itu pada 30 Maret lalu.</p> <p>&ldquo;Kita mendukung langkah Satgas BLBI yang memanggil obligor-obligor seperti pemilik Bank Tamara Lidia Muchtar dan Atang Latief itu. Tapi, kita sayangkan hasil pemanggilan yang dilakukan Satgas BLBI tidak pernah diumumkan ke publik,&rdquo; kata Direktur Eksekutif MAPHI Christian Patricho Adoe kepada wartawan, Rabu (19/4).</p> <p>Hingga 25 Maret 2023 lalu, Satgas BLBI berhasil menagih utang para obligor dana BLBI sekitar Rp 28,53 triliun. Realisasi tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan, sebesar Rp 110,45 triliun. Padahal, tugas dari Satgas BLBI akan berakhir pada Desember 2023.</p> <p>Rico menyoroti beberapa obligor BLBI, termasuk Lidia Muchtar dan Atang Latief yang dipanggil Satgas pada 30 Maret lalu. Dia menilai obligor seperti Lidia dan Atang berupaya menghindari kewajibannya membayar kepada pemerintah.</p> <p>Rico mendesak Satgas BLBI untuk menelusuri aset-aset milik Lidia dan Atang. "Yang saya tahu gedung Tamara Center yang dulu Bank Tamara itu masih berdiri tegak di kawasan Sudirman, Jakarta. Nah, kita mendorong agar Satgas berani menyita aset Tamara Center tersebut," tegas Rico.</p> <p>Berdasarkan fakta itu, Rico meminta Satgas BLBI untuk bertindak lebih tegas. Karena, pengemplang utang tersebut sangat merugikan negara. "Ini penting agar obligor segera melunasi kewajibannya kepada pemerintah. Satgas BLBI jangan tebang pilih dan harus tegas kepada semua obligor," pungkas Rico.</p> <p>Sebelumnya, berdasarkan pengumuman Satgas BLBI keduanya akan dipanggil Satgas BLBI diminta melunasi kewajiban mereka kepada negara pada 30 Maret 2023.</p>

Satgas BLBI diminta lebih tegas kepada obligor, pemilik Bank Tamara Lidia Muchtar dan Atang Latief. Apalagi Satgas BLBI telah memanggilnya.

Satgas BLBI Diminta Lebih Tegas Kepada Obligor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Saitgas-BLBI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta telah melaksanakan penyitaan atas dua aset dari Trijono Gondokusumo di kawasan Jakarta Selatan, Senin (10/10) pagi.<br /> <br /> Trijono Gondokusumo merupakan obligor PT. Bank Putra Surya Perkasa (BPSP) yang hingga saat ini belum memenuhi kewajiban pembayaran kepada negara sejumlah Rp 5,3 miliar. Ketua Satgas BLBI, Rionald Silaban, mengatakan dua aset milik Trijono yang disita merupakan dua bidang tanah.<br /> <br /> Terdiri dari sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 502 m2 terletak di Jln. Simprug Golf III No. 71, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Serta, sebidang tanah seluas 2.300m2 di Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.<br /> <br /> "Kedua aset tersebut merupakan harta kekayaan lain dari obligor BLBI Trijono Gondokusumo yang disita dalam rangka penyelesaian kewajiban pemegang saham terhadap negara," kata Rionald Silaban dalam keterangan tertulis, Senin (10/10).<br /> <br /> Rionald menjelaskan, penyitaan ini dilakukan oleh Satgas BLBI melalui Jurusita KPKNL Jakarta II bersama sejumlah pihak terkait didampingi aparat setempat. Selanjutnya, kedua aset Trijono Gondokusumo yang telah dilakukan penyitaan tersebut akan dilanjutkan proses pengurusannya oleh PUPN melalui mekanisme penjualan secara terbuka atau lelang atau penyelesaian lainnya.<br /> <br /> Ia juga menekankan, Satgas BLBI akan terus konsisten untuk memastikan pengembalian hak tagih negara dapat terpenuhi. Hal ini melalui serangkaian upaya seperti pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset barang jaminan maupun harta kekayaan lainnya.<br /> <br /> "(Penyitaan) akan dilakukan kepada obligor/debitur yang selama ini telah mendapatkan fasilitas dana BLBI dan belum atau tidak menyelesaikan kewajibannya terhadap negara sebagaimana mestinya," pungkasnya.<br /> <br /> Sementara itu, dihimpun dari berbagai sumber, sebelum penyitaan yang dilakukan hari ini, Senin (10/10). Satgas BLBI sebelumnya pada Kamis, 23 Desember 2021, telah melakukan pemblokiran aset koruptor Trijono Gondokusumo berupa 9 bidang tanah dan saham di 24 perusahaan.<br /> <br /> Kemudian, pada Kamis (16/6/2022) Satgas BLBI telah menyita aset tanah seluas 580.440 m2 yang terletak di Desa Cibodas, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.

Satgas BLBI Sita Dua Aset Milik Trijono Gondokusumo di Jakarta Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/satgas_blbi.jpg" alt="TANPA KOMPROMI: Mahfud MD memimpin penyitaan aset yang terkait dengan BLBI di Kabupaten Bogor kemarin. Dia didampingi Komjen Agus Andrianto (kiri) dan Rionald Silaban. (RADAR BOGOR)" width="100%">
<figcaption>TANPA KOMPROMI: Mahfud MD memimpin penyitaan aset yang terkait dengan BLBI di Kabupaten Bogor kemarin. Dia didampingi Komjen Agus Andrianto (kiri) dan Rionald Silaban. (RADAR BOGOR)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) terus mengejar aset-aset para debitur dan obligor. Kali ini, sasaran mereka adalah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.<br /> <br /> Kemarin (22/6) tim menyita aset milik obligor BLBI. Yakni, PT Bank Asia Pacific (Bank Aspac) yang di belakangnya ada nama Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono. Total nilai aset itu mencapai Rp 2 triliun.<br /> <br /> Melalui penyitaan aset tersebut, Satgas BLBI menggenapkan pengembalian dana BLBI menjadi Rp 22,6 triliun. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD yang hadir dalam penyitaan aset tersebut menyampaikan, pemerintah melalui Satgas BLBI tidak akan ragu bertindak tegas. Karena itu, dia kembali mengingatkan supaya para debitur dan obligor tidak terus-menerus berusaha menghindar. ”Kepada semua obligor dan debitur supaya betul-betul kooperatif. Jangan main kucing-kucingan, mengalihkan aset, mencuci uang,” tegas Mahfud.<br /> <br /> Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk terus mengikuti aliran uang para debitur dan obligor. Tidak hanya itu, Mahfud menyebutkan bahwa pihaknya juga bekerja sama dengan Komisi Tindak Pidana Pencucian Uang. ”Kalau terjadi tindak pidana pencucian uang sesudah penyitaan maupun sebelum penyitaan, kami tidak akan main-main,” jelas dia.<br /> <br /> Dalam penyitaan aset kemarin, Satgas BLBI mengambil alih sejumlah tanah dan bangunan yang berdiri atas nama beberapa perusahaan. Yakni, PT Bogor Raya Estatindo dengan lahan seluas 89,01 hektare berikut lapangan golf dan fasilitasnya. Selain itu, ada dua bangunan hotel yang terletak di wilayah Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. ”Perkiraan awal nilai aset yang disita kurang lebih Rp 2 triliun,” imbuh Mahfud.<br /> <br /> Selain menambah nilai pengembalian dana BLBI menjadi Rp 22,6 triliun, penyitaan itu menambah perolehan lahan dari penyitaan seluas 22.334.833 meter persegi.<br /> <br /> Sebelum penyitaan, sambung Mahfud, Satgas BLBI berusaha menagih pengembalian dana kepada Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono. Namun, upaya tersebut gagal. Karena itu, Satgas BLBI menyita aset yang mereka miliki. ”Satgas BLBI melalui panitia urusan piutang negara melakukan penyitaan atas kewajiban PT Bank Aspac,” jelas dia.<br /> <br /> Meski telah disita, kegiatan operasional hotel maupun klub golf pada aset tersebut tidak berubah. Manajemen dan karyawan yang bekerja di sana masih boleh melanjutkan aktivitas.<br /> <br /> Satgas BLBI memastikan tidak akan berhenti bekerja. Itu perlu dilakukan lantaran target pengembalian dana BLBI sebesar Rp 110 triliun. Satgas akan terus mengupayakan pengembalian hak tagih negara melalui serangkaian upaya. Mulai pemblokiran, penyitaan, hingga penjualan aset-aset debitur dan obligor yang merupakan barang jaminan maupun harta kekayaan lainnya. ”Seperti saya katakan tadi, kami tidak lagi mau berdebat. Karena dulu (pengembalian dana BLBI) selalu tertunda-tunda,” tegas pejabat asal Madura tersebut.<br /> <br /> Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban menambahkan, masih ada beberapa aset yang akan disita oleh timnya. Lokasi penyitaan juga masih berada di wilayah Kabupaten Bogor. Meski demikian, fokusnya kemarin adalah aset milik PT Bank Aspac. Dia mengungkapkan, Satgas BLBI mengizinkan manajemen dan karyawan tetap bekerja lantaran mereka memahami ada kegiatan ekonomi yang berlangsung di sana. ”Seperti yang disampaikan Pak Menko tadi, (operasionalnya) itu dalam pengawasan Satgas BLBI,” jelas Rionald.<br /> <br /> Sementara itu, Kepala Bareskrim Polri Komjen Agus Andrianto yang hadir dalam penyitaan tersebut menyatakan, Polri mendukung langkah-langkah yang dilakukan Satgas BLBI. Senada dengan Mahfud, dia menyebutkan bahwa 24 tahun waktu yang diberikan kepada para debitur dan obligor BLBI sudah terlampau lama. Bahkan, kata Agus, negara juga harus membayar bunga atas dana yang digunakan para debitur dan obligor.<br /> <br /> ”Karena itu, tadi Pak Menko (Mahfud MD, Red) sudah tegas menyampaikan, tidak ada lagi diskusi, tidak ada lagi komunikasi. Silakan kalau mau klarifikasi atau lewat jalur pengadilan,” jelasnya. ”Prinsipnya, jajaran kepolisian akan melakukan upaya paksa kepada siapa pun yang mencegah atau mengganggu proses hak tagih dari Satgas (BLBI) yang dibentuk Bapak Presiden,” tambah jenderal bintang tiga Polri itu.<br /> <br /> Pada bagian lain, penyitaan tersebut mendapat perlawanan dari pemilik aset, yakni PT Bogor Raya Development. Mereka akan mengajukan gugatan hukum untuk membatalkan penyitaan tersebut. Hal itu disampaikan kuasa hukum perusahaan, Leonard Arpan Aritonang, seperti dilansir Radar Bogor. Leonard menegaskan, PT Bogor Raya Development bukan obligor BLBI. ’’Kami akan mengajukan gugatan segera karena kan memang ada prosedur berupa administratif,’’ ungkap Leonard di Klub Golf Bogor Raya, Sukaraja, Kabupaten Bogor, kemarin.<br /> <br /> Dia mengatakan, penyitaan aset oleh Satgas BLBI tersebut salah alamat. Sebab, aset-aset yang disita itu sudah berpindah tangan ke pemilik lain secara sah. ’’Kami mempertanyakan keabsahan penyitaan yang dilakukan Satgas BLBI terhadap aset Bogor Raya Development. Ingat, Bogor Raya Development bukan obligor BLBI dan aset-aset Bogor Raya Development bukan merupakan jaminan dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada pemerintah,’’ tegasnya. Leonard menambahkan, akibat penyitaan itu, kegiatan operasional di Klub Golf Bogor Raya, Hotel Novotel, dan Hotel Ibis Style terganggu.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#obligor blbi

Berita Terkini