<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Plt-Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik peran mantan Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Bintan Apri Sujadi (AS). Nurdin Basirun diperiksa sebagai saksi bagi tersangka Bupati nonaktif Bintan Apri Sujadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Bandung pada Kamis (11/11) kemarin.  Nurdin saat ini berstatus terpidana. Dia divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan, karena dinilai terbukti menerima suap senilai Rp 45 juta dan SGD 11 ribu dan gratifikasi sebesar Rp 4.228.500.000.  "Tim penyidik mengkonfirmasi antara lain terkait dengan peran saksi yang turut menyetujui usulan tersangka AS dalam menentukan pihak-pihak yang tergabung dalam BP Bintan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (12/11).  Selain Nurdin, penyidik KPK juga turut memeriksa tiga saksi lainnya dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018 ini.  Mereka yakni Syamsul Bahrum, Asisten II Bidang Ekonomi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Sekretaris Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Sekretaris Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun; Norman, swasta; dan H. Lis Darmansyah, Wali Kota Tanjung Pinang 2013-2018. Pemeriksaan ketiganya dilakukan di kantor Polres Tanjung Pinang, Jalan Ahmad Yani, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.  "Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan beberapa perusahaan yang mendapatkan izin kuota rokok dan minuman alkohol di BP Bintan yang diduga telah mendapat persetujuan dari tersangka AS dkk serta dugaan aliran uang yang diterima oleh tersangka AS atas persetujuan dimaksud," ungkap Ali.  Dalam perkaranya, KPK telah menetapkan Bupati Bintan periode 2016–2021, Apri Sujadi dan Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Mohd Saleh H. Umar sebagai tersangka.  Keduanya terjerat perkara dugaan tindak pidana korupsi perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyelenggara negara terkait Pengaturan Barang Kena Cukai Dalam Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018.  KPK menduga, Apri Sujadi menerima uang senilai Rp 6,3 miliar dari pengaturan cukai rokok dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) di BP Bintan pada 207-2018. Sementara itu, Saleh diduga menerima uang senilai Rp 800 juta pada 2017-2018. Akibat ulah kedua orang tersebut, diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 250 miliar.  Apri Sujadi dan Mohd Saleh H. Umar disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Telisik Peran Eks Gubernur Riau di Korupsi Pelabuhan Bintan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Gubernur-Kepri-Nurdin-Basirun-Cecep-Mulyana.jpg" alt="Gubernur Kepri Nurdin Basirun. (Cecep Mulyana/Batam Pos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kepri Nurdin Basirun. (Cecep Mulyana/Batam Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi barang kena cukai dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan, tahun 2016-2018. Penyidik mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun.  Selain Nurdin, penyidik KPK juga mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah; Anggota Polri, Boy Herlambang dan seorang pihak swasta, Norman.  "Pemeriksaan dilakukan di kantor Polres Tanjung Pinang, Jalan Ahmad Yani, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (11/11).  Dalam perkaranya, KPK telah menetapkan Bupati Bintan periode 2016–2021, Apri Sujadi dan Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Mohd Saleh H. Umar sebagai tersangka.  Keduanya terjerat perkara dugaan tindak pidana korupsi perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyelenggara negara, terkait Pengaturan Barang Kena Cukai Dalam Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018.  KPK menduga, Apri Sujadi menerima uang senilai Rp 6,3 miliar dari pengaturan cukai rokok dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) di BP Bintan pada 207-2018. Sementara itu, Saleh diduga menerima uang senilai Rp 800 juta pada 2017-2018.  Akibat ulah kedua orang tersebut, diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 250 miliar.  Apri Sujadi dan Mohd Saleh H. Umar disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Eks Gubernur Kepri Diperiksa KPK dalam Kasus Cukai Pelabuhan Bintan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Gubernur-Kepri-Kenakan-Rompi-Oranye-Ridwan.jpg" alt="MEMAKAI ROMPI ORANYE: Gubernur Kepri Nurdin Basirun ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan (Rutan) K4 Cabang KPK, Jumat (12/7) dini hari. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>MEMAKAI ROMPI ORANYE: Gubernur Kepri Nurdin Basirun ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan (Rutan) K4 Cabang KPK, Jumat (12/7) dini hari. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Kepulauan Riau nonaktif, Nurdin Basirun divonis 4 tahun penjara serta denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Majelis hakim meyakini, Nurdin terbukti menerima suap sebesar Rp 45 juta serta SGD 11.000 dan gratifikasi senilai Rp 4,2 miliar.  "Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," kata Ketua Majelis Hakim, Yanto membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (9/4).  Nurdin pun turut diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 4.228.500.000. Apabila uang pengganti itu tak mampu dibayarkan, maka dikenakan hukuman dengan kurungan 6 bulan penjara.  Selain pidana pokok, Nurdin juga dikenakan hukuman pencabutan untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun. Terhitung sejak terdakwa selesai menjalani masa pidana pokoknya.  "Pencabutan hak politik selama 5 tahun," ucap Yanto.  Dalam pertimbangannya, untuk hal yang memberatkan, Nurdin sebagai penyelenggara negara bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi. Bahkan selama menjalani proses hukum tidak mengakui perbuatannya.  "Hal yang meringankan, berlaku sopan dan belum pernah dihukum," jelas Yanto.  Nurdin terbukti melanggar dakwaan kesatu pertama pasal 12 ayat (1) a UU tipikor jo pasal 55 jo 64 KUHP dan dakwaan kedua pasal 12B UU Tipikor.  Vonis terhadap Nurdin lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuntutnya dengan hukuman 6 tahun lenjara serta denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan.

Gubernur Kepri Nonaktif Nurdin Basirun Divonis 4 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Gubernur-Kepri-Nurdin-Basirun-Cecep-Mulyana.jpg" alt="Gubernur Kepri Nurdin Basirun. (Cecep Mulyana/Batam Pos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kepri Nurdin Basirun. (Cecep Mulyana/Batam Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Kepulauan Riau non aktif Nurdin Basirun dituntut enam tahun penjara serta denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa menilai, Nurdin terbukti menerima suap dan gratifikasi terkait izin pemanfaatan ruang laut di wilayah Kepulauan Riau.  "Menyatakan terdakwa Nurdin Basirun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata Jaksa Asri Irawan membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (18/3).  Nurdin dinilai terbukti, menerima suap sebesar Rp 45 juta dan SGD 11.000. Tujuan pemberian suap itu adalah agar Nurdin Basirun selaku Gubernur Riau menandatangani Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Laut atas nama pemohon Kock Meng seluas 6,2 hektare.  Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut atas nama pemohon Abu Bakar seluas 10,2 hektare dan rencana memasukkan kedua izin prinsip tersebut ke dalam daftar Rencana Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pantai dan Pulau-Pulau Kecil (Perda RZWP3K).  Nurdin Basirun mengarahkan Edy untuk mengumpulkan uang buat kepentingan Nurdin Basirun yang bersumber dari investor yang sedang mengurus perizinan pemanfaatan/pengelolaan ruang laut sampai 12 mil di luar minyak dan gas bumi tanpa melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).  Uang pengurusan tersebut digunakan untuk membiayai keperluan operasional Nurdin dalam kunjungannya ke pulau-pulau, serta penerimaan tunai oleh Nurdin dan untuk kepentingan operasional Edy dan Budy.  Selain itu, Jaksa KPK meminta majelis hakim untuk mencabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun sejak selesai menjalani pidana pokok. Dalam pertimbangannya, untuk hal yang memberatkan perbuatan Nurdin dinilai tidak sejalan dengan semangat bangsa dan negara Indonesia dalam pemberantasan korupsi.  "Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga," jelas tukas Asri Irawan.

Gubernur Kepri Nonaktif Nurdin Basirun Dituntut 6 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/jaksa-basah2an-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Selain perekonomian, banjir yang terjadi di wilayah Jakarta pada Rabu (1/1) pagi juga berdampak pada kelangsungan proses peradilan kasus korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Demi menjalankan tugasnya, sejumlah jaksa KPK pun berupaya menembus banjir. Mereka tetap menghadiri sidang yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.  Kuswandi, Jakarta  RINTIK hujan membasahi baju dan kepala Roy Riady,40, Kamis (2/1) pagi. Kendati demikian, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ini tetap semangat pergi ke kantornya. Tak ada rasa gelisah terpancar di raut wajah pria asal Palembang, Sumatera Selatan ini, saat hendak pergi ke gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Padahal, banjir masih mengepung berbagai wilayah di seantero Jakarta. Ini karena ada tugas negara yang perlu dituntaskan bersama teman-temannya. Adapun tugas tersebut yakni, menghadiri sidang lanjutan perkara dugaan korupsi mantan Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun.  “Kita mendapatkan info agenda sidang tidak ditunda walaupun banjir depan pengadilan,” tutur Roy, kepada JawaPos.com, Kamis (2/1).  <a href="https://www.jawapos.com/features/02/01/2020/berjuang-menembus-banjir-demi-tuntaskan-perkara/attachment/jaksa-basah2an-1/" rel="attachment wp-att-1272485"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jaksa-basah2an-1-640x415.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> </a>  Sejumlah jaksa KPK sampai di lobi gedung Pengadilan Tipikor, Kamis (2/1), usai naik perahu karet menembus banjir.  Foto: Jaksa KPK For JawaPos.com  Karena tak ada pemberitahuan resmi dari pihak pengadilan bahwa sidang akan ditunda, dengan menumpang mobil kantor, Roy bersama rekan-rekannya seperti Yadyn, 40, Riki, 36, dan Agung, 37, berjuang menembus banjir dan macetnya kota Jakarta, demi menuntaskan perkara. Bahkan keempat jaksa ini terpaksa naik perahu karet, karena jalan di dekat pengadilan tak bisa ditembus mobil yang ditumpanginya.  “Alhamdulillah, disyukuri dinikmati (banjirnya-Red),” ucap Yadyn semringah, saat naik perahu karet bersama timnya menuju gedung Pengadilan Tipikor.  Menurut Yadyn, negara telah mengeluarkan uang banyak untuk membiayai proses peradilan kasus korupsi yang dia tangani bersama koleganya. Oleh karena itu, meski banjir melanda kawasan ibu kota, tak surut semangatnya untuk menuntaskan perkara yang kini tengah bergulir di pengadilan.  “Nggak masalah kami basah (bajunya-Red), yang penting tugas terlaksana,” tandas pria yang memakai baju batik lengan panjang ini.  Sembari bercanda, setelah beberapa menit naik perahu karet yang disediakan oleh petugas, dengan menenteng sepatu, keempat jaksa ini pun akhirnya berhasil masuk ke lobi gedung pengadilan.  Kini, setelah berhasil menembus banjir, persidangan kasus dugaan korupsi atas nama terdakwa Nurdin Basirun pun digelar, meski baju keempatnya sedikit basah terkena air hujan.  “Sidang masih berlangsung saat ini dengan agenda pemeriksaan saksi Edy Sofyan, Budi Hartono, M Shahlihin, Kock Meng, Aulia Rachman,” tukas Yadyn.  Sebelumnya, karena kondisi Jakarta dikepung banjir, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) sempat memutuskan menunda seluruh persidangan yang  digelar pada hari ini, Kamis (2/1). Penundaan sidang lantaran akses ke pengadilan yang berada di Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat dikepung banjir. <div dir="auto">"Setelah melihat keadaan akses ke kantor yang tidak bisa dilalui karena banjir maka hari ini tanggal 2 Januari 2020 ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau force majeure," kata Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yanto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/1).</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">Menurut Yanto, para pegawai yang bekerja juga turut diliburkan. Pasalnya, aliran sungai yang berada dekat dengan lokasi PN Jakpus di Jalan Bungur Raya meluap dan merendam jalan. Namun, seiring dengan berkembangnya situasi, pengadilan ternyata tak jadi meliburkan. Persidangan tetap digelar, di tengah kepungan banjir yang melanda kota Jakarta.</div>

Perjuangan Jaksa KPK, Menembus Banjir Demi Tuntaskan Perkara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/sidang-gubernur-kepri-ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Kepulauan Riau nonaktif Nurdin Basirun menjalani sidang pembacaan dakwaan atas dugaan kasus suap yang menjeratnya, Rabu (4/12). Nurdin didakwa telah menerima sejumlah uang.  Menurut jaksa yang membacakan dakwaan, Nurdin menerima uang sebesar SGD 11.000 dan Rp 45 juta dari pengusaha bernama Kock Meng dan nelayan bernama Abu Bakar. Uang tersebut diberikan Kock Meng dan Abu Bakar melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan, dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Budi Hartono.  "Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan terdakwa agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya selaku Gubernur Kepulauan Riau," kata jaksa penuntut umum KPK Asri Irwan, saat membacakan dakwaan, di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Rabu (4/12).  Jaksa menyebut, perbuatan Nurdin dilakukan bersama-sama dengan dua orang bernama Edy Sofyan dan Budy Hartono. Edy merupakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepri, sedangkan Budy sebagai Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepri.  Jaksa menyatakan Nurdin menerima uang dari Kock Meng sebagai imbalan menerbitkan surat izin prinsip pemanfaatan laut di perairan Piayu, Batam seluas 6,2 hektare. Selain itu, uang itu juga untuk memuluskan proses perizinan prinsip pemanfaatan ruang laut di Pelabuhan Cijantung, Jembatan Bima seluas 10,2 hektare atas nama Abu Bakar.  "Rencana memasukkan kedua izin prinsip tersebut ke dalam daftar rencana peraturan daerah Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K)," terang Asri.  Nurdin juga disebut menerima gratifikasi Rp 4.228.500.000 yang berasal dari pengusaha terkait izin prinsip pemanfaatan ruang laut, izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan rekalamasi dan penerimaan lainnya dari kepala organisasi perangkat daerah (OPD) kepulauan Riau.  Atas perbuatannya, Nurdin dianggap melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Nurdin Basirun Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/untuk-kedua-kalinya-staf-pribadi-menteri-imam-nahrawi-digarap-kpk_m_.jpg" alt="Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap staf pribadi menpora, Miftaul Ulum. Ini merupakan pemeriksaan kedua." width="100%">
<figcaption>Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap staf pribadi menpora, Miftaul Ulum. Ini merupakan pemeriksaan kedua.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan di dua lokasi di Kepulauan Riau (Kepri) pada Rabu (18/9). Operasi itu terkait proses penyidikan dugaan penerimaan suap atau gratifikasi dengan tersangka Nurdin Basirun selaku Gubernur nonaktif Kepri.  "Kami menggeledah kantor BPKAD Provinsi Kepri dan kantor Bappelitbang Provinsi Kepri," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (18/9).  Dari dua lokasi tersebut, kata Febri, tim mengamankan sejumlah dokumen terkait anggaran OPD (Operasi Pemerintah Daerah, red). Sehari sebelumnya, tim penyidik telah menggeledah empat lokasi di Kepri terkait penyidikan kasus yang sama.  Empat lokasi itu antara lain, kantor Dinas PUPR Kepri, kantor Dinas Pendidikan Kepri, kantor Dinas Pariwisata Kepri, dan rumah salah satu Kepala OPD Pemprov Kepri.  "Dari empat lokasi itu diamankan sejumlah dokumen terkait anggaran di dinas masing-masing," ujar Febri.  Kasus ini bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kepri pada Rabu (10/7) lalu. Lembaga antirasuah itu memergoki transaksi suap antara Kepala Bidang Perikanan tangkap Budi Hartono dan pihak swasta bernama Abu Bakar di Pelabuhan Sri Bintan Tanjungpinang.  Dari tangan Budi, KPK mengamankan uang sejumlah SGD 6000. Uang itu diduga terkait dengan izin suap reklamasi di Kepri. Secara terpisah, KPK juga mengamankan Nurdin Basirun, Gubernur Kepri di rumah dinasnya di daerah Tanjungpinang.  Dari rumah Nurdin, KPK juga mengamankan tas yang berisi uang dalam mata uang asing dan rupiah. Uang tersebut terdiri dari sejumlah pecahan mata uang yang berbeda dengan rincian SGD43.942, USD5.303, EUR5, RM407, Riyal500, dan Rp132.610.000. Uang itu diduga merupakan gratifikasi terkait jabatannya sebagai gubernur.  KPK pun telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, kasus dugaan suap izin prinsip dan lokasi proyek reklamasi di Kepri tahun 2018 - 2019. Mereka adalah Nurdin Basirun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan, Budi Hartono, dan Abu Bakar.  Dalam perkembangan penanganan perkara, KPK juga sudah menetapkan pengusaha Kock Meng sebagai tersangka suap terkait Penerbitan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) di Provinsi Kepri Tahun 2019. Mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka, kini tengah menjalani masa tahanan di rutan tahanan KPK.

Kasus Suap Nurdin, KPK Geledah Kantor BPKAD dan Bappelitbang Kepri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Penyidik-KPK-Geledah-Teguh.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (17/9). Penggeledahan itu terkait penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang telah mentersangkakan Gubernur Kepri Nurdin Basirun.  "Ya, ada kegiatan di Tanjungpinang. Penggeledahan dilakukan sejak pukul 10 tadi pagi di dua lokasi, Kantor Dinas PU dan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (17/9).  Mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menyebut, hingga saat ini tim masih melakukan penggeledahan di dua tempat tersebut. KPK pun telah menyita dokumen terkait anggaran izin prinsip reklamasi di Kepri.  "Dokumen terkait anggaran (telah disita)," jelas Febri.  Dalam perkara ini, KPK juga sudah menggeledah sembilan lokasi berbeda. Masing-masing empat lokasi di Kota Batam, yaitu tiga rumah pihak swasta dan satu kediaman pejabat protokol Gubernur Nurdin Basirun.  Lalu empat lokasi di Tanjungpinang yakni dinas perhubungan, rumah pribadi tersangka Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepri Budi Hartono, serta kantor dinas lingkungan hidup dan kantor dinas ESDM. Selanjutnya, di Kabupaten Karimun, KPK menggeledah rumah pribadi Nurdin Basirun.  Dalam penggeledahan KPK di rumah Nurdin Basirun di Tanjungpinang pada Selasa (23/7) lalu, tim menemukan 13 tas ransel, kardus, plastik, dan kantong kertas berisi mata uang rupiah, dolar Singapura dan dolar Amerika.  Dalam penggeledahan itu, tim penyidik menemukan uang dengan total Rp3,5 miliar, USD 33.200 dan SGD 134.711 berserakan di beberapa tempat di kamar mantan Bupati Karimun tersebut.  Saat operasi tangkap tangan (OTT), terhadap Nurdin dan anak buahnya pada Rabu (10/7) lalu, KPK juga telah menyita sejumlah uang yang terdiri dari lima mata uang yang berbeda dengan rincian SGD 6.000, SGD 43.942, USD 5.303, EUR5, RM407, Riyal 500, dan Rp132.610.000.   Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Keempatnya yakni, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun; Kadis Kelautan dan Perikanan, Edy Sofyan; Kabid Perikanan Tangkap, Budi Hartono; serta pihak swasta, Abu Bakar.‎ Untuk Nurdin Basirun, KPK juga menjerat dengan pasal penerima gratifikasi.

Suap Gubernur Kepri, KPK Geledah 2 Kantor Dinas di Kepulauan Riau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-panggil-direktur-produksi-citilink-indonesia_m_186659.jpeg" alt="Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati" width="100%">
<figcaption>Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencekal seorang pengusaha ke luar negeri. Dia adalah Kock Meng, pengusaha di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri).  Pencekalan itu terkait dengan dugaan kasus suap yang menjerat Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun. Kock Meng diduga terkiat dalam izin prinsip dan izin lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil Kepri Tahun 2018/2019.  "KPK telah mengirimkan surat larangan ke luar negeri untuk seorang pihak swasta Kock Meng," kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi Humas KPK Yuyuk Andriati di Jakarta, Rabu (7/8).  Kock Meng dibatasi pergerakannya selama 6 bulan ke depan. Terhitung sejak 17 Juli 2019 lalu. Kock Meng pun sudah beberapa kali dipanggil oleh penyidik KPK. Namun pengusahaan tidak itu kooperatif dan mangkir dalam pemanggilan.  Di sisi lain, KPK enggan merinci bentuk keterlibatan dan peran dari Kock Meng. "Dia saksi fakta, ini penting. Terkait status Kock Meng kedepannya, kalau sudah mendapatkan hasil akan kami sampaikan," ucap Yuyuk.  Dalam kasus yang menjerat Nurdin Basirun, KPK juga memanggil CEO Panbil Group Jhohannes Kenendy Aritonang. Pada pemanggilan ini Jhohannes Kenendy Aritonang sudah memenuhi panggilan KPK pada Rabu (30/7) lalu.  Untuk diketahui, dalam kasus ini KPK menetapkan Gubernur nonaktif Kepri Nurdin Basirun sebagai tersangka.Nurdin ditetapkan tersangka bersama-sama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan (EDS), Kepala Bidang Perikanan Tangkap Budi Hartono (BUH), dan seorang pihak swasta bernama Abu Bakar (ABK).  Pada 30 Mei 2019 lalu Nurdin menerima SGD 5 ribu dan Rp 45 juta. Kemudian esok harinya terbitlah izin prinsip reklamasi seluas area sebesar 10,2 hektare.  Selain itu, Nurdin juga diduga menerima gratifikasi lainnya. Indikasi penerimaan gratifikasi disangkakan kepadanya berdasar pada temuan tim satgas KPK saat mengamankannya di rumah dinas gubernur dalam bentuk bermacam valuta asing.  Juru Bicara KPK Febri Diansyah membeberkan sejumlah uang gratifikasi Basirun yang telah disita KPK. Antara lain uang dalam valuta lokal senilai Rp 3.737.240.000, lalu dalam valuta asing yang terbagi atas, SGD 180.935, USD 38.553, RM 527, SAR 500, HKD 3, EUR 5.  Sebagai pihak yang diduga penerima suap Nurdin, Edy, dan Budi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sedangkan Abu Bakar disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Cekal Pengusaha Asal Batam untuk ke Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/GUBERNUR-KEPRI-TIBA-DI-KPK-FED-1.jpg" alt="Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat tiba di Kantor KPK, Jakarta, Kamis (11/7). Kini dia mulai menjalani masa tahanan selama 20 hari pertama di rutan K4 KPK. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat tiba di Kantor KPK, Jakarta, Kamis (11/7). Kini dia mulai menjalani masa tahanan selama 20 hari pertama di rutan K4 KPK. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Nurdin Basirun. Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) itu ditahan bersama tiga orang tersangka lainnya, karena terkait dugaan suap izin prinsip proyek reklamasi di Kepri 2018-2019 dan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan.  "Dilakukan perpanjangan penahanan untuk empat tersangka Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Budi Hartono, dan pihak swasta Abu Bakar," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (30/7).  Febri mengatakan, masa penahanan keempat tersangka suap izin reklamasi di Kepri itu diperpanjang selama 40 hari kedepan. Terhitung sejak Rabu 31 juli hingga Kamis 8 September 2019.  "Perpanjangan penahanan selama 40 hari dimulai tanggal 31 juli 2019-8 september 2019," ucap Febri.  Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan sedikitnya empat orang sebagai tersangka yakni Gubernur Kepri Nurdin Basirun bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri, Edy Sofyan dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepri, Budi Hartono dan pihak swasta Abu Bakar.  KPK juga telah menghitung seluruh uang yang diduga terkait gratifikasi Gubernur Kepri yang totalnya sebesar Rp 6,1 miliar. Dengan rincian, Rp3.7 miliar, 180.935 dollar Singapura, 38.553 dollar Amerika, 527 Ringgit Malaysia, 500 Riyal Saudi Arabia, 30 dollar Hongkong dan 5 Euro.  Akibat ulahnya, Gubernur Nurdin yang diduga penerima suap dan gratifikasi, dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11, dan Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara, pihak yang diduga penerima suap, Edy dan Budi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11, Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  &nbsp;

Kasus Reklamasi, KPK Perpanjang Masa Penahanan Gubernur Kepri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nurdin basirun

Berita Terkini