<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/I-NYoman-Dhamantra-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan suap impor bawang putih I NYoman Dhamantra menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (31/12/2019). Mantan anggota DPR periode 2014-2019 Fraksi PDI Perjuangan tersebut didakwa menerima suap sebesar Rp2 miliar un" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan suap impor bawang putih I NYoman Dhamantra menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (31/12/2019). Mantan anggota DPR periode 2014-2019 Fraksi PDI Perjuangan tersebut didakwa menerima suap sebesar Rp2 miliar un</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 7 tahun penjara dan denda Rp Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan kepada mantan anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Dhamantra. Majelis hakim meyakini, Nyoman Dhamantra menerima suap terkait pengurusan impor bawang putih.  "Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif pertama," kata Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri saat membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Rabu (6/5).  Selain pidana penjara, majelis hakim juga memvonis agar Nyoman Dhamantra dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama empat tahun setelah menjalani pidana pokok.  Hakim meyakini, Nyoman selaku anggota Komisi VI DPR bersama-sama dengan Mirawati dan Elviyanto diyakini telah terbukti menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari Direktur PT Cahaya Sakti Argo (CSA) Chandry Suanda alias Afung, dan dua pihak swasta Dody Wahyudi dan Zulfikar.  Adapun suap yang dijanjikan kepada Nyoman sebesar Rp 3,5 miliar. Suap itu untuk memuluskan pengurusan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih di Kementerian Perdagangan (Kemdag) dan Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH) di Kementerian Pertanian (Kemtan).  Sementara itu, Elviyanto dan Mirawati yang merupakan perantara suap itu divonis lima tahun tahun dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.  Atas perbuatannya tersebut, Nyoman Dhamantra dan dua terdakwa lain yakni Elviyanto dan Mirawati terbukti melanggar Pasal 12 huruf ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.  Atas vonis tersebut, Nyoman, Elviyanto dan Mirawati menyatakan banding. Sedangkan jaksa KPK menyatkan pikir-pikir karena vonis terhadap ketiganya lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK. Nyoman sebelumnya dituntut hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.  Selain pidana penjara, Jaksa juga menuntut agar Nyoman Dhamantra dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok. Sementara itu, Elviyanto dan Mirawati dituntut hukuman tujuh tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Politikus PDIP Nyoman Dhamantra Divonis 7 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/I-NYoman-Dhamantra-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan suap impor bawang putih I NYoman Dhamantra menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (31/12/2019). Mantan anggota DPR periode 2014-2019 Fraksi PDI Perjuangan tersebut didakwa menerima suap sebesar Rp2 miliar un" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan suap impor bawang putih I NYoman Dhamantra menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (31/12/2019). Mantan anggota DPR periode 2014-2019 Fraksi PDI Perjuangan tersebut didakwa menerima suap sebesar Rp2 miliar un</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang kasus suap pengurusan impor Bawang putih yang menyeret eks anggota Komisi VI DPR Nyoman Dhamantra, bakal kembali digelar. Terdakawa yang merupakan politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu diagendakan membacakan nota pembelaan atau pledoi.  K.P Henry Indraguna selaku pengacara Dhamantra mengatakan, pihaknya telah menyiapkan naskah pledoi kliennya. Ia juga menganggap tuntutan 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar oleh jaksa penuntut umum (JPU) KPK berlebihan dan cenderung emosional.  “Tuntutan itu tidak mempertimbangkan fakta persidangan berupa keterangan saksi, ahli dan barang bukti. Selama di persidangan kami belum menemukan bukti-bukti atau saksi yang menguatkan bahwa klien kami (Dhamantra) melakukan perbuatan melawan hukum," kata Indraguna dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/4).  Pasalnya, Indraguna menganggap Dhamantra adalah korban pencatutan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal itu sesuai pengakuan saksi melalui surat pernyataan tertulis bermaterai dan ditandatangani oleh saksi tersebut.  "Yang intinya di dalamnya (surat pernyataan) adalah mengakui perbuatan tersebut dilakukan secara pribadi tanpa persetujuan dan izin I Nyoman Dhamantra," ungkap dia.  Lagipula, lanjut Indraguna, kliennya telah melaporkan adanya uang masuk ke rekening perusahaannya ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).  Pihak pengacara juga menyebut bukti-bukti yang menguatkan sudah diperlihatkan di persidangan. Karena itu, dia meminta majelis hakim melihat fakta itu.  "Majelis Hakim harus berani memutuskan yang seadil-adilnya, sebagaimana fakta dalam persidangan yang sudah diajukan (jaksa) tidak ada yang menguatkan sama sekali," imbuh dia.  Seperti diketahui, di persidangan sebelumnya, JPU KPK menuntut hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan kepada Dhamantra. Jaksa menilai Dhamantra terbukti menerima uang pelicin Rp 2 miliar dalam perkara suap pengurusan kuota impor bawang putih. JPU KPK juga menuntut majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama lima tahun.  Dalam perkara yang diawali OTT ini, Dhamantra dinilai terbukti menerima hadiah uang senilai Rp 2 miliar dari yang dijanjikan Rp 3,5 miliar. Suap dari pengusaha Chandry Suanda alias Afung, Doddy Wahyudi dan Zulfikar itu ditujukan agar Dhamantra membantu pengurusan surat persetujuan impor (SPI) bawang putih di Kementerian Perdagangan dan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) pada Kementerian Pertanian.  Afung selaku Direktur PT Cahaya Sakti Agro (CSA) yang bergerak di bidang jual beli komoditas hasil bumi berniat untuk mengajukan kuota impor bawang putih. Afung dibantu Doddy, yang merupakan Direktur PT Sampico Adhi Abattoir, untuk mendapat bantuan dari Dhamantra.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=c2LiwqdW188  https://www.youtube.com/watch?v=zARofupJL3g  https://www.youtube.com/watch?v=MfoSgjABnss

Kasus Impor Bawang Putih eks Komisi VI DPR, Pengacara Siapkan Pledoi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Nyoman-dakwaan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) I Nyoman Dhamantra menegaskan, kasus suap impor bawang putih yang menjeratnya tidak ada hubungannya dengan putra sulung Megawati Soekarnoputri, Mohammad Rizki Pratama. Anggota DPR RI periode 2014-2019 ini mengaku tak ada kaitannya dengan pria yang akrab disapa 'Tatam' itu.  "Enggak ada urusannya sama mas Tatam, enggak ada kaitannya. Saya mengenal beliau karena kebetulan beliau putra dari Ketua Umum saya saja (Megawati Soekarnoputri)," kata Nyoman usai menjalani sidang dakwaan di PN Tipikor Jakarta, Selasa (31/12).  Sebab saat Nyoman bersaksi dalam sidang lanjutan dengan terdakwa, Direktur PT Cahaya Sakti Agro (CSA) Chandry Suanda alias Afung, Direktur PT Sampico Adhi Abattoir Doddy Wahyudi dan Wiraswasta Zulfikar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (28/11) lalu, Jaksa KPK mengonfirmasi Nyoman Dhamantra mengenai seseorang bernama Tatam. Nyoman mengaku mengenal nama tersebut.   Bahkan, Nyoman Dhamantra menyebut Tatam merupakan anak Megawati. Diduga nama Tatam merujuk pada Mohammad Rizki Pratama anak Megawati dari perkawinannya dengan almarhum Surindro Supjarso.   Nyoman membantah jika Tatam terlibat dalam kasus yang menjeratnya. Dia pun tak mengetahui kenapa saat itu Jaksa KPK mengonfirmasi Tatam kepada dirinya dalam kasua impor bawang putih.  "Saya juga enggak paham kenapa ada dugaan seperti itu, karena menurut saya ya tanyakan sama jaksanya saja," tegas Nyoman.  Dalam perkara ini, Nyoman didakwa menerima suap sebesar Rp 3,5 miliar terkait pengurusan impor bawang putih. Anggota DPR RI periode 2014-2019 ini didakwa menerima suap dari pihak swasta.  Suap itu berasal dari tiga pengusaha, yaitu Direktur PT Cahaya Sakti Agro, Chandry Suanda alias Afung, Dody Wahyudi dan Zulfikar. Tujuan penerimaan suap tersebut adalah agar Nyoman membantu pengurusan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih di Kementerian Perdagangan dan Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH) di Kementerian Pertanian untuk kepentingan Chandry Suanda alias Afung.  Dalam pengurusan impor bawang ini, terbongkar melalui operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 7-8 Agustus 2019. Tim KPK menangkap para terdakwa di lokasi berbeda. Nyoman ditangkap di bandara Soekarno-Hatta pada 8 Agustus 2019, sepulangnya dari kongres PDIP.  Atas perbuatannya, Nyoman Dhamantra didakwakan pasal 12 ayat (1) huruf a atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Nyoman Dhamantra Bantah Putra Sulung Megawati Terlibat Dalam Kasusnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Nyoman-dakwaan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) I Nyoman Dhamantra didakwa menerima suap sebesar Rp 3,5 miliar terkait pengurusan impor bawang putih. Anggota DPR RI periode 2014-2019 ini didakwa menerima suap dari pihak swasta.  "Terdakwa I Nyoman Dhamantra selaku anggota DPR RI Komisi VI periode 2014-2019, bersama-sama dengan Mirawati dan Elviyanto menerima hadiah uang sebesar Rp 2 miliar dan janji uang sebesar Rp 1,5 miliar dari Chandry Suanda bersama-sama Dody Wahyudi dan Zulfikar," kata Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Takdir Suhan, membacakan surat dakwaan di PN Tipikor Jakarta, Selasa (30/12).  Jaksa menjelaskan, suap itu berasal dari tiga pengusaha, yaitu Direktur PT Cahaya Sakti Agro, Chandry Suanda alias Afung, Dody Wahyudi dan Zulfikar. Tujuan penerimaan suap tersebut adalah agar Nyoman membantu pengurusan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih, di Kementerian Perdagangan dan Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH), di Kementerian Pertanian untuk kepentingan Chandry Suanda alias Afung.  Kasus bermula saat Afung berniat mengajukan kuota impor bawang putih untuk 2019. Afung mengajukan permohonan impor melalui empat perusahaannya, yaitu PT Perkasa Teo Agro, PT Citra Sejahtera Antarasia, PT Cipta Sentosa Aryaguna dan PT Abelux Kawan Sejahtera.   Dia bekerja sama dengan PT Pertani untuk memenuhi kewajiban wajib tanam 5 persen sebagai syarat diterbitkannya Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH). Dalam dakwaan Jaksa, Dody pernah bertemu dengan Nyoman Dhamantra pada awal 2019. Dalam pertemuan itu, Dody membicarakan terkait pengurusan impor bawang putih.   Nyoman disebut meminta Dody membicarakan teknis pengurusan impor dengan Mirawati. Kemudian, Dody menawarkan jalur pengurusan impor bawang putih melalui Nyoman dan Mira kepada Afung.   Lantas Dody melakukan pertemuan dengan sejumlah orang, termasuk Nyoman, Mirawati dan Elviyanto untuk membahas pengurusan ini. Dalam salah satu pertemuan disepakati total uang komitmen dalam pengurusan ini ialah Rp 3,5 miliar.  Usai melakukan beberapa pertemuan, jaksa mengatakan, Doddy, Zulfikar, Indiana, Elviyanto dan Ahmad Syafiq bertemu untuk membahas teknis pengiriman commitment fee untuk I Nyoman. Selanjutnya, pihak Doddy mengirimkan uang Rp 2 miliar ke rekening money changer atas nama Daniar Ramadhan dan membuat rekening baru untuk memasukkan uang Rp 1,5 miliar.  Dalam pengurusan impor bawang ini, terbongkar melalui operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 7-8 Agustus 2019. Tim KPK menangkap para terdakwa di lokasi berbeda. Nyoman ditangkap di bandara Soekarno-Hatta pada 8 Agustus 2019, sepulangnya dari kongres PDIP.  Atas perbuatannya, Nyoman Dhamantra didakwakan pasal 12 ayat (1) huruf a atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.  Menanggapi dakwaan Jaksa, Nyoman menampik dakwaan jaksa KPK. Dia menilai dakwaan jaksa tidak sesuai fakta.  "Dari dakwaan yang saya dengar, banyak hal-hal yang menurut saya informasinya yang tidak sesuai dengan fakta yang ada," tegas Nyoman.

Politikus PDIP I Nyoman Dhamantra Didakwa Terima Suap Rp 3,5 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Anggota-DPR-I-Nyoman-Dhamantra-Ditahan-KPK-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Anggota DPR F-PDIP, I Nyoman Dhamantra mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/8/2019). KPK menahan enam orang tersangka pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait kasus dugaan pengurusan kuota dan izin impor" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR F-PDIP, I Nyoman Dhamantra mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/8/2019). KPK menahan enam orang tersangka pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait kasus dugaan pengurusan kuota dan izin impor</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ‎merampungkan berkas penyidikan tiga tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin impor bawang putih tahun 2019. Ketiga orang tersebut merupakan pihak pemberi suap kepada politikus PDI Perjuangan, I Nyoman Dhamantra (IYD).  Ketiganya yakni, Chandra Suanda (CSU) alias Afung, Doddy Wahyudi (DDW), serta Zulfikar (ZFK). Berkas ketiganya telah dilimpahkan ke tahap dua atau tingkat penuntutan pada hari ini, Jumat (4/10).  "‎Hari ini dilakukan pelimpahan berkas, barang bukti dan tersangka ke tahap dua penuntutan terkait kasus dugaan suap terkait dengan pengurusan izin impor bawang putih tahun 2019," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.  ‎Tim Jaksa Penuntut Umum pada KPK mempunyai waktu 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan ketiganya. Setelah berkas dakwaan rampung, pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) akan menjadwalkan sidang perdana terhadap ketiganya.  "Rencananya sidang akan dilakukan di PN Jakarta Pusat," jelas Febri.  ‎Sejauh ini, KPK sudah memeriksa 26 saksi dari berbagai unsur untuk ketiga tersangka tersebut. Adapun, unsur saksi tersebut meliputi, ‎Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, ‎Direktur Impor Kementerian Perdagangan, ‎Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,  Kemudian, Direktur Jenderal HORTIKULTURA Kementerian Pertanian, ‎Anggota Dewan Pengawas Kementerian Pertanian, K‎aryawan PT Pertani, dan pihak swasta.  Sebelumnya, KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin impor bawang putih tahun 2019. Keenamnya yakni, ‎anggota komisi VI DPR fraksi PDI-Perjuangan, I Nyoman Dhamantra, orang kepercayaan I Nyoman, Mirawati Basri, serta empat pihak swasta, Chandry Suanda alias Afung, Doddy Wahyudi, Zulfikar, dan Elviyanto.  ‎I Nyoman diduga telah menerima suap Rp2 miliar dari total commitment fee sebesar Rp 39,6 miliar untuk pengurusan izin impor 20.000 ton bawang putih yang akan masuk ke Indonesia. Suap tersebut berasal dari pengusaha Chandry Suanda.  Pemulusan suap untuk pengurusan bawang putih tersebut dibantu oleh Doddy Wahyudi, Zulfikar, Elviyanto, dan Mirawati. Keempatnya mempunyai peran masing-masing dalam memuluskan izin impor bawang putih ke Indonesia.

Tiga Penyuap Politikus PDIP I Nyoman Dhamantra Segera Disidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Pamdal-Geledah-PDIP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap impor bawang putih yang menyeret Anggota Komisi VI DPR Nyoman Dhamantra. Penyidik lembaga antirasuah pun melakukan penggeledahan ruang kerja politikus Fraksi PDIP.  Sejumlah penyidik KPK pun langsung bergerak ke ruangan nomor 0682, Gedung Nusantara I, lantai enam. Sampai berita ini diunggah, nampak para petugas masih sedang mencari sejumlah data-data yang bisa dikumpulkan untuk dijadikan barang bukti.  Setidaknya ada delapan petugas KPK. Awak media pun dilarang melihat pengledahan petugas KPK tersebut. Petugas pengamanan dalam (Pamdal) DPR juga berjaga di pintu ruang kerja Nyoman.  Sekadar informasi, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP Nyoman Dhamantra resmi menjadi tersangka kasus dugaan suap izin impor bawang putih dan telah ditahan selama 20 hari ke depan.  Nyoman yang merupkan politikus asal Bali itu diduga menerima pemberian fee sebanyak Rp 1.700-1.800 untuk setiap kilogram bawang putih yang diimpor ke Indonesia. Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan enam orang tersangka.  Nyoman merupakan pihak penerima dalam kasus suap ini. Secara rinci, keenam tersangka itu adalah tiga orang yang berperan sebagai pemberi dari pihak swasta yakni CSU yakni Chandry Suanda alias Afung, DDW alias Doddy Wahyudi, ZFK alias Zulfikar.  Sementara tiga orang lainnya berperan sebagai penerima yakni, MBS alias Mirawati Basri yang merupakan orang kepercayaan Nyoman, dab ELV alias Elviyanto dari pihak swasta.  Dalam operasi tangkap tangan sebelumnya, sejumlah barang bukti diamankan yakni bukti transfer sebesar Rp 2 miliar. Adapun pasal yang disangkakan dalam kasus ini yakni, untuk pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara untuk pihak yang diduga penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Korupsi Impor Bawang Putih, KPK Geledah Ruang Kerja Nyoman di DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Anggota-DPR-I-Nyoman-Dhamantra-Ditahan-KPK-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Anggota DPR F-PDIP, I Nyoman Dhamantra mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/8/2019). KPK menahan enam orang tersangka pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait kasus dugaan pengurusan kuota dan izin impor" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR F-PDIP, I Nyoman Dhamantra mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/8/2019). KPK menahan enam orang tersangka pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait kasus dugaan pengurusan kuota dan izin impor</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah apartemen anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP I Nyoman Dhamantra (INY). Selain apartemen INY, KPK juga menggeledah rumah anak INY. Penggeledahan tersebut terkait dengan kasus dugaan suap pengurusan izin impor bawang putih.  "Pada 10 Agustus penggeledahan di apartemen INY daerah Permata Hijau, dan rumah anak INY daerah Cilandak," kata Plh Kabiro Humas KPK Chrystelina GS, saat dikonfirmasi, Senin (12/8).  Dari hasil penggeledahan, tim penyidik menyita dokumen terkait izin impor bawang putih dan barang bukti elektronik. "Hasil geledah, dokumen dan beberapa barang bukti elektronik," ucap Chrystelina.  Chystelina mengatakan, sehari sebelum menggeledah apartemen Nyoman dan rumah anaknya, tim penyidik lebih dahulu menyegel beberapa ruangan di Kemendag dan Kementan.  "Tanggal 9 Agustus geledah di Indocev, dan penyegelan beberapa ruang di Kemendag dan Kementan," ujar Chrystelina.  Dalam kasus ini, KPK menetapkan anggota DPR RI Komisi VI I Nyoman Dhamantra (INY) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin impor bawang putih tahun 2019. Selain Nyoman, KPK juga menjerat lima orang lainnya dalam kasus ini.  Kelima orang tersebut yakni Mirawati Basri (MBS) selaku orang kepercayaan Nyoman, Elviyanto (ELV) orang dekat Nyoman, dan tiga pihak swasta yakni Chandry Suanda (CSU) alias Afung, Doddy Wahyudi (DDW), dan Zulfikar (ZFK).  Nyoman diduga meminta fee sebesar Rp 3.6 miliar dan Rp 1.700 hingga Rp 1.800 per kilogram dari pengurusan izin impor bawang putih dengan kuota 20 ribu ton untuk beberapa perusahaan termasuk perusahaan yang dimiliki oleh CSU alias Afung.  Dari commitment fee tersebut, Nyoman diduga sudah menerima Rp 2 miliar yang dikirim oleh Doddy ke rekening kasir money changer milik Nyoman. Uang sebesar Rp 2 miliar tersebut rencananya akan digunakan untuk mengurus Surat Persetujuan Impor (SPI).

KPK Geledah Apartemen Politikus PDIP Nyoman Dhamantra di Permata Hijau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/indonesia-dan-eurasia-bentuk-working-group-pacu-kerja-sama-perdagangan_m_.jpg" alt="Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita" width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mendukung penuh langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut kasus operasi tangkap tangan (OTT) terkait impor bawang putih. Politikus Partai Nasdem itu menilai, pelaku penyuapan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih yang ditangkap lembaga antirasuah adalah orang bodoh.  "Bodoh saja tuh pengusaha pakai nyogok segala untuk izin. Sejauh dia (importir) ikutin semua proses enggak perlu aneh-aneh nyuap. Informasi apapun yang dibutuhkan kami kasih. Dan, sebenarnya KPK sudah memiliki seluruh data dan prosedur karena deputi pencegahan pernah datang ke Kemendag dan kami jelaskan panjang lebar. Kami dukung KPK mengungkap ini," kata Enggar di Jakarta, Jumat (9/8).  Enggar menjelaskan, proses impor bawang putih melibatkan dua kementerian. Proses pun telah dilakukan transparan. Terhadap pengusaha yang nakal, kata dia, sanksi tegas akan menanti, bahkan tak jarang yang telah diproses hukum hingga ke pengadilan.  "Karena enggak akan kami kasih izin apapun. Ini bahkan sudah kami lakukan. Contohnya, ada yang terkena kasus impor di Bareskrim. Sampai sekarang saya enggak kasih izin, dia mau minta izin, sudah ada rekomendasi, tetap saya bilang tidak," tegasnya.  Catatan Enggar, kebutuhan bawang putih Indonesia per tahun sekitar 490 ribu ton. Kemudian pada 2018 RIPH keluar 938 ribu ton.  Impor bawang putih dalam prosesnya dimulai dari dikeluarkannya RIPH oleh Kementerian Pertanian. Rekomendasi dikeluarkan jika pelaku usaha menanam bawang di dalam negeri. Setelah mendapat RIPH kemudian baru izin impor dikeluarkan oleh Kemendag.  "Kami keluarkan Surat Persetujuan Impor (SPI) 600 ribu ton. Kenapa lebih? Itu untuk cadangan 2019. semua SPI yang sudah keluar dan yang sedang mengajukan bisa dilihat di situs Kemendag," bebernya.  Di sisi lain, Enggar juga mengaku bawang putih sangat dibutuhkan masyarakat, namun ia tidak bisa memutuskan apakah bisa masuk kategori komoditas strategis. Hal itu karena penentuannya di tingkat Kemenko Perekonomian. Ia mengaku terus diingatkan Presiden agar menjaga neraca perdagangan.  "Jadi, kalau stok sudah cukup ya jangan dikeluarkan semua. Kalau sekadar keluarkan izin impor sih gampang, tapi neraca kita jebol. Negara rugi, warga rugi. Pak Presiden sudah wanti-wanti kendalikan betul impor kita," jelasnya.  Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan I Nyoman Dhmantra selaku anggota DPR Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan yang diduga menerima suap terkait perizinan impor bawang putih. Politikus moncong putih itu diduga telah menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari Chandry Suanda alias Afung yang merupakan pemilik PT Cahaya Sakti Agro (PT CSA).  Uang tersebut diserahkan melalui Dody yang bekerjasama untuk mengurus izin impor bawang putih untuk tahun 2019. Uang suap tersebut belum sepenuhnya terpenuhi dari komitmen fee awal sebesar Rp 3,6 miliar dan komitmen fee besarannya dari Rp1.700 -Rp. 1.800 dari setiap kilogram bawang putih yang diimpor.  Kesepakatan fee tersebut setelah Zulfikar, Maria, Elviyanto dan I Nyoman melakukan pertemuan untuk membahas izin impor bawang putih. Komitmen fee tersebut akan digunakan untuk mengurus perizinan kuota impor 20.000 ton bawang putih untuk beberapa perusahaan termasuk perusahaan yang dimiliki oleh Chandry alias Afung.  Atas perbuatannya, Nyoman, Mirawati, dan Elviyanto sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mendag: Bodoh Saja Tuh Pengusaha Pakai Nyogok Segala

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Mirawati-Basri-Dery.jpg" alt="Mirawati Basri selaku orang kepercayaan I Nyoman Dhamantra. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mirawati Basri selaku orang kepercayaan I Nyoman Dhamantra. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan enam tersangka kasus suap perizinan impor bawang putih, termasuk anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan I Nyoman Dhamantra. Mereka ditahan untuk 20 hari pertama.  "Penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Jumat (9/8).  Nyoman keluar dari ruang penyidikan dengan mengenakan rompi tahanan KPK sekitar sekitar 06.43 WIB. Tak ada sepatah katapun yang diucapkan Nyoman, kendati dicecar bertubi-tubi beragam pertanyaan oleh awak media. Nyoman Dhamantra sendiri ditahan di Polres Metro Jakarta Timur.  Tak lama berselang Nyoman keluar dari ruang penyidikan, muncul orang dekatnya, Mirawati Basri keluar dari ruangan yang sama. Namun, sama halnya dengan Nyoman, Mira pun diam seribu bahasa ketika akan menjalani penahanan perdananya.  Sebelumnya, tersangka Chandry Suanda alias Afung selaku Pemilik PT Cahaya Sakti Argo keluar terlebih dahulu dari ruang penyidikan sekitar pukul 02.45 WIB, Jumat (9/8). Ia tampak memakai rompi tahanan oranye dengan tangan diborgol.  <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/09/08/2019/kpk-tahan-politikus-pdi-perjuangan-nyoman-dan-5-tersangka-lain/attachment/mirawati-basri-dery/" rel="attachment wp-att-1165300"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Nyoman-Ditahan-Dery.jpg" alt="Anggota DPR I Nyoman Dhamantra menggunakan rompi oranye KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR I Nyoman Dhamantra menggunakan rompi oranye KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </a>  Mirawati Basri, saat akan menjalani penahanan perdana, Jumat (9/8)  &nbsp;  Afung juga diam seribu bahasa saat dibawa ke mobil tahanan KPK, untuk dibawa ke Rutan Klas I Cabang KPK. Tak lama kemudian keluar kolega Nyoman, Elviyanto Sama halnya dengan Afung, Elvi pun kompak mengeluarkan jurus diam ketika ditanya awak media perihal kasus yang meliitnya. Sedangkan, Doddy Wahyudi dan Zulfikar yang sudah keluar terlebih dahulu dari ruang pemeriksaan, ditahan di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur.  Dalam perkara ini, KPK menduga I Nyoman telah menerima suap Rp 2,1 miliar terkait perizinan impor bawang putih. Uang suap tersebut belum sepenuhnya diserahkan dari total awal komitmen fee Rp 3,6 miliar dan besarannya Rp1.700-Rp 1.800 dari setiap kilogram bawang putih yang diimpor.  "KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan enam orang sebagai tersangka," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (8/8) malam.  Agus menjelaskan, Chandry Suanda alias Afung merupakan pemilik PT Cahaya Sakti Agro (PT CSA) yang bergerak di bidang pertanian diduga memiliki kepentingan dalam mendapatkan kuota impor bawang putih. Sedangkan, Dody diduga bekerjasama untuk mengurus izin impor bawang putih untuk tahun 2019.  Agus menyebut, Dody menawarkan bantuan dan menyampaikan memiliki jalur lain untuk mengurus Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementrian Pertanian dan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementrian Perdagangan. Karena proses pengurusan yang tak kunjung selesai, Dody kemudian berusaha mencari kenalan yang bisa menghubungkannya dengan pihak yang dapat membantu pengurusan RIPH dan SPI tersebut.  "Dody kemudian berkenalan dengan Zulfikar yang memiliki kolega dianggap berpengaruh untuk pengurusan izin tersebut," ucap Agus.  Zulfikar sendiri memiliki koneksi dengan Maria dan Elviyanto selaku pihak swasta yang diketahui dekat dengan I Nyoman, selaku anggota Komisi VI DPR RI memiliki tugas di bidang importir bawang putih tersebut. Untuk merealisasikan praktik lancung ini, Keempat orang atas nama Zulfikar, Maria, Elviyanto dan I Nyoman kemudian melakukan pertemuan untuk membahas izin import bawang putih.  "Dari pertemuan tersebut muncul permintaan fee dari I Nyoman melalui Maria. Angka yang disepakati pada awalnya adalah Rp3,6 miliar dan komitmen fee besarannya dari Rp1.700 -Rp. 1.800 dari setiap kilogram bawang putih yang diimpor," ujar Agus.  Menurut Agus, komitmen fee tersebut akan digunakan untuk mengurus perizinan kuota impor 20.000 ton bawang putih untuk beberapa perusahaan termasuk perusahaan yang dimiliki oleh Chandry alias Afung.  Karena sejumlah perusahaan yang membeli kuota dari Chandry belum memberikan pembayaran. Alhasil dia belum memiliki uang untuk membayar komitmen fee tersebut dan kemudian meminta bantuan Zulfikar untuk memberikan pinjaman.  "Zulfikar diduga akan mendapatkan bunga dari pinjaman yang diberikan, yaitu Rp100 juta/bulan dan nanti jika impor terealisasi, akan mendapatkan bagian Rp50 untuk setiap kilogram bawang putih tersebut," urai Agus.  Agus menuturkan, dari pinjaman Rp 3,6 miliar tersebut, telah direalisasi sebesar Rp 2,1 miliar. Setelah menyepakati metode penyerahan, pada 7 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 siang Zulfikar mentransfer Rp 2,1 miliar ke Dody.  "Kemudian Dody mentransfer Rp 2 miliar ke rekening kasir money changer milik I Nyoman, uang tersebut direncanakan untuk digunakan mengurus SPI," jelas Agus.  Sedangkan uang Rp 100 juta masih berada di rekening Dody yang akan digunakan untuk operasional pengurusan izin. Saat ini semua rekening dalam kondisi diblokir oleh KPK.  Sebagai pihak yang diduga pemberi CSU, DDW dan ZFK disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP  Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima INY, MBS dan ELV disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Tahan Politikus PDI Perjuangan Nyoman dan 5 Tersangka Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Barbuk-OTT-Nyoman-Dery.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan menetapkan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Nyoman Dhamantra dan lima orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pengurusan izin impor bawang putih tahun 2019. Penetapan tersebut dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yamg dilakukan di Jakarta pada Rabu (7/8) malam.  "KPK sangat kecewa dan menyesalkan praktik korupsi seperti ini masih terjadi dan melibatkan wakil rakyat di DPR RI," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (8/8) malam.  Agus menjelaskan, operasi senyap yang dilakukan tim penindakan KPK dilakukan setelah mendapatkan informasi akan terjadi transaksi suap terkait dengan pengurusan kuota dan izin impor bawang putih tahun 2019.  Setelah memastikan, telah terjadi transaksi tersebut. Sekitar pukul 21.00 WIB, tim mengamankan Elviyanto (ELV) pihak swasta, Mirawati Basri (MBS) selaku orang kepercayaan Nyoman, Made Ayu (MAY) pihak swasta, MAT dan SWN selaku sopir di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan.  "Dari tangan Maria yang merupakan orang kepercayaan Nyoman, tim antirasuah mengamankan uang senilai USD 50 ribu," terang Agus.  Kemudian, tim penindakan KPK juga langsung bergerak dan mengamankan Dody Wahyudi (DDW), Chandry Suanda (CSU alias Afung) selaku pihak swasta dan LSK sekitar pukul 21.30 WIB di sebuah hotel di bilangan Jakarta Barat.  "Dari tangan Dody, tim KPK mengamankan bukti transfer sebesar Rp2,1 miliar dari rekeningnya ke rekening seorang kasir di Money Changer Indocev," ujar Agus.  Selanjutnya, tim lain mengamankan Zulfikar (ZFK) selaku pihak swasta pada pukul 23.30 WIB di kediamannya yang terletak di Cosmo Park, Jakarta Pusat. Pada Kamis (8/8) sekitar pukul 02.41 WIB dini hari, KPK turut mengamankan SYQ di kediamannya yang terletak di Jagakarsa, Jakarta Selatan.  Kemudian, tim membawa SYQ untuk mengantar ke rumah NNO. Pada pukul 03.10 WIB, tim mengamankan NNO di kediamannya di Jagakarsa.Kemudian siangnya, sekitar pukul 13.30 WIB tim mengamankan Nyoman selaku anggota DPR RI yang baru tiba di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten setelah menempuh perjalanan dari Bali.  "Kemudian pukul 19.00 WIB, tim mengamankan ULF di kantor Money Changer Indocev di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Barat," jelas Agus.  Dalam operasi senyap ini, KPK menduga ada alokasi fee senilai Rp1.700 sampai dengan Rp1.800 untuk setiap kilogram bawang putih yang diimport ke Indonesia. Uang Rp2 miliar yang ditransfer melalui rekening adalah uang untuk mengunci kuota impor yang tengah diurus.  Komitmen fee tersebut akan digunakan untuk mengurus perizinan kuota impor 20.000 ton bawang putih. Politikus PDIP, Nyoman diduga telah menerima uang Rp 2 miliar melalui transfer.  Uang tersebut diperuntukan untuk mengurus SPI dari komitmen awal sebesar Rp 3,6 miliar. Sedangkan uang Rp 100 juta masih berada di rekening Dody yang akan digunakan untuk operasional pengurusan izin. Saat ini semua rekening dalam kondisi diblokir oleh KPK.  Atas perbuatannya, Nyoman, Mirawati, dan Elviyanto sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sebagai pihak yang diduga pemberi, Afung, Doddy, dan Zulfikar disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Begini Kronologi OTT Politikus PDIP Nyoman Dhamantra

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Nyoman Dhamantra

Berita Terkini