<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG_20220302_192516.jpg" alt="Kuasa Hukum Nurhayati, Elyasa Budianto saat memberi keterangan kepada media di Cirebon, Rabu (2/3). Khaerul Izan/Antara" width="100%">
<figcaption>Kuasa Hukum Nurhayati, Elyasa Budianto saat memberi keterangan kepada media di Cirebon, Rabu (2/3). Khaerul Izan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Perangkat Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Nurhayati mengaku, tidak ada rencana untuk menggugat secara perdata penegak hukum yang telah menetapkan dirinya sebagai tersangka korupsi dana desa.  ”Kami tidak ada rencana untuk menggugat secara perdata para penegak hukum atas penetapan tersangka Nurhayati,” kata Kuasa Hukum Nurhayati, Elyasa Budianto seperti dilansir dari Antara di Cirebon.  Dia mengatakan, tindakan itu dilakukan untuk saling menjaga. Sebab, yang terpenting adalah Nurhayati telah bebas dari jerat kasus hukum.  Apalagi saat ini, lanjut Budi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon sudah mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) terhadap kasus Nurhayati. ”Yang terpenting Nurhayati sudah bebas dan mendapatkan SKP2,” tutur Elyasa Budianto.  Selain itu, pihaknya belum ada rencana meminta pihak berwajib memulihkan nama baik Nurhayati. Mengingat saat ini, semua orang sudah tahu bahwa Nurhayati tidak melakukan tindak pidana apa pun.  Sementara itu, Nurhayati mengaku semua kasus hukum yang menimpanya sudah diserahkan kepada kuasa hukum. Sehingga, apa pun yang akan dilakukan harus sesuai dengan kesepakatan.  ”Semua saya serahkan kepada kuasa hukum, (apakah akan mengajukan pemulihan nama baik atau tidak),” ucap Nurhayati.  Nurhayati mengaku sangat senang mendapatkan SKP2 dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. Sebab, selama tiga bulan dirinya menyandang sebagai tersangka kini sudah bisa terlepas.  ”Beban selama tiga bulan yang saya emban sekarang sudah tidak ada lagi,” tutur Nurhayati.

Nurhayati Tak Berencana Gugat Perdata Penegak Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-01-at-8.38.27-PM.jpg" alt="Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat Asep N. Mulyana. Kejati Jawa Barat/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat Asep N. Mulyana. Kejati Jawa Barat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat Asep N. Mulyana minta masyarakat tidak takut melaporkan jika menemukan dugaan praktik korupsi. Seperti yang dilaporkan mantan petugas desa di Cirebon, Nurhayati.  Menurut dia, pemberian SKP2 (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan) untuk Nurhayati merupakan pesan bagi masyarakat untuk tidak takut melaporkan dan membongkar tidak pidana korupsi yang diketahui. ”Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon secara resmi telah mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) atas nama tersangka N,” kata Asep seperti dilansir dari Antara di Bandung, Jawa Barat, Rabu (2/3).  Dia menjelaskan, SKP2 telah diserahkan Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Suwanto kepada Nurhayati sebagai tanda bebas dari status tersangka. Dengan terbitnya SKP2, tidak ada lagi perkara yang menjerat Nurhayati.  Meski begitu, barang bukti pada perkara Nurhayati itu akan digunakan untuk perkara tindak pidana korupsi pada APBDes Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon.  Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengeluarkan surat keterangan penghentian penuntutan (SKP2) untuk tersangka Nurhayati kaitan kasus korupsi. ”Pada hari ini kami keluarkan SKP2 kepada Nurhayati, demi adanya kepastian hukum, agar tersangka Nurhayati bebas dengan status tersangkanya,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Hutamrin di Cirebon, Selasa (1/3).  Sementara itu, pengurus Desa Citemu di Kabupaten Cirebon, Nurhayati mengaku siap menjadi saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi oleh mantan Kepala Desa Citemu Supriyadi. ”Saya siap menjadi saksi (saat persidangan kasus korupsi Kepala Desa Supriyadi),” kata Nurhayati .  Saat ini, dia sudah resmi bebas dan tidak menyandang status tersangka yang sempat didapatkannya setelah membongkar kasus korupsi. Nurhayati mengaku lega setelah resmi mendapatkan Surat Keterangan Penghentian Penuntutan atau SKP2 dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Selasa (1/3) malam.  ”Setelah mendapat SKP2 dari kejaksaan, beban yang saya pikul selama tiga bulan hilang, dan sangat senang,” tutur Nurhayati.  Nurhayati juga mengajak kepada semua masyarakat, apabila menemukan dan mengetahui tindak pidana korupsi di mana pun, baik tempat kerja atau di mana saja, segera lapor ke aparat penegak hukum. Dia berharap kasus yang menimpanya bisa menjadi pelajaran bagi semuanya, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat.  ”Harapannya masyarakat jangan takut lapor,” ujar Nurhayati.

Kajati Jabar Minta Warga Tak Takut Laporkan Korupsi Seperti Nurhayati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Logo-LPSK.jpg" alt="LPSK" width="100%">
<figcaption>LPSK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memutuskan melindungi Nurhayati, pelapor kasus korupsi dana desa dengan tersangka Supriyadi, mantan Kepala Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ihwal adanya keputusan ini dikatakan Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo.  "Perlindungan diberikan dalam kapasitas yang bersangkutan sebagai pelapor dan saksi," kata Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (2/3) dikutip dari Antara.  Hasto mengatakan, program perlindungan yang diberikan meliputi pemenuhan hak prosedural, perlindungan hukum dan perlindungan fisik bagi Nurhayati.  "Terlindung adalah pihak yang telah mengungkap perkara. Peran terlindung sengaja ditutupi oleh BPD dalam rangka memberikan keamanan kepada terlindung," kata Hasto.  Ia mengatakan, yang bersangkutan berhak mendapatkan perlindungan karena mengungkap tindak pidana korupsi. Selain itu, Nurhayati juga berhak menerima penghargaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018.  Dari hasil penelahaan LPSK, terlindung yang saat itu menjabat Bendahara Desa Citemu melaporkan dugaan penyalahgunaan dana desa kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada akhir 2018, 20 Januari 2019 dan Oktober 2019.  Dalam rangka melindungi posisi pelapor, Ketua BPD kemudian melaporkan dugaan tindak pidana korupsi itu ke Polres Cirebon Kota. Selanjutnya, dalam penyampaian laporan, pelapor juga menyampaikan agar mendalami dan memeriksa terlindung sebagai bendahara.  Pada akhirnya, terlindung kemudian ditetapkan sebagai tersangka yang berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap (P-21).  Namun, melalui surat resmi Nomor: PRINT-01/M.2.29/Ft.1/03/2022 tanggal 01 Maret 2022, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2), yang menetapkan penghentian penuntutan perkara pidana atas nama tersangka Nurhayati.  Penghentian kasus Nurhayati setelah penyidik Polresta Cirebon dan Kejari Cirebon melakukan tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti). Tahap II tersebut dilakukan karena perkara Nurhayati telah dinyatakan P-21.  Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan Polri dan Kejaksaan sepakat menghentikan kasus dugaan tindak pidana korupsi Kepala Urusan Keuangan (Kaur) Desa Citemu Nurhayati, dengan menerbitkan SKP2.

LPSK Lindungi Nurhayati, Pelapor Korupsi Dana Desa di Cirebon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/bupati-kendal-akan-jadi-saksi-pada-sidang-korupsi-mading-elektronik_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Bupati Kendal Mirna Annisa diagendakan untuk didatangkan dalam persidangan kasus korupsi proyek pengadaan mading elektronik di Pengadilan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Bupati Kendal Mirna Annisa diagendakan untuk didatangkan dalam persidangan kasus korupsi proyek pengadaan mading elektronik di Pengadilan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi PAN Pangeran Khairul Saleh mengapresiasi langkah Polri dan Kejaksaan Agung yang menghentikan jeratan tersangka dugaan korupsi kepada mantan Bendahara Desa Citemu, Nurhayati. Penghentian ini dilakukan setelah menjadi sorotan publik, karena Nurhayati yang mengaku sebagai pelapor dugaan korupsi Kepala Desa Citemu justru malah ditetapkan sebagai tersangka.  "Adanya kepastian pihak Kepolisian RI melalui Bareskrim Mabes Polri dan pihak Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk menghentikan kasus hukum terhadap tersangka Nurhayati menurut saya patut mendapatkan apresiasi istimewa," kata Khairul dalam keterangannya, Rabu (2/3).  Dia mengungkapkan, penghentian jeratan hukum terhadap Nurhayati merupakan bukti keprihatinan publik yang sesungguhnya adalah seorang pelapor kejahatan korupsi, tetapi malah dijadikan sebagai tersangka. Tetapi kini memperoleh kembali haknya sebagai warga negara yang peduli atas tegaknya prinsip good government dan keadilan hukum.  "Kalau kita sedikit flashback Presiden Joko Widodo sudah pernah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan aturan ini Nurhayati seharusnya berpeluang dapat reward, minimal apresiasi sebagai warga negara yang baik," beber Khairul.  Dia membeberkan, penghentian kasus ini sudah diputuskan dengan tepat setelah melalui gelar perkara Bareskrim Mabes Polri dan dari proses penelusuran perkara oleh Jampidsus Kejaksaan Agung. Sehingga sampai pada kesimpulan bahwa perkara Nurhayati memang tidak patut dijadikan tersangka.  "Hal ini membuktikan bahwa penanganan perkara hukum di negeri kita, patut kita syukuri masih bisa berjalan on the track dalam prinsip penegakkan asas keadilan hukum. Serta ini bukti koordinasi Bareskrim Polri dan Jampidsus sukses mengawal perkara ini sampai pada tahap penghentian penuntutan di pengadilan serta terakhir jangan takut menjadi whistleblower untuk negara ini lebih baik dan berkeadilan," tegas Khairul.  Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan kasus yang menjerat Nurhayati, Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu, Kabupaten Cirebon dihentikan atau tak dilanjutkan. Hal ini diputuskan usai adanya gelar perkara dan koordinasi antara penyidik Polri dengan Kejaksaan.  "Polri sudah melakukan komunikasi koordinasi dan menggelar kasus ini dengan pihak kejaksaan. Dari hasil gelar, Polri memutuskan untuk kasus Nurhayati akan dihentikan pada malam hari ini," kata Dedi di Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan, Selasa (1/3).  Adapun teknis penghentian kasus ini, kata Dedi, dikarenakan sudah P21 atau berkas lengkap maka tetap akan dilimpahkan ke Kejaksaan meskipun tidak dihadiri oleh Nurhayati. Dari jaksa juga nantinya akan mengeluarkan Surat Keterangan Penghentian Penuntutan (SKP2).

Kasus Nurhayati Dihentikan, DPR: Harusnya Pelapor Korupsi Dapat Reward

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/20210607_191651.jpg" alt="Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak. Laily Rahmawaty/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak. Laily Rahmawaty/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon telah resmi mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) yang menetapkan penghentian penuntutan perkara pidana atas nama tersangka Nurhayati.  Seperti diketahui, Nurhayati selaku Bendahara Keuangan Desa Citemu, Cirebon, sempat dijadikan tersangka oleh Polres Cirebon setelah melaporkan kasus dugaan korupsi yang dilakukan Kepala Desa Citemu, Supriyadi.  Leonard menuturkan, SKP2 telah resmi dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Cirebon dengan Nomor: PRINT-01/M.2.29/Ft.1/03/2022 tanggal 1 Maret 2022.  "SKP2 telah diserahkan oleh Kasi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Suwanto kepada N binti RS yang didampingi penasihat hukum, Wasmin Janata pada pukul 22.00 WIB bertempat di kediaman N binti RS (Dusun II Gg Kongi RT002/002 Desa Citemu Kec. Mundu Kabupaten Cirebon)," ujar Leonard kepada wartawan, Rabu (2/3).  Leonard menambahkan, mengenai barang bukti yang berkaitan dengan Nurhayati akan digunakan untuk mengungkap keterlibatan dugaan korupsi yang dilakukan Kepala Desa Citemu Supriyadi, yang saat ini telah dijadikan sebagai tersangka.  "Adapun barang bukti yang terkait dengan N binti R.S. akan dipergunakan untuk tersangka S bin K dengan register bukti No.RB-02/2022 dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pada APBD Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2018, 2019 dan 2020," katanya.  Nurhayati mengungkap dugaan korupsi lewat penyelewengan anggaran desa lebih dari Rp 818 juta yang dilakukan Kepala Desa Citemu Supriyadi. Ia melaporkan dugaan tindak pidana korupsi itu ke polisi.  Namun, selain menetapkan Supriyadi sebagai tersangka, Polres Cirbon juga menetapkan Nurhayati sebagai tersangka pada akhir November 2021. Kala itu, polisi menduga Nurhayati melanggar Pasal 66 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.  Lewat video, Nurhayati mengaku kecewa dirinya dijadikan tersangka. Padahal, dia merupakan pelapor serta telah membantu pihak kepolisian dalam penyidikan kasus tersebut hampir dua tahun.

Kasus Nurhayati Resmi Dihentikan, Kejaksaan Keluarkan SKP2

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG_20220301_212952.jpg" alt="Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Hutamrin (tengah). Khaerul Izan/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Hutamrin (tengah). Khaerul Izan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengeluarkan surat keterangan penghentian penuntutan (SKP2) untuk <a href="https://www.jawapos.com/tag/tersangka-nurhayati/">tersangka Nurhayati</a> kaitan kasus korupsi.  ”Pada hari ini (1/3) kami keluarkan SKP2 kepada Nurhayati, demi adanya kepastian hukum, agar tersangka <a href="https://www.jawapos.com/tag/nurhayati-bebas/">Nurhayati bebas</a> dengan status tersangkanya,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Hutamrin seperti dilansir dari Antara di Cirebon, Selasa (1/3).  Dia mengatakan, setelah menerima tahap II kasus Nurhayati, pihaknya melakukan penelitian terhadap kasus tersebut. Setelah dilakukan penelitian, Kejari Kabupaten Cirebon, belum menemukan niat jahat dari perbuatan Nurhayati, sehingga dikeluarkanlah SKP2.  Menurut dia, setelah SKP2 keluar, secara resmi Nurhayati saat ini sudah tidak menyandang lagi tersangka untuk kasus korupsi yang dilakukan mantan Kepala Desa Citemu Supriyadi. ”Berdasarkan hasil penelitian, kami belum mendapatkan niat jahatnya terhadap perbuatan Nurhayati,” tutur Hutamrin.  Pada hari yang sama <a href="https://www.jawapos.com/tag/polres-cirebon/">Polres Cirebon</a> Kota menyerahkan tahap II untuk kasus Nurhayati, sehingga Kejari Kabupaten Cirebon, bisa melakukan penghentian kasus tersebut.  Kasus Nurhayati berawal dari laporan Ketua BPD Desa Citemu Lukman Nurhakim pada 2020, terkait kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan mantan Kepala Desa Citemu Supriyadi. Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Satreskrim Polres Cirebon, mantan Kepala Desa Citemu Supriyadi ditetapkan sebagai tersangka, dan berkas tersebut diserahkan ke Kejari Kabupaten Cirebon.  Namun setelah dilakukan penelitian, Kejari Kabupaten Cirebon mengembalikan berkas kasus Supriyadi untuk kembali ditinjau dan dilengkapi. Setelah itu Nurhayati yang merupakan Bendahara atau Kaur Keuangan Desa Citemu ditetapkan sebagai tersangka. Padahal kasus tersebut terbongkar setelah Nurhayati, melaporkan tindakan korupsi yang dilakukan Supriyadi kepada Ketua BPD Desa Citemu.  Sementara itu, Polri tidak akan melibatkan <a href="https://www.jawapos.com/tag/propam/">Propam</a> untuk memeriksa penyidik yang menetapkan Kepala Urusan (Kaur) Desa Citemu Nurhayati sebagai tersangka dugaan korupsi dana desa. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, Polri dan kejaksaan fokus menuntaskan perkara Nurhayanti dengan menghentikan penuntutan. ”Tidak (diperiksa Propam). Sementara ini tidak dahulu. Fokus kami adalah terkait masalah kasus Nurhayati harus segera dihentikan, ya, harus segera dihentikan,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (1/3) malam.  Hasil gelar perkara yang dilakukan Bareskrim Polri ada ketidakcermatan penyidikan dalam menafsirkan peristiwa hukum sehingga Nurhayanti sebagai tersangka. Namun, dari hasil penyidikan Polres Cirebon, ada perbuatan Nurhayati yang melanggar, yakni pelanggaran administrasi tetapi tidak ada niat jahat.  ”Yang dilanggar oleh Nurhayati adalah peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dengan tata kelola penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Masalah penafsiran, ya, terhadap peristiwa hukum itu tidak mungkin sama. Penafsiran di tingkat penyidik polres, ya, seperti disampaikan tadi perbuatannya ada tetapi hanya pelanggaran administrasi, niat jahatnya tidak ditemukan karena apa yang dilanggar peraturan Kemendagri,” terang Dedi.  Terkait dengan ketidakcematan penyidik, mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu menjelaskan, keadilan hukum (legal justice) yang menjadi pedoman adalah hukum acara pidana. Selain itu, Polri juga memiliki Undang-Undang Kepolisian, begitu pula kejaksaan yang memiliki Undang-Undang Kejaksaan, dan hakim juga mempunyai Undang-Undang Kehakiman.  ”Dengan demikian, dalam kasus Nurhayati harus dilihat secara utuh, tidak hanya bicara tentang keadilan hukum, tetapi juga tentang keadilan sosial (<a href="https://www.jawapos.com/tag/social-justice/">social justice</a>). Tidak hanya mengejar kepastian hukum, tetapi keadilan dan kemanfaatan hukum itu juga harus memperhitungkan,” papar Dedi.  Dedi menyebutkan dua pertimbangan inilah yang menjadi dasar penyidik Polri dan kejaksaan untuk menghentikan kasus Nurhayati atau mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2).  ”Tidak ada yang salah dalam perkara ini karena memang kecermatan penafsiran terhadap suatu peristiwa pidana itu tidak mungkin sama, berbeda-beda. Di tingkat Polri seperti itu, tingkat polda seperti itu kasusnya, ini diambil alih Mabes, lebih melihat secara komprehensif terkait dengan masalah penerapan suatu peristiwa pidana,” kata Dedi.

Polri Tak libatkan Propam Dalam Penanganan Perkara Nurhayati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Kabareskrim-Polri-Komjen-Agus-Andrianto-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bareskrim Polri langsung turun tangan usai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut akan mencabut status tersangka Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu, Cirebon, Jawa Barat, Nurhayati. Tim Propam Polri disebut akan mengusut anggota Polres Cirebon yang melakukan penetapan tersangka Nurhayati.  Pemeriksaan anggota itu untuk mengetahui ada tidaknya unsur kesengajaan perihal penetapan tersangka Nurhayati. “Kalau ada unsur kesengajaan, pasti kita akan rekomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan oleh Propam,” kata Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Senin (28/2).  Namun, pihaknya tak alan serta merta akan memberikan tindakan tegas terhadap anggotanya bila terbukti adanya unsur kesengajaan. Hal ini harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang ada di lapangan. “(Perlu pendalaman) jangan sedikit-sedikit hukum anggota,” ujarnya.  Seperti diketahui, penetapan kasus tersangka Nurhayati karena perempuan berhijab itu melaporkan Kepala Desa Citemu, Cirebon berinisial S dalam dugaan korups. Posisi Nurhayati diketahui sebagai Kepala Urusan atau Kaur Keuangan Desa Citemu.  Nurhayati curhat melalui video di media sosial terkait penetapan status tersangkanya. Video itu viral di media sosial terkait kekesalan dan kekecewaan Nurhayati kepada aparat kepolisian yang menjadikannya sebagai tersangka.  Dia merasa janggal dengan proses hukum yang menjeratnya. Sebab, dalam dua tahun, ia banyak membantu memberikan informasi terkait kasus korupsi di Desa Citemu itu.  “Saya ingin mengungkapkan kekecewaan saya terhadap aparat penegak hukum, di mana dalam mempertersangkakan (menjadikan tersangka) saya,” kata Nurhayati.  Adapun Polres Cirebon Kota beralasan status tersangka Nurhayati karena yang bersangkutan diduga melanggar tata kelola keuangan dalam perkara tersebut.  Kapolres Cirebon Kota, AKBP Fahri Siregar mengatakan Nurhayati dapat dijerat tersangka meski tak menikmati uang hasil korupsi yang dilakukan S selaku Kepala Desa Citemu.  Fahri melanjutkan, penetapan tersangka dilakukan usai penyidik berkonsultasi dan mengirimkan berkas tersangka S ke Jaksa Penuntut Umum atau JPU.  Saat itu, ada rekomendasi untuk mendalami saksi Nurhayati. “Walaupun tidak menikmati uangnya, namun hal ini melanggaar Pasal 66 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang mengatur tata kelola regulasi dan sistem administrasi keuangan,” jelas Fahri.

Kabareskrim Terjunkan Tim Propam Selidiki Kasus Nurhayati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Menkopolhukam-Mahfud-MD-Hendra-Eka-1.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan Ketua DPD di gedung Nusantara III Senayan, Jakarta, Kamis (2/12/21). Pertemuan tertutup itu membahas aset kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang masih disimpan" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan Ketua DPD di gedung Nusantara III Senayan, Jakarta, Kamis (2/12/21). Pertemuan tertutup itu membahas aset kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang masih disimpan</figcaption>
</figure><h3>Mantan Kaur Desa Citemu yang Laporkan Kasus Korupsi</h3> JawaPos.com – Setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat melakukan eksaminasi atas kasus yang menyeret <a href="https://www.jawapos.com/tag/nurhayati/">Nurhayati</a>, Menko Polhukam <a href="https://www.jawapos.com/tag/mahfud-md/">Mahfud MD</a> menyampaikan kabar baik. Dia memastikan bahwa status tersangka mantan kepala urusan keuangan Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, itu bakal dicabut oleh penegak hukum.  Mahfud menyampaikan keterangan tersebut kepada awak media di Jakarta kemarin (27/2). Dia mengaku sudah mendapat informasi bahwa Nurhayati akan mengirim surat dan menemui dirinya di Jakarta. ”Saya sarankan untuk tidak usah ketemu saya lagi karena pesannya sudah sampai,” terangnya.  Mantan ketua <a href="https://www.jawapos.com/tag/mahkamah-konstitusi/">Mahkamah Konstitusi</a> (MK) itu memastikan telah berkomunikasi langsung dengan Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Hasilnya, penyidikan terhadap Nurhayati bakal dihentikan. ”Intinya (penyidikan terhadap Nurhayati) itu sudah diusahakan untuk tidak dilanjutkan,” katanya.  Menurut Mahfud, Bareskrim Polri sudah memberikan kepastian terkait hal tersebut. ”Insya Allah secepatnya akan dilakukan,” tambahnya.  Nurhayati merupakan pelapor kasus <a href="https://www.jawapos.com/tag/dugaan-korupsi/">dugaan korupsi</a> yang dilakukan oleh atasannya. Namun, tak hanya diperiksa sebagai saksi, belakangan dia juga dijadikan tersangka. Langkah penegak hukum menjadikan Nurhayati sebagai tersangka mendapat sorotan banyak pihak. Tidak sedikit di antara mereka yang mengkritik. Hingga kasus yang ditangani oleh kepolisian di Cirebon menyita atensi dari sejumlah pemangku kebijakan di Jakarta. Termasuk Mahfud. ”Tinggal soal teknis apakah nanti mau pakai SP3 atau SKP2,” jelasnya.  Jalan mana pun yang nantinya dipilih, kata dia, tidak begitu penting. Sebab, keduanya bisa jadi pilihan. Yang penting, Mahfud menegaskan, semangat untuk memberantas korupsi tetap dijaga. ”Semangat yang disampaikan oleh Presiden Jokowi agar orang berani melaporkan kalau ada korupsi,” katanya. Itu penting untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam upaya memerangi <a href="https://www.jawapos.com/tag/korupsi/">korupsi</a> tetap terjaga.  Sementara itu, Kabareskrim Komjen Agus Adrianto mengungkapkan, sesuai dengan laporan Karwasidik dan Dirtipikor Bareskrim, kasus tersebut telah dinyatakan tidak cukup bukti. Meski begitu, kasus itu belum secara resmi dihentikan atau SP3. ’’Masih ranah administratif,’’ tuturnya kemarin.  Yang pasti, bila ada petugas yang menangani tidak sesuai prosedur, akan ada penindakan secara tegas. Walau sebenarnya, petugas telah memproses perkara tersebut sesuai dengan petunjuk jaksa. ’’Dari Karwasidik dan Dirtipikor dalam tahapan itu ada petunjuk jaksa,’’ jelasnya.  Agus menegaskan, bila ada petunjuk jaksa untuk mendalami kasus seseorang, tentu untuk menjadi tersangka. Kalau jaksa tidak setuju, pasti tidak akan bisa. ’’Saya menyayangkan penetapan tersangka terhadap Nurhayati,’’ paparnya.  Mantan Kapolda Sumut itu pun mengutip salah satu prinsip hukum. Menurut dia, lebih baik melepas seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang tidak bersalah. ’’Itu yang dipegang,’’ tegasnya.

Status Tersangka Nurhayati Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/66493E9D-52DE-4C83-93D1-4A3137AA59FB-1.jpg" alt="Tangkapan layar Ketua Pengarah Satgas BLBI Mahfud MD (tengah). Genta T. Mawangi/Antara" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Ketua Pengarah Satgas BLBI Mahfud MD (tengah). Genta T. Mawangi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan, status tersangka Nurhayati akan digugurkan. Keputusan ini didapat setelah pihaknya berkoordinasi dengan Polri dan Kejaksaan.  "Terkait dengan dijadikannya Nurhayati sebagai ikut tersangka setelah melaporkan korupsi atasannya (Kades), maka diinfokan bahwa yang bersangkutan tak perlu lagi datang ke Kemenko Polhukam. Kemenko Polhukam telah berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Insya Allah status tersangka tidak dilanjutkan. Tinggal formula yuridisnya," kata Mahfud melalui akun twitter resminya @mohmahfudmd, Senin (27/2).  Proses pengguguran status tersangka ini masih dalam proses di internal Polri dan Kejaksaan. Mahfud memastikan, pengusutan kasus dugaan korupsi tetap dilanjutkan untuk tersangka S.  "Sangkaan korupsi kepada kadesnya tentu dilanjutkan. Ini kan soal Nurhayati melapor lalu diduga ikut menikmati atau diduga pernah membiarkan karena lapornya lambat atau karena dugaan lain. Kita tunggu saja formulanya dari kejaksaan dan kepolisian," jelas Mahfud.  Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cirebon Hutamrin menyatakan, penetapan tersangka terhadap Nurhayati merupakan kewenangan penyidik. Penyidikan dugaan kasus korupsi ini berawal dari Polres Cirebon Kota yang menetapkan Kepala Desa Citemu, Supriyadi sebagai tersangka.  Dalam proses penyidikan, lanjut Hutamrin, hasil pemeriksaan inspektorat terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Supriyadi bersama dengan bendaharanya, bernama Nurhayati terhadap anggaran desa tahun 2018-2020. Diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 800 juta.  Hutamrin menyampaikan, pada 23 November 2021 lalu, Kejari Kabupaten Cirebon menggelar ekspos dugaan kasus korupsi Desa Citemu. Dalam ekspose tersebut berkesimpulan untuk melakukan pendalaman terhadap saksi Nurhayati.  "Tidak ada kata-kata agar saksi Nurhayati ini jadi tersangka. Tidak ada. Itu kita memberikan petunjuk agar pendalaman, karena kewenangan penyidikan itu penyidik tidak ada yang lain," ungkap Hutamrin beberapa waktu lalu.  Lantas pada 2 Desember 2021, Kejari Cirebon menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Dalam SPDP itu menyatakan, Nurhayati sebagai tersangka.  "Jadi, bukan jaksa penuntut atau pun Kajari yang memerintahkan dijadikan sebagai tersangka," ujar Hutamrin.

Mahfud MD Pastikan Status Tersangka Nurhayati akan Digugurkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/nurhayati.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Jawa Barat memastikan Nurhayati yang kini ditetapkan sebagai tersangka bukan pelapor dugaan korupsi APBDes di Cirebon. Pelapor yang sesungguhnya adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Citemu.  "Saudari Nurhayati ini bukan sebagai pelapor seperti yang disampaikan dalam video singkat yang beredar di Medsos. Namun sebagai saksi yang memberikan keterangan. Jadi untuk pelapor sendiri dari kasus ini adalah BPD Desa Citemu," kata Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo melalui keterangan tertulis, Kamis (24/2).  Ibrahim menyatakan, berdasarkan informasi atau laporan dari Ketua BPD Desa Citemu itu, penyidik Polres Cirebon Kota melakukan serangkaian penyelidikan. Dari penyelidikan itu, didapatkan bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Kuwu atau Kades Citemu Supriyadi sebagai tersangka tindak pidana korupsi pelaksanaan pekerjaan tahun anggaran 2018, 2019, 2020 APBDes Desa Citemu.  Setelah pemberkasan tersangka Supriyadi selesai, penyidik Satreskrim Polres Cirebon Kota melimpahkan kasus itu ke Kejari Cirebon. Namun berkas dikembalikan ke penyidik atau P-19. Bahkan proses P-19 itu dilakukan dua kali dengan petunjuk penuntut umum agar dilakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap Nurhayati.  Polres Cirebon Kota menetapkan Nurhayati sebagai tersangka berdasarkan pendalaman penyidik dari petunjuk yang diberikan jaksa. Ditemukan alat bukti serta perbuatan melawan hukum.  "Dikarenakan perbuatannya adalah perbuatan yang termasuk kategori melawan hukum, karena telah memperkaya tersangka Supriyadi. Sehingga tindakannya tersebut diduga menimbulkan merugikan keuangan negara," imbuh Ibrahim.  Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cirebon Hutamrin menyatakan, penetapan tersangka terhadap Nurhayati merupakan kewenangan penyidik. Penyidikan dugaan kasus korupsi ini berawal dari Polres Cirebon Kota yang menetapkan Kepala Desa Citemu, Supriyadi sebagai tersangka.  Dalam proses penyidikan, lanjut Hutamrin, hasil pemeriksaan inspektorat terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Supriyadi bersama dengan bendaharanya, bernama Nurhayati terhadap anggaran desa tahun 2018-2020. Diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 800 juta.  Hutamrin menyampaikan, pada 23 November 2021 lalu, Kejari Kabupaten Cirebon menggelar ekspos dugaan kasus korupsi Desa Citemu. Dalam ekspose tersebut berkesimpulan untuk melakukan pendalaman terhasap saksi Nurhayati.  “Tidak ada kata-kata agar saksi Nurhayati ini jadi tersangka. Tidak ada. Itu kita memberikan petunjuk agar pendalaman, karena kewenangan penyidikan itu penyidik tidak ada yang lain,” ungkap Hutamrin beberapa waktu lalu.  Lantas pada 2 Desember 2021, Kejari Cirebon menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Dalam SPDP itu menyatakan, Nurhayati sebagai tersangka. “Jadi bukan jaksa penuntut atau pun Kajari yang memerintahkan dijadikan sebagai tersangka,” ujar Hutamrin menandaskan.

Polisi Sebut Nurhayati Bukan Pelapor Kasus Korupsi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nurhayati

Berita Terkini