<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/masuk-tahun-politik-kardus-durian-kembali-diungkit_m_200017.jpeg" alt="Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman." width="100%">
<figcaption>Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) telah menyerahkan iPhone 11 kepada informan tertangkapnya buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mantan Sekertaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman beserta menantunya, Rezky Herbiyono. Hal ini dilakukan, sebab MAKI menjanjikan hadiah iPhone 11 kepada masyarakat yang mengetahui keberadaan buronan KPK tersebut.  "Sabtu 6 Juni 2020 bertempat di kantor MAKI telah diserahkan hadiah iPhone 11 kepada informan terkait telah tertangkapnya Nurhadi oleh KPK pada 1 Juni 2020 dalam sebuah rumah di Simprug," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman dalam keterangannya, Minggu (7/6).  Boyamin menuturkan, pihaknya memberikan hadiah iPhone 11 itu kepada empat kelompok. Boyamin menyebut, kelompok I berkaitan informasi keberadaan Villa milik Nurhadi di Gadog, kawasan Puncak Bogor, dugaan rumah Nurhadi di Jalan Bangka Jakarta Selatan dan Jalan Tebet Barat.  Selain itu, Kelompok II terkait informasi keberadaan apartemen Districk 8 SCBD termasuk 3 kwitansi pembelian tunai oleh istri Nurhadi, Tin Zuraida. Kemudian, kelompok III terkait informasi dokumen rekening milik Rezky Herbiyono dan tempat penukaran mata uang dolar.  Sementara itu, Kelompok IV informasi terkait teman-teman Tin Zuraida dan Rezky Herbiyono yang mana informasi tersebut cukup membantu KPK melacak pergerakan dan keberadaan Tin Zuraida. Sehingga KPK mampu menemukan Nurhadi dalam sebuah rumah di Simprug.   "Dikarenakan untuk informasi keberadaan Nurhadi terdapat IV Kelompok maka dua handphone iPhone 11 diberikan kepada empat kelompok dengan cara satu HP untuk dibagi dua kelompok. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada kelompok untuk teknis pembagiannya," ujar Boyamin.  Terkait masih buronnya tersangka dugaan pemberi suap permohonan pergantian antarwaktu (PAW) Fraksi PDI Perjuangan, Harun Masiku, Boyamin mengharapkan KPK mampu membekuk mantan Caleg PDIP tersebut.  MAKI, lanjut Boyamin, menjanjikan masyarakat yang mampu menemukan keberadaan Harun akan dihadiahkan uang belasan juta rupiah.  "Jika Harun Masiku suatu saat mampu ditangkap KPK maka tetap akan dibelikan HP baru yang senilai Rp16 juta," cetus Boyamin.

MAKI Berikan Hadiah iPhone 11 untuk Informan Keberadaan Nurhadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Rumah-Nurhadi-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil membekuk mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi beserta menantunya, Rezky Herbiyono. Keduanya berhasil diamankan di kediamannya wilayah Simprug, Jakarta Selatan pada Senin (1/6) malam.  Operasi penangkapan terhadap mafia pengurusan kasus di MA itu dipimpin oleh penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Hal ini pun telah dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron.  Pantauan JawaPos.com di lokasi kediaman rumah Nurhadi, rumah mewah yang berlokasi di Jalan Simprug Golf 17 Nomor 1, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan itu tampak sepi. Tak terlihat garis KPK Line pasca ditangkapnya pria kelahiran Kudus, Jateng, 62 tahun tersebut.  Ratimah, 43, warga yang rumahnya berdekatan dengan Nurhadi menyebut, Nurhadi beserta keluarganya belum lama tinggal di rumah tersebut. Dia menduga, mafia peradilan itu baru sekitar dua bulan menetap di rumah megah tersebut.  "Dia tinggal disitu belum lama, sebelum puasa. Sekitar dua bulanan," kata Ratimah kepada JawaPos.com , Selasa (2/6)sore.  Ratimah mengaku tak pernah melihat Nurhadi secara langsung. Karena dia tak pernah berinteraksi dengan tetangga sekitar, bahkan warga tidak mengetahui kalau buronan lembaga antirasuah tinggal di rumah tersebut.  Ratimah menyebut, tak pernah melihat penjagaan yang ketat di rumah tersebut selama griya elite tersebut dihuni. Dia mengaku, hanya mengetahui seorang yang bekerja di rumah tempat persembunyian Nurhadi beserta menantunya itu.  "Nggak (pernah) liat (Nurhadi), cuma tahu ada yang kerja dua orang, suka keluar beli minum," ujar Ratimah.  Terkait operasi penangkapan tim KPK, lanjut Ratimah, kediaman Nurhadi tiba-tiba ramai pada Senin (1/6) sekitar pukul 20.30 WIB malam. Dia menyebut, sekitar lima mobil mendatangi tempat persembunyian Nurhadi.  "Sekitar 5 mobil kali ya, saya aja kaget nggak biasanya kan disini ramai-ramai," ujar Ratimah.  Ratimah yang sudah lebih dari 10 tahun tinggal di wilayah tersebut mengaku, proses penangkapan terhadap Nurhadi berlangsung hingga dini hari. Namun, sekitar pukul 06.30 WIB, dia sudah tidak lagi melihat banyak kendaraan di rumah tersebut.  "Setengah 9 malam kali ya ramai, sampai pagi. Saya lihat setengah 7 pagi udah nggak ada," beber Ratimah.   Untuk diketahui, tim penyidik KPK telah menangkap Nurhadi bersama menantunya Rezky Herbiyono pada Senin (1/6) malam. Keduanya dibekuk di sebuah rumah di bilangan Simprug, Kebayoran, Jakarta Selatan.  Dalam penangkapan itu, tim penyidik juga mengamankan istri Nurhadi, Tin Zuraida. Tin diketahui kerap mangkir saat dipanggil oleh penyidik KPK dalam kasus yang menjerat suaminya. Meski demikian, Staf Ahli Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) itu masih berstatus saksi dalam kasus ini.  Tim Satgas juga turut menggeledah rumah yang diduga jadi tempat persembunyian Nurhadi dan mengamankan sejumlah barang bukti.  Dalam kasus suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA itu, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka. Ketiga tersangka itu yakni, Nurhadi, Rezky Herbiono dan  Hiendra Soenjoto.  Ketiganya sempat dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buron karena tiga kali mangkir alias tidak memenuhi pangggilan pemeriksaan KPK. Ketiganya juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Saat ini, tinggal Hiendra Soenjoto yang belum diamankan.  Nurhadi dijerat sebagai tersangka karena yang bersangkutan melalui Rezky Herbiono, diduga telah menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 46 miliar.  Tercatat ada tiga perkara sumber suap dan gratifikasi Nurhadi, pertama perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, kedua sengketa saham di PT MIT, dan ketiga gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.  Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direkut PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu. Cek itu diterima saat mengurus perkara PT MIT vs PT KBN.   KPK telah menahan Nurhadi dan Rezky di rumah tahanan (Rutan) Kavling C1, Gedung KPK lama. Keduanya bakal mendekam di jeruji besi selama 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini.  Nurhadi dan Rezky Herbiyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsidair  Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Nurhadi Tak Berinteraksi dengan Warga, Tempati Rumah Sebelum Ramadan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Nurhadi-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Lebih dari 100 hari, mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman menjadi buron dan bersembunyi dari kejaran Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, setelah sekian lama buron, dia akhirnya tak berkutik ketika tim lembaga antirasuah membekuknya di kawasan elit, di bilangan Jakarta Selatan. Penangkapan ini disaksikan oleh keluarga inti Nurhadi, seperti istri, anak, menantu hingga cucunya.  Oleh: Muhammad Ridwan, Jakarta  MATAHARI belum tenggelam saat tim penyidik KPK dengan beberapa mobil dinasnya bergerak ke kawasan elite, di bilangan Jakarta Selatan Senin (1/6) sore. Tak berapa lama tim lembaga antirasuah datang, tiba-tiba sebuah mobil meninggalkan rumah megah berpagar besi tinggi dan berkelir putih di Jalan Simprug Golf 17 Nomor 1, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Keberadaan mobil ini sempat terpantau dan berjalan pelan, namun ketika mengetahui ada yang membuntutinya, mobil tersebut langsung melesat kencang, hingga tim KPK pun tak bisa mengejarnya.  Hari pun mulai petang, namun semua lampu rumah tersebut, baik di bagian teras depan, samping dan dalam tak ada yang dinyalakan. Semuanya dibiarkan gelap gulita bak ‘rumah hantu’. Ini karena tak ada seorang pun penghuni rumah terlihat hilir mudik meski sebelumnya ada tamu yang pergi meninggalkan rumah mewah tersebut.  Sementara, berbekal informasi yang didapatkan dari masyarakat ihwal keberadaan Nurhadi di dalam rumah, tim KPK tak terkecoh dan enggan beringsut meninggalkan kediaman yang diyakini ditinggali Nurhadi. Tak ingin buruannya lepas, tak berapa lama usai Adzan Isya berkumandang, tim gabungan kemudian mengepung dari segala penjuru kediaman mewah yang diakui Nurhadi sebagai rumah sewaan.  Dengan kepercayaan dan keyakinan informasi yang diberikan masyarakat tersebut, dan didampingi ketua lingkungan keamanan setempat, tim KPK akhirnya mendekat dan mencoba mengetuk pintu gerbang secara baik-baik, seperti lazimnya bertamu ke rumah orang.  Namun cukup lama pintu diketuk, tak ada suara apapun dari dalam rumah. Karena tak kunjung dibuka, tim KPK pun akhirnya membuka paksa pintu gerbang rumah tersebut.  <a href="https://www.jawapos.com/?attachment_id=1446306" rel="attachment wp-att-1446306"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Rumah-Nurhadi-Dery-Ridwansah-4-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> </a>  Lokasi penangkapan Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono di di Jalan Simprug Golf 17 Nomor 1, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.  "Penyidik KPK dengan didampingi ketua RW setempat dan pengurus RT setempat melakukan upaya paksa dengan membongkar kunci pintu gerbang dan pintu rumah tersebut," terang Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers, Selasa (2/6).  Seperti kondisi di luar, saat tim dan ketua serta pengurus lingkungan setempat berhasil menerobos ke dalam ruang tamu, tim mendapati semua lampu di ruang tamu dan kamar gelap gulita. Melihat kondisi gelap, tim pun berinisiatif menyalakan lampu agar ruangan menjadi terang.  Selanjutnya, tim pun bergerak ke beberapa kamar yang kondisinya gelap semua. Satu persatu kamar diketuk. Namun tak kunjung ada respons dari para penghuni kamar. Akhirnya setelah pintu kamar digedor, salah satu penghuninya, Nurhadi, membukakan pintu kamarnya. Hal ini juga dilakukan anggota keluarga Nurhadi yang berada di kamar lain, seperti anak, menantu, cucu, serta asisten rumah tangganya.  Nurhadi tak berkutik saat petugas lembaga antirasuah menyodorkan surat penangkapan untuk dirinya dan menantunya. Demikian juga Tin Zuraida, istrinya. Tim juga ikut membawa Tin dalam kapasitasnya sebagai saksi, karena kerap mangkir panggilan pemeriksaan penyidik. Untuk mempermudah pemeriksaan, Tin pun ikut diboyong oleh Tim KPK.  Ratimah, 43, tetangga Nurhadi menyebut, mantan petinggi MA tersebut beserta keluarganya memang belum lama tinggal di rumah tersebut. Dia menduga, mafia peradilan itu baru sekitar dua bulan menetap di rumah megah tersebut.  "Dia tinggal disitu belum lama, sebelum puasa. Sekitar dua bulanan," kata Ratimah kepada JawaPos.com di Jalan Simprug Golf 17, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (2/6).  Ratimah mengaku tak pernah melihat Nurhadi secara langsung. Karena dia tak pernah berinteraksi dengan tetangga sekitar, bahkan warga tidak mengetahui kalau buronan lembaga antirasuah tinggal di rumah tersebut.  Ratimah menyebut, tak pernah melihat penjagaan yang ketat di rumah tersebut. Dia mengaku, hanya mengetahui seorang yang bekerja di rumah tempat persembunyian Nurhadi beserta menantunya itu.  "Nggak lihat, cuma tahu ada yang kerja dua orang, suka keluar beli minum," ujar Ratimah.  Terkait operasi penangkapan tim KPK, lanjut Ratimah, kediaman Nurhadi tiba-tiba ramai pada Senin (1/6) sekitar pukul 20.30 WIB malam. Dia menyebut, sekitar lima mobil mendatangi tempat persembunyian Nurhadi.  "Sekitar 5 mobil kali ya, saya aja kaget nggak biasanya kan di sini ramai-ramai," ujar Ratimah.  Ratimah yang sudah lebih dari 10 tahun tinggal di wilayah tersebut mengaku, proses penangkapan terhadap Nurhadi berlangsung hingga dini hari. Namun, sekitar pukul 06.30 WIB, dia sudah tidak lagi melihat banyak kendaraan di rumah tersebut. "Setengah 9 malam kali ya ramai, sampai pagi. Saya lihat setengah tujuh pagi udah nggak ada," beber Ratimah.  Kini usai diamankan, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, di rumah tahanan (Rutan) Kavling C1, (Gedung KPK lama). Keduanya ditahan setelah menjalani pemeriksaan secara intensif di gedung lembaga antirasuah sejak Selasa (2/6) pagi.  Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan, Nurhadi dan Rezky Herbiyono bakal ditahan untuk masa penahanan pertamanya selama 20 hari kedepan sejak 2 hingga 21 Juni 2020. Keduanya ditangkap setelah dimasukan ke dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 13 Februari 2020.  "Penahanan Rutan dilakukan kepada dua orang tersangka  tersebut selama 20 (dua puluh) hari pertama terhitung sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan 21 Juni 2020 masing-masing di Rumah Tahanan KPK Kavling C1," kata Ghufron.  Untuk diketahui, Nurhadi menjadi buronan KPK bersama menantunya, Rezky Herbiyono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Ketiganya ditetapkan sebagai buronan KPK sejak 11 Februari 2020.  Dalam perkara ini, KPK menerapkan tiga orang tersangka. Mereka adalah eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (NHD), menantunya Rezky Herbiyono (RHE) dan Hiendra Soenjoto (HS). Diduga telah terjadi adanya pengurusan perkara terkait dengan kasus perdata PT. MIT melawan PT. KBN (Persero) pada tahun 2010 silam.  Nurhadi yang ketika itu menjabat Sekretaris MA dan menantunya diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT. MIT dari tersangka Hiendra untuk mengurus perkara peninjauan kembali (PK) atas putusan Kasasi Nomor: 2570 K/Pdt/2012 antara PT MIT dan PT KBN (Persero). Poses hukum dan pelaksanaan eksekusi lahan PT MIT di lokasi milik PT KBN (Persero) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar dapat ditangguhkan. Untuk membiayai pengurusan perkara tersebut tersangka Rezky menjaminkan delapan lembar cek dari PT. MIT dan tiga lembar cek milik Rezky untuk mendapatkan uang dengan nilai Rp 14 miliar.  Nurhadi dan Rezky lantas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Penanganan kasus ini merupakan pengembangan perkara yang berasal dari OTT yang pernah dilakukan KPK pada 20 April 2016.  Kala itu, KPK menciduk Panitera PN Jakarta Pusat Edy Nasution yang kedapatan menerima suap dari Doddy Ariyanto Supeno dengan barang bukti uang Rp 50 juta. Keduanya diciduk di sebuah hotel di Jakarta.  Dari perkara ini KPK berhasil membongkarnya. Ternyata ini merupakan skandal suap yang melibatkan pejabat pengadilan dan pihak swasta dari korporasi besar.  Atas dasar bukti-bukti yang dimiliki, pada 22 November 2016, KPK menetapkan tersangka Eddy Sindoro (swasta). Setelah menjadi DPO dan menyerahkan diri pada 12 Oktober 2019, KPK memproses yang bersangkutan hingga persidangan. Dalam proses tersebut, KPK menemukan bukti dugaan perbuatan obstruction of justice sehingga menetapkan tersangka baru saat itu, Lucas (advokat). Proses hukum kasus ini masih berjalan saat ini di tingkat Kasasi.  Setelah mencermati fakta-fakta yang berkembang di penyidikan dan persidangan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dalam perkara suap terkait pengurusan perkara yang dilakukan sekitar tahun 2015 – 2016 dan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya yang tidak dilaporkan dalam jangka waktu maksimal 30 hari kerja ke KPK. Sehingga KPK meningkatkan melakukan penyidikan dan menetapkan NHD, HS, dan RHE sebagai tersangka.

Matikan Lampu Kelabui KPK, Ada Mobil Kabur Sebelum Nurhadi Ditangkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Nurhadi-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemnerantasan Korupsi (KPK) akan menjerat pihak yang turut menyembunyikan Nurhadi dengan Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi. KPK masih mendalami pihak lain yang turut serta membantu persembunyian Nurhadi dengan menantunya, Rezky Herbiyono.  "Kami sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Apakah selama DPO yang bersangkutan dilindungi, dibantu ataupun kemudian difasilitasi persembunyiannya oleh pihak-pihak lain," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (2/6).  Akademisi Universitas Jember ini menegaskan, KPK tak segan akan menjerat menjerat dengan Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut disematkan kepada pihak yang menghalangi, merintangi, dan menghambat proses penyidikan.  "Maka kepada pihak-pihak tersebut tentu akan kami tindak tegas menggunakan Pasal 21 tersebut," tegas Ghufron.  Ghufron menyebut pihaknya sudah menerima berbagai informasi selama masa pelarian Nurhadi. Menurutnya, setiap informasi yang diterima akan ditelusuri lebih dalam untuk menemukan fakta.  "Kalau info-info tentu sampai saat ini tentu kami terima, akan kami himpun itu semua. Yang penting info tersebut tentu perlu dikroscek dengan hasil pemeriksaan, dengan alat bukti lain, maupun tersangka yang sudah di tangan kami. Tentu kami akan lanjutkan itu," ujar Ghufron.  Untuk diketahui, tim penyidik KPK telah menangkap Nurhadi bersama menantunya Rezky Herbiyono pada Senin (1/6) malam. Keduanya dibekuk di sebuah rumah di Simprug, Kebayoran, Jakarta Selatan.  Dalam penangkapan itu, tim penyidik juga mengamankan istri Nurhadi, Tin Zuraida. Tin diketahui kerap mangkir saat dipanggil oleh penyidik KPK dalam kasus yang menjerat suaminya. Meski demikian, Staf Ahli Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) itu masih berstatus saksi dalam kasus ini.  Tim Satgas juga turut menggeledah rumah yang diduga jadi tempat persembunyian Nurhadi dan mengamankan sejumlah barang bukti.  Dalam kasus suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA itu, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka. Ketiga tersangka itu yakni, Nurhadi, Rezky Herbiono dan Hiendra Soenjoto.  Ketiganya sempat dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buron karena tiga kali mangkir alias tidak memenuhi pangggilan pemeriksaan KPK. Ketiganya juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Saat ini, tinggal Hiendra Soenjoto yang belum diamankan.  Nurhadi dijerat sebagai tersangka karena yang bersangkutan melalui Rezky Herbiono, diduga telah menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 46 miliar.  Tercatat ada tiga perkara sumber suap dan gratifikasi Nurhadi, pertama perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, kedua sengketa saham di PT MIT, dan ketiga gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.  Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direkut PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu. Cek itu diterima saat mengurus perkara PT MIT vs PT KBN.   Kini, KPK telah menahan Nurhadi dan Rezky di rumah tahanan (Rutan) Kavling C1, Gedung KPK lama setelah menjalani pemeriksaan intensif sejak pagi tadi. Keduanya bakal mendekam di jeruji besi selama 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini.  Nurhadi dan Rezky Herbiyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsidair Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

KPK Tak Segan Jerat Pihak Lain yang Melindungi Nurhadi Selama Buron

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Nurhadi-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) memastikan tak ikut campur terkait perkara hukum yang melilit mantan Sekretaris MA, Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono. Keduanya berhasil diamankan di wilayah Jakarta Selatan pada Senin (1/6) malam.  "Ini urusan berhubungan dengan KPK. Pak Nurhadi juga bukan lagi sebagai penyelenggara di MA, jadi kami membatasi diri," kata juru bicara MA, Andi Samsan Nganro dikonfirmasi, Selasa (2/6).  MA, lanjut Andi, menyerahkan sepenuhnya kepada KPK terkait kasus yang menimpa Nurhadi. Sebab kini dia bukan lagi sebagai penyelenggara negara di lingkungan peradilan.  "Kami serahkan kepada proses hukum di KPK," tegas Andi.  Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan sejak Selasa (2/6) pagi, KPK langsung menahan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono di rumah tahanan (Rutan) Kavling C1, Gedung KPK lama.   Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan, Nurhadi dan Rezky Herbiyono bakal ditahan untuk masa penahanan pertamanya selama 20 hari ke depan, sejak 2 hingga 21 Juni 2020. Keduanya ditangkap setelah dimasukan ke dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 11 Februari 2020.  "Penahanan Rutan dilakukan kepada dua orang tersangka tersebut selama 20 (dua puluh) hari pertama terhitung sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan 21 Juni 2020 masing-masing di Rumah Tahanan KPK Kavling C1," Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (2/6).  Nurhadi dan Rezky Herbiyono ditangkap oleh tim penyidik pimpinan Novel Baswedan, di salah satu rumah daerah Simprug, Kebayoran, Jakarta Selatan, pada Senin (1/6) malam. Keduanya ditangkap setelah buron selama hampir empat bulan.  Selain itu, tim penyidik juga mengamankan istri Nurhadi, Tin Zuraida pada Senin (1/6) malam. Tin Zuraida turut diamankan karena sempat mangkir alias tidak hadir saat dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi.   "Berdasarkan informasi, Tim bergerak ke Jl. Simprug Golf 17 Nomor 1 Grogol Selatan, Kebayoran Lama yang diduga digunakan sebagai tempat persembunyian NHD dan RHE," ujar Ghufron.  Ghufron menuturkan, awalnya tim penyidik KPK bersikap persuasif dengan mengetuk pagar rumah namun tidak diindahkan. KPK kemudian bertindak tegas untuk meringkus Nurhadi.  "Penyidik KPK dengan didampingi ketua RW setempat dan pengurus RT setempat melakukan upaya paksa dengan membongkar kunci pintu gerbang dan pintu rumah tersebut," ucap Ghufron.  Dengan ditangkapnya Nurhadi dan menantunya, maka KPK akan mencari tersangka Hiendra Soenjoto yang sampai saat ini masih menjadi buronan dalam kasus yang sama.  "Kepada tersangka HS dan seluruh tersangka KPK yang masih dalam status DPO saat ini, kami ingatkan untuk segera menyerahkan diri kepada KPK," tukas Ghufron.  Nurhadi dan Rezky Herbiyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsidair Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

MA Tak Campur Tangan Terkait Perkara Hukum yang Menjerat Nurhadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Nurhadi-Ali-2.jpg" alt="Eks Sekretaris MA Nurhadi saat digelandang ke gedung KPK, Selasa (2/6). (Muhamad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Eks Sekretaris MA Nurhadi saat digelandang ke gedung KPK, Selasa (2/6). (Muhamad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurrahman bersama menantunya, Rezki Herbiyono berhasil ditangkap oleh Tim Penyidik KPK tanpa perlawanan berarti. Kedua buronan tersebut dikabarkan dibekuk di perumahan elit, di bilangan Jakarta Selatan.  Saat ini Nurhadi bersama menantunya tengah diinterogasi oleh tim KPK, sebelum digelandang ke markas lembaga antirasuah di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. Saat diinterogasi oleh Tim KPK, Nurhadi mengaku sudah tinggal cukup lama di kawasan tersebut. Dia mengaku menyewa tempat itu untuk persembunyian dirinya bersama menantunya.  “Sudah beberapa bulan tinggal di situ ngakunya,” kata seorang sumber penegak hukum, di Jakarta Selasa (2/6).  Untuk diketahui, Tim Penyidik KPK sebelumnya dikabarkan berhasil menangkap mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurrahman. Nurhadi diciduk bersama menantunya, yang ditetapkan sebagi buronan KPK sejak 11 Februari 2020. Ihwal adanya kabar ini dibenarkan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango.  “Terima kasih dan penghargaan kepada rekan-rekan penyidik dan unit terkait lainnya yang terus bekerja sampai berhasil menangkap NHD dan menantunya RH,” Kata Nawawi Pomolango, Selasa (2/6) dini hari.  Untuk diketahui, Nurhadi menjadi buronan KPK bersama menantunya, Rezky Herbiyono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Ketiganya ditetapkan sebagai buronan KPK sejak 11 Februari 2020.  Dalam perkara ini, KPK menerapkan tiga orang tersangka. Mereka adalah eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (NHD), menantunya Rezky Herbiyono (RHE) dan Hiendra Soenjoto (HS).  Diduga telah terjadi adanya pengurusan perkara terkait dengan kasus perdata PT. MIT melawan PT. KBN (Persero) pada tahun 2010 silam.  Nurhadi yang ketika itu menjabat Sekretaris MA dan menantunya diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT. MIT dari tersangka Hiendra untuk mengurus perkara peninjauan kembali (PK) atas putusan Kasasi Nomor: 2570 K/Pdt/2012 antara PT MIT dan PT KBN (Persero).  Poses hukum dan pelaksanaan eksekusi lahan PT MIT di lokasi milik PT KBN (Persero) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar dapat ditangguhkan. Untuk membiayai pengurusan perkara tersebut tersangka Rezky menjaminkan delapan lembar cek dari PT. MIT dan tiga lembar cek milik Rezky untuk mendapatkan uang dengan nilai Rp 14 miliar.  Nurhadi dan Rezky lantas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP  Penanganan kasus ini merupakan pengembangan perkara yang berasal dari OTT yang pernah dilakukan KPK pada 20 April 2016 dengan nilai barang bukti Rp50 juta yang diserahkan Doddy Ariyanto Supeno pada Panitera PN Jakarta Pusat Edy Nasution di sebuah hotel di Jakarta. Dari perkara ini KPK berhasil membongkarnya. Ternyata ini merupakan skandal suap yang melibatkan pejabat pengadilan dan pihak swasta dari korporasi besar.  Atas dasar bukti-bukti yang dimiliki, pada 22 November 2016, KPK menetapkan tersangka Eddy Sindoro (swasta). Setelah menjadi DPO dan menyerahkan diri pada 12 Oktober 2019, KPK memproses yang bersangkutan hingga persidangan. Dalam proses tersebut, KPK menemukan bukti dugaan perbuatan obstruction of justice sehingga menetapkan tersangka baru saat itu, Lucas (advokat). Proses hukum kasus ini masih berjalan saat ini di tingkat Kasasi.  Setelah mencermati fakta-fakta yang berkembang di penyidikan dan persidangan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dalam perkara suap terkait pengurusan perkara yang dilakukan sekitar tahun 2015 – 2016 dan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya yang tidak dilaporkan dalam jangka waktu maksimal 30 hari kerja ke KPK. Sehingga KPK meningkatkan melakukan penyidikan dan menetapkan NHD, HS, dan RHE sebagai tersangka.

Ditangkap di Kawasan Elite, Nurhadi Ngaku Sewa Rumah untuk Bersembunyi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-kembali-panggil-nurhadi_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Penyidik KPK dikabarkan berhasil menangkap mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurrahman. Nurhadi diciduk bersama menantunya, Rezky Herbiyono yang ditetapkan sebagi buronan KPK sejak 11 Februari 2020.  Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, keduanya dibekuk di kawasan perumahan elit di kawasan Jakarta Selatan. Saat ini Nurhadi bersama menantunya tengah diinterogasi oleh tim KPK, sebelum dibawa ke kantor lembaga antirasuah di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan.  “Terima kasih dan penghargaan kepada rekan-rekan penyidik dan unit terkait lainnya yang terus bekerja sampai berhasil menangkap NHD dan menantunya RH,” terang Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, Selasa (2/6) dini hari.  Untuk diketahui, Nurhadi menjadi buronan KPK bersama menantunya, Rezky Herbiyono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Ketiganya ditetapkan sebagai buronan KPK sejak 11 Februari 2020.  Nurhadi dan Rezky ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi senilai Rp 46 miliar terkait pengurusan sejumlah perkara di MA sedangkan Hiendra ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

KPK Tangkap Eks Sekretaris MA Nurhadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/surat-tak-sampai-kpk-akan-panggil-ulang-nurhadi-dan-istrinya_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (27/2) malam melakukan penggeledahan di kawasan DKI Jakarta untuk mencari keberadaan mantan Sekertaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Termasuk juga menantunya Rezky Herbiyono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto.  Ketiganya merupakan tersangka kasus suap dan gratifikasi perkara di Mahkamah Agung (MA) yang menjadi buronan KPK dan masih belum tertangkap hingga saat ini.  "Malam ini teman-teman sedang bergerak ke lapangan melakukan penggeledahan di suatu tempat di Jakarta," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (27/2).  Juru bicara KPK berlatar belakang Jaksa ini menuturkan, pencarian terhadap Nurhadi Cs masih berlangsung. Namun, Ali enggan menjelaskan rinci soal lokasi penggeledahan tersebut.  "Kami tentunya tidak bisa menyampaikan di daerah mana tetapi di Jakarta dan masih berlangsung. Untuk menindaklanjuti informasi yang masuk ke penydik," tegas Ali.  Dalam upaya pencarian tiga tersangka itu, lembaga antirasuah telah menggeledah sejumlah lokasi. Beberapa lokasi tersebut diantaranya di wilayah Surabaya dan Tulungagung, Jawa Timur. Namun, pencarian buronan mafia pengurusan kasus di MA itu belum membuahkan hasil.  "Tim bergerak ke Jawa Timur ke Surabaya, kemudian Tulungagung ke beberapa titik tempat, termasuk juga menyebar foto-foto para DPO di wilayah Jawa Timur. Namun, memang tidak menemui para DPO tersebut," jelas Ali.  KPK menerapkan tiga orang tersangka terkait pengurusan kasus di MA. Mereka adalah eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (NHD), menantunya Rezky Herbiyono (RHE) dan Hiendra Soenjoto (HS). Diduga telah terjadi adanya pengurusan perkara terkait dengan kasus perdata PT. MIT melawan PT. KBN (Persero) pada tahun 2010 silam.  Nurhadi yang ketika itu menjabat Sekretaris MA dan menantunya diduga menerima sembilan  lembar cek atas nama PT. MIT dari tersangka Hiendra untuk mengurus perkara peninjauan kembali (PK) atas putusan Kasasi Nomor: 2570 K/Pdt/2012 antara PT MIT dan PT KBN (Persero).  Poses hukum dan pelaksanaan eksekusi lahan PT MIT di lokasi milik PT KBN (Persero) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar dapat ditangguhkan. Untuk membiayai pengurusan perkara tersebut tersangka Rezky menjaminkan delapan lembar cek dari PT. MIT dan tiga lembar cek milik Rezky untuk mendapatkan uang dengan nilai Rp 14 miliar.  Nurhadi dan Rezky lantas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KPK Deteksi Keberadaan Nurhadi dan Menantunya di Jakarta

Nurhadi buron

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Nurhadi buron

Berita Terkini