<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/23/logo-abm-2318334905.jpg" alt="Logo ABM Group" width="100%">
<figcaption>Logo ABM Group</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia berkomitmen menuju nol emisi atau net zero emission (NZE) pada 2060. Komitmen itu mendapat dukungan dari industri dengan berupaya mengurangi emisi yang dihasilkan dari bisnis mereka. Contohnya ABM Grup turut berkontribusi Indonesia nol emisi dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Biogas di Kalimantan Selatan pada 2021. Direktur Utama PT ABM Investama Tbk (ABMM) Achmad Ananda Djajanegara mengatakan, pada dasarnya ABM Grup meyakini keberlanjutan menjadi kunci dari masa depan. Keberlanjutan ABM Grup didasari pada pertumbuhan ekonomi, menjaga lingkungan, dan senantiasa berkontribusi pada masyarakat. "Semoga ini dapat menginspirasi banyak pihak,&rdquo; ujar Achmad Ananda Djajanegara kepada wartawan di Jakarta, Selasa (4/6). Komitmen ABM Grup itu mendapat apresiasi yang diganjar tiga penghargaan di ajang nasional maupun internasional. Di ranah global, ABM Grup sukses menyabet penghargaan di Stevie Award untuk kategori Technology &amp; Improvement Business. Achmad Ananda yang biasa disapa Andi itu menuturkan, improvement business yang diterapkan oleh ABM Grup bertujuan untuk meningkatkan kinerja grup dan juga kualitas produk. "Melalui penghargaan ini, kami merasa terhormat karena dipercaya telah berhasil dalam mengembangkan bisnis dan karyawan kami secara unggul dan berkompeten,&rdquo; ujar Andi. Sekadar informasi, kegiatan yang diinisiasi oleh Investortrust Bersama BGK itu sebagai wadah untuk memberi apresiasi kepada perusahaan yang berkomitmen mengimplementasikan transparansi dan upaya penurunan emisi. Ke depan, diharapkan penghargaan ini bisa memberi inspirasi kepada perusahaan lain agar bersama-sama menurunkan emisi karbon. Direktur ABMM Haris Mustarto menambahkan, pengembangan bisnis berkelanjutan di lingkup ABM Grup menjadi kunci dari masa depan. Keberlanjutan di ABM Grup berlandaskan pada pertumbuhan ekonomi, menjaga lingkungan, dan senantiasa berkontribusi pada masyarakat. &rdquo;Bagi kami, keberlanjutan tidak hanya menjadi tujuan, tetapi juga bagian integral dari cara kami menjalankan bisnis. ABM Grup telah membangun strategi yang memungkinkan kami untuk memperluas portofolio dan memanfaatkan pengetahuan juga pengalamannya dalam bidang energi agar unggul dalam ranah investasi yang lebih luas,&rdquo; jelas Haris.

Contohnya ABM Grup turut berkontribusi Indonesia nol emisi dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Biogas di Kalimantan Selatan pada 2021

Pengembangan Bisnis Berkelanjutan Jadi Concern ABM Grup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/20/Pabrik-Feronikel-2113048936.jpeg" alt="Antam yang merupakan anggota PT Mineral Industri Indonesia (Persero) (MIND ID) mengumumkan telah melakukan proses tapping metal perdana (first metal tapping) Pabrik Feronikel Haltim" width="100%">
<figcaption>Antam yang merupakan anggota PT Mineral Industri Indonesia (Persero) (MIND ID) mengumumkan telah melakukan proses tapping metal perdana (first metal tapping) Pabrik Feronikel Haltim</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau ANTAM melakukan percepatan penyelesaian proyek-proyek pengembangan hilirisasi utama. Hal ini dilakukan sebagai bagian upaya mendukung program pemerintah dalam meningkatkan ekonomi domestik. "Secara berkelanjutan, ANTAM melakukan pengembangan usaha melalui hilirisasi produk hasil tambang dalam rangka meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan," kata Direktur Pengembangan Usaha ANTAM I Dewa Wirantaya dalam keterangan resminya. Adapun proyek hilirisasi diantaranya Proyek Kerjasama Inalum &amp; Antam membangun Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah, Proyek Pembangunan Pabrik Feronikel Haltim, dan penyelesaian rangkaian transaksi kerja sama untuk Project EV Battery. Proyek SGAR fase 1 Mempawah Kalimantan Barat ditargetkan selesai pada tahun ini dan mulai beroperasi penuh pada awal tahun 2025. Proyek strategis nasional ini akan melengkapi upaya hilirisasi bijih bauksit menjadi aluminium di dalam negeri. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjunganya ke SGAR Mempawah pada Maret lalu menegaskan proyek ini untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Pasalnya, selama ini separuh kebutuhan alumina dipenuhi dari impor. Menurut Dewa, saat beroperasi penuh, pabrik pemurnian fase 1 yang dikembangkan bersama PT Indonesia Asahan Aluminium dapat memproduksi sedikitnya 1 juta ton alumina per tahun dengan serapan 3,3 juta ton bijih bauksit. "Nantinya proyek ini akan mendukung rantai industri komoditas bauksit di Indonesia," tambahnya. Sementara, pada Proyek Pabrik Feronikel Haltim (P3FH), ANTAM telah melakukan proses tapping metal perdana Pabrik Feronikel Haltim (P3FH) yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2023. Proses tapping metal perdana ini merupakan tahapan ketiga dari rangkaian commissioning Pabrik Feronikel Haltim, sekaligus kelanjutan dari tahapan switch-on Electric Smelting Furnace (ESF) yang telah diselenggarakan pada tanggal 19 Juli 2023. Pabrik Feronikel Haltim yang berlokasi di Halmahera Timur, Maluku Utara akan memiliki kapasitas produksi sebesar 13.500 Ton Nikel dalam Feronikel (TNi) per tahun. Nantinya, setelah beroperasi secara penuh, Pabrik Feronikel Haltim akan mendukung produksi feronikel dari Pabrik Feronikel Kolaka di Sulawesi Tenggara yang berkapasitas 27.000 TNi per tahun, sehingga ANTAM akan memiliki portofolio kapasitas produksi feronikel terpasang sebesar 40.500 TNi per tahun. Di sisi lain, Dewa menyebut Antam juga senantiasa mencari alternatif pengembangan komoditas nikel lainnya seiring dengan koreksi harga komoditas feronikel, guna meningkatkan daya saing usaha. Proyek EV Battery Pada Proyek EV Battery, penyelesaian rangkaian transaksi kerja sama antara dengan Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co. Ltd. (CBL) merupakan wujud pengembangan usaha ANTAM melalui hilirisasi mineral nikel yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Transaksi tersebut akan menjadi landasan penting bagi pengembangan ekosistem EV Battery di Indonesia. Per akhir Desember 2023, ANTAM berhasil menyelesaikan serangkaian transaksi terkait hilirisasi mineral nikel terintegrasi di Indonesia dengan CBL melalui anak perusahaannya HongKong CBL Limited (HKCBL). "Keterlibatan ANTAM dalam proyek ini juga merupakan salah satu bentuk pengembangan bisnis Perusahaan melalui hilirisasi mineral nikel," paparnya. Di sisi lain sebagai dukungan ANTAM dalam mencapai net zero emission pada tahun 2060 yang diinisiasi pemerintah. &ldquo;Selain terus melakukan ekspansi pengembangan usaha di seluruh lini bisnis perusahaan, ANTAM juga secara konsisten terus melakukan berbagai upaya keberlanjutan sebagai salah satu upaya untuk mendukung praktik ESG yang baik di Indonesia,&rdquo; pungkas Dewa.

Proyek SGAR fase 1 Mempawah Kalimantan Barat ditargetkan selesai pada tahun ini dan mulai beroperasi penuh pada awal tahun 2025.

Komitmen Dukung Hilirisasi Mineral, ANTAM Percepat Penyelesaian Proyek Strategis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/08/pln-1903446411.jpeg" alt="Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN, Evy Haryadi memberikan penjelasan soal upaya transisi energi di IDE Katadata 2024." width="100%">
<figcaption>Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN, Evy Haryadi memberikan penjelasan soal upaya transisi energi di IDE Katadata 2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT PLN (Persero) bisa menjadi tulang punggung Indonesia dalam ikhtiar transisi energi menuju nol emisi bersih (net zero emission/NZE). Penyebabnya perusahaan milik negara tersebut memiliki andil besar dalam menekan emisi, terutama di sektor ketenagalistrikan. Sampai saat ini mayoritas pembangkit listrik di Tanah Air masih sangat bergantung pada energi fosil, khususnya batu bara. Berdasarkan data Energy Institute, persentase penggunaan batu bara untuk energi primer di Indonesia mencapai 45 persen. Karena itu, PLN memegang peranan strategis untuk bisa mendorong transisi ke arah energi baru dan terbarukan (EBT). Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN, Evy Haryadi dalam acara Indonesian Data Economic and Conference (IDE) Katadata 2024&nbsp;menyatakan, sebagai upaya mendukung upaya transisi energi, perseroan sedang merevisi rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL). Dalam RUPTL 2021-2030, rencana pengembangan pembangkit listrik mencapai 40,6GW. Dari jumlah tersebut, sebanyak 20,9 GW atau 52 persen berasal dari EBT. RUPTL tersebut diyakini menjadi yang paling hijau sepanjang sejarah Indonesia. PLN juga menyusun perencanaan baru yang akan berlaku sampai dengan 2040. PLN membidik penambahan porsi pembangkit listrik EBT mencapai 60 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, sebanyak 75 persen di antaranya merupakan pembangkit EBT, seperti air, surya, dan panas bumi. Sisanya 25 persen akan berasal dari gas. Sebagai langkah mengurangi pemakaian fosil, PLN menghapus dari perencanaan ihwal pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sebesar 13,3 GW. &ldquo;Kami berkomitmen tidak lagi membangun PLTU baru, kecuali yang sedang berjalan,&rdquo; kata Evy dalam keterangan tertulis yang diterima, seraya menambahkan bahwa perusahaan membidik pengurangan emisi CO2 dari berbagai upaya transisi energi tersebut mencapai 3,7 miliar ton. Evy menambahkan, PLN juga membuka peluang kerja sama dalam ikhtiar transisi energi. Misalnya saja kolaborasi melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP), yang merupakan inisiatif pendanaan transisi energi senilai US$20 miliar. Sebelumnya, PLN menyebut telah mengidentifikasi 522 proyek energi hijau yang potensial dibiayai JETP, dengan kapasitas 15,1 GW sampai 2030. Selain itu, PLN berkolaborasi juga dengan institusi finansial, lembaga energi, maupun penyedia teknologi untuk keperluan transisi energi. Misalnya saja, PLN tengah mengincar kolaborasi dengan sejumlah entitas untuk penerapan teknologi carbon capture storage (CCS) maupun co-firing ammonia untuk PLTU, serta co-firing hidrogen untuk gas. Ikhtiar PLN lainnya adalah mendorong percepatan adopsi kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Evy menjelaskan, perseroan telah membangun 622 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di berbagai daerah. &ldquo;Dari sisi EV, kami diminta menjadi lead terutama terkait dengan standarisasi ev charging dan juga pembangunan ekosistem dari EV,&rdquo; katanya. Di atas itu semua, lanjutnya, PLN percaya bahwa ikhtiar transisi energi mesti memperhatikan trilemma energy, yakni ketahanan dan keamanan energi, keterjangkauan, dan keberlanjutan. &ldquo;Kita (Indonesia) tidak bisa hanya mencapai green, tetapi kemudian kondisi security dari energinya tidak terpenuhi karena ada misalkan, aspek-aspek teknis yang tidak termitigasi,&rdquo; pungkasnya.

PT PLN (Persero) bisa menjadi tulang punggung Indonesia dalam ikhtiar transisi energi menuju nol emisi bersih (net zero emission/NZE).

PLN Jadi Tulang Punggung Indonesia Capai Target Nol Emisi Bersih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/13/IMG-20230826-WA0023-308544353.jpg" alt="Tampilan PLTU Suralaya dengan total kapasitas terpasang 3.440 MW. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Tampilan PLTU Suralaya dengan total kapasitas terpasang 3.440 MW. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kesepakatan CIPP JETP dinilai masih berpihak setengah hati pada upaya transisi energi yang berkeadilan. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan, terdapat risiko dari belum siapnya pemerintah daerah (Pemda) dalam melaksanakan transisi energi. Akibatnya, akan menciptakan tekanan pada sektor tenaga kerja, dan pendapatan masyarakat yang bergantung pada rantai pasok PLTU. Studi yang dilakukan Celios menunjukkan, terdapat sekitar 4.666 pekerja langsung baik tetap dan tidak tetap yang akan terdampak penutupan PLTU batu bara di Langkat, Cilacap, dan Probolinggo. Belum termasuk pekerja tidak langsung seperti para pelaku UMKM yang berada di sekitar lokasi PLTU, serta pekerja di lokasi sumber batubara. Selain itu, riset di provinsi Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur dan tiga kabupaten di Langkat, Cilacap serta Probolinggo menyimpulkan bahwa pemda belum aktif dilibatkan dalam agenda JETP. Khususnya pada tahap transisi pekerja yang langsung terdampak dan pekerja sektor UMKM di sekitar lokasi PLTU. Bahkan dampak pensiun PLTU batubara yang berakibat pada potensi pendapatan daerah yang hilang pasca pensiun PLTU belum disiapkan potensi penggantinya. "Hal ini berakibat pada poin transisi berkeadilan atau Just yang diusung JETP menjadi pertanyaan," ucap Bhima. Sebagian besar pemda yang menjadi objek penelitian belum tahu dan tidak dilibatkan dalam kebijakan transisi energi JETP. Secara spesifik bahkan belum mengetahui keberadaan Perpres No 11/2023 tentang urusan pemerintahan konkuren tambahan di bidang energi dan sumber daya mineral pada sub-bidang energi baru terbarukan. Selain itu Pemda menyatakan kerangka regulasi yang ada belum mampu menjawab kebutuhan transisi energi. "Idealnya, pemda mulai mempersiapkan jaminan perlindungan materiil kepada masyarakat pasca penutupan PLTU. Artinya, ketika PLTU batubara dipensiunkan maka masyarakat yang kehilangan pendapatan tetap mendapat kompensasi berupa peralihan ke profesi lainnya," jelas lulusan University Of Bradford itu. Bhima menyebutkan, bahwa target pensiun dini PLTU dalam draf rencana ini minim. Sehingga, berpotensi memperlambat langkah reformasi sistem energi Indonesia menjadi lebih hijau dan ambisius. Bhima mengatakan, dokumen CIPP JETP masih cukup kontradiktif. Target bauran energi terbarukan dalam CIPP cukup ambisius. Mencapai 44 persen pada 2030. Tapi, nyatanya hanya dua PLTU yang masuk daftar pensiun dini dalam skema ini. Yakni, PLTU Pelabuhan Ratu dan PLTU Cirebon. Apalagi, PLTU Cirebon 1 memang sebenarnya sudah masuk dalam skema mekanisme transisi energi yang jatahnya bakal pensiun dalam waktu dekat. "Jadi seolah tidak ada niatan untuk benar-benar melakukan penutupan PLTU batu bara. JETP menjadi tidak jelas, awalnya mau pensiun PLTU batu bara justru tidak dilakukan dengan serius," ujarnya. Bhima juga menyoroti porsi utang dan hibah dalam dana JETP. Dia menilai pendanaan dari negara maju sangat tidak menjunjung prinsip berkeadilan. Terutama, Amerika Serikat (AS) yang jumlah pinjaman non-konsensionalnya sangat besar. Artinya, Indonesia akan menanggung utang dengan bunga pasar. Bukan dalam bentuk mayoritas dana hibah sesuai Paris Agreement. "Apa fungsinya menunggu dokumen CIPP JETP dirilis kalau kesepakatan dengan negara maju hanya biasa saja, masih pinjaman yang sifatnya business as usual," imbuhnya. Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (Icel) Reynaldo G. Sembiring mengungkapkan, bahwa kewenangan pemda terbatas. Dalam Perpres 11/2023 tidak membicarakan dengan tegas kewenangan daerah. Masih tersentralisasi ke pemerintah pusat. "Padahal, kalau berbicara transisi energi yang berkelanjutan jawabannya adalah pemerintah daerah. Karena yang merasakan efek ekonomi dan lingkungannya adalah mereka. Masyarakat dan pemerintah setempat," tegasnya dalam diskusi publik di kawasan Cikini. Dalam melakukan transisi energi tentu akan menimbulkan berbagai dampak, termasuk sosial dan hak asasi manusia warga lokal. Makanya, perlu berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah pusat ke daerah. Sehingga proyek transisi energi benar-benar berkeadilan.

Target bauran energi terbarukan dalam CIPP cukup ambisius, 44 persen pada 2030. Tapi, nyatanya hanya 2 PLTU yang masuk daftar pensiun dini.

CIPP JETP Dinilai Kurang Libatkan Pemda, Rencana Pensiun Dini PLTU pun Kontradiktif dengan Target Ambisius

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/13/ABB-sakti-2058435425.jpg" alt="Penandatanganan MoU untuk mendukung Gerakan Energy Efficiency Movement antara ABB Sakti Indonesia dan MASKEEI, di sela-sela IEECCE pada 12-13 Juli 2023." width="100%">
<figcaption>Penandatanganan MoU untuk mendukung Gerakan Energy Efficiency Movement antara ABB Sakti Indonesia dan MASKEEI, di sela-sela IEECCE pada 12-13 Juli 2023.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - PT ABB Sakti Indonesia, penyedia sistem motor elektrik dan drive, mendukung program efisiensi dan konservasi energi nasional dengan menggandeng Masyarakat Konservasi dan Efisiensi Energi Indonesia (MASKEEI) pada kegiatan Indonesia Energy Efficiency and Conservation Conference &amp; Exhibition (IEECCE 2023) yang diselenggarakan pada 12-13 Juli 2023. Kolaborasi ini dikukuhkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman untuk mendukung Gerakan Energy Efficiency Movement (EEM) yang menandai komitmen kedua belah pihak dalam memberikan solusi terbaik bagi penerapan efisiensi energi di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, kolaborasi ini juga dilakukan guna mendukung upaya pemerintah dalam melakukan percepatan implementasi NDC untuk mengurangi emisi sebesar 31,89 persen di tahun 2030 melalui target dukungan internasional sebesar 43,20 persen dan menuju net zero pada 2060. Nota Kesepahaman ini ditandatangani, oleh Chen Kang Tan selaku Vice President sekaligus Head of Motion Business PT. ABB Sakti Industri dan R.M Soedjono Respati selaku Chairman Masyarakat Konservasi dan Efisiensi Energi Indonesia (MASKEEI).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Melalui kerja sama ini, ABB Indonesia dan MASKEEI dapat meningkatkan efisiensi sektor industri di Indonesia sekaligus mendukung target pemerintah Indonesia dalam mewujudkan target net zero pada 2060 atau lebih cepat," kata Vice President, dan Head of Motion Business, PT ABB Sakti Industri Chen Kang Tan, dalam keterangan tertulis, Kamis (13/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, melalui kolaborasi ini, kedua belah pihak saling bertukar informasi mengenai langkah-langkah konkret yang akan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi energi dan upaya konservasi di Indonesia. Selain itu, meluaskan penyebaran informasi mengenai Gerakan Efisiensi Energi Global di antara para pelaku usaha, industri, dan komunitas-komunitas terkait di Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kerja sama ini juga sejalan dengan rencana pemerintah dalam melakukan efisiensi energi sesuai Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang mengatur penyediaan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Chairman of The Indonesian Energy Conservation and Efficiency Society (MASKEEI) R.M. Soedjono Respati, menjelaskan visi MASKEEI mendukung tercapainya tujuan nasional terhadap pengembangan energi bersih dan berkelanjutan melalui gerakan konservasi dan penghematan energi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"MASKEEI terus membuka pintu selebar-lebarnya untuk peluang kolaborasi dengan semua pihak. Kami percaya melalui kolaborasi MASKEEI dan ABB Indonesia dapat meningkatkan upaya efisiensi energi di sektor industri," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut Soedjono menuturkan, bahwa pihaknya berharap dapat terus meningkatkan komitmen dalam peningkatan efisiensi di sektor industri Indonesia serta memberi manfaat, kontribusi, dan dorongan pada peningkatan efisiensi energi serta pengembangan energi bersih dalam rangka menjawab tantangan transisi energi global menuju pemanfaatan energi bersih (clean energy) untuk pembangunan berkelanjutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya pada tahun 2021, ABB meluncurkan Gerakan Efisiensi Energi (Energy Efficiency Movement), sebuah forum global yang menyatukan pemangku kepentingan dengan visi yang sama, untuk berinovasi dan bertindak demi dunia yang lebih hemat energi seperti Alfa Laval, Danfoss, Honeywell, dan Microsoft.</div>

Melalui kerja sama ini, ABB Indonesia dan MASKEEI dapat meningkatkan efisiensi sektor industri di Indonesia sekaligus mendukung target NZE.

Kolaborasi ABB-MASKEEI Percepat Pencapaian Net Zero Emission di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/24/menteri-inggris-2454128082.jpg" alt="Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bertemu Menteri Negara Inggris pada Departemen Bisnis dan Perdagangan Nusrat Ghani." width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bertemu Menteri Negara Inggris pada Departemen Bisnis dan Perdagangan Nusrat Ghani.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bertemu Menteri Negara Inggris pada Departemen Bisnis dan Perdagangan Nusrat Ghani. Keduanya mendiskusikan peluang investasi hilirisasi di sektor mineral kritis dan pengembangan baterai listrik, serta tentang investasi energi baru terbarukan (EBT). Pertemuan dilakukan di Kantor Kementerian Investasi di Jakarta, Rabu, didampingi Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins dan juga sejumlah pejabat Kementerian Investasi/BKPM. "Kami ingin mengundang investor dari luar untuk membangun industri di sini, produknya diekspor, dan lingkungan tetap dijaga. Kami ingin menjelaskan hilirisasi yang menerapkan prinsip ramah lingkungan untuk mencapai&nbsp;net zero emission. Bagaimana kalau menggunakan teknologi dari Inggris? Kita kombinasikan dengan bahan baku dari Indonesia," katanya dalam keterangan di Jakarta, Rabu (24/5). Bahlil mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi bahan baku yang sangat besar untuk mendukung industri baterai mobil listrik dan energi terbarukan. Pemerintah Indonesia mendorong hilirisasi sumber daya mineral yang tetap mengedepankan konsep ramah lingkungan dan menuju penggunaan energi baru terbarukan. Sementara itu, Menteri Negara Inggris pada Departemen Bisnis dan Perdagangan Nusrat Ghani menyambut baik ide Bahlil dan menyatakan kesiapannya untuk mencocokkan perusahaan Inggris yang dapat membantu Indonesia dalam hal hilirisasi. Selain itu, Inggris juga membutuhkan dukungan pada investasi di sektor pertambangan. "Pemerintah Inggris ingin mendiversifikasi bahan baku sumber daya mineral kritis terutama yang digunakan untuk panel surya dan baterai mobil listrik. Kami mendukung kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia dan kami siap membantu Indonesia dalam hal teknologi untuk mencapai target&nbsp;net zero emission&nbsp;dengan memperhatikan standar lingkungan yang berlaku," ungkap Nusrat. Mineral kritis merupakan mineral masa depan yang dibutuhkan, mengikuti perkembangan teknologi untuk memperoleh energi yang lebih bersih. Mineral ini dapat digunakan pada kendaraan bermotor listrik maupun berbagai keperluan lain. Pemerintah Indonesia maupun Inggris sepakat mendiskusikan lebih lanjut perihal kerja sama pemanfaatan teknologi baru untuk energi baru terbarukan dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs)&nbsp;dan target Nol Emisi Karbon/Net Zero Emission&nbsp;(NZE) oleh Indonesia. Langkah-langkah ini tidak hanya memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Inggris, tetapi juga memperkokoh posisi kedua negara di panggung global. Berdasarkan catatan realisasi investasi Kementerian Investasi/BKPM tahun 2022 lalu, Inggris menempati peringkat 10 untuk negara asal Penanaman Modal Asing (PMA) dengan nilai mencapai USD 628,3 juta. Sektor utama investasi asal Inggris pada tahun 2022 adalah sektor tanaman, perkebunan, dan peternakan dengan nilai investasi sebesar USD 146,2 juta atau sebesar 23,3 persen, diikuti oleh industri kertas dan percetakan, kemudian sektor jasa lainnya, sektor pertambangan, dan industri makanan.

"Kami mendukung kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia dan kami siap membantu Indonesia," ungkap Nusrat.

Bertemu Menteri Inggris, Bahlil Bahas Peluang Investasi Baterai Listrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/16/IMG-20230516-WA0039-2074514949.jpg" alt="PT Pertamina (Persero) menegaskan komitmennya dalam mewujudkan dan mendukung penuh upaya Pemerintah untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060." width="100%">
<figcaption>PT Pertamina (Persero) menegaskan komitmennya dalam mewujudkan dan mendukung penuh upaya Pemerintah untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) menegaskan komitmennya dalam mewujudkan dan mendukung penuh upaya Pemerintah untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060. Bersamaan dengan itu, perusahaan pelat merah ini juga menjamin ketersediaan energi nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sebagai perusahaan energi, kita tentu mensupport pemerintah dalam pencapaian Net Zero Emission di tahun 2060, namun prioritas utama Pertamina juga tetap menjamin ketersediaan dan keamanan energi. Jadi energy security,&rdquo; ujar Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati di Jakarta, Selasa (16/5).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Nicke, dalam Rencana Umum Energi Nasional, sampai dengan tahun 2060, komponen minyak dan gas dalam bauran energi nasional porsinya terus menurun namun masih tetap dibutuhkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01644296/dprd-dki-minta-ruko-yang-makan-bahu-jalan-di-jakut-dibongkar">DPRD DKI Minta Ruko yang Makan Bahu Jalan di Jakut Dibongkar</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh sebab itu, pihaknya turut menggenjot target produksi migas menjadi 1 juta barel per hari dan gas meningkat 12 BSCFD. Hal ini dikarenakan mayoritas kebutuhan energi untuk transportasi dan industri masih dari energi fosil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maka kita akan tetap mensupport pemerintah untuk meningkatkan produksi migas, di mana minyak ditargetkan meningkat menjadi 1 juta barel per hari dan gas meningkat 12 BSCFD,&rdquo; ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, lanjut Nicke, untuk mendukung upaya menuju NZE, Pertamina mengubah cara bisnis menjadi Green Operation. Hal ini dilakukan dengan menggunakan parameter ESG (Environment, Social, Governance).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01644299/soal-ruko-yang-makan-bahu-jalan-dprd-dki-pertimbangkan-panggil-sudin-citata-jakut">Soal Ruko yang Makan Bahu Jalan, DPRD DKI Pertimbangkan Panggil Sudin Citata Jakut</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nicke menjelaskan, dengan konsep ESG ini, ada tiga cakupan harus dilakukan untuk mengurangi karbon. Pertama, mengurangi penggunaan peralatan-peralatan yang sudah tidak efisien dengan melakukan peremajaan, agar lebih hemat bahan baku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, energi gas buang yang selama ini terbuang ke udara dan menimbulkan polusi, kini diproses lagi menjadi energi.&nbsp; &nbsp;Dari semua inisiatif ini, tambahnya, sampai dengan tahun 2022, Pertamina Group sudah berhasil menurunkan 31 persen karbon emisi pada operasionalnya, baik dari hulu hingga hilir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini kita belum bicara pada scope ketiga, yaitu final product, seperti Biodisel tentu angkanya akan lebih besar. Artinya, Pertamina tetap menjaga ketersediaan energi tapi kita juga komit untuk menurunkan karbon emisi dengan berbagai upaya,&rdquo; tandas Nicke.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

PT Pertamina (Persero) menegaskan komitmennya dalam mewujudkan dan mendukung penuh upaya Pemerintah untuk mencapai Net Zero Emission (NZE).

Catat, Ini Rencana Pertamina Wujudkan Komitmen NZE 2060

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/13/ptba-61636175.jpg" alt="Kantor Pusat Bukit Asam akan dipasangi PLTS Atap." width="100%">
<figcaption>Kantor Pusat Bukit Asam akan dipasangi PLTS Atap.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) melakukan revitalisasi Kantor Besar Lama (KBL) di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, yang sudah berdiri sejak 1957. Mengusung konsep green building, Gedung KBL akan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas untuk mendukung pengurangan emisi karbon. Salah satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap. Terdiri dari 72 unit Panel Surya, total kapasitas PLTS Atap tersebut mencapai 30 Kilowatt-peak (KWp). "Peremajaan KBL merupakan implementasi komitmen perusahaan dalam upaya pengurangan emisi karbon. Gedung ini akan disertifikasi sebagai Green Building," kata Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk, Arsal Ismail melalui keterangan resmi, Kamis (13/4). Tak hanya PLTS Atap, gedung akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas lain. Di antaranya adalah sistem pemanfaatan air hujan dan air kondensat AC untuk flushing toilet, sistem pemanfaatan Black Water untuk penyiraman taman, dan kaca jendela berspesifikasi Low-E. Selain itu, ada CO2 sensor, lift untuk penyandang disabilitas, ruang rapat dan auditorium yang didukung teknologi terkini, lounge, hingga fasilitas parkir untuk sepeda. Dengan adanya berbagai fasilitas tersebut, KBL yang direvitalisasi menjadi green building diestimasikan dapat mengurangi emisi karbon sebesar 243 ton CO2e per tahun. Sedangkan efisiensi penggunaan energi diperkirakan mencapai 31 persen. "Langkah dekarbonisasi ini merupakan bagian dari roadmap manajemen karbon PTBA hingga tahun 2050 yang akan terus dilaksanakan dan dikembangkan secara berkelanjutan di setiap lini perusahaan untuk memberikan hasil yang optimal," Arsal menjelaskan. Revitalisasi KBL telah dimulai sejak September 2022. Konstruksi ditargetkan selesai pada September 2023. Perubahan KBL menjadi green building juga bertujuan untuk meningkatkan nilai serta optimalisasi aset perusahaan.

Terdiri dari 72 unit Panel Surya, total kapasitas PLTS Atap tersebut mencapai 30 Kilowatt-peak (KWp).

Terapkan Green Building, Kantor Pusat Bukit Asam Bakal Pakai PLTS Atap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230329_142826.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan investor swasta melirik pembiayaan mekanisme transisi energi di Indonesia untuk mendukung emisi nol karbon. Namun, ia belum membeberkan lebih spesifik investor swasta yang tertarik berinvestasi dalam transisi energi di Indonesia.  "Banyak dana investasi sektor swasta, mereka tertarik untuk membiayai transisi energi di Indonesia," kata Sri Mulyani dalam seminar pembiayaan transisi ASEAN di sela pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN di Nusa Dua, Bali, Rabu (29/3).  Sri Mulyani berharap sektor swasta yang tertarik terebut bisa optimal dalam memberikan pembiayaan dalam dua mekanisme transisi energi (ETM) Indonesia. Ada pun dua skema ETM itu yakni fasilitas pengurangan emisi yakni skema pensiun dini memanfaatkan pembangkit listrik bertenaga batu bara.  Skema kedua yakni, fasilitas energi bersih dengan menginvestasikan pembangunan fasilitas energi ramah lingkungan. "Jika hanya berinvestasi di bagian energi baru tanpa menangani pensiun dini (pembangkit) batu bara, itu tidak akan membantu," ucapnya.  Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengungkapkan Indonesia menempatkan prioritas tertinggi untuk transisi energi menuju lebih bersih. Meskipun ia mengakui transisi energi menghasilkan cara yang kompleks dan tidak mudah karena hampir 60 persen sektor pembangkit listrik di Tanah Air disokong menggunakan batu bara.  Di satu sisi, ekonomi harus terus bertumbuh dengan memastikan ketersediaan energi dan harga yang terjangkau. Pada saat yang sama, Indonesia harus memenuhi komitmen mengurangi emisi CO2 sesuai kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau Nationally Determined Contribution/NDC.  Adapun target pemerintah untuk emisi nol dalam NDC pada 2060 masih sama dengan target 2030 yakni sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional. Untuk menghadapi tantangan itu, Sri Mulyani mengungkapkan pihaknya menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak salah satunya Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB).  "Decommisioning pembangkit listrik tenaga batu bara yang pensiun adalah salah satu langkah penting sebagai bagian transisi kami menuju ekonomi berbasis energi rendah karbon," imbuhnya.  Sebelumnya, pada pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Nusa Dua, Bali, pada November 2022, Indonesia mendapatkan komitmen pembiayaan sebesar USD 20 miliar untuk proyek energi bersih. Sebagai tindak lanjut pembiayaan itu, pemerintah telah membentuk tim kerja Just Energy Transition Partnership (JETP) yang akan merealisasikan kerja sama transisi energi.

Menkeu Klaim Skema ETM untuk Transisi Energi Dilirik Investor Swasta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/InShot_20230310_182020871.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT PLN (Persero) bekerja sama dengan Sekretariat Presiden mengoperasikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Istana Kepresidenan Bogor. Penyediaan SPKLU ini untuk mendukung transisi dari kendaraan berbasis fosil ke kendaraan listrik di lingkungan pemerintahan.  Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, kehadiran SPKLU ini sejalan dengan langkah Presiden yang telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (EV) Sebagai Kendaraan Dinas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  "Hadirnya SPKLU di Istana menunjukkan kepemimpinan (Presiden Joko Widodo) ini bukan lagi hanya dalam strategi, tapi juga dalam rangka operasional yang efektif dilakukan. Kedua kolaborasi ini menjadi pemantik, bahwa seluruh komponen bangsa ini kompak, tidak terfragmentasi dalam melakukan transisi energi," jelas Darmawan dalam peresmian SPKLU di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (10/3).  Darmawan juga menuturkan, langkah Istana negara memasang SPKLU bukanlah gerak pertama Istana dalam mendukung transisi energi. Pada Juni tahun lalu, seluruh lingkungan Istana Kepresidenen, listriknya menggunakan listrik yang bersumber dari EBT, seperti Istana Jakarta, Istana Bogor, Istana Cipanas, Istana Jogjakarta, dan Istana Tampaksiring.  Tak hanya kerja sama REC, di seluruh Istana motor-motor listrik juga sudah beroperasi. Hal ini menjadi showcase untuk mewujudkan komitmen negara dalam transisi energi.  Darmawan menilai, dengan beroperasinya SPKLU di Istana sudah turut mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 50 persen. SPKLU ini diprioritaskan untuk kebutuhan kendaraan dinas di lingkungan Istana Kepresidenan.  Hadirnya SPKLU di istana menjadi perhatian tamu-tamu negara bahwa Istana Kepresidenan menjadi pionir dalam mendorong kendaraan listrik di Indonesia.  "Ini luar biasa. Karena dulu yang namanya mobil isi energinya ya di pom bensin. Orang-orang tidak membayangkan, bahwa di masa depan kendaraan-kendaraan akan berbasis listrik. Dan bahkan kendaraan-kendaraan Presiden dan tamu kepresidenan, mulai hari ini energinya bisa diisi di halaman Istana," ujar Darmawan.  Sementara itu, SPKLU pertama di lingkungan Istana Kepresidenan ini diharapkan menjadi showcase dan ajakan seluruh masyarakat untuk beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik.  Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan langkah yang dilakukan Istana ini untuk mendukung target pemerintah mencapai Net Zero Emission (NZE). Ia mengatakan, langkah Istana Kepresidenan memasang SPKLU akan diteruskan di lingkungan Istana lainnya.  "Terima kasih kepada PLN dalam upayanya membangun energi baru terbarukan dan support kelistrikan selama 30 tahun terakhir ini. Kalau bisa penyediaan SPKLU ini akan kami teruskan di Istana lainnya," tandas Heru.

PLN Sediakan SPKLU di Istana Kepresidenan, untuk Mobil Dinas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#NZE

Berita Terkini