<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/NURUL-YAQIN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>GURU agama masih harap-harap cemas menunggu kepastian formasi pada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021. Pasalnya, menjelang pembukaan rekrutmen PPPK, pendidikan agama tidak tertera. Merespons ini, para guru agama berencana mogok mengajar secara nasional akhir Maret ini. Hal itu disampaikan Ketua Umum Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Mahnan Marbawi.  Bersamaan dengan itu, target kuota PPPK yang mencapai satu juta belum terpenuhi. Saat ini masih tercatat 568.238 formasi yang diajukan pemda ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Berarti, ada sekitar 431.762 formasi yang belum terisi. Kondisi seperti ini sangat disayangkan. Di balik banyaknya kuota yang kosong, tidak kurang dari 120.000 guru honorer agama (data Kemenag) yang menangis ingin mengikuti PPPK. Namun, formasi untuk mereka tidak tersedia. Mengapa pendidikan agama tidak ada di formasi PPPK?  Berdasar pemaparan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, nihilnya formasi guru agama dalam perekrutan PPPK terjadi karena Kementerian Agama (Kemenag) belum mengusulkan formasinya. Kemenag memang punya usulan sebanyak 9.464 formasi, hanya 0,09 persen dari kuota milik Kemendikbud. Tapi, itu diperuntukkan sisa honorer K-2 yang tidak lulus dalam rekrutmen PPPK pada Februari 2019. Itulah polemik yang terjadi di hulu.  Selain di hulu, yang terjadi di hilir pun tak kalah pelik. Guru agama dicekoki dengan beragam aplikasi administrasi. Jika guru non-agama hanya cukup dengan Dapodik dan SIM-PKB, guru agama juga harus memiliki Emis Pendis dan SIAGA. Untuk memenuhi itu semua bukan perkara mudah, harus melewati tahapan yang serbarumit.  Ternyata ruwetnya administrasi tersebut tidak cukup sakti sebagai pusaka untuk melanggengkan guru agama mengikuti PPPK. Ini merupakan sebuah marginalisasi terhadap guru agama di tengah banyaknya formasi PPPK yang tersedia. Guru agama dianaktirikan, hanya dipandang sebelah mata.  ”Alergi” Agama  Belum reda isu PPPK bagi guru agama, muncul polemik lain yang sedang ramai, yaitu hilangnya kata ’’agama’’ dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional (PJPN) 2020−2035 yang dirilis Kemendikbud. Isi visi pendidikan Indonesia 2035 tersebut adalah membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila.  Kata ”agama” diganti dengan akhlak dan budaya. Spontan, draf tersebut (meski belum final) mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Mulai ormas Islam, komisi pendidikan di parlemen pusat, hingga politikus parpol.  Sebelum ramainya dua kasus di atas, agama juga menjadi perbincangan heboh dengan terbitnya SKB tiga menteri yang isinya pelarangan seragam beratribut agama bagi murid, pendidik, dan tenaga kependidikan. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah mengancam akan meniadakan dana bos bagi yang melanggar.  Becermin pada kasus-kasus di atas, muncul impresi bahwa pemerintah seakan alergi dengan kata agama. Anehnya, kealergian itu tidak mendasar, apa sebab, dan faktor yang melatarbelakanginya. Menganggap agama sebagai ancaman adalah pola pikir yang sangat absurd. Bahkan, jauh sebelum ini, Albert Einstein pernah menegaskan, ’’Science without religion is lame. Religion without science is blind.”  Padahal, grand design pendidikan untuk generasi emas tak cukup dengan sekadar gebrakan di ranah iptek, tapi harus disokong dengan imtak. Tujuannya, generasi kita tidak hanya menjadi manusia expert (ahli) yang berjiwa adigang adigung adiguna, apatis dengan kehidupan sosial, dan berjiwa koruptor. Tapi melahirkan generasi yang brilian secara intelektual dengan dibalut kearifan moral.  Individu-individu yang memiliki kematangan imtak dan keluhuran budi ini tumbuh dari pendidikan agama yang baik. Penanaman nilai agama menjadi benteng dari terjangan arus teknologi yang tak bisa dibendung. Agama adalah perisai di tengah terjangan media sosial, game, dan aplikasi-aplikasi yang meluluhlantakkan karakter generasi muda. Maka, tak salah jika Haedar Nashir menegaskan peniadaan kata agama dalam PJPN adalah inskonstitusional, melawan konstitusi. Bertentangan dengan peraturan pemerintah, UU Sisdiknas, UUD 1945, dan Pancasila.  Marginalisasi terhadap guru dan pendidikan agama setidaknya menimbulkan dua akibat, yaitu ketidakjelasan nasib guru agama dan runtuhnya moral generasi bangsa. Ketidakjelasan nasib guru agama telah tampak pada tersendatnya berbagai bantuan dan nihilnya formasi agama pada PPPK sebagaimana telah dipaparkan di atas. Jika ini dibiarkan, guru agama yang sebagian besar berstatus honorer tidak akan mengalami perubahan. Guru agama akan tetap menderita dengan gaji seadanya.  Sedangkan runtuhnya moral generasi muda akan semakin marak jika mereka tak lagi mengenal agama. Tak dapat dimungkiri, dekadensi moral remaja seperti tawuran, terlibat narkoba dan miras, terpapar seks bebas, serta pornografi berakar dari minimnya pengetahuan dan pengamalan agama. Fondasi agama yang rapuh membuat mereka mudah terhasut rayuan zaman yang cenderung apatis terhadap aspek etika.  Karena itu, nasib guru agama harus diperjuangkan dan kata ’’agama” tetap dituliskan. Guru agama memiliki kesempatan yang sama dengan guru bidang lainnya untuk mengikuti PPPK tanpa harus diawali dengan ancaman mogok mengajar. Kemenag harus lebih serius dalam mengelola nasib guru agama yang telah menjadi amanahnya. Karena ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Keagamaan yang menyebutkan bahwa persoalan pendidikan agama menjadi kewenangan menteri agama.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/ekonomi/14/03/2021/calon-penumpang-yang-sudah-divaksin-tak-perlu-tes-antigen-atau-genose/">Calon Penumpang yang Sudah Divaksin Tak Perlu Tes Antigen atau GeNose?</a>  Adanya kata ’’agama” merupakan salah satu ikhtiar agar generasi muda tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia juga merupakan bangsa yang didasarkan pada agama dengan menjalankan syariatnya menurut agama masing-masing. Maka, pengambilan kebijakan yang menyangkut hajat bangsa seperti PJPN atau yang lainnya tidak dapat diputuskan secara sepihak. Harus melibatkan para pakar dan ormas-ormas keagamaan agar tidak menciptakan kegaduhan-kegaduhan. (*)  <hr />  *) Nurul Yaqin, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP IT Annur Cikarang Timur, Bekasi. Peraih Juara 3 Lomba Artikel Jurnalistik Kemendikbud 2020 Kategori Guru  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/e7RzSuJEaxQ

Polemik Guru dan Pendidikan Agama

nurul yaqin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nurul yaqin

Berita Terkini

Polemik Guru dan Pendidikan Agama

Download Aplikasi JawaPos.com