<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/14/IMG_20260214_161723-906473623.jpg" alt="Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Haji RI, Farosa. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Haji RI, Farosa. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Haji dan Umrah RI secara serius mengintegrasikan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dengan Platform NUSUK untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji 2026 dapat lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Alasan integrasi dilakukan untuk menyelaraskan sekaligus memvalidasi data jemaah haji Indonesia dengan sistem layanan resmi Pemerintah Arab Saudi. Dengan demikian, hal itu akan mendukung penyelenggaraan ibadah haji lebih baik, lebih tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Haji RI, Farosa, menyampaikan bahwa integrasi SISKOHAT dan NUSUK merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akurasi data, memperkuat keamanan sistem, sekaligus meningkatkan efisiensi layanan jemaah berbasis digital. &ldquo;Melalui integrasi ini, data jemaah haji Indonesia dapat tervalidasi secara langsung dengan sistem Arab Saudi. Hal tersebut sangat mendukung kelancaran layanan jemaah, khususnya dalam proses pemvisaan,&rdquo; kata Farosa dalam keterangannya. Integrasi ini sebenarnya sudah terjadi secara bertahap sejak Oktober 2025 melalui penjajakan teknis, pemetaan kebutuhan sistem, dan evaluasi keamanan siber. &ldquo;Pada tahap awal perencanaan dan penguatan fondasi sistem, integrasi ini dirintis sejak masa kepemimpinan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi sebelumnya, Moch. Hasan Affandi, yang mendorong penguatan tata kelola data haji serta kesiapan sistem nasional agar selaras dengan platform layanan Arab Saudi,&rdquo; ungkapnya. Integrasi secara bertahap dilakukan untuk memastikan terpenuhinya persyaratan keamanan data, pertukaran sertifikat sistem, dan pengujian koneksi aman antar-sistem. Pada Januari 2026, sistem SISKOHAT dan Platform NUSUK telah terhubung secara aman dan dinyatakan siap beroperasi secara maksimal dengan menerapkan standar keamanan data tinggi. Pengembangan sistem akan terus dilakukan ke depannya mendukung pengelompokan dan pemaketan jemaah, persiapan kedatangan dan penerimaan di Arab Saudi, proses kepulangan, pengelolaan kontrak layanan, dan layanan umrah dengan mengedepankan prinsip perlindungan data dan keamanan siber nasional. &ldquo;Pengamanan sistem dilakukan dengan memastikan data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang, terlindungi selama proses pengiriman, serta tercatat secara akuntabel dalam sistem. Hal ini penting untuk menjaga keamanan dan keandalan data jemaah,&rdquo; katanya. Saat ini, integrasi SISKOHAT&ndash;NUSUK telah diimplementasikan untuk mendukung proses pemvisaan jemaah haji. Pertukaran data dilakukan secara otomatis melalui sistem terintegrasi, sehingga mempercepat alur layanan dan meningkatkan konsistensi data jemaah. &ldquo;Dengan implementasi integrasi ini, proses pemvisaan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terukur karena data jemaah dikirim langsung dari sistem SISKOHAT ke NUSUK tanpa melalui proses manual,&rdquo; ujar Farosa.

Kemenhaj RI serius mengintegrasikan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dengan Platform NUSUK agar penyelenggaraan haji lebih baik.

Alasan Kemenhaj Integrasikan SISKOHAT dan NUSUK untuk Penyelenggaraan Haji 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/27/2dbd0a93-4ade-4a5a-aa1f-518c45759301-3297363232.jpeg" alt="Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Akhmad Fauzin. (Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Akhmad Fauzin. (Kemenag)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kartu Nusuk untuk jemaah haji Indonesia yang sudah tiba di Tanah Suci telah hampir seluruhnya terdistribusi. Hingga saat ini, jumlah kartu Nusuk yang telah sampai di tangan jemaah mencapai 95 persen, baik untuk jemaah haji reguler maupun haji khusus. &ldquo;Hingga saat ini, jemaah haji yang telah tiba di Tanah Suci mencapai 185.075 orang. Tercatat 95 persen atau 176.437 jemaah haji Indonesia, baik haji reguler maupun haji khusus, yang telah menerima kartu Nusuk,&rdquo; terang Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Akhmad Fauzin dalam Konferensi Pers Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446H/2025M di Makkah, Selasa (27/5). &ldquo;Kartu Nusuk diterbitkan oleh Syarikah penyedia layanan jemaah haji Indonesia,&rdquo; lanjutnya menegaskan. Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 1446H/2025M menjalin kerja sama dengan delapan syarikah. Mereka adalah: Rifadah, Rawaf Mina, Mashariq Dzahabiyah atau Sana Mashariq, Rifad, Mashariq Mutamayyizah atau Rakeen Mashariq, Dluyuful Bait, Rehlat wa Manafea, dan MCDC. &ldquo;PPIH terus memperkuat koordinasi dengan para syarikah agar melakukan akselerasi distribusi kartu Nusuk hingga bisa segera tercapai 100 persen,&rdquo; jelas Fauzin. Seiring berakhirnya operasional layanan haji gelombang pertama di Madinah, saat ini seluruh jemaah haji Indonesia telah terkonsentrasi di Kota Makkah. Kota ini kini semakin padat, terutama di Masjidilharam yang menjadi pusat ibadah jemaah haji dari seluruh dunia. Karena kondisi tersebut, PPIH Arab Saudi mengimbau jemaah untuk membatasi aktivitas ibadah Umrah sunnah yang dilakukan secara berulang. Hal ini penting untuk menghindari kelelahan fisik mengingat padatnya kondisi di Masjidilharam. Selanjutnya, jemaah disarankan memanfaatkan waktu untuk mendalami manasik haji. Baik itu dilakukan secara mandiri maupun bersama para pembimbing ibadah yang tersedia di pemondokan masing-masing. &ldquo;Pemahaman mendalam tentang manasik haji akan berkontribusi bagi kualitas ibadah jemaah,&rdquo; ungkap Fauzin memberi penekanan. Selain itu, kondisi cuaca di Makkah saat ini sangat panas, dengan suhu siang hingga sore mencapai 41&ndash;43 derajat Celcius. Karenanya, jemaah lansia disarankan melaksanakan ibadah wajib di masjid hotel. Merujuk pendapat para ulama, Salat Fardu di seluruh Tanah Haram memiliki pahala yang sama seperti salat di Masjidilharam. &ldquo;Jemaah juga diimbau senantiasa membawa identitas diri bila akan ke masjid atau keluar hotel, berupa Kartu Nusuk, kartu bus, dan nomor hotel tempat menginap. Pastikan tidak hilang, tertinggal, atau dititipkan ke orang lain,&rdquo; kata Fauzin memberi peringatan. &ldquo;Bila akan ke Masjidilharam, pastikan selalu berada dalam rombongan, jangan memisahkan diri. Bawa tas serut untuk menyimpan sandal, jangan menitipkan sandal ke pasangan atau orang lain,&rdquo; lanjutnya lagi. Petugas haji selalu siap membantu jemaah di mana saja. Jangan sungkan untuk meminta bantuan bila mengalami kesulitan di lapangan. &ldquo;Kami berharap agar sesama jemaah juga dapat saling bantu antarsesama,&rdquo; tandas Fauzin menutup penjelasannya.

Sebanyak 95 persen kartu Nusuk sudah diterima jemaah. PPIH imbau batasi aktivitas dan jaga kesehatan di tengah cuaca panas Makkah.

Kartu Nusuk Hampir 100 Persen Terdistribusi, Jemaah Diminta Kurangi Aktivitas Luar Jelang Puncak Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/25/hilman-3091323718.jpg" alt="Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief saat membagikan kartu nusuk ke calon jemaah haji di Makkah. (MCH 2025)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief saat membagikan kartu nusuk ke calon jemaah haji di Makkah. (MCH 2025)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menjelang puncak ibadah haji di Arafah pada 5&nbsp;atau 6 Juni mendatang, Kementerian Agama (Kemenag) memastikan percepatan distribusi kartu Nusuk kepada jemaah haji Indonesia berjalan semakin mulus. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief, bahkan turun langsung ke lapangan untuk mengecek pelayanan sekaligus membagikan kartu Nusuk kepada jemaah di Hotel 502, Makkah, Minggu (25/5) siang. Didampingi Direktur Bina Haji Musta&rsquo;in Ahmad dan Kepala Daerah Kerja Makkah, Ali Machzumi, Hilman menyapa para jemaah satu per satu sambil menyerahkan kartu Nusuk yang menjadi identitas resmi jemaah haji. &ldquo;Ini dijaga ya bapak ibu. Udah tahu cara pasang di talinya?&rdquo; tanya Hilman sambil mengabsen nama jemaah sesuai daftar kartu yang dibawanya. Bagi para jemaah, momen ini jelas membawa kelegaan. Bagus Purwoko, 56, jemaah asal embarkasi Solo, mengaku sudah menunggu kartu Nusuk sejak Kamis pekan lalu. &ldquo;Alhamdulillah senang banget, bisa lebih tenang. Kan sekarang kalau ke Masjidil Haram harus nunjikin ini ya. Kita udah nunggu sejak Kamis lalu, ada 10 hari lah ya,&rdquo; ungkapnya penuh syukur. Istrinya, Yenny, 50, juga merasa lega. &ldquo;Ya senang, ini kan diperiksa ya kalau mau masuk Masjidil Haram. Semoga ibadahnya lancar,&rdquo; ujarnya sambil menunjukkan kartu Nusuk yang baru diterimanya. Hilman menjelaskan, percepatan distribusi kartu Nusuk ini adalah hasil kerja keras Kemenag yang terus berkoordinasi intensif dengan syarikah penyedia layanan dan otoritas Arab Saudi. "Alhamdulillah sejak kemarin sebetulnya kartu Nusuk sebagai paspornya jemaah untuk masuk ke Arafah semakin hari semakin kecil yang kita distribusi. Kemarin sudah di bawah 10 persen yang belum,&rdquo; jelas Hilman. Ia menambahkan, sejumlah kendala sempat muncul di lapangan, termasuk kasus di mana paspor jemaah tertahan di maktab yang berbeda sehingga kartu Nusuk belum bisa diberikan. Namun masalah ini telah diidentifikasi dan dikoordinasikan agar segera rampung. &ldquo;Kami telusuri, betul ternyata syarikah yang harusnya memberikan Nusuk ternyata paspornya dipegang maktab yang lain. Jadi ini sudah kita komunikasikan, ini bisa membuat tenang jemaah untuk masuk ke Harom. Ini menjadi tiket pada saat nanti ke Arafah,&rdquo; ujar Hilman. Kartu Nusuk, sebagai identitas digital jemaah, wajib dimiliki untuk mengakses layanan haji seperti Masjidil Haram serta puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Kemenag terus menargetkan agar seluruh jemaah yang telah tiba di Makkah segera mendapatkan kartu Nusuk, demi kelancaran dan ketenangan beribadah. Dengan semakin dekatnya jadwal puncak haji, optimisme pun menguat. Hilman menyatakan, &ldquo;Kami berharap seluruh jemaah segera dapat kartu Nusuk dan bisa beribadah dengan tenang. Ini kerja kolektif yang terus kita kawal setiap hari.&rdquo; Bagi jemaah, keberadaan kartu Nusuk bukan sekadar formalitas, tetapi kunci akses yang akan memastikan rangkaian ibadah haji berjalan lancar, nyaman, dan penuh makna.

Kemenag percepat distribusi kartu Nusuk, Dirjen Hilman Latief turun langsung pastikan jemaah siap jalani puncak haji.

Dirjen Haji Hilman Latief Distribusi Kartu Nusuk untuk Jemaah RI di Makkah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/25/D5F4C657-2871-4E74-B390-55E444ACDE7F-3149832366.jpeg" alt="Petugas sedang memeriksa kartu nusuk yang akan didistribusikan ke jemaah haji. (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Petugas sedang memeriksa kartu nusuk yang akan didistribusikan ke jemaah haji. (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Lebih dari 92 persen jemaah haji Indonesia yang sudah tiba di Tanah Suci tercatat telah menerima kartu Nusuk. Data terbaru yang diterima Petugas&nbsp;Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi menyebutkan, hingga Sabtu (24/5), total 147.748 kartu Nusuk telah didistribusikan ke jemaah. &ldquo;Kalau dirata-rata untuk setiap syarikah, lebih 92 persen jemaah yang saat ini di Tanah Suci sudah menerima kartu Nusuk,&rdquo; jelas Konsul Haji pada KJRI Jeddah, Nasrullah Jasam. Ia menambahkan, dari total 160.094 jemaah yang sudah berada di Arab Saudi, hampir seluruhnya telah tercatat secara resmi dan siap melaksanakan seluruh rangkaian ibadah. Saat ini, tinggal sekitar 11 hari lagi menuju puncak ibadah wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada 5 atau 6 Juni 2025. Pergerakan massal menuju Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) menjadi salah satu fase paling krusial dalam operasional haji. Dengan tingkat distribusi Nusuk yang semakin mendekati 100 persen, PPIH optimistis seluruh jemaah Indonesia akan bisa bergerak secara tertib dan aman. &ldquo;Proses akselerasi terus berjalan. Setiap hari kita juga menggelar rapat evaluasi bersama Kementerian Haji Saudi dan syarikah untuk memastikan progres distribusi,&rdquo; imbuh Nasrullah. Tahun ini, PPIH bekerja sama dengan delapan syarikah penyedia layanan, yaitu Rifadah, Rawaf Mina, Mashariq Dzahabiyah (Sana Mashariq), Rifad, Mashariq Mutamayyizah (Rakeen Mashariq), Dluyuful Bait, Rehlat wa Manafea, dan MCDC. Kartu Nusuk memiliki peran vital. Tanpa kartu ini, jemaah tidak akan bisa mengakses area-area penting seperti Masjidil Haram, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Sebagai langkah percepatan, PPIH membentuk operation room khusus untuk memantau akselerasi, menunjuk penanggung jawab di setiap sektor dan daerah kerja (daker), serta menyiapkan sistem pelaporan digital berbasis kloter. &ldquo;Setiap hari, ketua kloter mengupdate jumlah dan nama jemaah yang belum mendapatkan Nusuk agar kita koordinasikan dengan syarikah,&rdquo; jelas Nasrullah. Dengan sistem pelaporan yang terintegrasi ke Siskohat, progres distribusi bisa dimonitor secara real-time oleh seluruh tim layanan. Tak hanya berbentuk fisik, kartu Nusuk juga sudah dapat diakses dalam bentuk digital melalui aplikasi Tawakkalna. Dengan fitur ini, jemaah bisa mengunduh kartu langsung di ponsel masing-masing, sehingga risiko kehilangan kartu fisik dapat diminimalkan. Inovasi digital ini diyakini akan semakin meningkatkan kenyamanan dan efisiensi pelayanan, terutama pada fase-fase sibuk menjelang puncak haji. Keberhasilan distribusi Nusuk juga tak lepas dari upaya sinkronisasi data yang dilakukan PPIH dan pemerintah Indonesia dengan Kementerian Haji Arab Saudi. Selisih data yang sempat terjadi akibat dinamika di embarkasi, seperti perubahan peserta akibat sakit atau batal berangkat, sudah diselesaikan dengan mekanisme penguncian data 17 jam sebelum penerbangan. Dengan kesiapan yang semakin matang, pemerintah berharap seluruh jemaah Indonesia dapat menjalani puncak ibadah haji dengan tertib, aman, dan khusyuk.

92% jemaah haji Indonesia telah kantongi kartu Nusuk. Persiapan menuju puncak wukuf makin matang, tinggal 11 hari lagi.

92 Persen Jemaah Haji Indonesia Sudah Pegang Kartu Nusuk, Persiapan Wukuf Kian Matang

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/03/A406CE0E-2D30-40A7-ABF7-22ED50D23258-3209840927.jpeg" alt="Calon jemaah haji asal Indonesia saat perekaman data untuk kartu nusuk, Jumat (2/5) malam waktu Arab Saudi. (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Calon jemaah haji asal Indonesia saat perekaman data untuk kartu nusuk, Jumat (2/5) malam waktu Arab Saudi. (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi mencatat bahwa sebanyak 131.200 jemaah haji Indonesia telah menerima kartu Nusuk hingga Kamis (22/5) malam, atau Jumat dini hari waktu Indonesia. Capaian ini merupakan hasil percepatan yang dilakukan PPIH bersama delapan syarikah penyedia layanan jemaah haji di Arab Saudi. &ldquo;Kartu Nusuk sudah diterima oleh lebih dari 131 ribu jemaah Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Haji Arab Saudi,&rdquo; terang Nasrullah Jasam, Konsul Haji pada KJRI Jeddah. Kartu Nusuk berfungsi sebagai identitas digital resmi jemaah haji selama berada di Arab Saudi. Kartu ini menjadi semacam &ldquo;paspor perhajian&rdquo; yang wajib digunakan untuk mengakses sejumlah layanan dan lokasi penting selama pelaksanaan ibadah, seperti Masjidil Haram, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Menurut Nasrullah, distribusi kartu Nusuk tahun ini dikerjakan oleh delapan syarikah yang bermitra dengan PPIH, yaitu: Rifadah, Rawaf Mina, Mashariq Dzahabiyah (Sana Mashariq), Rifad, Mashariq Mutamayyizah (Rakeen), Dluyuful Bait, Rehlat wa Manafea, dan MCDC. Jika dirata-rata, sekitar 86 persen dari jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sudah menerima kartu tersebut. Meski begitu, PPIH tetap melakukan berbagai langkah akselerasi untuk memastikan distribusi berjalan merata. Beberapa strategi utama yang diterapkan antara lain: <ol> <li> Pembentukan operation room khusus untuk akselerasi distribusi Nusuk. </li> <li> Penunjukan penanggung jawab (PIC) di setiap sektor dan daerah kerja (daker). </li> <li> Penerapan pelaporan digital berbasis kloter, di mana setiap ketua kloter wajib memperbarui data harian mengenai jemaah yang belum menerima kartu. </li> </ol> &ldquo;Setiap hari, ketua kloter akan mengupdate jumlah dan nama jemaah yang belum mendapatkan Nusuk untuk kita koordinasikan dengan Syarikah,&rdquo; jelas Nasrullah. Koordinasi juga dilakukan secara intensif dengan pihak otoritas Arab Saudi. &ldquo;Setiap hari, kita menggelar rapat evaluasi dengan Kementerian Haji Saudi dan Syarikah, salah satunya membahas progress distribusi Nusuk,&rdquo; tambahnya. PPIH berharap, melalui langkah-langkah ini, distribusi kartu Nusuk dapat segera mencakup seluruh jemaah yang telah berada di Makkah. Dengan kepemilikan kartu ini, akses jemaah ke berbagai layanan dan lokasi selama puncak haji akan lebih lancar dan sesuai dengan sistem layanan yang ditetapkan otoritas Saudi.

PPIH percepat distribusi kartu Nusuk. Sudah 131.200 jemaah menerima, sisanya dikejar lewat pelaporan kloter dan koordinasi Syarikah.

131 Ribu Jemaah Indonesia Sudah Terima Kartu Nusuk, PPIH Genjot Akselerasi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/22/ali-makkah-2803569587.jpg" alt="Kepala Daker Makkah, Ali Machzumi. (MCH 2025)" width="100%">
<figcaption>Kepala Daker Makkah, Ali Machzumi. (MCH 2025)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi meminta jemaah haji Indonesia yang belum menerima kartu Nusuk agar segera melapor kepada Ketua Rombongan atau Ketua Kloter masing-masing. Hal ini penting agar data tersebut bisa segera diteruskan ke Daker Makkah dan dikomunikasikan ke pihak Syarikah untuk proses distribusi. "Bagi jemaah yang belum mendapatkan kartu Nusuk untuk melaporkan kepada ketua rombongan dan/atau ketua kloter, untuk kemudian disampaikan ke PPIH Arab Saudi Daker Makkah," ujar Kepala Daker Makkah, Ali Machzumi, di Makkah, Kamis (22/5). Ali menambahkan, proses distribusi kartu Nusuk dalam beberapa hari terakhir sudah berjalan normal berkat koordinasi intensif antara PPIH dan Syarikah. Jika masih ada jemaah yang belum menerima, data akan langsung dikomunikasikan baik melalui surat maupun telepon. "Distribusi Nusuk sudah berjalan normal. Jika ada yang belum dapat, langsung kita komunikasikan," ujarnya. Untuk memastikan kenyamanan jemaah sejak kedatangan di Makkah, PPIH Daker Makkah telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi. Langkah pertama, petugas disiagakan untuk mendampingi jemaah yang hotelnya berbeda dari rekan satu kloter, guna mencegah kebingungan saat proses check-in. "Semua jemaah mendapatkan hotel dan akan diantarkan ke hotel masing-masing," sebut Ali. Kedua, konsumsi untuk jemaah yang baru tiba telah disiapkan dan disalurkan di masing-masing hotel. Ketiga, koper-koper jemaah langsung diidentifikasi dan dikirim ke kamar jemaah dengan bantuan petugas sektor. "Jangan lupa harus berkoordinasi kepada petugas di sektor tersebut," tegas Ali. Keempat, petugas PPIH sektor juga mendata jemaah yang belum memperoleh kartu Nusuk melalui ketua rombongan atau ketua kloter. Data itu lalu diserahkan ke pihak markaz/maktab atau Syarikah yang bertanggung jawab. Kelima, PPIH juga berkoordinasi untuk menyampaikan data kedatangan jemaah kepada Syarikah agar kartu Nusuk dapat segera disiapkan. Keenam, bagi jemaah yang belum mengantongi kartu Nusuk, PPIH memastikan bahwa ibadah tetap bisa dilakukan. Petugas menginformasikan bahwa jemaah bisa beribadah di masjid atau musala yang telah disediakan di area hotel. "Jemaah haji Indonesia yang baru datang di Makkah dan belum dapat kartu Nusuk tidak perlu khawatir. Proses umrah wajib akan tetap didampingi pihak Syarikah. Jadi insya Allah tidak ada masalah," tandas Ali Machzumi.

PPIH minta jemaah yang belum terima kartu Nusuk segera lapor. Umrah tetap didampingi, ibadah bisa dilakukan di hotel.

Jemaah Belum Dapat Nusuk Harap Lapor, Tetap Bisa Ibadah di Hotel dan Umrah Didampingi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/15/aa5fcff3-70d5-407e-94e8-bf30da989584-110782618.jpeg" alt="Ilustrasi kartu nusuk yang wajib dikenakan calon jemaah haji Indonesia untuk bisa masuk Makkah, Masjidil Haram, hingga ikut puncak haji. (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kartu nusuk yang wajib dikenakan calon jemaah haji Indonesia untuk bisa masuk Makkah, Masjidil Haram, hingga ikut puncak haji. (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dua warga negara Indonesia (WNI) ditangkap aparat keamanan Arab Saudi karena diduga terlibat dalam praktik haji ilegal di Makkah. Mereka disebut telah menyebarkan iklan kampanye palsu, mempromosikan kartu haji Nusuk palsu, dan menampung jamaah pemegang visa ziarah di sebuah bangunan di kota suci tersebut. Informasi penangkapan ini pertama kali diumumkan oleh Saudi Press Agency (SPA), Ahad (11/5), berdasarkan laporan patroli keamanan di Makkah. Menurut otoritas Saudi, kedua WNI tersebut telah menampung 23 orang pengunjung yang masuk menggunakan berbagai jenis visa kunjungan, yang tidak diperbolehkan digunakan untuk berhaji. Seluruh tindakan mereka dinilai melanggar regulasi haji yang tengah diberlakukan secara ketat oleh pemerintah Saudi. Para pelaku langsung ditahan, dikenai proses hukum, dan diserahkan ke Kejaksaan Umum. Sementara itu, 23 orang yang mereka tampung diserahkan ke otoritas yang berwenang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Menanggapi hal tersebut, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah membenarkan penangkapan dua WNI tersebut, yakni TK (51 tahun) asal Tasikmalaya dan AAM (48 tahun) asal Bandung Barat. Penangkapan dilakukan oleh tim patroli intelijen (Dauriyah) di sebuah apartemen kontrakan di kawasan Syauqiyah, Makkah, pada Minggu 11 Mei 2025. &ldquo;Keduanya ditahan di Polsek Al Ka&rsquo;kiyah dan masa penahanan telah diperpanjang untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kasus ini juga telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Makkah,&rdquo; kata Konjen RI di Jeddah, Yusron B Ambary, dalam keterangan tertulis, Kamis (15/5). Tim Perlindungan Jamaah (Linjam) KJRI Jeddah telah memperoleh akses konsuler dan telah menemui kedua WNI tersebut. Dalam pertemuan itu, TK membantah tuduhan penipuan dan mengaku hanya membantu logistik jemaah atas permintaan seorang WN Malaysia bernama UH yang disebut sebagai koordinator kelompok. TK juga mengaku tidak tahu menahu soal asal-usul kartu haji Nusuk palsu. Sementara itu, AAM menyatakan hanya membantu mengantar jemaah ke lokasi belanja. Menurut ketentuan resmi Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, pelaku haji ilegal terancam denda hingga SAR 20.000 (sekitar Rp 89 juta). Sanksi lebih berat sebesar SAR 100.000 (Rp 448 juta) dijatuhkan kepada siapa pun yang membantu pelanggar, termasuk yang menampung, mengantar, atau menyembunyikan mereka. Pelanggaran juga bisa berujung pada deportasi, larangan masuk ke Saudi selama 10 tahun, dan penyitaan kendaraan yang digunakan. KJRI Jeddah kembali mengimbau seluruh WNI di Arab Saudi untuk tidak terlibat dalam praktik haji non-prosedural. &ldquo;Kami akan terus memantau dan mengawal proses hukum yang menimpa kedua WNI tersebut,&rdquo; tegas Yusron. &nbsp; &nbsp;

Dua WNI ditangkap di Makkah karena memfasilitasi haji ilegal dan kartu Nusuk palsu. Konjen RI di Jeddah pastikan proses hukum dikawal.

Dua WNI Ditangkap di Mekkah, Diduga Fasilitasi Haji Ilegal dan Kartu Nusuk Palsu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/03/5BDEF718-3A72-4839-A412-758D1D99709E-1385018153.jpeg" alt="Petugas dari syarikah (perusahaan penyedia layanan haji) sedang mendistribusikan dan input kartu nusuk yang wajib dikenakan calon jemaah haji selama di Arab Saudi. (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Petugas dari syarikah (perusahaan penyedia layanan haji) sedang mendistribusikan dan input kartu nusuk yang wajib dikenakan calon jemaah haji selama di Arab Saudi. (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Haji memberikan tenggat waktu tegas selama 48 jam bagi syarikah dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untuk menyelesaikan masalah distribusi kartu Nusuk kepada jemaah haji Indonesia. Ketua PPIH Arab Saudi Muchlis Muhammad Hanafi menegaskan, kartu Nusuk merupakan &ldquo;paspor perhajian&rdquo; yang sangat vital. Tanpa kartu ini, jemaah bisa mengalami kendala administratif, termasuk tidak bisa masuk ke wilayah Makkah atau Masjidil Haram. &ldquo;Kami diberi waktu 48 jam, bukan hanya kita tapi juga syarikah diberi waktu untuk menuntaskan 35 ribu kartu Nusuk yang belum,&rdquo; ujar Muchlis saat diwawancarai di Kantor Daker Madinah, Rabu (14/5) malam. Muchlis menyampaikan bahwa sejak tim distribusi Nusuk dibentuk, progres penyaluran sudah meningkat. Namun karena jumlah jemaah yang sangat besar, proses penyebarannya tidak bisa dianggap enteng. Total jemaah haji Indonesia tahun ini mencapai 203.320 orang. Data hingga Kamis (15/5), sudah ada&nbsp;96.522 jemaah yang sampai di Madinah. &ldquo;Syarikah itu merasa terbantu dengan keberadaan tim distribusi Nusuk kita di Madinah. Karena selama ini memang mereka kesulitan menjumpai jemaahnya, apalagi banyak yang sibuk ibadah arba&rsquo;in atau sedang istirahat di hotel,&rdquo; tambahnya. Menurut Muchlis, sistem layanan haji tahun ini memang berbeda dari sebelumnya. Jika dulu semua berbasis kloter, kini seluruh layanan, termasuk penerbitan kartu Nusuk, berbasis syarikah atau perusahaan penyedia layanan haji yang ditunjuk Pemerintah Arab Saudi. &ldquo;Kartu Nusuk ini menjadi simbol digitalisasi dan transformasi sistem haji. Semua proses layanan, dari visa, pemondokan, transportasi, hingga konsumsi, sekarang berbasis e-Haj. Dari sistem itulah kartu Nusuk diterbitkan,&rdquo; ungkap Muchlis. Dengan waktu wukuf tinggal 21 hari lagi, tekanan untuk menyelesaikan distribusi kartu Nusuk makin besar. Sebab, pada puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), kartu ini menjadi syarat wajib yang harus dibawa seluruh jemaah. &ldquo;Kartu Nusuk itu seperti nyawa kedua jamaah. Karena menunjukkan bahwa dia resmi berhaji, dijamin oleh syarikah, dan berhak mendapat seluruh layanan,&rdquo; tegas Muchlis. Ia berharap semua pihak, termasuk syarikah dan petugas kloter, dapat bersinergi untuk mempercepat distribusi kartu Nusuk ini. &ldquo;Jangan sampai karena kelalaian administratif, ibadah jemaah kita jadi terganggu. Kita kejar 48 jam ini, demi kelancaran seluruh tahapan ibadah mereka,&rdquo; pungkasnya.

Kementerian Haji Saudi beri deadline 48 jam ke PPIH dan syarikah selesaikan distribusi kartu Nusuk. 35 ribu jemaah belum terima.

Penyaluran Kartu Nusuk Haji Di-deadline Selesai 48 Jam, PPIH dan Syarikah Bakal Kerja Cepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/12/IMG_5071-2977542877.jpeg" alt="Calon jemaah haji Indonesia saat tiba di Makkah setelah melakui perjalana darat selama 5-6 jam dari kota Madinah. (Media Center Haji 2025)" width="100%">
<figcaption>Calon jemaah haji Indonesia saat tiba di Makkah setelah melakui perjalana darat selama 5-6 jam dari kota Madinah. (Media Center Haji 2025)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Proses pemindahan jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Makkah terus berlangsung. Hingga Minggu (11/5), tercatat sudah ribuan jemaah dari berbagai kloter diberangkatkan melalui jalur darat. Perpindahan ini sekaligus menandai implementasi sistem layanan baru berbasis syarikah (perusahaan penyedia layanan) yang diterapkan Pemerintah Arab Saudi. Namun, sistem berbasis syarikah ini menimbulkan konsekuensi tersendiri. Salah satunya, formulasi kloter tidak lagi menjadi dasar penempatan hotel di Makkah. Akibatnya, dalam sejumlah kasus, jemaah dari satu kloter bisa tersebar ke hotel berbeda, tergantung pada penyedia layanan masing-masing. Bahkan, ada yang berpotensi terpisah dari pasangan atau anggota keluarga. Ketua PPIH Arab Saudi, Muchlis Muhammad Hanafi, mengakui situasi ini menjadi perhatian serius. Pihaknya telah menganalisis potensi dampak sejak awal, termasuk kemungkinan jemaah suami-istri atau orang tua-anak yang harus menginap di hotel berbeda karena beda syarikah. &ldquo;Yang dikhawatirkan adalah ketika yang terpisah itu adalah suami dengan istri, anak dengan orang tua. Ini sebenarnya sudah kami analisis sejak awal,&rdquo; ujar Muchlis dalam konferensi pers di Makkah, Minggu (11/5). Pihaknya bahkan sudah menyampaikan kekhawatiran ini kepada Kementerian Haji Arab Saudi dan delapan syarikah yang melayani jemaah Indonesia dalam pertemuan resmi pada 7 Mei lalu. Meski demikian, sistem layanan haji yang berlaku di Arab Saudi kini sudah sepenuhnya berbasis pada perusahaan penyedia layanan, bukan lagi berdasarkan wilayah geografis. &ldquo;Pemerintah Arab Saudi dan Kementerian Haji itu sudah punya sistem. Sistem itulah yang mengikat syarikah, sehingga mau tidak mau kita yang harus menyesuaikan,&rdquo; kata Muchlis. Meski demikian, ia memastikan PPIH terus berupaya agar pasangan suami istri atau jemaah lansia dan pendampingnya tetap bisa bersama, terutama di Makkah. Salah satu solusi yang tengah dibahas adalah penerbitan kartu Nusuk baru untuk menyatukan pasangan dalam satu lokasi. &ldquo;Kalau yang terpisah itu antara suami dengan istri, itu akan diupayakan untuk tetap gabung. Dengan cara menerbitkan Nusuk baru,&rdquo; tegasnya. Muchlis menambahkan, sejak awal PPIH telah membangun komunikasi intensif dengan delapan syarikah, agar meskipun berbeda-beda, mereka tetap bergerak sebagai satu kesatuan. &ldquo;Mereka sekarang sudah menunjuk koordinator untuk mengatasi persoalan-persoalan ini. Termasuk bila ada ketua kloter yang beda syarikah, beda hotel,&rdquo; tambahnya. Koordinasi juga dilakukan dalam forum lintas-syarikah agar solusi cepat ditemukan tanpa mengorbankan kenyamanan jemaah. &ldquo;Nanti teknisnya di lapangan akan kami lakukan. Yang penting kami ingin membuat jemaah itu senyaman mungkin,&rdquo; kata Muchlis. Apalagi, bagi jemaah lansia, pendamping keluarga menjadi faktor penting yang tak bisa diabaikan. &ldquo;Faktor kemanusiaan itu tidak bisa diabaikan. Mereka (syarikah) sangat memperhatikan hal itu,&rdquo; pungkasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, pada tahun ini untuk kali pertama Indonesia menggandeng delapan syarikah. Mereka akan melayani seluruh 203.320 jemaah haji reguler Indonesia. Berikut daftarnya 1. Al-Bait Guests (BTG): 35.977 jemaaH 2. Rakeen Mashariq (RKN): 35.090 jemaah 3. Sana Mashariq (SNA): 32.570 jemaah 4. Rehlat &amp; Manafea (RHL): 34.802 jemaah 5. Alrifadah (RFH): 20.317 jemaah 6. Rawaf Mina (RWF): 17.636 jemaah 7. MCDC (MCD): 15.645 jemaah 8. Rifad (RFD): 11.283 jemaah Muchlis memastikan bahwa meskipun pengelolaan jemaah tersebar ke berbagai syarikah, koordinasi lintas sektor berjalan ketat, termasuk saat terjadi insiden kloter disambut oleh maktab yang bukan penanggung jawabnya. &ldquo;Tidak ada jemaah yang terlantar. Semua terlayani dengan baik,&rdquo; pungkasnya.

PPIH Arab Saudi upayakan jemaah suami-istri tetap sekamar di Makkah meski beda syarikah. Nusuk baru disiapkan demi menjaga kenyamanan.

Tak Ingin Suami-Istri Terpisah, PPIH Upayakan Satu Hotel Meski Beda Syarikah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/03/A406CE0E-2D30-40A7-ABF7-22ED50D23258-3209840927.jpeg" alt="Calon jemaah haji asal Indonesia saat perekaman data untuk kartu nusuk, Jumat (2/5) malam waktu Arab Saudi. (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Calon jemaah haji asal Indonesia saat perekaman data untuk kartu nusuk, Jumat (2/5) malam waktu Arab Saudi. (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah Arab Saudi meningkatkan langkah-langkah pengamanan menjelang puncak musim haji 2025, khususnya untuk mencegah masuknya jemaah haji ilegal ke kota suci Makkah. Pengetatan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari regulasi visa, razia lapangan, hingga pemberlakuan sanksi yang jauh lebih berat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Konsul Jenderal (Konjen) RI untuk Arab Saudi Yusron B. Ambary, menyampaikan bahwa tahun ini otoritas Saudi sangat serius dalam menindak pelanggaran visa haji. Evaluasi dari musim haji tahun lalu menunjukkan masih banyak warga asing, termasuk dari Indonesia, yang mencoba masuk ke Makkah tanpa visa haji resmi. Maka dari itu, tahun ini berbagai celah ditutup sejak awal. &ldquo;Salah satu hal yang dilakukan pemerintah Saudi adalah mencegah masuknya haji ilegal ke Arab Saudi, terutama ke Makkah, Arafah, dan Mina,&rdquo; ujar Yusron di kantor Daker Makkah, Kamis (8/5) siang. Langkah pertama adalah penghentian penerbitan visa umrah sejak 13 April 2025. Disusul dengan kebijakan bahwa per 29 April 2025, seluruh pemegang visa umrah wajib meninggalkan Arab Saudi. Ini artinya, tidak ada ruang waktu bagi jemaah umrah untuk &ldquo;menyelinap&rdquo; ke musim haji. Di sisi lain, pengetatan dilakukan secara fisik di lapangan. Pemeriksaan di berbagai checkpoint di kota Makkah diperkuat. Selain itu, aparat keamanan Saudi juga menggelar razia besar-besaran secara acak di sejumlah titik di dalam kota. &ldquo;Makkah ini sangat lengang saat ini. Razia ada di mana-mana. Itu upaya keras dari pemerintah Arab Saudi untuk mengamankan haji ilegal,&rdquo; jelas Yusron. Kondisi tersebut bahkan turut dirasakan oleh petugas haji Indonesia yang telah lebih dulu berada di Makkah. Tahun ini, hukuman bagi pelaku dan fasilitator haji ilegal meningkat signifikan. Bila pada musim haji sebelumnya denda maksimal hanya SAR 10.000 (sekitar Rp 44,8 juta), tahun ini dinaikkan menjadi SAR 20.000 atau sekitar Rp 89,6 juta. Tak hanya itu, pelaku juga terancam hukuman penjara dan deportasi. Sementara bagi pihak-pihak yang memfasilitasi, baik individu maupun perusahaan, hukuman lebih tegas lagi: denda mencapai SAR 100.000 atau sekitar Rp 448 juta, termasuk risiko penjara dan deportasi. Fasilitator ini mencakup siapa saja yang memberikan dukungan kepada jemaah ilegal, mulai dari menyediakan kendaraan, akomodasi, hingga logistik lainnya. &ldquo;Kalau tahun lalu dendanya SAR 50.000, tahun ini ditingkatkan menjadi SAR 100.000,&rdquo; terang Yusron. Menyikapi situasi ini, Konjen RI mengimbau seluruh jemaah haji resmi asal Indonesia untuk selalu membawa identitas resmi, khususnya kartu Nusuk. Kartu tersebut menjadi tanda bahwa mereka adalah jemaah legal yang memiliki izin tinggal di kota Makkah selama musim haji. &ldquo;Tahun ini seluruh kartu Nusuk, seingat saya, sudah hampir seluruh jemaah menerimanya saat berada di Madinah. Kemanapun Ibu Bapak pergi, jangan pernah lupa membawa kartu Nusuk itu,&rdquo; tegasnya. Dalam kondisi razia yang sangat ketat, jemaah yang tidak membawa identitas resmi bisa mengalami kendala, bahkan jika statusnya legal sekalipun. Untuk itu, edukasi dan kesadaran menjadi kunci. Yusron juga mengungkap adanya temuan 30 warga negara Indonesia yang tertangkap hendak berhaji dengan visa ziarah, yang secara aturan tidak sah digunakan untuk masuk ke wilayah Makkah selama musim haji. &ldquo;Mereka tahu itu dilarang, tapi masih coba-coba. Kami sudah mengimbau agar semua warga negara Indonesia yang ingin berhaji melakukannya dengan cara yang sah,&rdquo; katanya prihatin. Menutup keterangannya, Yusron memberikan pesan tegas namun menyentuh. Ia berharap agar tidak ada lagi WNI yang terjebak tawaran haji murah atau jalur cepat yang ujung-ujungnya justru berisiko gagal menunaikan ibadah. &ldquo;Marilah kita bijak dalam menyikapi perintah Allah untuk berhaji. Jangan sampai uang hilang, haji melayang,&rdquo; tuturnya. Langkah tegas Arab Saudi ini sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat Indonesia untuk tidak tergoda tawaran berhaji tanpa kuota resmi. Di sisi lain, bagi jemaah resmi, membawa kartu identitas seperti kartu Nusuk adalah langkah sederhana yang bisa menyelamatkan dari masalah besar di tengah ketatnya pengawasan musim haji tahun ini.

Razia haji ilegal makin ketat di Makkah. Konjen imbau jemaah Indonesia selalu bawa kartu Nusuk agar tak bermasalah dengan petugas Saudi.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nusuk

Berita Terkini