<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/07/JKT_PERTEMUAN-MENKEU-DAN-GUBERNUR-JAKARTA_HANUNG-HAMBARA_07102025-3-4209847708.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) bertemu dengan Gubernur DKI Pramono Anung (kiri) di Balaikota, Jakarta, Selasa (07/10/2025). (Hanung Hambara/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) bertemu dengan Gubernur DKI Pramono Anung (kiri) di Balaikota, Jakarta, Selasa (07/10/2025). (Hanung Hambara/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta izin kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menerapkan skema pembiayaan kreatif (creative financing) dalam menghadapi pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Hal ini disampaikan Pramono saat menerima kunjungan Menkeu Purbaya di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10). Pramono menjelaskan, langkah ini perlu diambil karena APBD DKI Jakarta turun signifikan, dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun, akibat kebijakan fiskal nasional. Pramono mengungkapkan, Pemprov DKI berencana mengajukan sejumlah opsi pembiayaan alternatif, di antaranya lewat pembentukan Jakarta Collaboration Fund (JCF) dan penerbitan obligasi daerah. "Maka kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan, untuk menyetujui Jakarta melakukan kreatif financing, di antaranya melakukan apa yang disebut dengan Jakarta Collaboration Fund atau obligasi daerah dan sebagainya, yang memang belum ada," ujar Pramono. Selain itu, ia juga mengusulkan agar BUMD DKI Jakarta dapat memanfaatkan dana Rp200 triliun yang ditempatkan Kementerian Keuangan di bank-bank Himbara. "Tetapi juga kami ingin memanfaatkan dana Rp200 triliun yang diputuskan oleh Kementerian Keuangan oleh Pak Menteri, ke Bank Himbara kami boleh juga memanfaatkan untuk BUMD-BUMD yang ada di Jakarta," tambahnya. Meski APBD DKI berkurang besar, Pramono menegaskan pihaknya tetap mendukung kebijakan pemerintah pusat. Ia meyakini keputusan Menkeu sudah melalui kajian mendalam. "Pemerintah Jakarta sama sekali tidak argue terhadap itu. Kami akan mengikuti dan kami akan menyesuaikan, karena kami tahu pasti langkah yang diambil oleh pemerintah pusat sudah dipikirkan secara matang," ungkapnya. Purbaya Puji Sikap Pramono: Gak Banyak Protes Dalam kesempatan yang sama, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengapresiasi sikap Pramono yang tetap kooperatif meski dana bagi hasil Jakarta dipotong hingga hampir Rp20 triliun. "Ya pertama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, yang gak banyak protes ketika dana bagi hasilnya saya potong banyak tuh hampir Rp20 triliun. Kayaknya masih bisa dipotong lagi," ujar Purbaya sambil bercanda. Purbaya memastikan, pemotongan DBH hanya bersifat sementara. Ia berjanji akan mengembalikan dana tersebut jika pendapatan negara tahun 2026 meningkat. "Pertengahan triwulan kedua tahun 2026, saya akan evaluasi pendapatan saya seperti apa. Nanti kalau perkiraannya lebih, saya akan balikan lagi ke daerah," jelasnya. </div>

Gubernur Pramono Anung meminta izin kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menerapkan skema pembiayaan kreatif

APBD DKI 2026 Dipangkas, Gubernur Pramono Minta Izin Menkeu Purbaya Terbitkan Obligasi Daerah dan Jakarta Collaboration Fund

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/Gubernur-DKI-Jakarta-Pramono-Anung-Masria-Pane-2500779699.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Masria Pane/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Masria Pane/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan membatalkan rencana pembentukan Jakarta Fund. Keputusan ini diambil setelah Pramono melakukan kajian mendalam dan berdiskusi langsung dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani serta sejumlah ahli keuangan. Pramono mengungkapkan, keputusan membatalkan Jakarta Fund bukan langkah spontan, melainkan hasil pertimbangan panjang terkait regulasi dan risiko. "Tentang Jakarta funding. Jadi setelah mempelajari peraturan-peraturan yang ada dan saya sudah berkomunikasi, berkonsultasi dengan Ibu Menteri Keuangan dan juga para ahli di bidang ini," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/8). Sebagai pengganti Jakarta Fund, Pemprov DKI akan mendorong penerbitan obligasi daerah atau municipal bond. Skema ini memungkinkan Pemprov menerbitkan surat utang untuk membiayai pembangunan infrastruktur serta berbagai program strategis. Investor nantinya akan memperoleh bunga secara rutin serta pengembalian dana pokok saat jatuh tempo. "Yang paling gampang, paling strategis yang bisa di-encourage dari Jakarta itu adalah municipal bond. Saya akan melakukan itu," tutur Pramono. Pramono menilai, opsi municipal bond lebih aman dibanding Jakarta Fund. Apalagi, Jakarta memiliki aset sebesar Rp 168 triliun, yang bisa dijadikan modal awal.&nbsp; "Jakarta ini kan tadi disampaikan punya aset kurang lebih Rp 168 triliun. Jadi asetnya aja bisa digunakan untuk menjadi modal awal di municipal bond tadi," terangnya.&nbsp; Diketahui, Jakarta Fund merupakan salah satu program yang dijanjikan Pramono - Rano Karno saat kampanye Pilkada DKI Jakarta lalu. JakartaFund akan dibentuk sebagai sumber daya keuangan yang dikelola secara profesional dan tepat sasaran. Program ini menjamin tambahan dana APBD yang akan dialokasikan untuk modal kerja, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memberikan pelatihan bersertifikat, serta penyediaan pangan murah bagi warga Jakarta.

Gubernur Pramono Anung membatalkan Jakarta Fund dan memilih obligasi daerah untuk pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Batalkan Jakarta Fund dan Ganti Dengan Obligasi Daerah, Aset Rp 168 Triliun jadi Modal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/17/pramono-hut-ri-1183603430.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bertindak sebagai inspektur upacara HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Balai Kota. (Masria Pane/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bertindak sebagai inspektur upacara HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Balai Kota. (Masria Pane/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan membatalkan rencana pembentukan Jakarta Fund. Keputusan ini diambil setelah Pramono melakukan kajian mendalam dan berdiskusi langsung dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani serta sejumlah ahli keuangan. Pramono mengungkapkan, keputusan membatalkan Jakarta Fund bukan langkah spontan, melainkan hasil pertimbangan panjang terkait regulasi dan risiko. "Tentang Jakarta funding. Jadi setelah mempelajari peraturan-peraturan yang ada dan saya sudah berkomunikasi, berkonsultasi dengan Ibu Menteri Keuangan dan juga para ahli di bidang ini," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/8). Sebagai pengganti Jakarta Fund, Pemprov DKI akan mendorong penerbitan obligasi daerah atau municipal bond. Skema ini memungkinkan Pemprov menerbitkan surat utang untuk membiayai pembangunan infrastruktur serta berbagai program strategis. Investor nantinya akan memperoleh bunga secara rutin serta pengembalian dana pokok saat jatuh tempo. "Yang paling gampang, paling strategis yang bisa di-encourage dari Jakarta itu adalah municipal bond. Saya akan melakukan itu," tutur Pramono. Pramono menilai, opsi municipal bond lebih aman dibanding Jakarta Fund. Apalagi, Jakarta memiliki aset sebesar Rp 168 triliun, yang bisa dijadikan modal awal.&nbsp; "Jakarta ini kan tadi disampaikan punya aset kurang lebih Rp 168 triliun. Jadi asetnya aja bisa digunakan untuk menjadi modal awal di municipal bond tadi," terangnya.&nbsp; Diketahui, Jakarta Fund merupakan salah satu program yang dijanjikan Pramono - Rano Karno saat kampanye Pilkada DKI Jakarta lalu. JakartaFund akan dibentuk sebagai sumber daya keuangan yang dikelola secara profesional dan tepat sasaran. Program ini menjamin tambahan dana APBD yang akan dialokasikan untuk modal kerja, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memberikan pelatihan bersertifikat, serta penyediaan pangan murah bagi warga Jakarta.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ped-ojk-dorong-pemkot-padang-terbitkan-obligasi_m_.jpg" alt="Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A OJK Yunita Linda bersama Asisten Administrasi Pemkot Padang Didi Aryadi saat diwawancarai awak media di Padang, Kamis (27/9)." width="100%">
<figcaption>Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A OJK Yunita Linda bersama Asisten Administrasi Pemkot Padang Didi Aryadi saat diwawancarai awak media di Padang, Kamis (27/9).</figcaption>
</figure>Jawapos.com&ndash; Pemeritah Kota Padang sedang mematangkan rencana penerbitan obligasi daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Hal itu menyusul langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memberikan kemudahan investor daerah untuk mendirikan Perusahaan Efek Daerah (PED). PED tersebut ditargetkan rampung akhir tahun ini. "Kami mencoba cari pembiayaan lain untuk mempercepat pembangunan. OJK sudah mempertegas peluang kami untuk menerbitkan obligasi," jelas Asisten Administrasi Pemkot Padang Didi Aryadi di Padang, Kamis (27/9). Pemkot Padang memandang, penerbitan obligasi diyakini akan mendapat sambutan baik dari investor lokal maupun luar. Pasalnya data Bursa Efek Indonesia tahun 2017 menunjukkan, sebanyak 8.047 penduduk Sumatera Barat (Sumbar) melakukan transaksi di pasar modal. Sedangkan tahun ini, terdapat 1.969 investor baru asal Sumbar yang bertransaksi di bursa. "Artinya, Sumbar sudah punya potensi investor. Kami berharap, investor ini pulang kampung saat kami terbitkan obligasi," tambah Didi.&nbsp; Soal nilai penerbitan obligasi, Pemkot Padang masih belum memiliki target. Pihaknya mengaku telah diminta&nbsp; OJK untuk menyisir proyek-proyek pembangunan apa saja yang berpotensi dibiayai melalui obligasi. Seperti pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), pasar, atau pengembangan destinasi wisata. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A OJK Yunita Linda Sari mengaku optimistis pendirian PED bakal meramaikan transaksi pasar modal penduduk Sumbar. Apalagi, PED juga bisa menggandeng lembaga keuangan di daerah untuk memfasilitasi masyarakat dalam bertransaksi di bursa. "Intinya, PED ini dikelola oleh orang daerah dan untuk memajukan iklim investasi dan mencari pendanaan di daerah. Potensinya sangat besar. Sumbar secara personal individunya, bussiness intuisinya sangat besar. Entrepreunershipnya besar," papar Yunita..&nbsp; &nbsp;

PED OJK Dorong Pemkot Padang Terbitkan Obligasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ojk-bidik-obligasi-daerah-hingga-rp-12-triliun_m_.jpg" alt="Otoritas Jasa Keuangan" width="100%">
<figcaption>Otoritas Jasa Keuangan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan, pemerintah daerah (Pemda) menargetkan penerbitan obligasi daerah hingga mencapai Rp 1,2 triliun tahun ini. Pada tahap pertama, dana yang bisa diraih dari hasil penerbitan obligasi daerah diharapkan bisa sebesar Rp 600 miliar. &ldquo;Tapi info terakhir masih tergantung interest rate yang saat ini masih ditunggu. Kalau terlalu mahal mungkin akan diswitch tapi project tidak berubah,&rdquo; ujar Komisioner Pengawas Pasar Modal I OJK, Djustini Septiana di Jakarta, Jumat (10/8). Djustini menjelaskan, langkah-langkah penerbitan obligasi daerah OJK menjadi perhentian terakhir. Pasalnya, setelah memperoleh ijin prinsip, Pemda harus terlebih dahulu memasukan pendaftaran ke Kementerian Keuangan untuk memperoleh ijin. &ldquo;Jadi targetnya memang efektif di akhir Desember oleh OJK dan penawarannya di awal Januari. Karena ini memang di setting untuk mendekati akun budget per tahun pemda,&rdquo; tuturnya. Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen membeberkan pihkanya memilih Jawa Tengah yang akan menjadi daerah pertama yang akan melakukan penerbitan obligasi daerah tersebut. &ldquo;Pilot di Jawa Tengah, sekarang dalam proses mendapatkan persetujuan dari DPRD. Jadi masih berlangsung, kalau ditanya kapan dan sejauh mana Pemda dan DPRD bisa memberikan persetujuan,&rdquo; kata Hoesen. Dalam kesempatan yang sama Pengawas Pasar Modal II OJK, Fakhri Hilmi mengatakan, jika peraturan daerah (Perda) terkait obligasi daerah diharapkan bisa selesai di September tahun ini. Sehingga, penerapan obligasi daerah di Jawa Tengah bisa dilakukan tahun ini. Sebab, pihak OJK sudah menyiapkan aturan dan infrastruktur untuk penerapan obligasi daerah. &ldquo;Kita memang mengharapkan bisa tahun ini. Sampai dengan Agustus atau paling lambat September memang baru bisa keluarkan perda sehingga Oktober atau November sudah bisa pilot project sehingga target bersama memang akhir tahun tapi bergantung kesiapan dari pemda sendiri. Kita regulator sudah siap peraturan dan infastrukturnya kita tunggu dari pemda untuk filling project,&rdquo; tandasnya.

OJK Bidik Obligasi Daerah Hingga Rp 1,2 Triliun

obligasi daerah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#obligasi daerah

Berita Terkini

APBD DKI 2026 Dipangkas, Gubernur Pramono Minta Izin Menkeu Purbaya Terbitkan Obligasi Daerah dan Jakarta Collaboration Fund

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Batalkan Jakarta Fund dan Ganti Dengan Obligasi Daerah, Aset Rp 168 Triliun jadi Modal

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Batalkan Jakarta Fund dan Ganti Dengan Obligasi Daerah, Aset Rp 168 Triliun jadi Modal

PED OJK Dorong Pemkot Padang Terbitkan Obligasi

OJK Bidik Obligasi Daerah Hingga Rp 1,2 Triliun

Download Aplikasi JawaPos.com