<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/19/oOoat5edTmbWLwkUaEP5dLD7a9bDHymySf6N9gLg-2782824979.jpg" alt="Polsek Pinang menangkap penjual obat terlarang golongan G berinisial M, 24, di kawasan Kampung Poncol, Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Polsek Pinang menangkap penjual obat terlarang golongan G berinisial M, 24, di kawasan Kampung Poncol, Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polisi &nbsp;menggagalkan peredaran obat keras tanpa izin yang marak meresahkan warga. Unit Reskrim Polsek Pinang berhasil menangkap seorang pemuda berinisial M (24) di kawasan Kampung Poncol, Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Pelaku yang merupakan warga Aceh Utara itu kedapatan menjual ribuan butir obat golongan G tanpa izin edar, Rabu (17/9) pagi. Kapolsek Pinang Iptu Adityo Wijanarko mengungkapkan, kasus ini terungkap setelah pihaknya menerima laporan dari masyarakat. Setelah diakukan observasi, petugas mendapati pelaku sedang berada di lokasi.&nbsp; "Saat digeledah, ditemukan ribuan butir obat keras berbagai jenis yang disimpan dalam plastik hitam serta uang tunai Rp12 juta hasil penjualan," ujar Adityo, Jumat (19/9). Dari hasil penggeledahan, polisi menyita 9.910 butir obat keras ilegal. Dengan rincian, 4.000 butir Tramadol, 800 butir Trihexyphenidyl, 5.000 butir Hexymer, 60 butir Calmlet, 50 butir Alprazolam. Selain itu juga diamankan handphone serta uang tunai Rp12 juta sebagai barang bukti. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Raden Muhammad Jauhari menegaskan, pihaknya akan terus memberantas peredaran obat keras ilegal. Obat-obatan terlarang itu seringkali digunakan remaja hingg memicu tindak kriminal. "Kasus ini menjadi perhatian serius. Obat-obatan seperti Tramadol dan Hexymer sering disalahgunakan remaja, bahkan memicu tawuran. Kami tidak akan ragu menindak tegas siapa pun yang terlibat," tegasnya. Saat ini, pelaku dan barang bukti diamankan di Polsek Pinang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga mengembangkan penyidikan guna mengungkap jaringan peredaran obat ilegal tersebut. Pelaku dijerat Pasal 435 Sub Pasal 436 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2023, dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun dan denda hingga Rp 5 miliar.

Polisi menggagalkan peredaran obat keras ilegal di Tangerang, menangkap pelaku berinisial M dan menyita 9.910 butir obat.

Polisi Amankan 9.910 Butir Obat Keras Ilegal di Tangerang, Pelaku Terancam Hukuman 12 Tahun Penjara

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bamsoet-minta-masyarakat-waspadai-obat-obatan-tiongkok_c_206212.jpeg" alt="Ketua DPR, Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengawasi ketat peredaran obat Tiongkok. Hal itu menyusul penyitaan ratusan kemasan obat ilegal asal Tiongkok di Surabaya" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR, Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengawasi ketat peredaran obat Tiongkok. Hal itu menyusul penyitaan ratusan kemasan obat ilegal asal Tiongkok di Surabaya</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">JawaPos.com - Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus peredaran obat keras ilegal. Mirisnya, kasus ini turut melibatkan oknum dari sejumlah tenaga kesehatan.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, keterlibatan oknum nakes dalam kasus obat keras ilegal merupakan modus baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Modus operandi baru yang kita ungkap di sini adalah, peredaran obat daftar G atau obat-obat tertentu, oleh oknum tenaga kesehatan,&rdquo; ujar Ade kepada wartawan, Rabu (23/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/012768332/lebih-dari-40-negara-ingin-gabung-brics-termasuk-arab-saudi-dan-indonesia">Lebih dari 40 Negara Ingin Gabung BRICS, Termasuk Arab Saudi dan Indonesia</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dalam hal ini adalah asisten dokter, asisten apoteker maupun pedagang obat yang dilakukan secara melawan hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun tersangka oknum nakes yang terlibat yakni RNI dan ERS. &ldquo;APAH berperan membeli dari apotik, kemudian dijual kembali, S membeli dari apotik kemudian dijual kembali, RNI admin dokter sekaligus asisten apoteker, non tenaga medis, ERS, oknum perawat sudah memiliki STR namun tidak memiliki SIPP/tidak memiliki izin praktik sesuai kompetensi,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran obat keras ilegal. Dari operasi pada Januari hingga Agustus 2023, sekitari 231.662 butir obat telah disita.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/012768369/ihsg-diprediksi-mendatar-seiring-pasar-cermati-kebijakan-suku-bunga-bi">IHSG Diprediksi Mendatar Seiring Pasar Cermati Kebijakan Suku Bunga BI</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, dalam kasus ini sebanyak 26 orang ditetapkan sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Mulai bulan Januari sampai dengan Agustus ini total sudah ada 22 laporan polisi dan 26 tersangka yang dilakukan upaya paksa penangkapan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut,&rdquo; ujar Ade kepada wartawan, Rabu (23/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para tersangka dijerat Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No 36 Nomor Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 60 angka 10 juncto angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Atas Perubahan Pasal 197 juncto Pasal 106 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/012768363/rangka-esaf-di-skutik-honda-anda-keropos-siapkan-duit-segini-untuk-ganti-baru">Rangka eSAF di Skutik Honda Anda Keropos? Siapkan Duit Segini untuk Ganti Baru</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu mereka dijerat Pasal 60 angka 10 juncto angka 4 Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perubahan atas Pasal 197 juncto Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Serta Pasal 198 juncto Pasal 108 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 86 ayat (1) juncto Pasal 46 ayat (1) UU No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 55 ayat (1) Kitab UU Hukum Pidana dan dijerat Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.</div> </div>

Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus peredaran obat keras ilegal. Mirisnya, kasus ini turut melibatkan oknum dari sejumlah nakes.

Kasus Peredaran 231.662 Butir Obat Keras Ilegal Libatkan Oknum Tenaga Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bamsoet-minta-masyarakat-waspadai-obat-obatan-tiongkok_c_206212.jpeg" alt="Ketua DPR, Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengawasi ketat peredaran obat Tiongkok. Hal itu menyusul penyitaan ratusan kemasan obat ilegal asal Tiongkok di Surabaya" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR, Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengawasi ketat peredaran obat Tiongkok. Hal itu menyusul penyitaan ratusan kemasan obat ilegal asal Tiongkok di Surabaya</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran obat keras ilegal. Dari operasi yang berlangsung sejak Januari hingga Agustus 2023 telah berhasil menyita 230 ribu butir obat keras ilegal. Direskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan, dalam pengungkapan kasus itu sebanyak 26 orang ditetapkan sebagai tersangka. &ldquo;Mulai bulan Januari sampai dengan Agustus ini total sudah ada 22 laporan polisi dan 26 tersangka yang dilakukan upaya paksa penangkapan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut,&rdquo; ujar Ade kepada wartawan, Rabu (23/8). Para tersangka ini terdiri atas pihak importir, pabrikan, ataupun pihak dari farmasi yang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, baik di toko obat, apotek, hingga tempat kesehatan lainnya. Adapun 26 tersangka yang ditangkap yakni AZ (L/24), S (L/30), Z (L/22), MHH (L/20), Z (L/22), APAH (L/42), RA (P/28), W (L/53), M (L/44), AAR (L/52), RI (L/52), CS (L/40), S (L/61), ERS (P/49), J (L/47), FS (L/19), FP (L/28), WS (L/24), I (L/35), IM (L/36), S (L/27), M (L/26), A (L/28), MD (L/23), dan RNI (L/20). Barang bukti yang disita berjumlah 231.662 butir obat keras ilegal tanpa izin edar berbagai jenis. Seperti Hexymer, Tramadol, maupun Alprazolam. &ldquo;Apabila ditotal hasil pengungkapan dari Januari sampai Agustus 2023 yang kami sita sebanyak 39.185 butir Hexymer, kemudian 31.993 Alprazolam termasuk psikotropika gol IV. Kemudian Tramadol sebanyak 11.383 butir dan berbagai jenis obat lainnya,&rdquo; ungkap Ade. Selain obat-obatan, polisi juga menyita uang tunai sebesar Rp 26.849.000, 14 unit handphone, 4 bundel dan 3 strip resep dokter, 5.000 butir kapsul obat kosong, 1 unit mobil, dan 2 unit alat press obat. &ldquo;Ditotal dari empat kasus dari Januari-Agustus, total nilai barang sebesar Rp 45,66 miliar,&rdquo; pungkasnya. Para tersangka dijerat Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No 36 Nomor Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 60 angka 10 juncto angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Atas Perubahan Pasal 197 juncto Pasal 106 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selain itu mereka dijerat Pasal 60 angka 10 juncto angka 4 Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perubahan atas Pasal 197 juncto Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Serta Pasal 198 juncto Pasal 108 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 86 ayat (1) juncto Pasal 46 ayat (1) UU No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 55 ayat (1) Kitab UU Hukum Pidana dan dijerat Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran obat keras ilegal. Operasinya berlangsung dari Januari hingga Agustus 2023.

Polda Metro Jaya Sita 230 Ribu Butir Obat Keras Ilegal Senilai Rp 45 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/21/Screenshot_58-3928929319.jpg" alt="Enam oknum pelajar asal Sukabumi diamankan Polsek Baros." width="100%">
<figcaption>Enam oknum pelajar asal Sukabumi diamankan Polsek Baros.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Polsek Baros, Resor Sukabumi Kota, menangkap enam pelajar SMK di Sukabumi. Mereka terbukti membawa senjata tajam dan obat keras ilegal. Penangkapan itu berdasar informasi dari warga yang ditindaklanjuti personel Polsek Baros. Petugas memantau lokasi tempat para pelajar berkumpul. &rdquo;Penangkapan berlangsung di sekitar Jalur Lingkar Selatan Sukabumi, di Kelurahan Jayaraksa, Kecamatan Baros, pada Kamis (20/7) sekitar pukul 17.00 WIB,&rdquo; ujar Kapolsek Baros Kompol Heri Hermawan pada Jumat (21/7) di Sukabumi, seperti dilaporkan dari Antara. Segera setelah itu, lanjut dia, petugas dari Polsek Baros melakukan penggeledahan dan menemukan tiga bilah senjata tajam jenis celurit serta satu bilah gobang yang tersembunyi dalam tas. &rdquo;Setelah mengamankan barang bukti berupa senjata tajam, keenam pelajar SMK tersebut segera digelandang ke Mapolsek Baros untuk dimintai keterangan,&rdquo; papar Heri. Hasil pemeriksaan mengungkap bahwa mereka membawa senjata tajam sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi serangan dari oknum pelajar lain. Namun, perbuatan tersebut tidak bisa disahkan karena membawa senjata tajam tanpa izin adalah tindakan ilegal dan termasuk dalam kategori kejahatan. &rdquo;Penangkapan ini juga merupakan tindakan antisipatif untuk mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tawuran antar pelajar, penyerangan, atau penganiayaan. Keberadaan mereka juga telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga,&rdquo; terang Heri. Tidak hanya itu, selain menyita senjata tajam, polisi juga menemukan satu obat keras terbatas ilegal dengan merek Tramadol yang disimpan dalam saku salah seorang pelajar. Dari keenam pelajar yang diamankan, dua di antaranya mendapatkan pembinaan dan wajib melapor secara berkala. Sementara itu, empat pelajar lain ditahan di sel Mapolsek Baros karena kepemilikan senjata tajam ilegal. &rdquo;Mereka terancam hukuman penjara selama 10 tahun sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951,&rdquo; kata Heri.

Polsek Baros tangkap enam pelajar SMK di Sukabumi karena terbukti membawa senjata tajam dan obat keras ilegal.

Polisi Ciduk Enam Pelajar SMK Asal Sukabumi Bawa Senjata Tajam dan Obat Keras Ilegal 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/ibu-rumah-tangga-jual-obat-keras-pembelinya-anak-di-bawah-umur_m_159006.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Satres Narkoba Polres Indramayu menciduk CAS (40) seorang ibu rumah tangga (IRT) karena terbukti menjual obat-obatan keras secara ilegal. Warga Desa Tugu, Kecamatan Sliyeg, itu diamankan polisi di rumahnya beserta barang bukti ratusan butir obat keras berbagai jenis. Akibat perbuatannya itu, pelaku harus mendekam dijeruji besi. KBO Satresnarkoba Polres Indramayu Ipda Wawan, membenarkan pihaknya menangkap seorang IRT berinisial CSA. Menurut Wawan, CAS diamankan karena menjual secara ilegal obat-obatan keras kepada masyarakat. Parahnya, wanita tersebut menjualnya kepada anak di bawah umur. &ldquo;Obat keras yang dijual CAS adalah tramadol, heximer dan dekstro. Saat dilakukan penggeledahan di rumahnya, ditemukan obat obatan tersebut sebanyak 264 butir. Dia (CAS, red) kini sedang menjalani pemeriksaan petugas,&rdquo; ujarnya kepada Radar Indramayu (Jawa Pos Group). Wawan, menjekaskan, penangkapan terhadap CAS bermul saat adanya informasi dari masyarakat yang resah dengan peredaran obat-obatan keras di wilayah Kecamatan Sliyeg tanpa izin. Adanya informasi berharga tersebut, petugas kemudian melalukan penyelidikan. &ldquo;Setelah diselidiki, ternyata benar. Petugas menerima informasi bahwa pengedarnya seorang ibu rumah tangga berinisial CAS tersebut. Petugas lalu mendatangi rumahnya di Desa Tugu, Kecamatan Sliyeg. Namun, petugas memantau terlebih dahulu. Setelah mengetahui ada transaksi di rumahnya, petugas kemudian menggerebegnya dan melakukan penggeledahan hingga akhirnya menemukan barang bukti obat-obatan keras tersebut,&rdquo; jelasnya. Dikatakannya, CAS saat diinterogasi mengaku menjual obat obatan keras secara ilegal tersebut karena terjepit ekonomi setelah suaminya dijebloskan ke penjara akibat tersangkut kasus yang sama. &ldquo;Karena perbuatannya itu, CAS terancam pasal 196-197 Undang-undang Kesehatan RI dengan ancaman kurungan penjara selama 10 tahun.

Ibu Rumah Tangga Jual Obat Keras, Pembelinya Anak di Bawah Umur