<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/03/WhatsApp-Image-2023-09-03-at-143415-3089756396.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumlah pegawai di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan perkampungan berlomba-lomba untuk nyaleg di Pemilu 2024. Fenomena itu membuat Pemkot Surabaya bertindak tegas. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menemukan sejumlah pegawai dengan sumber penghasilan dari APBD Surabaya mengajukan diri sebagai bakal caleg. Dia pun bertindak tegas untuk membersihkan gerbong pemerintahannya. Cak Eri - sapaan akrabnya, meminta pegawai yang nyaleg untuk mengundurkan diri dan batas waktunya hingga Selasa (3/10). "Kalau jadi bakal caleg harus mundur," ujar Cak Eri, Kamis (21/9), seperti dilansir Radar Surabaya (Jawa Pos Group). Cak Eri menuturkan, bakal caleg dilarang mendapatkan penghasilan dari uang negara. Khususnya APBD Kota Surabaya. Antara lain adalah pegawai hingga direksi di Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD) dan tenaga kontrak. "Semua pihak yang dapat apa pun dari APBD Kota Surabaya, insentif, apresiasi tidak boleh jadi bakal caleg," ucapnya. Cak Eri membenarkan terdapat lima tenaga kontrak mendaftarkan diri sebagai caleg. Selain itu, Eri menegaskan, permintaan pengunduran itu berlaku bagi jajaran di tingkat kampung antara lain pengurus RT, RW, hingga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). "Sudah diatur dalam Perwali," jelasnya. Aturan itu merujuk ke dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022. Berisi tentang pembentukan dan Pembinaan Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Cak Eri meminta semua bakal caleg yang menerima uang dari Pemkot Surabaya untuk mundur dari jabatannya atau mundur sebagai bakal caleg. "Itu pilihan. RT, RW, LPMK sekitar empat sudah mundur. Apabila ditemukan pihak-pihak yang masih tetap melanggar maka sanksi tegas siap diberikan," katanya.&nbsp; Sementara itu, Ketua KPU Kota Surabaya Nur Syamsi menjelaskan, batas akhir pengunduran itu seiring dengan rangkaian jadwal yang sudah ditetapkan. Yaitu, batas akhir pencermatan daftar calon tetap (DCT). Sekaligus sehari sebelum bergulirnya tahapan verifikasi. "Proses administrasi dokumen persyaratan calon sementara hasil rancangan DCT," jelasnya. Peringatan itu pun cukup kuat. Nur menyebutkan, permintaan pengunduran diri itu merujuk aturan yang berlaku yaitu termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR/DPRD.

Sejumlah pegawai di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan perkampungan berlomba-lomba untuk nyaleg di Pemilu 2024.

Wali Kota Eri Cahyadi Minta Pegawai Berpenghasilan dari APBD Surabaya yang Nyaleg untuk Mengundurkan Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/mantan-bem1-2584536618.jpg" alt="Mantan Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Manik Margana Mahendra." width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Manik Margana Mahendra.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Manik Margana Mahendra menanggapi cuitan aktivis media sosial Denny Siregar soal pencalonan dirinya sebagai anggota legislatif di DPRD DKI Jakarta.&nbsp; <div dir="auto">Sambil berkelakar, caleg dari Partai Perindo itu mengucapkan terima kasihnya lantaran cuitan dari Denny Siregar seolah mempromosikan pencalonan dirinya hingga viral di media sosial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Xixixixi makasih loh Bang Denny malah udah dibantuin upload beritanya @dennysirregar," tulis Manik dalam akun Instagram @marganamahendra, dikutip JawaPos.com, Rabu (14/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01943399/aaji-apresiasi-konsistensi-mdrt-indonesia-tingkatkan-kompetensi-tenaga-pemasaran-asuransi">AAJI Apresiasi Konsistensi MDRT Indonesia Tingkatkan Kompetensi Tenaga Pemasaran Asuransi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam cuitannya di Twitter, Denny meng-capture salah satu berita yang menyatakan bahwa Mantan Ketua BEM UI yang menggemakan Dewan Pengkhianat Rakyat untuk DPR itu mencalonkan diri sebagai caleg DPRD DKI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ngakak," cuit Denny di akun Twitternya @dennysiregar7.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski hanya singkat, cuitannya itu mendapat atensi cukup besar. Ada sebanyak 48 ribu yang menyukai cuitan itu, 3.896 tweet kutipan, dan 4.596 retweet.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Mantan Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Manik Margana Mahendra menghebohkan jagat maya lantaran keputusannya untuk maju dalam kontestasi politik sebagai calon anggota DPRD DKI Jakarta pada Pemilu 2024 mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu menuai reaksi besar lantaran latar belakang dirinya yang menjadi salah satu orang kunci dalam aksi mahasiswa besar-besaran pada 2020 lalu. Saat itu dirinya bersama ribuan mahasiswa lainnya menyerukan Dewan Pengkhianat Rakyat terhadap DPR lantaran mengesahkan Rancangan UU Omnibus Law Cipta Kerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, dalam unggahan di Instagram pribadinya, Manik menyatakan bahwa meski memutuskan untuk nyaleg, ia mengeklaim bahwa idealisme yang dibawanya tetap sama.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada masalah sistemik yang terjadi dan mungkin dibiarkan jauh dari pembahasan sehari-hari masyarakat," ujarnya dalam akun Instagram miliknya, @marganamahendra, dikutip JawaPos.com, Rabu (14/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Mantan Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Manik Margana Mahendra menanggapi cuitan aktivis media sosial Denny Siregar soal nyaleg di DKI.

Balas Cuitan Denny Siregar Soal Dirinya Jadi Caleg DPRD DKI, Mantan Ketua BEM UI Manik: Makasih loh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/090957-manik_marganamahendra-889289666.jpg" alt="Mantan Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Manik Margana Mahendra." width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Manik Margana Mahendra.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Manik Margana Mahendra menghebohkan jagat maya lantaran keputusannya untuk maju dalam kontestasi politik sebagai calon anggota DPRD DKI Jakarta pada Pemilu 2024 mendatang. <div dir="auto">Hal itu menuai reaksi besar lantaran latar belakang dirinya yang menjadi salah satu orang kunci dalam aksi mahasiswa besar-besaran pada 2020 lalu. Saat itu dirinya bersama ribuan mahasiswa lainnya menyerukan Dewan Pengkhianat Rakyat terhadap DPR lantaran mengesahkan Rancangan UU Omnibus Law Cipta Kerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, dalam unggahan di Instagram pribadinya, Manik menyatakan bahwa meski memutuskan untuk nyaleg, ia mengeklaim bahwa idealisme yang dibawanya tetap sama.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01942523/bila-belanja-pdn-umk-rendah-kementerian-panrb-indeks-reformasi-birokrasi-instansi-akan-diturunkan">Bila Belanja PDN-UMK Rendah, Kementerian PANRB: Indeks Reformasi Birokrasi Instansi Akan Diturunkan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada masalah sistemik yang terjadi dan mungkin dibiarkan jauh dari pembahasan sehari-hari masyarakat," ujarnya dalam akun Instagram miliknya, @marganamahendra, dikutip JawaPos.com, Rabu (14/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itulah yang menurutnya menjadi pemicu untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif di DKI Jakarta. Manik mengaku mempunyai misi agar masalah sistemik yang disebutkannya itu mesti diselesaikan dengan cara yang sistemik pula.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01942503/tak-mampu-bayar-rp-115-juta-istri-korban-tppo-disandera-di-kamboja">Tak Mampu Bayar Rp 115 Juta, Istri Korban TPPO Disandera di Kamboja</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal ini akhirnya membuat saya memutuskan bahwa kesadaran politik juga harus dibawa ke dalam meja politik praktis," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya ingin menjawab dan meminta doa serta dukungan teman-teman:</div> <div dir="auto">Saya akan maju di Pemilu 2024, mencalonkan diri sebagai bacaleg DPRD DKI Jakarta dari @partaiperindo," imbuh Manik.</div>

Mantan Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Manik Margana Mahendra menghebohkan jagat maya lantaran keputusannya nyaleg di DKI Jakarta.

Mantan Ketua BEM UI Manik yang Serukan Dewan Pengkhianat Rakyat, Sekarang Nyaleg di Jakarta, Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/14/antarafoto-puncak-acara-musra-140523-hma-8_2-2118667093.jpg" alt="Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pada puncak acara Musyawarah Rakyat (Musra) di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/5)." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pada puncak acara Musyawarah Rakyat (Musra) di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan para menteri maupun wakil menteri yang tidak fokus bekerja bisa diganti karena menjadi calon anggota legislatif (caleg) atau nyaleg dalam pemilu 2024. "Saya selalu evaluasi, kalau ganggu, memang kerjanya terganggu ya ganti bisa, begitu saja," kata Presiden Jokowi setelah memberikan arahan dalam acara Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia di Jakarta, Minggu (14/5). Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pemilu 2024 mulai 1-14 Mei 2023. "Yang harus kita tahu, secara aturan diperbolehkan. Kalau dari saya yang penting tidak ganggu tugas keseharian," tegas Presiden Jokowi. Beberapa orang menteri dan wakil menteri di kabinet Indonesia Maju mengajukan diri anggota legislatif (caleg) DPR RI di Pemilu 2024. Sejumlah nama yang diketahui ikut maju adalah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang maju di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah I meliputi Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga, dan Kota Semarang. Selanjutnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan nyaleg lewat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Dapil Jakarta II yang mencakup Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Berikutnya ada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar yang juga akan menjadi caleg pada 2024 melalui PKB. PDIP juga mendaftarkan nama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly sebagai caleg 2024. Sementara dari partai Nasdem muncul Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate. Selanjutnya Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo akan nyaleg lewat Partai Perindo di Dapil Jawa Timur I yang meliputi Surabaya dan Sidoarjo. Sementara Wakil Menteri Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Ferry Noor akan mencalonkan diri melalui Partai Bulan Bintang (PBB) di Dapil Jawa Barat V. Dari PPP muncul nama Wakil Menteri Agama Zainut Tahuid Sa'adi sebagai caleg. Berdasarkan pasal 240 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menteri yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tak perlu mengundurkan diri dari jabatan. Aturan tersebut hanya mewajibkan beberapa pejabat publik mundur saat hendak nyaleg. Jabatan-jabatan itu adalah kepala dan wakil kepala daerah, ASN, anggota TNI-Polri, direksi, komisaris, serta dewan pengawas dan karyawan pada BUMN/BUMD.

"Yang harus kita tahu, secara aturan diperbolehkan. Kalau dari saya yang penting tidak ganggu tugas keseharian," tegas Presiden Jokowi.

Jokowi Ingatkan Menteri dan Wakil Menteri Nyaleg Bisa Diganti jika Tak Fokus Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/enggan-jadi-cawagub-suhaimi-lebih-pilih-nyaleg_m_.jpg" alt="PKS tambah satu nama sebagai pengganti Sandiaga Uno" width="100%">
<figcaption>PKS tambah satu nama sebagai pengganti Sandiaga Uno</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi telah diumumkan menjadi nama ketiga sebagai calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta. Selain Suhaimi, ada 2 calon lainnya yaitu Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. Namun ketika dikonfirmasi, Suhaimi nampaknya terlihat canggung namanya masuk dalam bursa cawagub DKI Jakarta. Suhaimi nampak enggan menjawab pertanyaan terkait hal tersebut. "Dari 3 mesti satu digugurkan kan ya nanti saja kalau sudah siapa yang 2 diajukan baru bicara soal itu. Saya sih mengalir saja," ungkapnya saat dihubungi, Kamis (3/1). Menurutnya, dua calonnya yang lebih pantas menggantikan Sandiaga Uno untuk menduduki posisi DKI 2. Suhaimi merasa babak pertandingan ini haruslah dimenangi oleh figure yang kompeten. "(Hal khusus) saya biasa saja. Kalau bagi saya yang jadi Pak Agung, Alhamdulillah. Yang jadi Pak Syaikhu Alhamdulillah. Saya berharap mudah-mudahan yang lulus orang lain," tegasnya. Suhaimi melihat dalam fit and proper test ini bukanlah sebuah kompetisi antara tiga orang, sehingga perlu strategi khusus. Karena jika terpilih, orang tersebut haruslah mengemban amanah dengan baik. Seperti diketahui Suhaimi saat ini juga tengah bertarung dalam pemilihan legislatif (pileg). Ia kembali maju untuk menjadi anggota DPRD DKI Jakarta untuk daerah pemilihan (dapil) Kramatjati, Jatinegara, dan Duren Sawit. "Bener nyaleg saya, fokus harus. Nanti baru gimana jalannya, kan gampang itu," tandasnya.

Enggan Jadi Cawagub, Suhaimi Lebih Pilih Nyaleg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ikut-nyaleg-kepala-smpn-3-bakal-dicopot_m_.jpg" alt="Ilustrasi, Seorang Kepsek di Palembang Sumsel terancam dipecat karena maju nyaleg" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi, Seorang Kepsek di Palembang Sumsel terancam dipecat karena maju nyaleg</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BK-PSDM) Palembang bakal mengambil tindakan terhadap Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Palembang, M Ansyori. Pasalnya, dia maju sebagai Calon Legislatif (Caleg) meski masih aktif menjabat Kepsek. Kepala BK-PSDM Palembang, Ratu Dewa mengatakan pencalegkan yang dilakukan Kepala SMPN 3 ini telah menyalahi aturan kepegawaian negara. Apalagi yang bersangkutan masuk sebagai anggota Partai Politik.&nbsp; Karena itu, pihaknya bakal melaksanakan rapat dengan dewan pertimbangan jabatan untuk menentukan sanksi kepada Kepala SMPN 3 tersebut.&nbsp; "Pasti ada sanksinya, seperti teguran dari Disdik Palembang sampai dengan pemecatan," katanya saat dihubungi, Selasa (25/9). Ia mengaku dirinya telah mengkonfirmasi terhadap kepsek tersebut. Kepsek tersebut telah meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya dan berjanji akan segera mundur dari pencalegkannya. Meskipun begitu, Ratu Dewa menegaskan pengunduran diri sebagai Caleg harus secara tertulis. "Jadi kami minta surat pengunduran diri ini diserahkan dalam minggu depan jika tidak maka akan ada sanksinya," singkat Dewa. Untuk diketahui, M Ansyori maju dalam sebagai caleg untuk DPRD Kota Palembang. Bahkan, KPU Palembang telah menetapkan nama kepsek tersebut dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Kepsek ini maju dari Partai Perindo untuk Daerah Pilih (Dapil) 4 Kecamatan Sematang Borang, Kalidoni dan Sako.

Ikut Nyaleg, Kepala SMPN 3 Bakal Dicopot

nyaleg

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nyaleg