<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/08/MUH-2-1308558188.jpg" alt="KEJAR KEKURANGAN: Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah agar pendidikan dokter spesialis dilakukan dengan konsep collegium-based dan hospital-based. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>KEJAR KEKURANGAN: Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah agar pendidikan dokter spesialis dilakukan dengan konsep collegium-based dan hospital-based. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Joko Widodo ingin agar harga alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan di tanah air setara dengan negara-negara tetangga. Hal itu direspons Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar. Gus Imin &ndash;sapaan akrab Abdul Muhaimin Iskandar&ndash; menyatakan bahwa seharusnya obat-obatan untuk rakyat digratiskan. &rdquo;Itu kewajiban negara menjamin kesehatan warganya,&rdquo; katanya. Pemerintah, sebut Gus Imin, semestinya memprioritaskan optimalisasi rekrutmen dokter karena Indonesia masih kekurangan banyak dokter. &rdquo;Saya kira, kalau alkes dan obat-obatan ada, tapi dokternya sedikit, ya tetap susah juga. Mereka-mereka itu yang tahu dosis tepat di bidang kesehatan,&rdquo; ujarnya. Jika dibandingkan dengan negara-negara maju di dunia, jumlah dokter di Indonesia masih kalah jauh. Presiden Jokowi menyebutkan bahwa rasio jumlah dokter di tanah air saat ini hanya 0,47 atau urutan ke-147 di dunia. Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengupayakan peningkatan jumlah dokter. &rdquo;Kami akan kejar,&rdquo; tegas presiden saat sambutan di acara Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2024 pada Rabu (3/7). <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/08/MUH-1-2045530094.jpg" alt="KEJAR KEKURANGAN: Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah agar pendidikan dokter spesialis dilakukan dengan konsep collegium-based dan hospital-based. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>KEJAR KEKURANGAN: Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah agar pendidikan dokter spesialis dilakukan dengan konsep collegium-based dan hospital-based. (Istimewa).</figcaption>
</figure> Problem kekurangan dokter berlangsung sejak masa kemerdekaan. Hingga kini pun, tenaga dokter spesialis sangat minim. Bahkan, Indonesia butuh waktu 20 tahun untuk mencapai standar jumlah dokter spesialis yang menjadi acuan dunia. Salah satu penyebab kurangnya jumlah dokter spesialis itu adalah pendidikan kedokteran yang menelan biaya besar. Untuk menjadi seorang spesialis, dokter harus berhenti praktik dulu demi mengikuti perkuliahan selama empat tahun. Setelah itu, dokter baru bisa berpraktik lagi. Gus Imin menjelaskan, pendidikan kedokteran di berbagai negara di dunia menerapkan sistem hospital-based atau dilakukan di rumah sakit. Seharusnya Indonesia bisa mengikuti konsep tersebut. &rdquo;Pendidikan dokter spesialis akan dilakukan berdasar collegium-based bekerja sama dengan hospital-based. Dokter umum tetap akan bekerja sama dengan perguruan tinggi,&rdquo; jelas Gus Imin. Agar kualitas lulusan pendidikan dokter spesialis dengan konsep hospital-based terjaga, pemerintah bisa menggandeng lembaga tepercaya dari Amerika Serikat untuk melakukan akreditasi rumah sakit pendidikan. Selain itu, pemerintah bisa membuat skema pembiayaan yang tidak memberatkan para calon dokter spesialis. &rdquo;Kami dari DPR siap mendorong program tersebut,&rdquo; tandas Gus Imin. (c14/ran)

Gus Imin, Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra menyatakan obat-obatan seharusnya gratis karena itu kewajiban negara menjamin kesehatan warganya.

Dorong Pemerintah Tingkatkan Rekrutmen Dokter, Gus Imin Ingin Wujudkan Obat Gratis untuk Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/KidneyCancerMetastasis-768x403.jpg" alt="Ilustrasi organ ginjal" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi organ ginjal</figcaption>
</figure>Disalurkan Melalui RS yang Rawat Anak dengan <a href="https://www.jawapos.com/tag/gangguan-ginjal-akut/">Gangguan Ginjal Akut</a> Misterius  JawaPos.com – Pemberian obat penawar (antidotum) menjadi salah satu langkah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menekan peningkatan angka kematian anak-anak yang teridentifikasi penyakit <a href="https://www.jawapos.com/tag/gagal-ginjal-akut/">gagal ginjal akut</a>.  Obat penawar yang diimpor dari Singapura itu sejauh ini cukup ampuh memulihkan anak-anak dari penyakit misterius tersebut.  Juru Bicara Kemenkes dr Mohammad Syahril mengatakan, antidotum itu sudah didistribusikan ke seluruh rumah sakit yang merawat pasien acute kidney injury (AKI) tersebut. Seluruh biaya terkait antidotum itu gratis. ”Biaya akan ditanggung Kementerian Kesehatan,” ujarnya dalam diskusi dalam jaringan (daring) kemarin (22/10).  Syahril menerangkan, obat penawar itu merupakan rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO). Sejauh ini, antidotum telah diberikan kepada anak-anak pengidap AKI yang dirawat di RSUPN dr Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta. Dari laporan Kemenkes, kondisi anak yang mendapat obat penawar itu cenderung membaik.  ”Ada perubahan yang bagus dari pasien (setelah diberi antidotum, Red). Mulai keluar air kencingnya, keadaannya juga membaik,” ungkap Syahril.  Meski begitu, Syahril menyebut, tak semua pasien AKI mengalami reaksi positif setelah diberi antidotum. Ada yang tidak mengalami perubahan setelah mendapat <a href="https://www.jawapos.com/tag/obat-penawar/">obat penawar</a>.  Dewan Pakar Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Prof Keri Lestari mengungkapkan, langkah pemulihan menggunakan antidotum pernah dilakukan terhadap pasien-pasien AKI di Amerika Serikat sekitar 1990 silam. Saat itu, ada anak-anak yang menjadi korban cemaran senyawa etilen glikol (EG), dietilen glikol (DEG), atau EG monometil eter tersebut.  Syahril menambahkan, selain melakukan pemulihan menggunakan antidotum, Kemenkes saat ini terus menyisir anak-anak yang terjangkit penyakit gagal ginjal akut. Dari pendataan terakhir, baru 22 provinsi yang disisir. Totalnya, ditemukan 241 anak mayoritas usia di bawah 5 tahun (balita) yang teridentifikasi penyakit AKI. Sebanyak 133 di antaranya meninggal dunia.  ”Ini kami sedang sisir seluruh provinsi,” ujarnya. Menurut dia, dokter anak punya peran penting untuk membantu pendataan. Khususnya pendataan di luar rumah sakit. ”Memang harus ada pendataan yang akurat dari dokter anak,” ungkapnya.  Terpisah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menegaskan, setiap produk <a href="https://www.jawapos.com/tag/obat-gagal-ginjal-akut/">obat</a> yang dihasilkan oleh industri farmasi dalam negeri sudah mengikuti standar cara pembuatan obat yang baik (CPOB) dan memenuhi persyaratan mutu sesuai farmakope Indonesia atau kompendial lainnya.  ’’Kasus ditemukannya etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang melebihi ambang batas pada obat sirup merupakan kejadian yang tidak diharapkan oleh industri farmasi,” jelasnya di Jakarta. Kemenperin terus mendorong perusahaan-perusahaan industri farmasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap produk-produk yang dihasilkan. ’’Serta terus memantau perkembangan informasi dari kementerian dan lembaga terkait,” imbuhnya.  Dari hasil investigasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), ditengarai kedua zat tersebut merupakan cemaran. Bukan bahan baku tambahan yang digunakan pada formulasi dan proses produksi <a href="https://www.jawapos.com/tag/obat-sirup/">obat sirup</a>. Cemaran itu diduga berasal dari empat bahan baku tambahan, yaitu propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan gliserin/gliserol.  Menurut Agus, empat bahan itu bukan bahan berbahaya atau dilarang dalam pembuatan sirup obat. Empat bahan tersebut telah digunakan sejak lama. Namun, baru dua yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri. Yaitu, sorbitol dengan kapasitas 154.000 ton per tahun dan gliserin sebesar 883.700 ton per tahun. Sedangkan propilen glikol dan polietilen glikol belum dapat diproduksi dalam negeri sehingga harus impor.  Agus menyebut, Kemenperin telah berkoordinasi dengan industri farmasi yang produknya mengandung cemaran EG dan DEG melewati ambang batas aman. Pihak industri menyatakan bahwa tidak ada penggunaan bahan baku EG maupun DEG pada proses produksi. Karena itu, EG dan DEG diduga berasal dari cemaran bahan baku tambahan lain yang disebutkan di atas.  ’’Sebagai tindak lanjutnya, industri terus melakukan evaluasi internal, pengujian kandungan cemaran bahan baku pada laboratorium independen, serta berkoordinasi untuk melakukan penarikan produk dari pasar. Hal ini sejalan dengan komitmen industri farmasi untuk memproduksi produk obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu,” jelas Agus.  Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mendesak pemerintah menaikkan status AKI menjadi kejadian luar biasa (KLB). Dengan begitu, penanganan bisa lebih optimal. Pihaknya juga meminta dibentuk tim independen pencari fakta. Tim independen itu bertugas menelusuri lebih jauh penyebab gagal <a href="https://www.jawapos.com/tag/ginjal-akut/">ginjal akut</a> dan upaya surveilans ke daerah.  ”Kami tahu Kemenkes bekerja, BPOM bekerja, tapi ini harus tertampung dalam satu tim. Ada IAI, IDAI yang harus terlibat di dalamnya,” ucapnya. Tim itu diharapkan dapat menemukan fakta-fakta mengenai EG dan DEG yang melampaui ambang batas pada sejumlah merek obat.

Tekan Kasus Gagal Ginjal Akut, Kemenkes Bagikan Obat Penawar Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/DISTRIBUSI-OBAT-COVID-GRATIS_MIFTAHULHAYAT-07-7.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jika Anda terbukti positif Covid-19 lewat tes Antigen, maka Anda boleh mendapatkan layanan akses obat gratis saat isolasi mandiri dengan telemedisin. Kementerian Kesehatan memperluas sasaran layanan telemedicine isolasi mandiri , dari yang sebelumnya hanya digunakan untuk pasien yang hasil tes PCR positif, kini layanan konsultasi dokter dan pengiriman paket obat gratis ini bisa digunakan pasien dengan hasil pemeriksaan RDT Antigen positif Covid-19.  ’’Kami menambahkan fitur lain di layanan telemedisin. Mulai (16/2) kami juga akan mengcover pasien yang melakukan tes lab antigen yang positif,” kata Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Teknologi Kesehatan, Setiaji, kepada wartawan, Rabu (16/2).  Untuk mendapatkan layanan ini, pasien harus melakukan pemeriksaan RDT-Antigen di faskes atau laboratorium yang terafiliasi dengan sistem NAR Kemenkes. Jika hasil RDT- Antigen positif, faskes dan lab pemeriksa harus menginput hasilnya ke NAR Antigen Kemenkes.  Selanjutnya, pasien otomatis akan mendapatkan pesan di aplikasi WhatsApp (WA) Konfirmasi. Namun apabila tidak mendapatkan WA, pasien bisa cek NIK secara manual di <a href="https://isoman.kemkes.go.id/">https://isoman.kemkes.go.id/</a> WA konfirmasi tersebut bisa digunakan untuk konsultasi dokter dan menebus pake obat gratis. Obat disediakan Kimia Farma dan dikirimkan oleh SiCepat. ’’Saat ini kita sudah mempercepat layanan ini, sehingga maksimal 24 jam sudah sampai di rumah pasien yang melakukan isoman,” ujarnya.  Selain penambahan fitur, Kementerian kesehatan juga akan memperluas layanan telemedisin bagi pasien isolasi mandiri ke Luar Pulau Jawa-Bali yakni Medan, Palembang, Balikpapan, Banjarmasin, Manado dan Makassar.  Sebagai informasi, layanan telemedicine hadir untuk mempermudah pasien isoman mendapatkan layanan kesehatan dan akses obat-obatan dengan risiko kesehatan yang minim. Saat ini total ada 17 platform yang menyediakan layanan telemedisin.  Selama periode layanan 17 Januari hingga 14 Februari 2022, tercatat ada sekitar 391,978 pasien positif Covid-19 di wilayah Jawa-Bali. Dari jumlah tersebut, 364,850 pasien mendapatkan WA konfirmasi. Dari sejumlah tersebut, sebanyak 158.075 pasien menghubungi layanan telemedicine.  &nbsp;  Paket Obat B Paling Banyak Diberikan  Kemenkes mendistribusikan obat gratis dengan 2 paket yakni paket A dan paket B. Untuk paket obat A untuk tanpa gejala dan paket B untuk gejala ringan.  Total 136m028 pasien telah menerima e-resep, dan 97 persen, di antaranya atau 129.100 pasien melakukan tebus obat. Paket obat yang paling banyak diterima pasien adalah paket B yakni paket untuk pasien gejala ringan. ’’Rata-rata paket obat paling banyak diterima pasien yang berdomisili di DKI Jakarta,” ungkap Setiaji. (*)  &nbsp;  &nbsp;

Positif Covid-19 Lewat Antigen Bisa Dapat Obat Gratis, Ini Syaratnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Lestari-Moerdijat-Amandemen-45.jpg" alt="dok MPR RI" width="100%">
<figcaption>dok MPR RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengapresiasi keputusan pemerintah membagikan paket obat dan vitamin gratis kepada masyarakat yang terpapar virus korona dan melakukan isolasi mandiri (isoman).  "Langkah tersebut akan sangat membantu pasien isoman di tengah kelangkaan obat yang terjadi saat ini," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (16/7).  Menurutnya, pembagian obat gratis itu perlu dibarengi dengan pengawasan yang ketat dan berlapis sampai ke desa-desa agar tidak diselewengkan oleh pihak tak bertanggung jawab yang memanfaatkan kondisi pandemi untuk meraup keuntungan pribadi dan kelompok.  "Berbagai kasus penyelewengan terkait dengan penanganan covid-19 yang terjadi selama ini hendaknya menjadi pelajaran bagi semua pihak, jangan sampai terulang dalam pelaksanaan pembagian paket obat gratis ini," kata politikus Partai NasDem itu mengigatkan.  Salah satu potensi penyelewengan yang perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan khusus, yakni jangan sampai paket obat gratis itu diperjualbelikan. Mengingat saat ini permintaan terhadap obat-obatan untuk mengatasi virus korona sedang melambung tinggi.  "Permintaan yang tinggi itu bisa menggoda para petugas di lapangan untuk mengubah paket gratis tersebut menjadi berbayar, atau mengalihkan obat gratis untuk dijual melalui toko-toko obat," ujar Lestari yang akrab disapa Rerie.  Segala potensi kecurangan, lanjut anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai NasDem itu, perlu dicegah sejak dini agar tujuan mulia untuk membantu pasien isoman benar-benar tepat sasaran.  "Obat gratis itu tidak boleh jatuh ke tangan pihak yang tak berhak mendapatkannya," tegas anggota Majelis Tingi Partai NasDem itu.  Untuk itu, anggota DPR dari daerah pemilihan Jateng II itu mengingatkan tentang pentingnya data yang lengkap dan akurat mengenai pasien isoman, baik secara nasional, provinsi, kabupaten/kota hingga desa. Hal itu penting agar pembagian obat gratis, selain tepat sasaran, juga dapat berlangsung cepat dan lancar mengingat sebaran penularan covid-19 telah menjangkau seluruh (34) provinsi di Tanah Air.  Berdasarkan data Satgas Covid-19 yang dirilis Kamis (15/7), kasus aktif covid-19 di Indonesia kini sebanyak 480.199. Kasus aktif adalah jumlah pasien positif covid-19 yang masih menjalani perawatan di rumah sakit, isolasi terpusat, serta isoman. Selain itu, pemerintah juga mencatat ada 209.186 orang yang berstatus suspek. Kasus covid-19 sudah menyebar di 510 kabupaten/kota dari semua provinsi atau lebih dari 99 persen di wilayah Indonesia.  Mulai 15 Juli 2021, pemerintah membagikan sebanyak 300 ribu paket obat gratis untuk pasien isoman di Jawa dan Bali. Selanjutnya, 300 ribu paket berikutnya akan dibagikan di luar Jawa. Terdapat tiga jenis paket vitamin dan obat yang dibagikan untuk pemakaian selama tujuh hari. Paket 1, untuk warga dengan hasil tes swab PCR positif tanpa gejala atau OTG. Paket 2, untuk yang hasil tes swab PCR positif disertai keluhan panas dan kehilangan penciuman. Lalu paket 3, untuk warga dengan PCR positif Covid-19 disertai keluhan panas dan batuk kering. Paket 3 membutuhkan konsultasi dan resep dokter.  Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa untuk mendapatkan paket obat dan vitamin gratis tersebut, pasien isoman harus tercatat dalam dokumen puskesmas atau desa/kelurahan setempat. Pihak puskesmas maupun bidan desa akan membagi pasien isoman dalam tiga kategori sesuai dengan paket obat yang akan dibagikan.  "Pembagian obat dan vitamin gratis akan disesuaikan dengan data tersebut. Pasien isoman yang telah terdata, dapat memesan pakat obat dan vitamin melalui pengurus RT, selanjutnya akan diantar oleh babinsa ke alamat masing-masing dengan pendampingan tenaga medis dari puskesmas atau bidang desa," jelas Hadi.

Pembagian Paket Obat Gratis Harus Tepat Sasaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Panglima-TNI-Hadi-antara.jpg" alt="Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat melaksanakan rapat terkait penanganan COVID-19 di Pendopo Agung Bangkalan, Jawa Timur, Sabtu (12-6-2021). (ANTARA/HO-Puspen TNI)" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat melaksanakan rapat terkait penanganan COVID-19 di Pendopo Agung Bangkalan, Jawa Timur, Sabtu (12-6-2021). (ANTARA/HO-Puspen TNI)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyatakan jajarannya akan membabtu proses distribusi 300 ribu paket obat Covid-19 gratis dari pemerintah. Paket ini rencananya akan diberikan untuk warga yang terpapar dan menjalani isolasi mandiri (isoman).  Paket obat ini rencananya ditujukan untuk warga di wilayah Jawa dan Bali. Nantinya juga akan disediakan paket obat untuk warga di luar Pulau Jawa.  Adapun paket obat dan vitamin tersebut terbagi dalam tiga jenis. Pertama, paket satu untuk warga dengan PCR positif Covid-19 tanpa gejala atau OTG. Paket dua untuk warga dengan PCR positif Covid-19 disertai keluhan demam dan kehilangan penciuman. Paket obat ini membutuhkan konsultasi dan resep dokter.  “300 ribu paket obat-obatan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang sedang melaksanakan isoman, baik Orang Tanpa Gejala maupun Orang Dengan Gejala ringan. Tentunya dalam pendistribusian 300 ribu paket tahap pertama ini, para Babinsa akan didampingi oleh petugas dari Puskesmas maupun Bidan-Bidan Desa di wilayah tersebut,” kata Hadi.  Disamping itu, jajaran Tim Kesehatan Kodam, termasuk Kodim, Koramil, dan Babinsa, akan melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan dan jajaran Kepolisian dalam pendistribusian obat gratis ini. “Harapan kita, kolaborasi antar institusi ini akan meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan isolasi mandiri,” imbuh Hadi.  Syarat mendapatkan paket obat gratis dari pemerintah tersebut, Puskesmas akan melakukan pendataan secara detail sehingga nantinya obat gratis tersebut tepat sasaran. Tentunya pendataan itu dan pendistribusiannya nanti akan diawasi oleh pihak kesehatan jajaran TNI.  “Pembagiannya akan disesuaikan dengan data yang dimiliki oleh Puskesmas dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh Puskesmas, di antaranya hasil swab, dan memang masyarakat harus melaksanakan isolasi mandiri,” jelas Hadi.

TNI Distribusikan 300 Ribu Paket Obat Gratis untuk Warga yang Isoman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Panglima-TNI-Marsekal-TNI-Hadi-Tjahjanto-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Rapat tersebut beragendakan pembahasan anggaran dan rencana pembelian alat utama sistem persenjataan atau a" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Rapat tersebut beragendakan pembahasan anggaran dan rencana pembelian alat utama sistem persenjataan atau a</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk mendistribusikan obat terapi Covid-19 gratis bagi masyarakat yang melakukan isolasi mandiri atau isoman.  Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan obat terapi Covid-19 tersebut akan disimpan di setiap Komando Distrik Militer (Kodim). Itu dilakukan agar obat gratis tersebut saat disitribusikan tidak terkendala dan bisa tercatat dengan baik oleh petugas.  "Di sana ada pengawasan dan pendataan termasuk pencatatan keluar masuk obat," ujar Hadi dalam jumpa pers yang ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (15/7).  Selain itu, Hadi menuturkan, agar tidak ada penyelewengan dalam pendistribusian obat terapi Covid-19 tersebut. Maka akan diawasi oleh pihak kesehatan Kodam, Kodum, Koramil serta para Babinsa.  "Harapan kita dengan kolaborasi antar-institusi ini akan meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan isolasi mandiri," katanya.  Hadi menjelaskan masyarakat yang sedang isoman agar bisa mendapatkan obat terapi Covid-19 untuk bisa melaporkan dengan bidan desa atau petugas Puskesmas setempat.  "Saya imbau kepada masyarakat yang ada di desa, RT, RW apabila ingin mendapatkan obat tersebut, silakan menyampaikan ke bidan desa kemudian petugas-petugas Puskesmas," ungkapnya.  Hadi mengatakan, setelah data masyarakat yang ingin obat terapi Covid-19 masuk. Maka selanjutnya Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI akan mengirimkan obat terapi tersebut ke masyarakat yang sedang isoman.  "Setelah datanya ada maka Babinsa akan memberikan paket obat tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dan akan diantar dengan pendampingan bidan desa maupun petugas Puskesmas," tuturnya.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah saat ini menyediakan 300 ribu paket obat terapi Covid-19 bagi warga yang sedang melakukan isolasi mandiri atau isoman.  Paket obat tersebut bukan hanya di Pulau Jawa dan Bali. Melainkan pemerintah menyediakan paket obat gratis tersebut di dua pulau itu.  Pria asal Surakarta, Jawa Tengah ini menambahkan, setidaknya ada tiga paket obat yang dibagikan. Paket pertama untuk warga tanpa gejala (OTG), paket kedua untuk warga dengan gejala demam dan hilang penciuman, dan paket ketiga untuk warga dengan gejala demam dan batuk kering.  "Ada tiga jenis paket obat isolasi mandiri yang akan kita bagikan masing-masing untuk tujuh hari," katanya.  Jokowi menuturkan, untuk paket pertama berisi vitamin-vitamin untuk warga dengan PCR positif tanpa gejala atau OTG. Kemudian paket kedua berisi vitamin dan obat untuk warga dengan PCR positif disertai keluhan panas dan kehilangan penciuman. Selanjutnya paket ketiga berisi vitamin dan obat untuk warga dengan PCR positif disertai keluhan panas dan batuk kering.

Panglima TNI: Obat Gratis Terapi Covid-19 Disimpan di Setiap Kodim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Penjualan-Alkes-Pasar-Pramuka-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Suasana deretan toko alat kesehatan di Pasar Pramuka, Jakarta, Rabu (30/6/2021). Tingginya kasus positif Covid-19 di Jakarta membuat penjualan alat kesehatan, obat, dan vitamin di Pasar Pramuka meningkat hingga 50 persen. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Suasana deretan toko alat kesehatan di Pasar Pramuka, Jakarta, Rabu (30/6/2021). Tingginya kasus positif Covid-19 di Jakarta membuat penjualan alat kesehatan, obat, dan vitamin di Pasar Pramuka meningkat hingga 50 persen. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga miskin atau tidak mampu sedang terpapar Covid-19 dan tengah menjalani isolasi mandiri (isoman)? Jangan khawatir, sebentar lagi pemerintah siap membantu Anda dengan bantuan obat gratis. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan langkah untuk memberikan bantuan obat gratis yang ditujukan kepada warga tidak mampu.  Persiapan pembagian obat gratis untuk warga miskin yang terpapar Covid-19 itu telah difinalisasi oleh Koordinator PPKM Darurat Provinsi Jawa-Bali Luhut Binsar Panjaitan pada Minggu (11/7). Luhut menegaskan bahwa syarat untuk mendapatkan obat gratis dari pemerintah itu harus menunjukkan hasil tes swab PCR. Untuk itu, Satgas PPKM Darurat Jawa-Bali bakal berkoordinasi dengan Kepala Pusat Kesehatan (kapuskes) TNI Mayjen Tugas Ratmono dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). “Nanti 2.200 dokter yang direkrut dan dikoordinasi oleh Pak Tugas (Kapuskes TNI) dipimpin Panglima TNI. Bisa atur semua flow (alur) ini, dan selalu dikoordinasikan dengan Kemenkes,” ujar Menko Maritim dan Investasi itu dalam keterangannya, Senin (12/7). Luhut menyebut,  sasaran distribusi obat gratis adalah pasien covid-19 yang menjalankan isolasi mandiri (isoman). “Diutamakan yang berlatar belakang sosial ekonomi rendah,” ungkapnya. Sementara untuk alur pembagiannya, nanti Kimia Farma menyediakan obat, Dinas Kesdam (Kesehatan Daerah Militer) sebagai pendistribusi obat berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan PKM terkait pasien positif berdasar data New All Records (NAR) dan triase gejala pasien, dan dilanjutkan oleh babinsa sebagai pengantar obat dan edukasi pasien. Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/11/07/2021/kemenkes-pastikan-stok-obat-cukup/">Kemenkes Pastikan Stok Obat Cukup</a> Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan kesiapan pihaknya untuk menyusun mekanisme pencatatan, penyaluran, dan sosialisasi obat-obatan tersebut. “Untuk kecamatan dan desa kami tentu akan terus dengan dokter dan bidan desa untuk edukasi pasien, dan bersama Babinsa juga nanti akan membantu,” tuturnya.

Pemerintah Siapkan Obat Gratis untuk Warga Miskin Sedang Isoman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/kabar-gembira-pemerintah-sediakan-obat-hivaids-gratis_m_172851.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beberapa tahun lalu, diagnosis positif HIV atau AIDS seringkali diibaratkan seperti bunyi lonceng kematian. Namun, saat ini perkembangan dunia pengobatan kini HIV sebenarnya ada obatnya. Seperti halnya dengan penyakit kronis atau menahun lainnya. Meskipun tidak dapat menghilangkan penyakit, namun dengan terapi obat yang tepat dapat membantu memperpanjang harapan hidup. Dengan menjalani terapi Anti Retroviral (ARV), orang yang terinfeksi virus HIV tetap bisa memiliki umur yang panjang, sehat, dan produktif. Terapi ARV secara teratur sangat penting bagi orang yang <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/11/18/169226/belasan-psk-di-gunung-kemukus-positif-hiv" target="_blank">positif HIV</a> karena akan menekan jumlah virus HIV yang ada di tubuh sekaligus menjaga kekebalan tubuh (CD4 &gt; 350). &ldquo;Minum obat ARV bagi mereka yang HIV positif akan mencegah penularan pada orang lain, mencegah munculnya gejala AIDS, menjaga produktivitas dan meningkatkan kualitas hidup&rdquo;, kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan M. Subuh, Rabu (6/12). Subuh mengatakan, selama ini bahkan hingga saat ini, pemerintah tetap menjamin ketersediaan pengobatan ARV. Pada 2017, Kemenkes menganggarkan dana lebih kurang Rp 800 miliar agar masyarakat, khususnya orang dengan HIV-AIDS atau para ODHA agar bisa mendapatkan dan memanfaatkannya secara gratis. Menurut Subuh, semua <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/01/171917/miris-angka-cakupan-odha-ikuti-terapi-pengobatan-arv-menurun" target="_blank">ODHA</a> bisa memulai terapi ARV. Pada masa lalu, tidak semua ODHA bisa memulai terapi ARV, hanya ODHA dengan persyaratan klinis tertentu (CD4&lt;350). Namun, kata dia, penelitian klinis beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa orang yang terinfeksi HIV sebaiknya memulai terapi ARV dini (tanpa memandang jumlah CD4). Sebab, itu terbukti memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan dan ketahanan hidup pasien. "Karena itu, Kemenkes menyambut baik kabar gembira tersebut dengan melakukan inovasi treat all pada 2018. Yakni semua ODHA di Indonesia dapat memulai terapi ARV berapa pun jumlah CD4-nya," pungkasnya.

Kabar Gembira! Pemerintah Sediakan Obat HIV/AIDS Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/melongok-keampuhan-program-yankes-gratis-ala-anggota-dewan_m_168356.jpeg" alt="ilustrasi tenaga medis yang sedang menggelar pelayanan kesehatan keliling" width="100%">
<figcaption>ilustrasi tenaga medis yang sedang menggelar pelayanan kesehatan keliling</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Program layanan kesehatan (Yankes) keliling kampung, ternyata dinilai cukup ampuh untuk merawat konstituen di daerah. Tidak sedikit anggota DPR yang menggunakan cara ini saat masa reses tiba.&nbsp; Keampuhan program Yankes Gratis Keliling ini sudah dibuktikan oleh Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini yang saat ini sudah menjabat sebagai anggota dewan selama tiga periode berturut-turut.&nbsp; "Ya ini sudah berjalan labih dari 12 tahun. Sejak saya menjadi Anggota DPR. hingga sekarang sudah disiapkan 4 unit mobil ambulance gratis bagi warga yang membutuhkan untuk mengantar orang sakit dan jenazah," ujar Jazuli pada JawaPos.com, Selasa (14/11).&nbsp; Jazuli yang merupakan legislator asal Banten ini kembali melakukan Yankes Gratis bertempat di Desa Palasari, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang.&nbsp; Sembari menggelar yankes gratis, dia juga memanfaatkan momentum ini untuk memberikan laporan kerja-kerja di DPR dan penyuluhan kesehatan atau ceramah tetang berbagai macam topik dan melakukan penyerapan aspirasi. &ldquo;Ini kami lakukan setiap saat dan tidak hanya menjelang pemilu. Inilah salah satu bentuk khidmat dan pelayanan untuk semakin mendekatkan PKS dengan masyarakat,&rdquo; katanya. Jazuli juga menuturkan alasan kenapa yankes gratis sebagai salah satu program andalan partainya, hal ini karena di masih banyak keterbatasan dan fasilitas untuk berobat terutama bagi masyarakat tidak mampu dan di pelosok-pelosok desa. &ldquo;tidak bisa dipungkiri, di daerah akses kesehatan masih minim berbeda jauh dengan perkotaan. Tentu ini menjadi permasalahan kita bersama,&rdquo; paparnya.

Melongok Keampuhan Program Yankes Gratis ala Anggota Dewan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/pendaftaran-universal-health-coverage-membeludak-petugas-kewalahan_m_166239.jpeg" alt="KOLEKTIF: Suasana pendaftaran Universal Health Coverage di kantor Dinas Kesehatan Kota Semarang." width="100%">
<figcaption>KOLEKTIF: Suasana pendaftaran Universal Health Coverage di kantor Dinas Kesehatan Kota Semarang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Antusias masyarakat mengikuti program jaminan berobat gratis, Universal Health Coverage (UHC) dari Pemerintah Kota Semarang tak terbendung. Hari kedua, Kamis (2/11), pendaftaran program di Kantor Dinas Kesehatan Kota Semarang terpantau ramai oleh warga. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Widoyono menjelaskan penyebab terjadinya antrian panjang ini. ''Karena informasinya belum menyeluruh, yang sehat pada datang minta daftar. Padahal kita prioritaskan yang sakit dulu,'' ujar Widoyono, Kamis. Pihaknya pun mengakui telah menambahkan personel tambahan untuk bagian pendaftaran, namun masih saja tetap kewalahan karena jumlah pendaftar yang terus meningkat hingga hari kedua ini. ''Di hari biasa, pendaftar (jamkesmas) cuma 10 sampai 20 orang per hari. Tapi, setelah ada UHC ini melonjak sampai 300 persen,'' lanjut Widoyono. Seperti diketahui, UHC adalah program terobosan Pemerintah Kota Semarang yang diluncurkan Rabu (1/11). Tidak seperti Jamkesmas yang diperuntukkan untuk warga miskin dan BPJS yang dipungut iuran per bulannya. Masyarakat kategori mampu bahkan dapat mengikuti sistem pelayanan kesehatan itu. Caranya menyertakan KK dan KTP warga Semarang. Biaya berobat akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemkot Semarang, dengan syarat pasien mau dirawat di kamar kelas III.

Pendaftaran Universal Health Coverage Membeludak, Petugas Kewalahan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#obat gratis

Berita Terkini