<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/D1E7A58B-D66E-470D-A868-A7DC889D19CB.jpg" alt="Kepala BPOM RI Penny K. Lukito. Wisnu Adhi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala BPOM RI Penny K. Lukito. Wisnu Adhi/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia (HMMI) Dzulkifli Kalla Halang menyoroti kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) beberapa tahun terakhir. Banyak kinerja BPOM yang sudah mencederai masyarakat khususnya soal obat sirup. &rdquo;Sebagaimana kita tahu ada ditemukan 2 jenis sirup obat yang justru paling banyak dikonsumsi penderita gangguan ginjal akut progresif atipikal (GGAPA). BPOM sebelumnya menyatakan, itu sudah dilakukan pengujian dengan hasil aman dan dinyatakan aman digunakan sepanjang sesuai aturan pakai. &rdquo;Ini tentu kelalaian besar sebagai institusi, rusaklah sistem manajemen yang pada akhirnya&nbsp; menewaskan 178 anak bangsa. Banyak intervensi yang merusak manajemen sistem BPOM RI,&rdquo; tutur Dzulkifli dalam keterangannya kepada media. Menurut Dzulkifli Kalla Halang, berdasar data, sudah ada 324 anak di 28 provinsi dan telah merenggut 194 nyawa akibat kasus GGAPA. Penyebab pasti kasus gangguan ginjal akut itu belum diketahui. Namun, dugaan awal kasus ini dipicu konsumsi obat yang mengandung etilen glikol. &rdquo;BPOM harusnya bertanggung jawab terkait hal tersebut. Harus menunjukkan sikap keberpihakan kepada rakyat Indonesia,&rdquo; tegas Dzulkifli Kalla Halang. HMMI sudah melakukan berbagai kajian terkait kasus itu dari sisi manajemen. Berdasar bukti yang diperoleh, ada beberapa prinsip good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) yang dilanggar pimpinan BPOM. &rdquo;Info yang kita peroleh banyak pejabat ahli dan beberapa eselon yang dicopot tanpa mekanisme yang sesuai. Hanya sekadar like and dislike atau semata hanya kebencian terhadap personal,&rdquo; ungkap Dzulkifli Kalla Halang. &rdquo;Berbagai kelalaian, kealfaan dan ketidakprofesionalan itu membawa dampak yang luar biasa bagi publik dalam menentukan ketersediaan obat. Sesuai pasal 359 KUHP, sudah seharusnya pimpinan BPOM menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas kelalaian yang menyebabkan orang lain mengalami kehilangan nyawa,&rdquo; tegas Dzulkifli Kalla Halang. Pria asal Makassar itu pun mengapresiasi beberapa masukan agar Presiden Joko Widodo mengganti pimpinan BPOM. Salah satunya datang dari Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) pada 3 November 2022. &rdquo;Kami merangkum pernyataan dari DPR dan pengamat kebijakan publik terkait penilaian pada BPOM. Kami sebagai mahasiswa yang menjunjung Tri Dharma Perguruan Tinggi juga menghendaki agar pimpinan BPOM dievaluasi demi kepentingan bangsa dan negara,&rdquo; ucap Dzulkifli Kalla Halang. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

HMMI menyebut kinerja BPOM beberapa tahun terakhir banyak yang sudah mencederai masyarakat khususnya soal obat sirup

Berdasar Kajian Manajemen, HMMI Menilai Kinerja BPOM Tak Memihak Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/obat-sirup.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Beberapa waktu lalu, dunia kesehatan digemparkan dengan kasus ginjal akut kronis yang menyerang anak-anak. Penyebabnya diduga dari pemberian obat sirup.  ”BPOM melakukan evaluasi dalam mengeluarkan izin obat, banyak dasar yang digunakan baik yang berlaku secara nasional maupun internasional. Apa yang dilakukan BPOM merupakan best practice yang dilakukan secara internasional,” kata Plt Direktur Registrasi Obat BPOM Tri Asti Isnariani dalam dialog interaktif bertajuk Sirup Obat Aman untuk Anak secara hybrid.  Acara yang digelar Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi) itu memaparkan beberapa pernyataan kesehatan dari berbagai sisi.  Dia menegaskan, BPOM selalu mengawasi secara ketat. perusahaan farmasi diminta untuk melakukan pengujian dan pembuktian sistem jaminan mutu. Setelah semua persyaratan terpenuhi, BPOM secara berkala merilis daftar obat-obatan yang aman.  ”Sejak November hingga Januari, sekitar 616 obat sudah dinyatakan aman sepanjang digunakan sesuai aturan pakai,” imbuh dia.  Pengawasan Pemerintah Indonesia terhadap obat-obatan yang mengandung cemaran ethylene glycol (EG) - diethylene glycol (DEG) mendapatkan apresiasi dari WHO.  Direktur Produksi dan Distribusi Farmasi Ditjen Farmalkes Kemenkes Agusdini Banun Saptaningsih mengatakan, Kemenkes dan BPOM menyosialisasikan daftar obat yang aman. ”Di e-katalog, ada beberapa obat yang sudah tayang dan dinyatakan aman oleh BPOM,” ucap Agusdini Banun Saptaningsih.  ”Kemenkes bekerja sama dengan BPOM dan pelaku usaha, untuk selalu menguji. Kemenkes menginginkan agar pelaku usaha menguji produk secara berkala,” imbuh Agusdini.  Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Piprim Basarah Yanuarso menyebutkan, obat yang dinyatakan aman oleh Kemenkes dan BPOM, artinya aman dikonsumsi. ”Kalau dari Kemenkes dan BPOM menyatakan aman, kami percaya,” ungkap Piprim.  Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Noffendri Roestam mengungkapkan, obat-obatan yang diproduksi di Indonesia aman dikonsumsi.  Mendukung pernyataan Noffendri, Guru Besar Farmakologi ITB I Ketut Adnyana menegaskan, obat-obatan yang diproduksi sesuai ketentuan aman untuk dikonsumsi.  ”Masyarakat tidak perlu khawatir untuk mengonsumsi obat. Masyarakat harus meningkatkan literasi kesehatan, sehingga bijak dan cerdaslah menggunakan obat. Kalau ada satu anggota keluarga kita memerlukan obat, harus didapatkan segera,” tutur Ketut.

IDAI Minta Orang Tua Tak Perlu Takut Beri Obat Sirup ke Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/OBAT-SIROP.jpg" alt="Ilustrasi obat sirop" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi obat sirop</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) bersama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan Pakar Farmakologi menyelenggarakan acara Dialog Interaktif Kesehatan: Sirop Obat Aman Untuk Anak yang diadakan di Royal Kuningan Hotel, Jakarta, pada hari ini, Selasa (21/3).  Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, dr. Piprim Basarah Yanuarso, Sp.A(K) menyampaikan hal yang hampir sama, beliau mengatakan bahwa Gangguan Ginjal Akut Pada Anak (GGAPA) sudah ada sejak lama, sehingga perlu investigasi mengenai penyebab GGAPA jika kasus yang terjadi hanya individual.  "Fakta sudah berbicara bahwa hasil verifikasi ulang produk sirop obat oleh BPOM per November 2022 lalu sudah aman, sehingga produk sirop obat yang sudah dirilis kembali oleh BPOM, bisa diresepkan kembali oleh dokter dan bisa dikonsumsi masyarakat dengan tenang selama mengikuti aturan pakai," kata dr. Piprim Basarah Yanuarso, Sp.A(K), Selasa (21/3).  Sementara itu, Dra. Tri Asti Isnariani, Apt, M. Pharm selaku Direktur Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor &amp; Zat Adiktif (ONPPZA) dan Plt. Direktur Registrasi Obat, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia menjelaskan bahwa dalam penanganan kasus cemaran EG/DEG yang ditemukan dalam sirop obat sejak Oktober 2022.  Dalam hal ini, BPOM telah melakukan langkah-langkah antisipatif, seperti intensifikasi surveilans mutu produk, penelurusan dan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi, hingga pemberian sanksi administratif, termasuk melakukan verifikasi pemastian mutu terhadap sirop obat yang beredar.  "Upaya-upaya penindakan juga terus dilakukan terhadap sarana produksi dan distribusi jika terdapat unsur pidana bidang kesehatan. Daftar produk sirop obat yang aman untuk dikonsumsi selama mengikuti aturan pakai, kini bisa dilihat di website/sosmed BPOM atau melalui kanal publikasi resmi BPOM lainnya," kata Dra. Tri Asti Isnariani, Apt, M. Pharm.  Penting diketahui, kasus GGAPA pada tahun lalu terjadi karena adanya intoksikasi obat yang tercemar oleh EG/DEG yang melebihi ambang batas sehingga berdampak masal. Meski demikian, GGAPA bisa disebabkan oleh berbagai faktor lainnya (multifactorial) seperti status kesehatan pasien (riwayat penyakit), alergi terhadap suatu bahan tertentu, Infeksi (termasuk Covid-19), status nutrisi (dehidrasi), obat, makanan, logam berat, toksikan (EG/DEG dari berbagai sumber), dan lain sebagainya.

IDAI hingga Kemenkes Percaya Obat Sirop Sudah Aman untuk Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/sirup-paracetamol.jpg" alt="ILUSTRASI: obat sirup paracetamol. (AHMAD KHUSAINI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: obat sirup paracetamol. (AHMAD KHUSAINI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Aksi bersih-bersih obat sirup mengandung cemaran etilena glikol (EG)/dietilena glikol (DEG) terus dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Terbaru, BPOM mencabut izin edar 32 produk obat sirup produksi PT Rama Emerald Multi Sukses (PT REMS) yang tercemar EG/DEG.  Kepala BPOM Penny K. Lukito menjelaskan, 32 produk obat yang diproduksi oleh perusahaan yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur, itu memiliki kadar cemaran EG dan/atau DEG melebihi ambang batas aman asupan harian/tolerable daily intake (TDI). Yakni, 0,5 mg/kg berat badan/hari. Hal tersebut terkonfirmasi dari hasil uji bahan baku propilena glikol yang digunakan dalam obat sirup industri farmasi (IF) tersebut.  ”Hasil uji menunjukkan kadar EG 33,46 persen dan DEG 5,94 persen yang melebihi ambang batas persyaratan cemaran EG/DEG (tidak lebih dari 0,1 persen) serta kadar EG dan/atau DEG dalam obat sirup 1,28– 443,66 mg/ml yang melebihi ambang batas aman,” paparnya.  Berdasar investigasi lebih lanjut ke sarana produksi, ditemukan pula adanya ketidaksesuaian yang dilakukan PT REMS dalam penerapan cara pembuatan obat yang baik (CPOB).  Merespons hal itu, lanjut dia, BPOM menjatuhkan sanksi administratif dengan mencabut sertifikat CPOB cairan oral non-betalaktam milik PT REMS. ”Dan diikuti dengan pencabutan seluruh izin edar produk obat sirup (32 produk, Red) produksi PT REMS,” tegasnya.  Selain sanksi administratif, PT REMS juga diwajibkan menghentikan kegiatan produksi dan distribusi seluruh obat sirup. Lalu, menarik dan memastikan semua obat sirup yang tercemar ED/DEG melebihi ambang batas tersebut ditarik dari peredaran.  Sementara itu, stok obat sirup yang masih ada harus dimusnahkan. Pemusnahan itu disaksikan oleh petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM yang disertai pembuatan berita acara. Seluruh kegiatan tersebut wajib dilaporkan kepada BPOM.  Kendati sudah dijatuhi sanksi, penyelidikan terkait temuan produk obat sirup PT REMS masih terus didalami. Penny menegaskan, apabila ditemukan bukti permulaan yang menunjukkan terjadinya tindak pidana, akan dilakukan penyidikan oleh aparat hukum.  ---  SEBAGIAN PRODUK PT REMS YANG HARUS DITARIK  1. Ambroxol HCl, bentuk sediaan sirup, kemasan 1 botol @ 60 ml, nomor izin edar GKL1428912037A1  2. Antasida DOEN, suspensi, botol @ 60 ml, GBL9628907033A1  3. Broxolic, sirup, dus 1 botol @ 60 ml, DKL1428912137A1  4. Calortusin, sirup, dus 1 botol @ 60 ml, DTL8328910737A1  5. Calortusin PE, sirup, dus 1 botol @ 60 ml, DTL2028918937A1  6. Cetirizine Hydrochloride, drops, dus 1 botol @ 10 ml, GKL1928916436A1  7. Cetirizine, sirup, dus 1 botol @ 60 ml, DTL1628913037A1  8. Cotrimoxazole, suspensi, dus 1 botol @ 60 ml, GKL1328911233A1  9. Dolorstan, suspensi, dus 1 botol @ 60 ml, DKL1428912233A1  10. Domperidone Maleate, drops, dus 1 botol @ 10 ml, GKL2028919036A1  11. Fenpro, suspensi, dus 1 botol @ 60 ml, DTL1428911933A1  12. Ibuprofen, suspensi, botol @ 60 ml, GTL1528912433A1  13. OBH Rama, sirup, dus 1 botol @ 100 ml, DBL1228911137A1  14. Paracetamol, drops, dus 1 botol @ 15 ml, GBL1828915536A1  15. Paracetamol, sirup, botol @ 60 ml, GBL8528902637A1  16. Ramadryl Atusin, sirup, dus 1 botol @ 60 ml, DTL8328901137A1  17. Ramadryl Expectorant, sirup, dus 1 botol @ 60 ml, DBL8328900137A1  18. Ramagesic, drops, dus 1 botol @ 15 ml, DBL1828915336A1  19. Ramagesic, sirup, dus botol @ 60 ml, DBL8328900637A1  20. R-Zinc, sirup, dus botol @ 60 ml, DTL1928917537A1  Sumber: BPOM

Giliran 32 Obat Sirup Dicabut Izin Edarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Obat-Sirup-Dan-Cair-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Berbagai jenis merek obat sirup disalah satu apotek di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (21/10/2022). Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menginstruksikan seluruh apotek di Indonesia untuk menyetop sementara semua penjualan obat bebas dalam bentuk sediaa" width="100%">
<figcaption>Berbagai jenis merek obat sirup disalah satu apotek di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (21/10/2022). Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menginstruksikan seluruh apotek di Indonesia untuk menyetop sementara semua penjualan obat bebas dalam bentuk sediaa</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kembali mengumumkan pertambahan kasus <a href="https://www.jawapos.com/tag/acute-kidney-injury/">acute kidney injury</a> (AKI) atau gangguan ginjal akut yang menyerang anak-anak. Sejak September hingga Oktober ini, total ada tambahan 18 kasus baru.  Juru Bicara Kemenkes M. Syahril menjelaskan, 15 kasus AKI terjadi sejak September hingga awal Oktober, tetapi baru dilaporkan. Tiga kasus lain benar-benar pasien baru. ”Pada 24 Oktober, ada 241 kasus. Namun, dari tambahan kasus yang tercatat, hanya tiga yang benar-benar baru,” kata Syahril kemarin (27/10).  Syahril menyatakan, larangan pemberian <a href="https://www.jawapos.com/tag/obat-sirup/">obat sirup</a> terbukti sangat efektif mengurangi kasus baru. Tiga anak yang mengalami AKI itu masih dirawat. Namun, Syahril enggan menyebut profil tiga bocah tersebut.  Secara keseluruhan, <a href="https://www.jawapos.com/tag/kemenkes/">Kemenkes</a> telah menerima laporan 269 kasus AKI. Perinciannya, 157 anak meninggal, 73 pasien masih dirawat, dan 39 anak lainnya dinyatakan sembuh. Jakarta, Aceh, dan Jawa Timur memiliki kasus terbanyak. Masing-masing sebanyak 36 anak, 30 anak, dan 25 anak.  Syahril mengungkapkan, sekitar 61 persen pasien yang datang ke layanan kesehatan dalam kondisi stadium III. Artinya, pasien itu butuh perawatan hemodialisis atau cuci darah. Lalu, untuk 20 persen pasien, derajat keparahannya belum teridentifikasi.  Syahril menyebut kondisi AKI saat ini sudah terkendali. Meski begitu, pemerintah tetap memantau perkembangan kasus ini. Terutama di Jakarta, Aceh, Bali, Banten, dan Jawa Barat. Sejak Agustus, menurut Syahril, Kemenkes bersama dinas kesehatan dan rumah sakit melakukan surveilans di seluruh wilayah yang melaporkan temuan kasus AKI.  Pada kesempatan lain, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito menyatakan bahwa kini ada 198 obat sirup yang aman dikonsumsi. Daftar ini bertambah 65 obat sirup jika dibandingkan dengan pengumuman BPOM pada 23 Oktober lalu. Obat yang aman ini tidak menggunakan empat pelarut seperti propilena glikol, polietilena glikol, sorbitol, dan gliserol. ”Sehingga menjadi masukan bagi Kemenkes untuk menerbitkan surat edaran dengan melampirkan daftar obat sirup yang tidak menggunakan pelarut dan boleh digunakan kembali,” kata Penny.  Dia menjelaskan, propilena glikol merupakan komoditas yang tidak dilarang ataupun terbatas. Karena itu, propilena glikol boleh didatangkan dari luar negeri tanpa surat keterangan izin impor. Cemaran yang dihasilkan pun seharusnya tidak besar.  Namun, ada obat yang etilena glikol (EG) dan dietilena glikolnya tinggi. BPOM menduga, terdapat penggunaan bahan baku tambahan yang tidak sesuai dengan standar. ”Saat ini dilakukan investigasi terkait dengan pengadaan propilena glikol. Termasuk dugaan adanya pasokan propilena glikol yang tidak standar,” ujarnya.  Sekretaris Bidang Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi (TPPE) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Lintang Paramitasari menegaskan, pihaknya bersama Kemenkes terus melakukan berbagai upaya untuk pengadaan Fomepizole. Sejumlah perusahaan farmasi di berbagai negara sudah dihubungi guna mempercepat impor obat keracunan EG dan DEG tersebut.

Pasien Gangguan Ginjal Akut 269 Anak, 157 Meninggal, 73 Masih Dirawat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/gagal-ginjal-RS.jpg" alt="FASILITAS LENGKAP: Sebanyak 24 pasien gagal ginjal di RSUD dr Mohamad Soewandhie sedang menjalani hemodialisis di ruang khusus. Kasus anak nanti juga di-cover BPJS Kesehatan. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>FASILITAS LENGKAP: Sebanyak 24 pasien gagal ginjal di RSUD dr Mohamad Soewandhie sedang menjalani hemodialisis di ruang khusus. Kasus anak nanti juga di-cover BPJS Kesehatan. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Kemenkes: Sejak Obat Sirup Dilarang, Tidak Ada Kasus Baru  JawaPos.com - Sejak pelarangan pemberian obat sirup pada 18 Oktober lalu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengklaim tidak ada penambahan kasus acute kidney injury (AKI) atau gangguan ginjal akut misterius pada anak. Saat ini total ada 255 kasus AKI yang berasal dari 26 provinsi. Sebanyak 143 di antaranya meninggal.  Per Minggu (23/10) terdapat 245 kasus gangguan ginjal akut misterius. Lalu, ada tambahan sepuluh kasus sehari berselang. Namun, menurut Juru Bicara Kemenkes M. Syahril, kasus itu terjadi pada September hingga awal Oktober dan baru dilaporkan Senin (24/10) lalu.  ”Sejak 22 Oktober hingga Senin tidak ada lagi kasus baru,” katanya kemarin (25/10).  Syahril menyatakan, surat edaran (SE) Kemenkes yang meminta untuk tidak menjual dan meresepkan obat sirup berhasil mencegah penambahan kasus baru. Pemerintah akan tetap waspada dan melakukan langkah pencegahan hingga obat-obat sirup dinyatakan aman dari cemaran etilena glikol (EG) dan dietilena glikol (DEG).  Kemenkes telah mengeluarkan SE anyar yang diundang-undangkan Senin lalu. Ada 156 obat yang bisa digunakan. Di luar obat tersebut, menurut Syahril, tetap dilarang untuk diminumkan.  Untuk penanganan AKI, ada 14 fasilitas kesehatan (faskes) yang disiapkan. Faskes tersebut memiliki dokter dan fasilitas hemodialisis untuk anak. Syahril menjelaskan, ke depan bisa saja faskes rujukan AKI ditambah. ”Terutama di ibu kota provinsi yang memiliki dokter dan fasilitas,” ungkapnya.  Kemenkes juga telah mendatangkan antidotum dengan merek Fomepizole sebagai penawar. Ada 26 vial yang didatangkan dari Singapura. Lalu 16 vial dari Australia. ”Selanjutnya akan mendatangkan ratusan vial dari Jepang dan Amerika Serikat. Penawar ini akan didistribusikan ke RS (rumah sakit) rujukan pemerintah dan obat ini gratis,” terang Syahril.  Sejauh ini antidotum tersebut bereaksi positif. RSUP dr Cipto Mangunkusumo (RSCM) sudah memberikan antidotum dari Singapura sejak Selasa (18/10) lalu. Syahril mengungkapkan, hasil dari pemberian obat Fomepizole di RSCM, 10 dari 11 pasien terus mengalami perbaikan klinis. Tidak ada kematian dan tidak ada perburukan lebih lanjut. Bahkan, pasien anak sudah mulai dapat mengeluarkan air seni.  Sementara itu, guru besar Fakultas Farmasi UGM Zullies Ekawati menjelaskan, Fomepizole bukan obat AKI. ”Fomepizole bukanlah obat yang secara khusus untuk gagal ginjal akut, tetapi obat penawar keracunan etilena glikol,” ujarnya. Selain penawar EG, antidotum itu bisa digunakan sebagai obat penawar keracunan metanol.  Zullies menegaskan, apabila AKI tidak karena keracunan EG atau DEG, obat tersebut tidak berguna. Fomepizole pun akan berguna jika tidak terlambat diberikan. ”Jika diberikan pada kondisi yang sudah terlalu lama sejak paparan, hampir semua etilena glikol mungkin sudah berubah menjadi metabolit toksik sehingga mungkin obat tidak lagi berguna,” ungkapnya.  Lebih lanjut, Zullies menjelaskan bagaimana EG atau DEG merusak ginjal. Ketika EG masuk dalam tubuh, akan cepat diserap oleh saluran cerna. Sebenarnya yang membuat beracun adalah hasil metabolismenya, yakni asam glikolat, asam glioksilat, dan asam oksalat. Inilah si metabolit toksik.  ”Mereka dapat menyebabkan berbagai kerusakan pada organ. Yang paling berkaitan dengan kejadian gagal ginjal akut adalah asam oksalat yang akan bisa mengikat kalsium dalam tubuh menjadi kristal kalsium oksalat yang akan merusak ginjal,” tuturnya. Untuk mengubah EG menjadi racun, hanya butuh waktu 30 menit hingga 72 jam.  Namun, tidak semua bereaksi dengan EG atau DEG. Sebab, untuk mengubah EG menjadi senyawa yang beracun itu, dibutuhkan enzim alcohol dehydrogenase. Untuk itu, ada kasus yang meminum obat yang dinyatakan berbahaya oleh BPOM karena ada kemungkinan kandungan EG atau DEG tinggi, tapi anak tersebut tidak bergejala AKI.  Di bagian lain, dilansir dari Sumut Pos, PT Universal Pharmaceutical Industries yang memproduksi obat sirup Unibebi angkat bicara seputar produk yang disebut memiliki cemaran EG melebihi ambang batas aman. Mereka heran lantaran produk Unibebi sudah dikeluarkan dan dikonsumsi masyarakat selama bertahun-tahun.  ”Unibebi ini sudah sejak tahun ’70-an sudah ada. Dan produk ini juga sudah dikonsumsi bangsa Indonesia selama 20 tahun, lima tahun lalu berubah nama jadi Unibebi. Obat ini juga dikemas sebagai obat untuk menyembuhkan. Sama sekali tidak ada niat untuk menyebabkan orang meninggal,” kata Hermansyah Hutagalung, salah seorang tim kuasa hukum PT Universal Pharmaceutical Industries, kepada awak media di Medan kemarin.  Sebagaimana diberitakan (24/10), Kepala BPOM Penny K. Lukito menyebutkan, ada tiga produk yang mengandung cemaran EG atau DEG yang melebihi ambang batas aman. Ketiganya adalah Unibebi Cough Syrup, Unibebi Demam Drop, dan Unibebi Demam Syrup yang diproduksi Universal Pharmaceutical Industries.  Dijelaskan Hermansyah, sejak awal produk obat tersebut dikeluarkan untuk membantu penyembuhan anak yang sakit. Pihaknya memastikan tidak ada niat jahat dari produksi Unibebi untuk membuat anak terkena penyakit seperti yang disebutkan kepada pihaknya. Terlebih, pihaknya memastikan sudah melewati prosedur yang ditentukan BPOM sebelum mengeluarkan produk tersebut.  Sebagai bentuk kepatuhan kepada pemerintah, lanjut Hermansyah, pihaknya telah membuat tim untuk menyelidiki apakah obat sirup tersebut sesuai aturan edarnya. Namun, dia menegaskan bahwa EG yang dimaksudkan bukan pihaknya yang mencampurkan ke dalam obat sirup produknya. ”Dalam proses pembuatan sirup ini, bukan kita yang memasukkan EG, tetapi sudah ada kandungannya. Jadi, ia sudah berupa bahan seperti air putih,” terang dia. ”Ketika kita buat teh manis, kandungan air putih ini sudah ada. Artinya, bukan kita yang menambahkan zat yang dikatakan melewati ambang batas aman itu,” imbuhnya.  Secara terpisah, Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) menyoroti buruknya kerja BPOM di balik tingginya kasus AKI pada anak. Ketua Umum KPCDI Tony Richard Samosir menyayangkan angka kematian yang cukup tinggi, yakni lebih dari 50 persen. ”Kita tahu bahwa BPOM tugasnya melakukan pengawasan premarket dan postmarket. Mereka juga menjadi pihak yang melakukan uji laboratorium guna mengetahui apakah obat sirup ini telah memenuhi syarat keamanan,” katanya kemarin.  Sekretaris Jenderal KPCDI Petrus Haryanto menilai kejadian itu sebagai fenomena gunung es yang selama ini dialami pasien gagal ginjal akut pada anak di Indonesia. Kejadian AKI ini sekaligus membuka tabir bahwa pemerintah selama ini melupakan sistem kesehatan ginjal untuk anak. Sebab, hanya 14 RS yang dapat melayani hemodialisis untuk anak. Fasilitas dan tenaga kesehatan untuk menangani gagal ginjal pada anak juga tidak banyak. (lum/lyn/mag-3/c9/fal)

Gangguan Ginjal Akut, Hanya 14 RS yang Layani Hemodialisis untuk Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ketahui-3-cara-pengganti-fungsi-ginjal-saat-memasuki-stadium-akhir_m_.jpg" alt="Ilustrasi penyakit ginjal. Penyakit Ginjal Kronik (PGK) bisa menimbulkan komplikasi jika tidak tertangani dengan baik. Setidaknya ada lima tahapan sebelum mencapai gagal ginjal." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penyakit ginjal. Penyakit Ginjal Kronik (PGK) bisa menimbulkan komplikasi jika tidak tertangani dengan baik. Setidaknya ada lima tahapan sebelum mencapai gagal ginjal.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus baru Gangguan Ginjal Akut tidak bertambah dalam 3 hari terakhir. Penambahan kasus harian diklaim adalah laporan lama atau baru dilaporkan. Sejak aturan larangan konsumsi obat sirop per 18 Oktober 2022, Kementerian Kesehatan menegaskan tidak ada penambahan jumlah kasus baru sejak tanggal 22 Oktober 2022.  Hingga Senin (24/10) terdapat 251 kasus gagal ginjal akut yang berasal dari 26 provinsi. Sekitar 80 persen kasus terjadi di DKI Jakarta, Jawa Barat, Aceh, Jawa Timur, Sumatera Barat, Bali, Banten, dan Sumatera Utara. Persentase angka kematian ada di 56 persen atau sebanyak 143 kasus. Penambahan 6 kasus, termasuk 2 kematian, yang dilaporkan bukanlah kasus baru.  “Kasus yang dilaporkan tersebut dalah kasus lama yang terjadi di bulan September dan awal Oktober yang baru dilaporkan pada Senin. Sejak 22 Oktober hingga Senin tidak ada lagi kasus baru,” ujar Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril dalam keterangan virtual, Selasa (25/10).  “Walau tidak ada penambahan kasus baru, pemerintah tetap waspada dan mengambil langkah-langkah pencegahan lanjutan,” kata Syahril.  Surat Edaran (SE) Kemenkes pada tanggal 18 Oktober yang meminta untuk tidak menjual dan tidak meresepkan obat sirop di fasilitas layanan kesehatan (RS, puskesmas, apotek, dll), sementara telah berhasil mencegah penambahan kasus baru. RSCM, sebagai RS rujukan, contohnya, tidak mengalami penambahan pasien baru sejak 22 Oktober 2022.  “Kasus gangguan ginjal akut terjadi setiap tahunnya. Namun demikian, jumlahnya kecil hanya 1-2 kasus setiap bulan. Kasus GGA baru menjadi perhatian pemerintah setelah terjadi lonjakan pada bulan Agustus dengan jumlah kasus lebih dari 35 kasus. Sama halnya seperti kasus hepatitis akut yang tiba-tiba juga melonjak kasusnya walau setiap tahunnya ada,” tambah Syahril.  Mengapa baru kali ini terjadi lonjakan? Pemerintah menduga akibat adanya cemaran senyawa kimia pada obat tertentu yang saat ini sebagian sudah teridentifikasi.  Kementerian Kesehatan bergerak cepat disamping melakukan surveilans atau penyelidikan epidemiologi, terus melakukan penelitian untuk mencari sebab sebab terjadinya kasus ini. Di antaranya pihaknya sudah menyingkirkan kasus yang disebabkan infeksi, dehidrasi berat, oleh perdarahan berat termasuk keracunan makanan minuman. Dan dengan upaya itu Kemenkes bersama IDAI dan profesi terkait telah menjurus kepada salah satu penyebab yaitu adanya keracunan atau intoksikasi obat.  “Jadi kasus gangguan ginjal akut bukan disebabkan oleh Covid-19, vaksinasi Covid-19 atau imunisasi rutin,” kata Syahril.

Obat Sirop Dilarang, 3 Hari Terakhir Tak ada Kasus Baru Ginjal Akut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Andi-Hermansyah.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>MASYARAKAT melalui media sosialnya langsung ramai menanggapi keterangan pers Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tentang kasus gagal ginjal misterius yang dilansir Rabu (19/10). Beberapa poin instruksi menjadi perdebatan, termasuk imbauan untuk sementara ini tidak meresepkan obat dalam bentuk sirup dan larangan bagi apotek serta fasilitas pelayanan kesehatan untuk memberikan obat dalam bentuk sirup. Larangan itu berlaku untuk seluruh obat tanpa pandang bulu.  Perusahaan farmasi dengan cepat membuat rilis bahwa produk sirupnya bebas dari pelarut dietilen glikol dan etilen glikol yang saat ini dicurigai sebagai penyebab kasus gagal ginjal misterius. Apotek dan sarana pelayanan kefarmasian tiarap dengan tidak melayani permintaan sirup obat. Beberapa kolega menangkap kesan pukul rata dan terburu-buru dari rilis Kemenkes, padahal mitigasi kasus sedang berlangsung.  Meskipun demikian, apresiasi patut diberikan kepada Kemenkes. Setidaknya memberikan gambaran kepada masyarakat tentang tingkat kegentingan kasus ini. Kasus ini pun menjadi momentum untuk mengedukasi masyarakat tentang obat, bentuk sediaan, dan penjaminan mutu obat.  Zat Aktif Suatu Obat  Suatu zat aktif dapat menghasilkan efek farmakologis pada manusia dan hewan pada dosis tertentu. Zat aktif dapat memberikan respons yang beragam pada tingkatan individu. Untuk dapat menimbulkan efek farmakologis, terkadang hanya dibutuhkan zat aktif dalam jumlah kecil.  Parasetamol, misalnya, dikenal sebagai zat aktif yang berkhasiat untuk menurunkan demam dan mengatasi nyeri. Parasetamol hanya dibutuhkan 10–15 mg/kg berat badan yang diberikan setiap 4–6 jam untuk menghasilkan efek penurun panas pada anak-anak berusia kurang dari 5 tahun. Penggunaan parasetamol tidak boleh sembarangan.  Obat pada prinsipnya adalah pisau bermata dua. Penggunaan yang tepat dapat memberikan efek terapi yang mendukung kesembuhan dan pemeliharaan kesehatan. Sebaliknya, penggunaan yang salah atau penyalahgunaan justru membawa celaka hingga berujung kematian.  Obat yang digunakan dengan benar pun tidak terbebas dari risiko efek samping dan reaksi alergi yang merugikan pasien. Dalam kasus parasetamol, misalnya, mual dan muntah merupakan risiko efek samping yang kerap kali ditemukan pada pasien dengan tingkat kejadian sekitar 10 persen. Belum lagi, parasetamol dapat memicu kerusakan hati jika digunakan secara berlebihan dan dalam jangka waktu yang lama.  Bentuk Sediaan Obat  Parasetamol sebagai zat aktif tidak bisa langsung diberikan kepada pasien. Parasetamol perlu diformulasikan menjadi suatu bentuk sediaan obat seperti tablet dan sirup. Pemilihan suatu bentuk sediaan didasarkan pada berbagai pertimbangan, mulai sifat fisikokimia zat aktif, stabilitas obat, hingga tujuan penggunaan obat.  Mengapa kemudian parasetamol dibuat dalam bentuk sirup? Salah satu pertimbangannya adalah bentuk sirup memberi aksi obat yang lebih cepat daripada bentuk padat seperti tablet. Aksi obat yang cepat ini penting untuk segera menurunkan panas. Pertimbangan lainnya adalah kemudahan untuk diberikan kepada pasien anak-anak. Sirup obat cair mudah ditelan daripada tablet dan kapsul. Belum lagi rasanya yang manis lebih disukai pasien anak-anak.  Untuk kepentingan-kepentingan itulah diperlukan bahan tambahan, disebut juga eksipien, untuk mampu ”membawa” zat aktif parasetamol menjadi bentuk sirup parasetamol. Dalam pembuatan sirup parasetamol, biasanya diperlukan eksipien sebagai pelarut, pemanis, pengawet, dan eksipien lain tergantung kajian pada saat praformulasi.  Kesalahan dalam pemilihan eksipien tidak hanya mengakibatkan kegagalan pembuatan suatu obat, tetapi juga risiko kematian. Sebagai contoh, pada 1937, di Amerika Serikat, 76 orang meninggal dunia dan sebagian pasien mengalami gagal ginjal akibat penggunaan pelarut dietilen glikol pada produk sirup antibiotik. Kasus korban jiwa karena dietilen glikol juga ditemukan di Nigeria pada tahun 1990 (47 anak), Haiti pada tahun 1996 (30 anak), dan India pada tahun 1998 (33 anak). Dietilen glikol, juga etilen glikol, kemudian dilarang digunakan dalam formulasi sirup obat, termasuk di Indonesia.  Permasalahan yang muncul adalah cemaran dietilen glikol dan etilen glikol masih mungkin ditemukan dalam produk akhir sirup obat sebagai akibat dari penggunaan pelarut sirup lainnya seperti gliserin dan propilen glikol. Namun, tingkat cemaran ini sudah diatur dalam berbagai panduan agar tidak menimbulkan efek yang merugikan. Kasus yang terjadi di Gambia mungkin disebabkan tingkat kontaminasi dietilen glikol dan etilen glikol yang melebihi ambang batas.  Penjaminan Mutu Obat  Menilik dari risikonya, pembuatan suatu obat harus melalui serentetan pengujian, mulai bahan obat, saat tahap produksi, pengujian produk akhir obat, hingga pengawasan saat produk obat dilempar ke pasar. Penjaminan mutu pun masih dilanjutkan ketika obat didistribusikan, diserahkan oleh apoteker, hingga mampu digunakan dengan benar oleh pasien.  Posisi apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian menjadi kritikal karena harus mampu menjamin pasien dapat menggunakan obat dengan benar. Dengan adanya larangan sementara penggunaan sirup obat ini, sebenarnya apoteker dapat memberi alternatif bentuk sediaan selain sirup. Tindakan tersebut tentu dibutuhkan pasien, dokter, maupun tenaga kesehatan lainnya.  Namun, bagaimanapun, sering kali bentuk sirup obat lebih efektif dan dibutuhkan pasien. Tidak memberikan sirup obat justru akan menimbulkan risiko kegagalan pengobatan. Dalam kondisi seperti itu, apoteker harus mempertimbangkan antara risiko dan keuntungan memberikan sirup obat serta mengedukasi pasien terkait potensi kejadian yang tidak diinginkan.  Kasus gagal ginjal misterius ini menjadi pelengkap ujian yang menimpa sistem kesehatan kita. Larangan untuk pemberian sirup obat tentu harus didasarkan pada bukti, apalagi Indonesia memiliki sistem farmakovigilans untuk mendeteksi kasus terkait obat. Terlebih penting lagi, pemberian suatu sediaan obat harus didasarkan pada kebutuhan klinis pasien. Jika memang sirup obat cocok untuk pasien, bentuk sirup dapat direkomendasikan dengan penuh kewaspadaan. (*)  <hr />  *) ANDI HERMANSYAH, Dosen dan ketua Departemen Farmasi Praktis Fakultas Farmasi Universitas Airlangga

Sirup Parasetamol dan Penjaminan Mutu Obat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/JKT_BPOM-TERKAIT-GAGAL-GINJAL-AKUT_MIFTAHULHAYAT-09.jpg" alt="Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito memberikan konferensi pers penjelasan hasil pengawasan BPOM terkait sirup obat yang tidak menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol dan Gliserol.di Kantor BPOM, Jakarta, Minggu (23/10/2" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito memberikan konferensi pers penjelasan hasil pengawasan BPOM terkait sirup obat yang tidak menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol dan Gliserol.di Kantor BPOM, Jakarta, Minggu (23/10/2</figcaption>
</figure>133 Obat Sirup tanpa Cemaran EG dan DEG, 69 Produk Masih Diuji  JawaPos.com – Sebaran kasus acute kidney injury (AKI) atau gangguan ginjal akut misterius pada anak makin luas. Berdasar data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga kemarin (23/10) sore temuan kasus tersebut telah dilaporkan di 26 provinsi.  Ke-26 provinsi tersebut antara lain adalah Aceh, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Riau, Sumsel, Lampung, dan Bangka Belitung. Kemudian DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, DI Jogjakarta, dan Bali. Lalu NTT, NTB, Kaltara, Kalteng, Kalsel, Sulsel, Sultra, Sulut, Gorontalo, dan Papua. Total ada 245 kasus AKI. Sebanyak 141 anak dilaporkan telah meninggal dunia dan 66 anak masih dirawat. Sejauh ini yang sudah dinyatakan sembuh baru 38 anak.  Kemenkes memberikan obat penawar (antidotum) untuk menekan peningkatan angka kematian anak-anak yang teridentifikasi penyakit gagal ginjal akut. Obat penawar yang diimpor dari Singapura itu sejauh ini cukup ampuh memulihkan anak-anak dari penyakit misterius tersebut.  Di luar itu, pemerintah juga memeriksa obat-obat yang berpotensi terdapat cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG). Dua jenis cemaran tersebut dikaitkan dengan kasus gangguan ginjal akut misterius yang mengakibatkan beberapa anak meninggal dunia.  Kemarin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengumumkan obat yang tidak menggunakan bahan baku yang berpotensi terdapat cemaran EG dan DEG.  Kepala BPOM Penny K. Lukito menyatakan, lembaganya telah menelusuri produk obat sirup dan drops. Ada 133 obat sirup yang ditemukan tidak menggunakan propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan gliserin atau gliserol. Empat bahan tersebut diduga memiliki cemaran EG dan DEG.  Lalu, penyelidikan pada 102 obat yang digunakan pasien AKI juga sudah diteliti BPOM. Dari jumlah tersebut, ada 23 produk yang tidak menggunakan propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan gliserin atau gliserol. Kemudian, ada tujuh produk yang dinyatakan aman digunakan meski menggunakan propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan gliserin atau gliserol. ”(Sebanyak) 69 produk masih dilakukan uji sampel,” ujarnya.  Penny memastikan, tidak ada propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan gliserin atau gliserol yang digunakan oleh industri farmasi Indonesia yang berasal dari India. Di Gambia, Afrika Barat, juga terjadi kasus AKI. Cemaran EG dan DEG dari obat yang diimpor dari India diduga menjadi biangnya.  Penny juga menyebutkan, ada tiga produk yang mengandung cemaran EG atau DEG yang melebihi ambang batas aman. Yakni Unibebi Cough Syrup, Unibebi Demam Drop, dan Unibebi Demam Syrup yang diproduksi Universal Pharmaceutical Industries.  ”Untuk Konimex pada batch lain aman,” ucap dia. Sebelumnya merek tersebut masuk dalam nama produk yang mengandung cemaran EG atau DEG.  Penny menegaskan bahwa seluruh UPT BPOM mengawal proses penarikan peredaran obat sirup yang mengandung cemaran EG atau DEG yang melebihi ambang batas. Selain itu, BPOM melakukan patroli siber di media sosial hingga e-commerce untuk menelusuri penjualan produk yang tidak aman. ”Ada 4.922 link yang teridentifikasi melakukan penjualan obat sirup yang dinyatakan tidak aman dan akan di-take down,” tegasnya.  Penny meminta industri farmasi kooperatif. Salah satunya, apabila mengganti bahan baku, agar melapor kepada BPOM. Penny juga berjanji mengetatkan pengawasan obat-obatan yang beredar di Indonesia.  Terpisah, mantan Direktur WHO Asia Tenggara Tjandra Yoga Aditama mengatakan, setidaknya ada lima kejadian penyakit gagal ginjal akut yang dihubungkan dengan sirup obat yang terkontaminasi atau tercemar DEG di India yang mengakibatkan 80 kematian. Terjadi pada 1972 dan 2019 hingga 2020. ”Antara April dan Juni 1998, misalnya, sedikitnya ada 36 anak berumur antara dua bulan dan enam tahun meninggal akibat gagal ginjal akut di rumah sakit di daerah Delhi sesudah meminum obat yang tercemar dietilen glikol,” ungkap dia.  Pada rentang Desember 2019 hingga Januari 2020, 14 bayi meninggal. Bahan DEG ditemukan pada sirup obat batuk yang pernah diminum bayi itu. Di Indonesia, kenaikan kasus AKI cukup pesat. Pada 18 Oktober, Kemenkes secara resmi menyampaikan ada 206 kasus gagal ginjal akut pada anak. Lalu, 21 Oktober diumumkan jumlah kasus naik menjadi 241 anak dan angka meninggal tercatat 133 kasus.  Menurut Tjandra, kenaikan yang pesat dalam kurun tiga hari disebabkan dua hal. Pertama, kasus yang dilaporkan bukan kasus baru. Hanya, pencatatannya baru muncul. ”Kalau ini yang terjadi, maka bukan tidak mungkin akan ada tambahan kasus-kasus lagi dan harapannya agar proses pencatatan dan pelaporan kasus dapat terus makin intensif,” ujarnya.  Penyebab yang kedua, dapat juga 35 kasus memang kejadian sakit yang terjadi antara 18 dan 21 Oktober. Karena itu, Tjandra mendesak agar segera diumumkan ke publik penyebab sakit dan kematiannya. ”Penjelasan terperinci seperti ini perlu disampaikan ke publik dari waktu ke waktu agar masyarakat dapat melihat masalahnya dengan utuh dan lengkap serta mengambil sikap secara jernih,” tutur mantan Dirjen Pengendalian Penyakit Kemenkes tersebut.

BPOM Awasi Obat Sirup hingga ke Penjual Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/ilustrasi-obat-sirop-antara.jpg" alt="Ilustrasi obat sirop. Foto: Antara/Shutterstock" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi obat sirop. Foto: Antara/Shutterstock</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot Surabaya) keluarkan surat edaran (SE) soal larangan menjual obat sirop untuk anak-anak. Larangan itu berlaku untuk sementara waktu sebagai antisipasi penyebaran gagal ginjal akut misterius.  ”Kita sudah sampaikan, jangan jual dan minum sirop dulu. Saya sudah mengeluarkan surat edaran. Ini juga sudah di-blast (disebarkan) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya terkait program pemerintah, semoga bisa membuka pemahaman warga Surabaya bahwa (obat) sirop harus berhenti dulu,” tegas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (23/10).  Surat edaran yang disebarkan melalui Dinas Kesehatan Kota Surabaya itu Nomor 443.33/34928/436.7.2/2022 tentang Kewaspadaan Dini terhadap Penyakit Gangguan Ginjal Akut. Surat itu berlaku per hari ini (23/10).  ”Pencegahan yang juga harus dilakukan orang tua, bagaimana langkah-langkah ketika ada anak yang bergejala panas terus dan berat badan turun. Gejala-gejala itulah, mereka harus segera lapor untuk diberikan pemantauan dan pengobatan dari Pemkot Surabaya,” terang Eri.  Dia menyadari, penyakit gagal ginjal akut yang menghebohkan menjadi alarm kewaspadaan bagi Pemkot Surabaya. Sebab, tidak sedikit orang tua yang masih meremehkan demam pada anak.  Karena itu, jika terjadi demam pada anak, diharapkan bisa segera melakukan pemeriksaan di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) terdekat.  ”Kemarin disampaikan, sampai hari ini (23/10) yang meninggal dari Surabaya ada satu. Pengumuman ini seperti Covid-19, yang mengumumkan adalah pemerintah pusat. Jadi, kalau kemarin jumlahnya meninggal itu banyak karena rujukan semua,” ungkap Eri.  Pemkot Surabaya pun terus melakukan upaya mitigasi klaster melalui sosialisasi dan pengecekan yang dilakukan puskesmas bersama Kader Surabaya Hebat (KSH) dan RT/RW. Sebab, ganasnya penyakit gagal ginjal akut itu bisa menyerang secara tiba-tiba dan mengakibatkan kematian pada anak. Awalnya anak-anak masih terlihat ceria, tiba-tiba bisa mendadak kelelahan dan jatuh sakit atau terserang demam.  ”Saya mohon kepada orang tua untuk lebih peduli dan langsung memeriksakan anak (demam) untuk dibawa ke rumah sakit secepatnya, agar bisa dilakukan pengecekan secara menyeluruh. Jangan dianggap sebagai sakit biasa, maka ayo dijaga anak-anak kita untuk menerapkan hidup sehat,” ucap Eri.

Penjualan Obat Sirop Resmi Dilarang di Surabaya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#obat sirup

Berita Terkini