<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/31459tingkatkan-kualitas-pelayanan-dinas-kesehatan-kunjungi-puskesmas-31459.jpg" alt="Tim Dinkes Kota Tangerang melakukan pemeriksaan obat di puskesmas dalam antisipasi beredarnya obat kadaluwarsa. Antara" width="100%">
<figcaption>Tim Dinkes Kota Tangerang melakukan pemeriksaan obat di puskesmas dalam antisipasi beredarnya obat kadaluwarsa. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kesehatan Kota Tangerang dan Instalasi Farmasi Kesehatan (IFK) melakukan pemeriksaan ke puskesmas, layanan kesehatan, dan beberapa poli yang menyediakan obat-obat guna mengantisipasi beredarnya obat kedaluwarsa.  Tim Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Marzuki mengatakan, fokus kegiatan pemeriksaan yang dilakukan tim adalah mulai dari tenaga farmasi, sarana dan prasarana, pelayanan kesehatan, dan pengelolaan obat di beberapa poli yang menyediakan obat-obatan.  ”Kami memeriksa ketersediaan dan batas kedaluwarsa waktu pada obat-obatan dan melakukan sampling kesesuaian stok fisik dan data laporan yang dibuat tenaga farmasi,” kata Marzuki seperti dilansir dari Antara.  Dia mengatakan, kegiatan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan dan poli merupakan agenda rutin yang dilakukan dengan fokus pembinaan dan pengawasan kefarmasian. ”Ini agenda rutin yang dilakukan,” ujar Marzuki.  Kepala Puskesmas Karang Tengah Dwi Lestari menambahkan, pihaknya akan terus memperbaiki sistem pelayanan dan evaluasi dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tim dinas kesehatan terutama pengelolaan obat-obatan.  ”Kami mendapatkan arahan dari dinas kesehatan mengenai tata kelola obat, sehingga kami dapat mengendalikan distribusi obat di puskesmas sesuai dengan ketentuan dinas kesehatan. Selain itu, kami membentuk tim khusus untuk pengecekan mengenai tata kelola obat agar berjalan dengan baik,” papar Dwi Lestari.  Puskesmas Karang Tengah juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap apotek di wilayah kerjanya serta penyuluhan kepada masyarakat. ”Kami juga menerapkan program Gema Cermat yang secara rutin dilakukan apoteker atau asisten apoteker berkunjung ke posyandu,” tutur Dwi Lestari.

Dinkes Kota Tangerang Cek Puskesmas Cegah Peredaran Obat Kedaluwarsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Ilustrasi-penanggulangan-TB-di-Surabaya-1.jpg" alt="Ilustrasi obat TBC. Humas Pemkot Surabaya" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi obat TBC. Humas Pemkot Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, mengintensifkan inspeksi mendadak (sidak) di apotek dan toko obat. Itu dilakukan untuk mengecek dan menertibkan peredaran suplemen dan obat kedaluwarsa serta tanpa izin edar (ilegal).  "Sidak yang dilakukan bersama tim Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) diintensifkan untuk memastikan suplemen dan obat yang dijual di apotek sesuai ketentuan dan aman dikonsumsi masyarakat," kata Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda seperti dilansir dari Antara di Palembang, Rabu (10/8).  Menurut dia, dalam kegiatan sidak di apotek beberapa bulan terakhir, tim masih menemukan apotek menjual suplemen dan obat yang tidak memiliki izin edar, habis masa izin edarnya, dan habis masa baik dikonsumsi atau kedaluwarsa. Melihat fakta di lapangan tersebut, kegiatan pengawasan dan penertiban diintensifkan sehingga bisa menutup celah peredaran produk yang bisa membahayakan kesehatan warga.  Dalam kegiatan sidak itu, lanjut dia, bagi apotek yang ditemukan menjual suplemen dan obat ilegal serta kedaluwarsa dilakukan penyitaan barang tersebut. selanjutnya, pengelola diberikan peringatan keras sebagai tindakan pembinaan.  "Bagi apotek yang belum terkena giliran disidak petugas gabungan itu, diimbau agar pengelolanya mengecek dan memastikan barang yang dijual memiliki izin edar dan memiliki batas waktu layak konsumsi yang panjang," ucap Fitrianti Agustinda.  Jika dalam kegiatan sidak ditemukan apotek melakukan kesalahan berulang, dia menegaskan, pihaknya tidak segan-segan mencabut izin usaha dan membawa permasalahan tersebut ke jalur hukum.  Sebelumnya Kepala BBPOM Palembang Zulkifli mengatakan, dalam kegiatan sidak ke apotek sering ditemukan produk obat-obatan yang kedaluwarsa dan habis masa izin edarnya. Produk yang kedaluwarsa dilakukan penyitaan, sedangkan yang sudah habis izin edarnya disarankan kepada pengelola apotek untuk mengembalikan ke produsen agar mereka mengurus izin sesuai ketentuan.  "Untuk mencegah masyarakat agar terhindar dari mengonsumsi obat yang tidak layak dikonsumsi, diimbau agar teliti sebelum membeli dengan melakukan pengecekan kemasan, label, izin edar, dan batas waktu baik dikonsumsi/masa kedaluwarsa," ujar Fitrianti Agustinda.  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

Cek Suplemen dan Obat Ilegal, Pemkot Palembang Intensif Sidak Apotek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Dirut-RSUI-Hilmi-JPK.jpg" alt="Dirut Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) Astuti Giantini (tengah) didampingi Ketua Umum ILUNI UI Andre Rahadian di Depok (5/11). Foto : Hilmi Setiawan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Dirut Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) Astuti Giantini (tengah) didampingi Ketua Umum ILUNI UI Andre Rahadian di Depok (5/11). Foto : Hilmi Setiawan/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Direktur Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) Astuti Giantini mengatakan, mereka berusaha mengejar status menuju smart hospital atau RS cerdas. Di antaranya adalah memperbanyak pemanfaatan teknologi dalam seluruh pelayanan. Menurut dia smart hospital menekankan pelayanan lebih cepat, efektif, dan efisien.  Pemanfaatan teknologi terbaru yang mereka terapkan adalah pemantauan stok obat-obatan berbasis kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI). Melalui kerjasama dengan Ikatan Alumni (ILUNI) UI dan PT Arogya Mitra Sejati, RSUI melakukan inventarisasi obat-obatan atau layanan farmasi mereka melalui aplikasi berbasis kecerdasan artifisial.  ’’Kerja sama ini bisa membantu kelancaran pelayanan. Inventarisasi obat-obatan tanpa AI untuk jadi smart hospital agak sulit,’’ katanya usai penandatanganan kerjasama dengan PT Arogya Mitra Sejati di komplek RSUI Depok (5/11). Menurut Astuti inventarisasi obat-obatan dalam sebuah rumah sakit itu sangat penting.  Di antaranya adalah untuk memastikan stok obat sehingga tidak sampai kehabisan. Petugas farmasi bisa melakukan pengisian stok, ketika suatu obat sudah mau habis. ’’Bisa digunakan untuk mencari stok obat. Misalnya obat paracetamol,’’ katanya. Selain itu inventarisasi obat-obatan berbasis kecerdasan artifisial juga bisa mencegah adanya obat kedaluwarsa keluar dari layanan farmasi ke pasien.  ’’Dengan teknologi ini, tidak ada lagi obat kedaluwarsa,’’ katanya. Dia berharap kerjasama inventarisasi obat-obatan berbasis AI di RSUI bisa diterapkan secepatnya. Astuti mengatakan saat ini tim terkait sedang melakukan inputing datang. Diharapkan Desember depan sudah bisa diterapkan.  Astuti mengatakan inventarisasi obat-obatan dengan memanfaatkan kecerdasan artifisial, memperpanjang pemanfaatan teknologi di RSUI. Sebelumnya mereka sudah menerapkan digitalisasi pemindaian kondisi paru-paru pasien Covid-19. Dengan teknologi ini, dokter tidak perlu menunggu cetak film untuk melihat paru-paru pasien. Sebab hasil pemindaian langsung dikirim ke dokter bersangkutan secara digital.  Ketua Umum ILUNI UI Andre Rahadian bersyukur bisa terlibat menjembatani kerjasama antara RSUI dengan Arogya Mitra Sejati. Andre mengatakan Arogya merupakan perusahaan yang dirintis alumni UI sendiri. ’’Semoga kerjasama ini membawa manfaat dan terus dikembangkan,’’ katanya.  Andre menuturkan ke depan pemanfaatan kecerdasan artifisial sangat penting. Karena menentukan keberhasilan sebuah program. Dengan pengecekan obat-obatan berbasis kecerdasan artifisial, diharapkan tidak ada lagi kelangkaan obat-obatan atau alat kesehatan lainnya. Sebab sebelum stoknya habis, sudah ada pemberitahuan. Dia tidak ingin kelangkaan masker di awal-awal pandemi terjadi lagi. Karena akibat kelangkaan itu, harga masker sempat melambung tidak masuk akal. (*)  &nbsp;

Antisipasi Obat Kedaluwarsa, Pantau Stok dengan Kecerdasan Artifisial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Wawako-Palembang.jpg" alt="Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda bersama petugas BPOM melakukan sidak di sejumlah apotek, Kamis (4/11). Pemkot Palembang/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda bersama petugas BPOM melakukan sidak di sejumlah apotek, Kamis (4/11). Pemkot Palembang/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Palembang temukan peredaran obat, suplemen, dan kosmetik, kedaluwarsa hingga tak memiliki izin edar di sejumlah apotek di kota tersebut.  Kepala Bidang Pemeriksaan BPOM Palembang Aquirina Leonora mengatakan, pihaknya menemukan obat-obatan yang kedaluwarsa dijual di dua apotek, yakni Apotek Lintang dan Apotek Algi. ”Ini menjadi tantangan bagi pengawasan, agar bisa lebih melindungi kesehatan bagi masyarakat Palembang. Jangan sampai ini dipakai masyarakat dan berefek tidak baik,” kata Aquirina Leonora seperti dilansir dari Antara.  Aquirina menambahkan, sidak juga menemukan ada pangan yang memiliki klaim berlebihan pada label. Mestinya, pangan itu masuk kategori tradisional. Seperti madu, tidak miliki izin edar dan tidak memiliki izin kesehatan.  Selain itu, BPOM juga menemukan salep atau krim penyakit kulit yang masa pakainya sudah habis. Terkait itu, BPOM segera menindaklanjuti apotek yang nakal tersebut dengan memberikan peringatan keras.  ”Akan kami kawal, dan kami sudah sampaikan ke pihak apotek untuk menelusuri kesalahan besar itu, dari mana obatnya dan apakah ada unsur kesengajaan atau kelalaian ketidaksengajaan,” ujar Aquirina Leonora.  Sementara itu Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda menambahkan, pemkot memberikan peringatan keras kepada apotek tersebut. ”Sebetulnya ini adalah peringatan kedua, karena pada 2017 sudah ditemukan hal serupa di apotek ini,” ujar Fitrianti Agustinda.  Adapun tindakan yang diambil berupa peringatan keras kepada apotek yang telah menjual obat kedaluwarsa dan tak memiliki izin. Sanksi berupa peringatan keras dan dievaluasi untuk mencabut izin usaha, sesuai rekomendasi dari BPOM dan ditindaklanjut Dinkes dan Dinas PTSP Palembang.  Menurut Fitrianti, jika obat yang kedaluwarsa tetap dikonsumsi tentu tidak akan bermanfaat dan menimbulkan efek keracunan. ”Kami imbau apotek di Palembang agar mengecek obat-obatan ataupun suplemen yang kedaluwarsa dan tidak memiliki izin,” ucap Fitrianti Agustinda.  Termasuk dalam pengawasan kosmetik pun menjadi sasaran dalam sidak tersebut. ”Kami akan lakukan sidak secara kontinyu. Jadi bukan hanya obat dan suplemen, serta bahan pangan saja. Kosmetik juga jadi sasaran kami,” tambah dia.  Dari hasil sidak itu, ada 10 jenis obat dan suplemen yang ditemukan dan disita, didominasi obat-obatan yang kedaluwarsa.

BPOM Palembang Temukan Obat Kedaluwarsa di Sejumlah Apotek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Kepala-BPOM-Penny-Marieska.jpg" alt="Kepala BPOM Penny - Marieska" width="100%">
<figcaption>Kepala BPOM Penny - Marieska</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus obat kedaluwarsa masih marak. Pertengahan Agustus lalu warga Kamal Muara, Jakarta, dihebohkan dengan pemberian obat tersebut dari puskesmas kepada ibu hamil.  Kejadian di Kamal Muara itu menambah daftar kasus pemberian obat yang telah melewati masa berlaku kepada pasien. Tahun ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menemukan delapan perkara obat kedaluwarsa. Tahun lalu jumlahnya 21 kasus.  Selain itu, obat ilegal disinyalir berasal dari sampah obat yang dibuang sembarangan. Hal tersebut mendorong BPOM untuk menginisiatori gerakan Ayo Buang Sampah Obat di 14 kota secara serentak.  Kepala BPOM Penny K. Lukito menuturkan, aksi itu merupakan bentuk komitmen lembaganya dalam upaya peningkatan kesehatan. "Gerakan ini dilatarbelakangi maraknya kasus peredaran obat ilegal dengan pemanfaatan obat-obat kedaluwarsa dan rusak. Termasuk, kemasan obat yang tidak termusnahkan secara baik," jelas dia kemarin (1/9).  Pihak yang tidak bertanggung jawab, papar dia, menggunakan sampah obat sebagai bahan baku dan pelabelan ulang. Nah, lewat gerakan peduli sampah obat itu, BPOM bersama Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) mengedukasi masyarakat untuk waspada terhadap obat ilegal dan palsu. Obat tak layak minum harus dibuang. "Obat kedaluwarsa atau rusak sudah tidak memberikan efek terapi dan berbahaya jika digunakan," tegasnya.  BPOM, lanjut dia, mengajak masyarakat belajar tentang cara membuang obat kedaluwarsa, obat sisa, dan obat rusak dengan benar. "Agar tidak disalahgunakan," imbuh Penny.  Selain di Jakarta, gerakan tersebut diluncurkan serentak di 14 kota. Antara lain, Bandung, Semarang, Surabaya, Jogjakarta, dan Denpasar.  Sementara itu, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Engko Sosialine Magdalene menyatakan, pemberian obat kedaluwarsa tidak serta-merta disebabkan kelalaian atau kesengajaan petugas. Kemenkes sudah menerbitkan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Aturan itu seharusnya bisa menjadi pedoman.

BPOM Tekan Penyalahgunaan Obat Kedaluwarsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/bpom-harus-maksimal-500-ppns-untuk-tindak-kejahatan-makanan-dan-obat_m_116111.jpeg" alt="Obat (pixabay)" width="100%">
<figcaption>Obat (pixabay)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polres Metro Jakarta Utara masih mendalami kasus dugaan pemberian obat kedaluwarsa yang dilakukan oleh petugas Puskesmas Kamal Muara, Penjaringan. Dari pengakuan pihak puskesmas kepada penyidik, mereka mengakui ada kalalaian dalam pemberian obat kepada pasien.  "(Pihak puskesmas) sementara mereka mengakui lalai dalam memberikan obat," kata Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Budhi Herdi Susianto saat dikonfirmasi, Kamis (22/8).  Meski begitu, polisi tak semata-mata langsung mengambil langkah penetapan tersangka. "Kami masih dalami kasusnya," tambahnya.  Lebih lanjut, Budhi menjelaskan, saat ini sudah ada beberapa keterangan saksi yang berhasil dikumpulkan dalam kasus tersebut. Di antaranya suami korban, Bayu Randi Dwitara, 19, hingga pihak puskesmas.  "Untuk korban sendiri sampai saat ini belum bersedia diambil keterangannya," kata Budhi.  Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Penjaringan, Agus Ariyanto Haryoso tak memungkiri petugasnya telah melakukan kelalaian. Oleh karena itu, dia mengutarakan permintaan maaf kepada masyarakat, terutama korban.  "Harusnya sudah diberi label bahwa (obat) tersebut sebentar lagi kedaluwarsa atau masih lama kedaluwarsanya. Terus dia (petugas) kemudian mengecek lagi tanggalnya terus disampaikan kepada pasien," ucap Agus.  Menurut dia, petugas farmasi saat itu memberikan tiga lembar vitamin B6 kedaluwarsa kepada Novi Sri Wahyuni, 21, yang tengah hamil. Padahal, pada lembaran vitamin tersebut sudah terdapat coretan spidol biru yang menandakan obat tersebut sudah kedaluwarsa.  "Tandanya sudah ada, namun sepertinya petugasnya sedang tidak konsentrasi pada hari itu," tukas Agus.  Sebelumnya, Novi, seorang ibu hamil melaporkan pihak Puskesmas Kelurahan Kamal Muara, Jakarta Utara ke Polsek Metro Penjaringan. Pelaporan itu dilakukan lantaran dugaan obat kedaluwarsa yang diberikan pihak puskesmas.  Kejadian itu dialami korban saat sedang mengontrol kandungan pada Selasa (13/8) lalu. Korban diberikan empat jenis obat saat itu. Salah satu jenis obat itu ternyata sudah kedaluwarsa. Akibatnya korban pun mengalami sakit perut dan sakit kepala.

Beri Obat Kedaluwarsa, Puskesmas Kamal Muara Akui Ada Kelalaian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/obat-kuat-tak-berizin-disita-polisi-lalu_m_133516.jpeg" alt="Kasatreskrim Polrestabes Surabaya menunjukkan barang bukti obat kuat yang disita dari tangan tersangka." width="100%">
<figcaption>Kasatreskrim Polrestabes Surabaya menunjukkan barang bukti obat kuat yang disita dari tangan tersangka.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Satgas Pangan Polrestabes Surabaya mengamankan ratusan botol obat kuat yang tidak memiliki izin edar. Selain menyita jamu berbahaya itu, polisi juga menetapkan seorang tersangka.&nbsp; Terungkapnya kasus ini, berawal saat polisi melakukan operasi sekat di Jalan Demak, Surabaya. Saat itu ada sebuah mobil boks yang dihentikan. Polisi lantas meminta sopirnya untuk membuka muatan. Begitu dibuka, polisi mendapati botol-botol jamu alias obat kuat. Ketika diperiksa lebih detail, ternyata izin edar BPOM yang tertera pada label botol sudah kedaluwarsa. &nbsp;&ldquo;Setelah itu kami lakukan penyelidikan lanjutan terhadap pabriknya yang ada di Banyuwangi,&rdquo; terang Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Shinto Silitonga. Dari pemeriksaan di Banyuwangi, polisi lantas bertemu dengan pemilik pabrik obat kuat itu yang bernama Lilik Sunarti. Setelah memeriksa Lilik, korps berseragam cokelat mendapati bahwa jamu itu tidak pernah diuji klinis, sehingga menetapkan Lilik sebagai tersangka. "Tersangka tidak pernah mendaftarkan produknya ke BPOM," tambah alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) 1999 itu. Saat diperiksa,Lilik mengaku bahwa dirinya bisa meracik obat kuat itu secara mandiri, karena diajari kakaknya. Dari keterampilan yang dimilikinya, Lilik pun bisa menjalankan pabrik obat tersebut selama dua tahun. Karena terkait dengan kasus yang tengah disidik, pihak kepolisian akhirnya menyita barang-barang milik kakak tersangka. "Barang milik kakaknya dulu pernah mengurus izin edar. Tapi sekarang statusnya sudah kedaluwarsa," jelasnya. Adapun berbagai merek jamu yang disita antara lain Tarzan X, Akar Ginseng, Sendu, dan Naga Mas. &ldquo;Beberapa alat yang mereka gunakan untuk memproduksi jamu juga kami sita supaya mereka berhenti memproduksi jika belum berizin,&rdquo; tegas polisi asal Medan itu. (did/JPG)&nbsp;

Obat Kuat Tak Berizin Disita Polisi, Lalu…