<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/26/lng-epi-2652888092.jpg" alt="ILUSTRASI Ekspor LNG. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Ekspor LNG. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Nur Pamudji mengungkapkan bahwa saat dirinya memimpin perusahaan pelat merah tersebut, pemerintah memberikan arahan agar PLN mengupayakan penggunaan gas alam sebagai sumber energi pembangkit listrik. Hal itu disampaikan Nur Pamudji saat bersaksi dalam sidang terdakwa mantan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (8/1). "Iya benar, arahan dari pemerintah memang PLN harus mengupayakan menggunakan gas alam untuk pembangkit-pembangkit listrik yang masih memakai BBM solar," kata Nur Pamudji di hadapan majelis hakim. Nur Pamudji yang menjabat sebagai Dirut PLN periode 2011&ndash;2014 itu juga mengakui pernah mengikuti rapat di kantor Wakil Presiden. Menurutnya, rapat tersebut membahas penggunaan gas untuk kebutuhan kelistrikan nasional. &nbsp; "Pernah ada rapat dengan kantor Wakil Presiden, tapi saya tidak ingat tanggalnya kapan. Tetapi kalau membahas gas, iya," ucapnya. Ia menambahkan, proyeksi kebutuhan gas untuk pembangkit listrik PLN selalu disusun dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Namun hingga kini, pasokan gas dinilai masih belum mencukupi. "Prediksi kebutuhan gas selalu dibuat di RUPTL. Selalu dibuat. Dan sampai hari ini, tahun 2026, saya tahu 2025 itu kebutuhan gas untuk PLN masih belum bisa dicukupi," tegasnya. Sebelumnya, mantan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto, bersama mantan Vice President Strategic Planning Business Development Direktorat Gas PT Pertamina, Yenny Andayani, didakwa turut serta melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG). Dalam surat dakwaan disebutkan bahwa Terdakwa Hari Karyuliarto didakwa tidak menyusun pedoman atas proses pengadaan LNG dari sumber internasional dan tetap memproses pengadaan LNG dari Cheniere Energy Inc. Selain itu, ia menyetujui Term Sheet Corpus Christi Liquefaction yang di dalamnya termasuk formula harga tanpa mempertimbangkan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli domestik. Hari didakwa mengusulkan kepada Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan agar menandatangani surat kuasa yang ditujukan kepadanya untuk menandatangani LNG SPA Train 2. Usulan tersebut dilakukan tanpa didukung persetujuan direksi, tanggapan tertulis dewan komisaris, serta persetujuan RUPS, dan tanpa adanya pembeli LNG Corpus Christi Liquefaction yang telah terikat perjanjian. Akibat perbuatannya negara diduga menanggung kerugian hingga USD 113.839.186 atau USD 113,8 juta. Hari Karyuliarto dan Yenny Andayani didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Nur Pamudji akui rapat dengan Wapres bahas kebutuhan gas alam untuk PLN. Dia sebut pasokan gas masih kurang hingga 2025 di Indonesia.

Nur Pamudji Akui Sempat Rapat dengan Wapres soal Kebutuhan Gas Alam untuk PLN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kabulkan-pk-choel-mallarangeng-ma-potong-6-bulan-hukuman-pidananya_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) kembali melepaskan terpidana korupsi pada tingkat kasasi. Kali ini, lembaga kekuasaan kehakiman itu melepaskan mantan Direktur Utama PT PLN, Nur Pamudji dalam perkara korupsi pengadaan barang yang dilakukan PLN untuk BBM jenis High Speed Diesel (HSD).  Dalam putusan kasasi, MA menilai perbuatan yang dilakukan Nur Pamudji dalam perkara tersebut bukanlah perbuatan pidana, melainkan perbuatan perdata.  "Ditolak karena tidak beralasan hukum. Sedangkan alasan kasasi terdakwa dapat dibenarkan, sehingga meskipun perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana," kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/7).  MA lantas mengabulkan upaya hukum kasasi Nur Pamudji dan membatalkan putusan judex facti. Padahal, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan kepada Nur Pamudji.  Hukuman Nur Pamudji diperberat dalam putusan di tingkat banding menjadi 7 tahun penjara. Tetapi pada tingkat kasasi dinyatakan masuk ke dalam ranah perdata.  "Dengan mengadili sendiri, menyatakan perbuatan yang dididakwakan terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana, oleh karena itu tedakwa dilepaskan dari tuntutan hukum," tegas Andi menandaskan.  Sebagaimana diketahui, kasus ini terjadi pada 2010 lalu. Nur Pamudji saat itu merupakan Direktur Energi Primer PLN, lalu pada 2012 menjabat sebagai Dirut PLN.  Kemudian dilakukan pengadaan barang yang dilakukan PLN untuk BBM jenis High Speed Diesel (HSD), demi memenuhi kebutuhan pembangkit listrik tenaga gas dan uap di Muara Tawar, Tambak Lorok, Gresik, Grati, Belawan, Tanjung Priok dan Muara Karang.  Kemudian Dirut PT TPPI Honggo Wendratno mengetahui rencana PLN tersebut. Lantas Honggo melakukan upaya agar PT TPPI bisa menjadi rekanan PLN untuk memasok BBM jenis HSD. Namun rangkaian perbuatan itu membuat PLN merugi ratusan miliar rupiah.  Perkara ini kemudian ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri pada 2015, Nur Pamudji dan Honggo menjadi tersangka. Pada 13 Juli 2020, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan kepada Nur Pamudji karena dinilai korupsi secara bersama-sama. Bahkan pada tingkat banding, hukuman Nur Pamudji diperberat menjadi 7 tahun penjara.

Korupsi Pengadaan BBM, MA Lepaskan Eks Dirut PLN Nur Pamudji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/pln-jemput-bibit-unggul-di-universitas-lewat-employer-branding_m_.jpg" alt="Ilustrasi PLN" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PLN</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) Nur Pamudji dinilai banyak kejanggalan. Peraih penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award pada tahun 2013 itu ditangkap polisi atas tuduhan korupsi dalam kasus tender pengadaan BBM solar antara PLN dan PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI).  Hasil audit investigasi BPK permintaan kepolisian, tender itu dinilai merugikan negara Rp 188,7 miliar. "Dari tender itu sudah terealisasi penghematan Rp 524,3 miliar atau 33,4 persen dari target Rp 1,571 triliun," kata founder Katadata Insight Center (KIC) Metta Dharmasaputra.  Metta menjelaskan, penghematan berasal dari BBM Solar yang dipasok TPPI pada Februari- Oktober 2011 untuk pembangkit listrik Tambak Lorok Rp 75,1 miliar dan pembangkit listrik Belawan Rp 173,5 miliar pada Februari 2011-April 2012.  Kemudian pasokan BBM solar dari Shell sebesar Rp 143,5 miliar di Agustus 2011-Maret 2013 dan pasokan dari KPM Rp 132 miliar pada Maret 2013 - Desember 2014. Shell dan KPM ada pengganti TPPI yang tidak bisa memenuhi kontrak.  "Harga hasil tender jauh lebih murah dibandingkan membeli dari Pertamina langsung dengan BBM solar MOPS+5%. Sedangkan TPPI, MOPS+2,730% untuk Tambak Lorok dan MOPS+1,683% untuk Belawan," lanjut Metta.  Ekonom senior dari INDEF Faisal Basri mengatakan, tender pengadaan BBM solar yang dimenangkan TPPI membuat semua pihak senang. Termasuk pemegang saham mayoritas TPPI yang tidak lain adalah Kementerian Keuangan yang punya saham sebesar 70%.  "Setelah tender, dia dapat pendapatan. Tadinya kan tidak. Negara untung dan PLN juga untung (melakukan penghematan)," kata Faisal.

Tender Pengadaan Solar PLN-TPPI, Rp 524,3 Miliar Berhasil Dihemat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/PT-PLN-PERSERO.jpeg" alt="Ilustrasi jaringan listrik PT PLN (Persero)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jaringan listrik PT PLN (Persero)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kriminalisasi mantan Direktur Utama PT PLN (Persero), Nur Pamudji dinilai menjadi pintu masuk bagi pemerintah membentuk majelis etik direksi BUMN. Pembentukan majelis etik ini dilakukan untuk menghindari preseden serupa terjadi di kemudian hari.  Nur Pamudji dojadikan tersangka atas tuduhan korupsi dalam kasus tender pengadaan BBM solar antara PLN dan PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI). Hasil audit BPK atas permintaan kepolisian, tender itu dinilai merugikan negara sebanyak Rp 188,7 miliar.  Namun, fakta lain terungkap jika PLN justru diuntungkan karena berhasil merealisasi penghematan dari hasil tender senilai Rp524,1 miliar. Setara 33,4 persen dari total target sebesar Rp 1,57 triliun.  "Ke depan perlu semacam majelis etik terhadap direksi BUMN. Seperti halnya ada di kedokteran. Sehingga ada lagi masalah seperti ini yang masuk dulu majelis etik, apakah perbuatan melawan hukum atau tidak," kata pakar hukum Ali Nurdin.  Penghematan diperoleh dari harga solar hasil tender jauh lebih mudah dibanding harga pembelian dari Pertamina dengan MOPS+5%. Untuk TPPI, pembangkit listrik Tambak Lorok MOPS+2,730% dan Belawan MOPS+1,683%.  Ali menambahkan, proses tender pengadaan solar bagi pembangkit listrik Tambak Lorok (Semarang) dan Belawan (Medan) oleh PLN sudah tepat. Termasuk dalam skema right to match (RTM) dalam pengadaan ini.  Pendiri Katadata Insight Center (KIC), Metta Dharmasaputra skema RTM lazim dilakukan dalam dunia bisnis. Kehadiran PLN di kasus ini adalah untuk optimalisasi TPPI yang sebagian besar sahamnya dimiliki negara.  "Ini sesuatu yang lazim dan lumrah di dunia bisnis. Lebih aneh lagi hak yang sama juga diberikan kepada Pertamina dan kini tidak dipersoalkan," katanya.  Nur Pamudji resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri pada 25 Juli 2015. Namun bukti berupa hasil dari audit investigasi BPK yang meyebut ada kerugian negara sebesar Rp 188,7 miliar baru ada di 2018. Ia tiba-tiba ditahan oleh Bareskrim Polri pada 26 Juli 2019 dan mulai menjalani persidangan pada 23 September 2019 di Pengadilan Tipikor.

Ahli Hukum: Pembentukan Majelis Etik Direksi BUMN Sangat Mendesak

nur pamudji

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nur pamudji

Berita Terkini

Nur Pamudji Akui Sempat Rapat dengan Wapres soal Kebutuhan Gas Alam untuk PLN

Korupsi Pengadaan BBM, MA Lepaskan Eks Dirut PLN Nur Pamudji

Tender Pengadaan Solar PLN-TPPI, Rp 524,3 Miliar Berhasil Dihemat

Ahli Hukum: Pembentukan Majelis Etik Direksi BUMN Sangat Mendesak

Download Aplikasi JawaPos.com