<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/15/JKT_IHSG-Ditutup-Menguat-_SALMAN-TOYIBI-8JPG-2660796475.jpg" alt="Layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (14/5/2025). IHSG ditutup menguat pada akhir perdagangan Rabu (14/5/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (14/5/2025). IHSG ditutup menguat pada akhir perdagangan Rabu (14/5/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Investor domestik mendominasi kepemilikan surat utang atau obligasi di Indonesia. Sementara kepemilikan investor asing terbilang sangat kecil. Bank Indonesia (BI) juga turut melakukan pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total outstanding obligasi atau sukuk korporasi di Indonesia per 27 Mei 2025 mencapai Rp 528,69 triliun. Mayoritas kepemilikan surat utang tersebut masih didominasi oleh investor domestik. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menyatakan, porsi kepemilikan asing atas obligasi atau sukuk korporasi hanya Rp 6,22 triliun, setara dengan 1,18 persen dari total outstanding. "Kepemilikan asing tersebut apabila dibandingkan secara year-on-year (YoY) tercatat turun karena kepemilikan asing per Mei 2024 mencapai Rp 9,74 triliun atau 1,90 persen (dari total outstanding)," ucap Inarno, Selasa (3/6). Begitu pula secara year-to-date (YtD) juga tercatat turun. Karena kepemilikan asing per Desember 2024 sebesar Rp 7,03 triliun. Setara 1,36 persen dari total outstanding obligasi atau sukuk korporasi. Di sisi lain, untuk surat utang negara (government bond) atau sukuk pemerintah, OJK mengacu pada data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan. Per 27 Mei 2025, total nilai surat utang pemerintah sebanyak Rp 6.344,07 triliun. Kepemilikan investor asing sebesar Rp 923,75 triliun atau 14,56 persen. Kepemilikan asing pada surat utang pemerintah memang mengalami kenaikan. Jumlah ini meningkat dibandingkan periode Mei 2024 dengan Rp 806,97 triliun atau 14,05 persen dari total outstanding. "Juga meningkat dari posisi akhir Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp 876,64 triliun atau 14,52 persen," jelasnya. Menurut dia, data tersebut menunjukkan bahwa investor asing cenderung mengurangi eksposur terhadap obligasi korporasi. Di sisi lain, tetap menunjukkan minat terhadap surat utang pemerintah Indonesia. OJK terus memantau dinamika pasar dan mengimbau pelaku pasar untuk tetap mencermati faktor-faktor global yang dapat memengaruhi aliran dana investasi. Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan, juga melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder. Dalam rangka untuk memperkuat ekspansi likuiditas kebijakan moneter sekaligus mencerminkan sinergi erat antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal. Selama 2025, sampai 20 Mei, bank sentral telah membeli SBN sebesar Rp 96,41 triliun. "Yaitu melalui pasar sekunder sebesar Rp 64,99 triliun dan pasar primer dalam bentuk surat perbendaharaan negara (SPN), termasuk syariah, sebesar Rp 31,42 triliun," kata Perry. Kedepan, BI akan terus mengoptimalkan strategi operasi moneter yang pro-pasar. Sehingga dapat meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam mencapai sasaran inflasi. Sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Kepemilikan asing tersebut apabila dibandingkan secara YoY tercatat turun karena kepemilikan asing per Mei 2024 mencapai Rp 9,74 triliun.

Investor Domestik Dominasi Kepemilikan Obligasi Korporasi dan Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/KEMENKEU.jpg" alt="Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah kuota Surat Berharga Negara (SBN) ritel seri SBR012" width="100%">
<figcaption>Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah kuota Surat Berharga Negara (SBN) ritel seri SBR012</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah menyerap dana sebesar Rp 15,8 triliun dari lelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN) pada 19 September 2023 dari total penawaran yang masuk sebesar Rp 28,79 triliun. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan keempat seri SUN tersebut di antaranya SPN03231220 (penerbitan baru), SPN12240919 (penerbitan baru), FR0095 (pembukaan kembali), dan FR0100 (pembukaan kembali). Kemudian, tiga lainnya yakni FR0098 (pembukaan kembali), FR0097 (pembukaan kembali), dan FR0089 (pembukaan kembali). Lelang dilakukan melalui sistem lelang Bank Indonesia (BI). Penyerapan terbesar berasal dari lelang SUN seri FR0100 sebesar Rp 7,85 triliun dari penawaran yang masuk senilai Rp 11,80 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan dari lelang seri tersebut adalah 6,72993 persen. Kemudian, penyerapan dana terbesar berikutnya adalah seri FR0097 dengan nominal yang dimenangkan Rp 3,4 triliun dari penawaran Rp 4,33 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan yaitu 6,93904 persen. Selanjutnya yaitu seri FR0098 dengan dana yang diraup pemerintah sebesar&nbsp;Rp 2,05 triliun dari penawaran Rp 6,05 triliun. Adapun imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri tersebut adalah 6,91984 persen. Dari seri FR0095, pemerintah meraup dana Rp 1,8 triliun dari penawaran Rp 4,09 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan yaitu 6,37971 persen. Berikutnya, pemerintah menyerap dana Rp 700 miliar dari seri FR0089. Penawaran yang masuk dari seri ini adalah Rp 1,56 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,99977 persen. Sementara dari lelang seri SPN03231220 dan SPN12240919, pemerintah memutuskan tidak menyerap dana. Jumlah penawaran yang masuk untuk seri SPN03231220 adalah Rp 430 miliar dan penawaran masuk untuk seri SPN12240919 adalah Rp 527 miliar.

Penyerapan terbesar berasal dari lelang SUN seri FR0100 sebesar Rp 7,85 triliun dari penawaran yang masuk senilai Rp 11,80 triliun.

Pemerintah Raup Rp 15,8 Triliun dari Lelang Tujuh Seri SUN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/SRI-MULYANI-182943358.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berencana mengurangi penerbitan surat utang berupa surat berharga negara (SBN). Ini dikarenakan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga saat ini cukup baik. "Penerbitan SBN nanti bisa dilakukan penurunan, karena &nbsp;kondisi keuangan negara yang cukup baik pada kuartal I ini," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa bulan Mei 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (22/5). Adapun pada kuartal I 2023, APBN mencetak surplus sebesar Rp 128,5 triliun. Surplus tersebut pun terus meningkat menjadi Rp 234,7 triliun per April 2023. Surplus terjadi karena terdapat lonjakan penerimaan negara yang cukup besar, yakni mencapai Rp 1.000,5 triliun atau naik 17,3 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) dalam empat bulan pertama tahun ini. Sedangkan, realisasi belanja negara baru sebesar Rp 765,8 triliun. Sri Mulyani menuturkan, penerbitan SBN neto per April 2023 mencapai Rp 240 triliun atau 33,7 persen dari target APBN yang sebesar Rp 712,9 triliun. Realisasi tersebut meningkat 68,8 persen (yoy) dari sebesar Rp 142,2 triliun. Kenaikan tersebut seiring dengan antisipasi kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, maupun suku bunga di dalam negeri. Selain penerbitan SBN, pemerintah turut melakukan pinjaman neto sebesar Rp 3,9 triliun atau turun 72,7 persen (yoy). Dengan demikian, ia menyebutkan secara keseluruhan realisasi pembiayaan utang mencapai Rp 243,9 triliun atau tumbuh 55,9 persen (yoy) dari Rp 156,4 triliun. "Dalam hal ini, realisasi pembiayaan utang telah mencapai 35 persen dari target APBN yang sebesar Rp 696,3 triliun," imbuh mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. Dengan pengelolaan yang bijaksana dan akuntabel, dirinya menuturkan realisasi pembiayaan terjaga baik dalam mendukung kinerja APBN. Pengelolaan dan waktu penerbitan utang, baik melalui SBN dan pinjaman, terkendali sesuai dengan strategi pembiayaan tahun 2023.

Surplus APBN 2023 per April tercatat Rp 234,7 triliun, naik dari posisi kuartal I yang sebesar Rp 128,5 triliun.

Surplus APBN Bikin Happy, Sri Mulyani Berencana Kurangi Penerbitan Surat Utang Tahun ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/pexels-karolina-grabowska-4475523.jpg" alt="Ilustrasi uang pendapatan. (ANTARA/HO/Pexels)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi uang pendapatan. (ANTARA/HO/Pexels)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Surat Berharga Negara (SBN) seri SR018 segera hadir sebagai sukuk ritel pertama pada 2023. Instrumen syariah ini akan dibuka dengan masa penawaran 3-29 Maret 2023.  SR018 hadir sebagai alternatif investasi untuk mencapai tujuan keuangan dengan cara yang aman dan menguntungkan, sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi dalam pembiayaan APBN.  Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Kemenkeu Dwi Irianti Hadiningdyah mengatakan, sukuk tradable dan sangat aman karena pembayaran pokok dan imbalannya dijamin undang-undang. Selain itu, SR018 sesuai dengan prinsip syariah dan sudah memperoleh opini syariah dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sehingga investor yang concern terhadap shariah compliance tidak perlu khawatir.  "SR018 akan diterbitkan dalam dua tipe, yakni SR018-T3 (tenor tiga tahun) dan SR018-T5 (tenor lima tahun). Meski memiliki jatuh tempo, namun SR018 bisa diperdagangkan kembali di pasar sekunder terhitung 11 Juli 2023 mengikuti harga pasar," ujar Dwi Irianti dalam keterangannya, Senin (27/3).  Ia menyebut, besaran kupon SR018 adalah 6,25 persen untuk tenor 3 tahun dan 6,40 persen untuk tenor 5 tahun. Adapun pembayaran kupon SR018 akan diberikan ke investor pada tanggal 10 setiap bulannya. Selain itu, negara memberikan sejumlah kemudahan bagi masyarakat yang berminat menanamkan modal di SR018 ini.  Sementara itu, Head of Research &amp; Investment Connoisseur Moduit, Manuel Adhy Purwanto mengatakan, pembelian SR018 dapat dilakukan mulai Rp 1 juta dengan maksimal Rp 5 miliar untuk tenor 3 tahun dan Rp 10 miliar untuk tenor 5 tahun.  Pemerintah juga memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang ingin mendapatkan instrumen ini. Investor dapat melakukan pembelian SR018 secara online melalui mitra maupun sub mitra distribusi pemerintah, salah satunya melalui Moduit.  Sesuai visi Moduit 'Semua Orang Berhak Sejahtera', lanjut Manuel, Moduit turut membantu perbaikan dan meningkatkan kesejahteraan dengan menggunakan ekosistem dan kekuatan digital.  "Kami berharap dapat menjangkau lebih banyak investor berinvestasi di obligasi dan reksa dana. Moduit hadir dan siap membantu masyarakat yang berminat berinvestasi di obligasi dan reksa dana, sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bersama-sama meraih keuntungan," ujar Manuel Adhi Purwanto.  Selain keuntungan, investasi di SR018 merupakan bentuk nyata mendukung program pemerintah. Untuk itu menurut Manuel Adhi Purwanto, Moduit berkomitmen memberikan edukasi kepada masyarakat terkait ragam pilihan investasi, khususnya Surat Berharga Negara.  "Jadi, pilihan investasi itu beragam, termasuk SR018, sehingga penting bagi investor untuk melakukan diversifikasi pada portofolionya. Selain itu, dengan berinvestasi di SR018, kita bisa sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan sesama melalui negara," paparnya.

Masih Ada Waktu 2 Hari Lagi, Pesan SR018 Mudah Lewat Moduit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/thumb_93_37_pemesanan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penerbitan surat berharga negara (SBN) ritel mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Sejak pemerintah membuka masa penawaran pada 19 Januari sampai 9 Februari 2023, seri saving bond ritel (SBR) 012 mencatatkan total pemesanan mencapai Rp 22,18 triliun.  SBR012 menjadi obligasi ritel pertama yang diterbitkan pemerintah pada tahun ini dari total delapan seri yang akan dirilis. Direktur Surat Utang Negara (SUN) Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Deni Ridwan menyatakan, nilai pemesanan sebesar Rp 22,18 triliun menjadi rekor tertinggi sepanjang penerbitan SBN ritel non-tradable melalui online e-SBN. Dari dua jenis tenor SBR012 yang dilepas, minat tertinggi pada tenor dua tahun.  "Pemesanan untuk tenor dua tahun sebesar Rp 16,73 triliun. Sedangkan tenor empat tahun senilai Rp 5,45 triliun. Dalam penjualannya, pemerintah menunjuk 29 mitra distribusi untuk penjualan SBR012," beber Deni di Jakarta akhir pekan lalu.

Cetak Sejarah, Nilai Pemesanan SBR012 Capai Rp 22,18 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/OBLIGASI-560x373-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), menggelar lelang Surat Utang Negara (SUN) pada hari ini, Selasa (11/10). Berdasarkan data DJPPR, total penawaran yang masuk pada lelang kali ini sebesar Rp15 triliun. Dari total penawaran yang masuk, pemerintah menyerap sebanyak Rp8,22 triliun.  Direktur Surat Utang Negara, DJPPR, Kemenkeu Deni Ridwan mengatakan, partisipasi investor sebesar Rp15 triliun tersebut lebih tinggi dari target indikatif sebesar Rp10 triliun, di tengah kondisi pasar global yang masih volatile. Menurutnya, investor cenderung berhati-hati karena masih tingginya ekspektasi inflasi ke depan, dan adanya kekhawatiran terkait potensi terjadinya resesi global. Selain itu, investor masih menunggu rilis data inflasi AS pada hari Kamis pekan ini.  "Selain itu, the Fed masih bersikap hawkish terkait kebijakan normalisasi suku bunga yang diperkirakan masih agresif. Namun demikian, kondisi domestik masih solid yang ditunjukkan antara lain kinerja APBN yang masih surplus dan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2022 sebesar USD130,8 miliar," katanya dalam keterangan resmi dikutip Rabu (12/10).  Lebih lanjut Deni memaparkan, minat investor asing meningkat menjadi Rp2,88 triliun dari lelang sebelumnya yang sebesar Rp1,7 triliun. Jumlah incoming bids dari investor asing mayoritas pada seri SUN tenor 6 dan 11 tahun yaitu Rp2,77 triliun atau 96,17 persen dari total incoming bids investor asing dan dimenangkan sebesar Rp1,55 triliun atau 18,87 persen dari total awarded bids.  "Seri SUN dengan tenor 6 dan 11 tahun mendominasi demand investor pada lelang hari ini, yang mencapai 75,16 persen dari total incoming bids dan 76,64 persen dari total awarded bids," kata Deni.  Selain itu, incoming bids terbesar masih pada tenor 11 tahun yaitu Rp6,78 triliun (45,16 persen dari total incoming bids) dan dimenangkan sebesar Rp2,35 triliun (28,59 persen dari total awarded bids). Sedangkan awarded bids terbesar yaitu Rp3,95 triliun (48,05 persen dari total awarded bids) berasal dari tenor 6 tahun.  Di tengah kondisi pasar saat ini yang masih cenderung volatile karena pengaruh kondisi global, secara umum pergerakan yield SUN yang dilelang menguat. Level WAY yang dimenangkan pada lelang SUN kemarin, turun sebesar 4 sampai dengan 7 bps jika dibandingkan WAY pada lelang sebelumnya. Kecuali tenor 6 tahun naik 9 bps.  "Dengan mempertimbangkan outlook turunnya kebutuhan pembiayaan APBN tahun 2022 melalui penerbitan SBN dan dinamika kondisi pasar keuangan terkini, maka pemerintah memutuskan untuk memenangkan permintaan sebesar Rp8,22 triliun. Berdasarkan kalender penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tahun 2022, lelang penerbitan SUN selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2022," pungkas Deni.  Dalam lelang SUN kali ini, seri FR0096 yang akan jatuh tempo pada 15 Febuari 2033 menjadi seri yang paling banyak diburu investor. Ini terbukti dengan jumlah penawaran masuk hingga Rp6,77 triliun.  Sementara Seri FR0095 menjadi seri yang paling banyak dimenangkan dalam lelang kali ini. Dimana, nominal yang diserap pemerintah mencapai Rp3,95 triliun, dengan yield rata-rata yang dimenangkan sebesar 7,11 persen. Berikut besaran rincian serapan masing-masing seri sekaligus besaran yield rata-rata tertimbangnya.  1. SPN03230111 yang jatuh tempo pada 11 Januari 2023. Seri ini mendapatkan nilai penawaran Rp625 miliar. Pemerintah menyerap sebanyak Rp450 miliar dengan yield rata-rata yang dimenangkan 3,09 persen.  2. SPN12231012 yang jatuh tempo pada 12 Oktober 2023. Seri ini mendapatkan nilai penawaran Rp1,37 triliun. Pemerintah menyerap sebanyak Rp1,05 triliun dengan yield rata-rata yang dimenangkan 4,01 persen.  3. FR0095 yang jatuh tempo pada 15 Agustus 2028. Seri ini mendapatkan nilai penawaran Rp4,58 triliun. Pemerintah menyerap sebanyak Rp3,95 triliun dengan yield rata-rata yang dimenangkan 7,11 persen.  4. FR0096 yang jatuh tempo pada 15 Februari 2033. Seri ini mendapatkan nilai penawaran Rp6,77 triliun. Pemerintah menyerap sebanyak Rp2,35 triliun dengan yield rata-rata yang dimenangkan 7,36 persen.  5. Seri FR0098 yang jatuh tempo pada 15 Juni 2038. Seri ini mendapatkan nilai penawaran Rp1,15 triliun. Pemerintah menyerap sebanyak Rp350 miliar dengan yield rata-rata yang dimenangkan 7,40 persen.  6. Seri FR0097 yang jatuh tempo pada 15 Juni 2043. Seri ini mendapatkan nilai penawaran Rp307 milliar. Pemerintah menyerap sebanyak Rp10 miliar dengan yield rata-rata yang dimenangkan 7,39 persen.  7. Seri FR0089 yang jatuh tempo pada 15 Agustus 2051. Seri ini mendapatkan nilai penawaran Rp183 miliar. Pemerintah menyerap sebanyak Rp60 miliar dengan yield rata-rata yang dimenangkan 7,35 persen.

Pemerintah Serap Dana Rp 8,22 Triliun dari Lelang SUN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/sri-mulyani-ibas.jpg" alt="RAPAT KERJA: Menkeu Sri Mulyani Indrawati (dua dari kiri) bersama Ketua Banggar Said Abdullah (dua dari kanan) di DPR kemarin (28/9). (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>RAPAT KERJA: Menkeu Sri Mulyani Indrawati (dua dari kiri) bersama Ketua Banggar Said Abdullah (dua dari kanan) di DPR kemarin (28/9). (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berbagai upaya dilakukan pemerintah sebagai sumber pembiayaan utang pada APBN 2022. Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Riko Amir menyatakan bahwa hal itu dipenuhi dari penerbitan surat berharga negara (SBN) pada tahun depan.  Riko menyebutkan, pembiayaan terdiri atas utang dan nonutang. Melalui utang mencapai Rp 973,6 triliun. "Artinya bahwa selama 2022, pembiayaan melalui SBN atau pelaksanaan pinjaman dengan target net Rp 973,6 triliun," tuturnya secara virtual Senin (13/12).  Dia melanjutkan, sumber pembiayaan utang biasanya berasal dari domestik dan valuta asing. Menurut dia, pemerintah berencana menarik utang dengan porsi sekitar 80 persen dari domestik atau berdenominasi rupiah pada tahun depan.  "Sumber pembiayaannya adalah dari domestik dengan kisaran 80–82 persen dan valuta asing 18–20 persen," imbuhnya.  Riko melanjutkan, SBN bruto akan ditawarkan melalui mekanisme lelang dan nonlelang. Porsinya adalah surat utang negara (SUN) sebanyak 69–72 persen serta surat berharga syariah negara (SBSN) sebanyak 28–31 persen.  Data DJPPR menunjukkan, porsi kepemilikan asing pada SBN turun secara gradual. Hingga awal Desember 2021, porsi asing berada di bawah 20 persen. Porsi asing diambil perbankan dalam negeri yang mengalami kenaikan menjadi 25,91 persen per 9 Desember 2021.  Selain perbankan, ada Bank Indonesia (BI) serta asuransi dan dana pensiun yang juga menambah porsi pada kepemilikan surat utang. "Sebelum pandemi, kepemilikan asing 40 persen dan sempat 41 persen, dan per hari ini hanya di bawah 20 persen," imbuh Dirjen DJPPR Luky Alfirman.  Luky menjelaskan, turunnya porsi asing membuat kekhawatiran pemerintah menurun jika nantinya ada gejolak di pasar keuangan global. Selama ini, Indonesia selalu mendapat imbas apabila gejolak terjadi.  "Jadi, kalau dolar (USD) makin sedikit, kita mengurangi eksposur kita dari risiko mata uang. Ke depan, kami ingin menurunkan currency risk," jelasnya.  Pemerintah dan DPR dalam UU APBN 2022 menyepakati pendapatan negara ditargetkan senilai Rp 1.846,1 triliun, sementara belanjanya Rp 2.714,1 triliun. Dengan angka tersebut, defisit APBN 2022 direncanakan senilai Rp 868,0 triliun atau 4,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pemerintah Terbitkan Surat Utang Hampir Seribu Triliun Tahun Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/InShot_20210723_141346673.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah meraup dana Rp 7,5 triliun dari penerbitan surat utang ritel seri SBR010. Jumlah tersebut melebihi target awal sebesar Rp 5 triliun. Dana itu nanti digunakan untuk memenuhi sebagian pembiayaan APBN 2021.  "Termasuk untuk program penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN)," kata Kepala Seksi Perencanaan Transaksi SUN dan Derivatif Direktorat Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Herman Sary Tua Rabu (21/7).  Dia mengungkapkan, SBR010 memecahkan rekor penerbitan SBN ritel non-tradable, baik dari jumlah investor maupun nominalnya. Baik dibandingkan dengan instrumen yang telah ditawarkan sebelumnya lewat online maupun offline.  "Terdapat 23.337 investor yang berinvestasi SBR010. Sebanyak 9.068 atau 38,9 persen dari total investor merupakan investor baru. Sekitar 81 persen investor adalah generasi milenial," tuturnya.  Selain itu, ada 1.316 investor yang melakukan pemesanan dengan nominal Rp 1 juta. Angka tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan penerbitan SBR pada 2020.  Saat itu tercatat 886 investor yang memesan senilai Rp 1 juta. Artinya, generasi muda semakin melek investasi. Menurut Herman, SBR010 menjadi instrumen yang tepat untuk mulai belajar berinvestasi.

Ditarget Rp 5 Triliun, SBR010 Berhasil Terjual hingga Rp 7,5 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menteri-Keuangan-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta para menteri maupun pimpinan lembaga agar Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk pendanaan proyek infrastruktur dapat dimanfaatkan dengan baik dan benar. Ia mewanti-wanti agar dana proyek yang bersumber dari SBSN tidak diselewengkan alias dikorupsi.  Sri Mulyani menuturkan, hingga saat ini ada 11 kementerian atau lembaga (K/L) yang memanfaatkan instrumen surat utang sebagai modal pembangunan proyek. "Artinya proyek dibiayai dengan utang, namun utang yang bisa terus kita jaga," ujarnya dalam acara forum kebijakan pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN tahun 2021 yang dilaksanakan secara virtual, Rabu (20/1).  Menurutnya, proyek yang dibangun dari dana SBSN harus dijaga, mulai dari kinerjanya hingga kualitasnya. Penggunaan dana harus akuntabel dan sesuai dengan tata kelola yang baik.  "Kami harap kerja sama dengan seluruh K/L apabila kualitas proyek baik dan memberikan dampak sosial ekonomi dan finansial yang baik," ucapnya.  Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengungkapkan, pemanfaatan SBSN sebagai pembiayaan proyek infrastruktur telah dilakukan sejak 2013 lalu, Menurut dia, kinerja dari proyek-proyek tersebut sangat baik karena mencapai 90,96 persen.  Pada 2021, pembiayaan infrastruktur yang menggunakan instrumen SBSN diperkirakan mencapai Rp 27,57 triliun. Angka ini naik 18,36 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 23,29 triliun.  Dari jumlah proyek pun mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 847 proyek pada 2021 dibanding 630 proyek pada 2020. "Agar SBSN yang merupakan utang negara jadi bisa bermanfaat maksimal dan bisa dikembalikan lagi dengan manfaat jauh lebih besar dari biaya yang harus dikeluarkan," pungkasnya.  https://youtu.be/kBdVLkLNXLI  &nbsp;

Pesan Tegas Sri Mulyani, Dana Proyek Bersumber SBSN Jangan Dikorupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/INVESTASI-OBLIGASI.jpg" alt="Ilustrasi pergerakan harga obligasi sebagai salah satu instrumen investasi yang banyak diminati investor (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pergerakan harga obligasi sebagai salah satu instrumen investasi yang banyak diminati investor (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada masa pandemi Covid-19, masyarakat dapat berinvestasi jangka pendek ke obligasi retail yang diterbitkan oleh pemerintah. Keunggulannya, memberikan jaminan rasa lebih aman dan keuntungan yang didapatkan secara finansial lebih tinggi dibandingkan instrumen investasi lainnnya.  Presiden Asosiasi Perencana Keuangan IARFC Aidil Akbar mengatakan, berinvestasi pada surat obligasi pemerintah lebih baik dan aman. Pasalnya, dengan memakai mata uang Rupiah sebagai acuan dalam investasi, akan terhindari dari kondisi fluktuatif kurs mata uang lainnya yang rawan terjadi.  "Inilah momentum untuk masyarakat Indonesia selain berinvestasi mendapatkan keuntungan yang relatif cukup bagus dan aman, contohnya dari obligasi retail yang diterbitkan beberapa waktu lalu," ujarnya dalam keterangannya, Kamis (15/10).  Kemudian, lanjutnya, dari surat obligasi yang diterbitkan pemerintah memiliki jumlah keuntungan yang tinggi. Sehingga dapat dipastikan keuntungannya akan lebih baik karena dikelola juga dengan sangat baik oleh pemerintah.  "Dalam jangka pendek Obligasi yang diterbitkan pemerintah dapat menjadi alternatif masyarakat untuk berinvestasi," katanya.  Bagi masyarakat yang memiliki investasi tersebut, Aidil menyarankan, ketika ingin mengambil uangnya dapat dilakukan setelah menanam investasi selama dua sampai tiga bulan. Setelah melewati waktu tersebut, masyarakat dapat mengambil investasi uangnya dengan langsung datang ke agen yang ditunjuk.  Jenis investasi obligasi retail, kata dia, memang sangat dianjurkan bagi masyarakat yang berminat keuntungan dalam jangka waktu yang relatif pendek. Apalagi, dengan kemudahan mengambil uang investasi dalam jangka waktu yang cukup pendek sangat cocok bagi masyarakat milenial.  "Bagi yang punya perencanaan nikah akhir tahun masih tiga bulan lagi masih nggak masalah masukin investasi ini," imbuhnya.  Melalui kemudahan yang diberikan pemerintah untuk berinvestasi, dia berharap, masyarakat dapat menyadari pentingnya memiliki investasi dalam jangka pendek dan panjang. Supaya, dapat menjamin kehidupannya tetap sejahtera melalui investasi yang dilakukan semasa aktif bekerja.  "Yang paham saat ini masyarakat dari kota besar saja, di kota lainnya seperti Cirebon dan Pekalongan masih belum menyadari pentingnya investasi," tuturnya.  https://www.youtube.com/watch?v=3Le02BhaUE0&ab_channel=jawapostvofficial  &nbsp;

Obligasi Retail Pemerintah Menguntungkan Saat Pandemi, Ini Alasannya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#obligasi pemerintah

Berita Terkini