<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/15/JKT_IHSG-Ditutup-Menguat-_SALMAN-TOYIBI-8JPG-2660796475.jpg" alt="Layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (14/5/2025). IHSG ditutup menguat pada akhir perdagangan Rabu (14/5/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (14/5/2025). IHSG ditutup menguat pada akhir perdagangan Rabu (14/5/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Investor domestik mendominasi kepemilikan surat utang atau obligasi di Indonesia. Sementara kepemilikan investor asing terbilang sangat kecil. Bank Indonesia (BI) juga turut melakukan pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total outstanding obligasi atau sukuk korporasi di Indonesia per 27 Mei 2025 mencapai Rp 528,69 triliun. Mayoritas kepemilikan surat utang tersebut masih didominasi oleh investor domestik. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menyatakan, porsi kepemilikan asing atas obligasi atau sukuk korporasi hanya Rp 6,22 triliun, setara dengan 1,18 persen dari total outstanding. "Kepemilikan asing tersebut apabila dibandingkan secara year-on-year (YoY) tercatat turun karena kepemilikan asing per Mei 2024 mencapai Rp 9,74 triliun atau 1,90 persen (dari total outstanding)," ucap Inarno, Selasa (3/6). Begitu pula secara year-to-date (YtD) juga tercatat turun. Karena kepemilikan asing per Desember 2024 sebesar Rp 7,03 triliun. Setara 1,36 persen dari total outstanding obligasi atau sukuk korporasi. Di sisi lain, untuk surat utang negara (government bond) atau sukuk pemerintah, OJK mengacu pada data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan. Per 27 Mei 2025, total nilai surat utang pemerintah sebanyak Rp 6.344,07 triliun. Kepemilikan investor asing sebesar Rp 923,75 triliun atau 14,56 persen. Kepemilikan asing pada surat utang pemerintah memang mengalami kenaikan. Jumlah ini meningkat dibandingkan periode Mei 2024 dengan Rp 806,97 triliun atau 14,05 persen dari total outstanding. "Juga meningkat dari posisi akhir Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp 876,64 triliun atau 14,52 persen," jelasnya. Menurut dia, data tersebut menunjukkan bahwa investor asing cenderung mengurangi eksposur terhadap obligasi korporasi. Di sisi lain, tetap menunjukkan minat terhadap surat utang pemerintah Indonesia. OJK terus memantau dinamika pasar dan mengimbau pelaku pasar untuk tetap mencermati faktor-faktor global yang dapat memengaruhi aliran dana investasi. Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan, juga melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder. Dalam rangka untuk memperkuat ekspansi likuiditas kebijakan moneter sekaligus mencerminkan sinergi erat antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal. Selama 2025, sampai 20 Mei, bank sentral telah membeli SBN sebesar Rp 96,41 triliun. "Yaitu melalui pasar sekunder sebesar Rp 64,99 triliun dan pasar primer dalam bentuk surat perbendaharaan negara (SPN), termasuk syariah, sebesar Rp 31,42 triliun," kata Perry. Kedepan, BI akan terus mengoptimalkan strategi operasi moneter yang pro-pasar. Sehingga dapat meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam mencapai sasaran inflasi. Sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Kepemilikan asing tersebut apabila dibandingkan secara YoY tercatat turun karena kepemilikan asing per Mei 2024 mencapai Rp 9,74 triliun.

Investor Domestik Dominasi Kepemilikan Obligasi Korporasi dan Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/09/ilustrasi-obligasi-2603007544.png" alt="Ilustrasi obligasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi obligasi</figcaption>
</figure> Kondisi ekonomi yang mulai berangsur membaik terus membawa dampak pada instrumen investasi. Salah satu yang diramal memiliki prospek cerah tahun ini adalah obligasi korporasi. --- OBLIGASI, baik yang diterbitkan pemerintah maupun korporasi, merupakan salah satu primadona investasi. Tahun ini sejumlah faktor menjadi sentimen positif untuk pasar surat utang, khususnya swasta. Chief Economist BCA David Sumual menjelaskan, ada beberapa faktor yang memengaruhi pasar obligasi. Salah satunya, minat asing. David menyebutkan, sampai awal April, sudah ada lebih dari Rp 51 triliun kepemilikan asing. &rdquo;Terus meningkat cukup kuat selama beberapa bulan terakhir sejak awal tahun,&rdquo; ujarnya kepada Jawa Pos Jumat (7/4). David menyatakan, aliran dana asing itu tidak hanya mengalir ke surat utang pemerintah dan korporasi, tetapi juga ke saham. &rdquo;Jadi, memang kondisi makroekonomi cukup bagus. The Fed (bank sentral Amerika Serikat) juga terlihat tidak terlalu hawkish atau tidak terlalu agresif lagi menaikkan bunga,&rdquo; jelasnya. Kondisi itu juga diperkuat dengan ekspektasi inflasi dalam negeri yang terus terjaga. Bahkan cenderung semakin rendah memasuki kuartal II 2023. Karena itulah, investor, baik luar maupun dalam negeri, cukup positif melihat dinamika surat utang. &rdquo;Kalau mau menerbitkan obligasi korporasi pun, saya melihat peminatnya relatif cukup baik untuk emerging market, terutama Indonesia,&rdquo; ungkap dia. Terkait dengan sektor yang akan dijagokan tahun ini, David menyebut hampir seluruh sektor memiliki potensi yang baik. Sebab, momentum pemulihan ekonomi terus terjadi pascapandemi meski kecepatannya memiliki waktu yang berbeda-beda. Ada yang pulih cepat dan ada yang bertahap. &rdquo;Konsumsi dan pariwisata baru pulih. Kalau yang terkait dengan komoditas cukup menguat sejak tahun lalu, memasuki semester II juga cukup baik karena pembukaan kembali Tiongkok. Manufaktur, termasuk EV (kendaraan listrik) dan kaitannya dengan industri baterai, nikel, dan lainnya, juga cukup bagus,&rdquo; jelas David. Terpisah, Doni Kuswantoro, fixed income analyst PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI), mengamini prospek obligasi korporasi yang cerah tahun ini. Menurut dia, potensi pasar surat utang sektor swasta akan tumbuh lebih baik menjelang puncak kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. &rdquo;Setelah puncak suku bunga tercapai, suku bunga komersial, termasuk imbal hasil obligasi negara, diperkirakan menurun. Sehingga dapat mendorong penerbitan obligasi korporasi,&rdquo; terangnya. Doni menambahkan, tingkat imbal hasil obligasi korporasi yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan surat utang negara membuatnya menjadi salah satu alternatif investasi pada kelas aset obligasi. Namun, risiko kredit dan likuiditasnya yang juga relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan obligasi pemerintah tetap harus dicermati. Karena itu, prospek industri/sektor dan kualitas kredit yang direpresentasikan dengan peringkat kredit (credit rating) menjadi pertimbangan awal dalam memilih obligasi korporasi guna memitigasi risiko kredit dari sebuah penerbit obligasi. &rdquo;Untuk meminimalkan risiko likuiditas, investor dapat memilih penerbit obligasi yang cukup aktif di pasar surat utang (frequent issuer). Sebagai gambaran, berdasar data Pefindo, obligasi korporasi dengan peringkat AAA masih mendominasi lebih dari 40 persen outstanding pasar obligasi korporasi Indonesia,&rdquo; bebernya. Lantas, apa yang membedakan obligasi dengan peringkat investment grade dan non-investment grade? Doni mengungkapkan, hampir seluruh obligasi korporasi yang diperingkat di awal penerbitan memiliki peringkat layak investasi (investment grade rating) yang ditunjukkan dengan credit rating BBB- atau di atasnya. Bila lembaga pemeringkat kredit memberikan rating di bawah investment grade, biasanya perusahaan tidak jadi menerbitkan obligasinya. Pada perjalanannya, peringkat bisa turun menjadi non-investment grade (BB+ atau di bawahnya). Apalagi jika lembaga pemeringkat melihat penurunan fundamental kredit dari penerbit obligasi. Atau, terjadi credit event yang dapat memengaruhi kualitas kredit obligasi tersebut.&nbsp;(dee/c14/dio) POIN PLUS OBLIGASI -Mendapat kupon atau bunga secara berkala -Memperoleh capital gain -Potensi tingkat keuntungan yang bisa lebih cuan daripada deposito -Bisa digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit bank -Dapat menjadi jaminan saat membeli saham di bursa efek -Bisa diperjualbelikan melalui pasar modal Diolah dari berbagai sumber

Kondisi ekonomi yang mulai berangsur membaik terus membawa dampak pada instrumen investasi. Obligasi korporasi diramal punya prospek cerah.

Obligasi Korporasi Kembali Menggeliat, Hampir Seluruh Sektor Berpotensi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pefindo-obligasi-korporasi-akan-turun-4-persen-tahun-depan_m_.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga pemeringkat PT Pefindo memperkirakan penerbitan obligasi korporasi akan turun tahun depan. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya suku bunga Bank Indonesia (BI) dan pesta demokrasi yang akan digelar. Direktur Utama Pefindo Salyadi Saputra mengatakan, penerbitan obligasi korporasi pada 2019 turun 4 persen menjadi Rp 130 triliun dibandingkan tahun ini yang sebesar Rp 135 triliun. Meskipun demikan, kata Salyadi, obligasi korporasi akan tetap diminati lantaran kupon yang akan diberikan akan naik sedikit. &ldquo;Kebutuhan untuk infrastruktur tetap tinggi. Sehingga diharapkan, walaupun kuponnya naik sedikit, korporasi tetap berminat," ujarnya di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Selasa (11/12). Salyadi mengungkapkan, pihaknya telah menerima mandat untuk penerbitan obligasi korporasi sekitar Rp 15 triliun, namun perusahaan yang bersangkutan baru akan merealisasikan aksi korporasi tersebut pada Januari dan Februari 2019. Salyadi menyampaikan, hingga Oktober 2018, realisasi penerbitan obligasi baru mencapai Rp 123,8 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 98,1 triliun merupakan obligasi korporasi. Senilai Rp 22,1 triliun adalah Surat Utang Jangka Menengah (SUJM). Adapun sisanya Rp 3,6 triliun dalam bentuk sekuritisasi. "Secara nominal, penerbitan baru per akhir Oktober 2018 didominasi oleh perusahaan dari sektor pembiayaan, perbankan dan konstruksi," terangnya. Adapun total emisi obligasi perusahaan pembiayaan sepanjang periode Januari-Oktober 2018, tercatat sebesar Rp 39,9 triliun, perbankan Rp 30,8 triliun, konstruksi Rp 6,9 triliun dan telekomunikasi Rp 7,5 triliun. Selain itu, korporasi di sektor pertambangan Rp 2 triliun, makanan dan minuman Rp 764 miliar, properti Rp 1 triliun dan lainnya Rp 34,9 triliun.

Pefindo: Obligasi Korporasi Akan Turun 4 Persen Tahun Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mnc-kapital-tawarkan-bunga-obligasi-dikisaran-12-125-persen_m_214338.jpeg" alt="Jajaran manajemen PT Obligasi Capital" width="100%">
<figcaption>Jajaran manajemen PT Obligasi Capital</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) berencana menerbitkan obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap I 2018. Jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak - banyaknya Rp300 miliar dari total Rp500 miliar. Obligasi bertenor&nbsp; lima tahun ini&nbsp; ditawarkan dengan kupon&nbsp; sekitar 12 persen - 12,5 persen yang akan dibayar setiap 3 bulan sekali. Direktur MNC Sekuritas, Dadang Suryanto menuturkan, bahwa dana hasil aksi korporasi ini setelah dikurangi biaya - biaya emisi, akan digunakan untuk pelunasan pinjaman obligasi berkelanjutan I MNC Kapital Indonesia Tahun 2013 sejumlah Rp225 miliar. Kesegeraan pelunasan ini lantaran obligasi ini bakal jatuh tempo pada tanggal 5 Juli 2018. "Selain untuk pelunasan, sisa hasil emisi obligasi ini akan digunakan untuk mendukung modal kerja perusahaan," ujarnya di gedung I News Jakarta, Senin (21/05). Dalam aksi ini, perusahaan mempercayakan PT MNC Sekuritas (terafiliasi) sebagai pemjamin Pelaksana Emisi dan menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagi Wali Amanatnya. Obligasi ini juga telah mendapatkan peringkat "idBBB" (Triple B). Diperkirakan masa penawaran awal akan dilaksanakan pada 18-28 Mei 2017, dan diharapkan dapat memperoleh tanggal efektif pada 21 Juni 2018. Sehingga masa penawaran dapat dilangsungkan pada tanggal 25-26 Juni, tanggal penjatahan pada 27 Juni, dan tanggal distribusi obligasi secara elektronik pada 29 Juni 2018. "Jika berjalan dengan lancar, maka kami berharap obligasi ini bisa dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 21 Juli 2018," tandasnya.

MNC Kapital Tawarkan Bunga Obligasi Dikisaran 12 - 12,5 persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/segini-penerbitan-surat-utang-yang-difasilitasi-bei-hingga-maret-2018_m_194677.jpeg" alt="Ilustrasi Gedung Bursa Efek Indonesia" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Bursa Efek Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat total emisi obligasi dan sukuk yang sudah tercatat sepanjang tahun 2018 adalah 10 Emisi dari 9 Emiten senilai Rp21,24 Triliun. Mengutip keterbukaan informasi BEI, Jumat, 9 Maret 2018, jumlah tersebut bertambah setelah tercatatnya obligasi berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018 yang diterbitkan oleh PT BFI Finance Indonesia Tbk. Obligasi dicatatkan dengan nilai nominal sebesar Rp2.16 triliun dan terdiri dari tiga seri, dimana seri A (BFIN03ACN4) memiliki nilai nominal Rp946 mikiar dengan tingkat bunga tetap 6,40 persen per tahun, serta memiliki jangka waktu 370 hari. Sementara seri B (BFIN03BCN4) nilai nominalnya mencapai Rp253 miliar dengan tingkat bunga tetap 7,25 persen per tahun dan jangka waktu 2 Tahun. Sedangkan seri C (BFIN03CCN4), untuk nilai nominal sebesar Rp966 miliar dengan tingkat bunga tetap 7,60 persen per tahun dan jangka waktu 3 Tahun. Hasil pemeringkatan dari PT Fitch Rating Indonesia untuk Obligasi ini adalah AA-(idn) (double A minus). Bertindak sebagai Wali Amanat dalam emisi ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Dengan pencatatan ini maka total emisi Obligasi dan Sukuk yang tercatat di BEI berjumlah 354 emisi dengan nilai nominal outstanding sebesar Rp401,90 Triliun dan USD47,5 juta, diterbitkan oleh 114 Emiten. Selain itu, Surat Berharga Negara (SBN) tercatat di BEI berjumlah 92 seri dengan nilai nominal Rp2.138,17 Triliun dan USD200 juta. EBA sebanyak 10 emisi senilai Rp9,93 Triliun.

Segini, Penerbitan Surat Utang yang Difasilitasi BEI Hingga Maret 2018

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/dorong-kredit-bi-batasi-pembelian-obligasi_m_160112.jpeg" alt="Grafis Obligasi" width="100%">
<figcaption>Grafis Obligasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;&ndash; Bank Indonesia (BI) berencana mengubah aturan rasio pendanaan bank terhadap penyaluran kredit (loan to funding ratio/LFR). Perubahan dilakukan agar bank mengurangi pembelian surat utang korporasi serta lebih banyak menyalurkan dana masyarakat ke kredit.  Rasio LFR memperhitungkan dana pihak ketiga dan obligasi yang diterbitkan bank dalam rangka pendanaan (funding). Nah, BI kini sedang mengkaji untuk memasukkan sebagian obligasi korporasi yang dibeli bank untuk dimasukkan ke unsur pinjaman (loan). Saat ini, obligasi korporasi yang dibeli bank dihitung sebagai aset, bukan penyaluran kredit. Padahal, pembelian obligasi oleh perbankan cukup marak. Lebih dari 50 persen obligasi korporasi yang diterbitkan di pasar modal diserap bank. Nilainya mencapai Rp 190 triliun.  Nanti, tidak semua obligasi dapat dianggap sebagai loan. Kriterianya dibatasi pada obligasi korporasi nonbank yang berada di pasar modal dengan rating minimum dan besaran minimum. &rdquo;Itu boleh dimasukkan ke LFR bank. Mungkin nanti istilah LFR akan kami selaraskan menjadi financing to funding ratio,&rdquo; ujar Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo kemarin (29/9).  Rencana perubahan aturan dilakukan agar bank kembali fokus melaksanakan fungsi intermediasi perbankan, yakni menyalurkan kredit kepada masyarakat. Hal itu disebabkan pertumbuhan kredit secara year on year (yoy) masih single-digit, yakni 8,4 persen per Agustus 2017.  Padahal, penyaluran uang dari bank ke pasar modal cukup besar. Artinya, bank mampu memberikan dukungan finansial bagi korporasi melalui pasar modal dalam bentuk serapan obligasi.  Agus menilai, situasi tersebut menunjukkan fungsi intermediasi bank sebenarnya yang cukup bagus. Dengan memasukkan obligasi yang sudah diserap ke dalam LFR, Agus berharap bank semakin terdorong untuk berekspansi.  Namun, pembatasan perlu dilakukan agar bank tidak melupakan fungsi intermediasi. Selain itu, dana bank tidak hanya mengalir ke korporasi, tetapi juga ke sektor-sektor riil dan UMKM. &rdquo;Kami akan batasi supaya tidak berlebihan,&rdquo; terangnya. Direktur Keuangan dan Treasury PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Iman Nugroho Soeko menegaskan masih menunggu kebijakan BI. Namun, jika komponen obligasi korporasi dimasukkan ke komponen LFR, LFR BTN akan bertambah tinggi. Saat ini regulator hanya mengizinkan LFR 80&ndash;92 persen. Sedangkan loan to deposit ratio (LDR) BTN pada semester I lalu mencapai 111 persen. (*)

Dorong Kredit, BI Batasi Pembelian Obligasi

obligasi korporasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#obligasi korporasi