<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/produksi-ditekan-pengijon-pemerintah-didesak-bela-petani-tembakau_m_183659.jpeg" alt="Ilustrasi petani tembakau" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petani tembakau</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah perlu lebih memperhatikan kesejahteraan petani tembakau. Karenanya, dalam mengambil kebijakan terkait industri hasil tembakau (IHT), pemerintah dirasa perlu independen. Apalagi, IHT telah memberikan kontribusi yang besar bagi negara.  Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI Nur Nadlifah menjelaskan, saat ini banyak pihak yang mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan yang mengancam keberlangsungan industri hasil tembakau melalui kampanye-kampanye hitam antitembakau. Padahal, menurut Nur, seringkali kampanye-kampanye yang dilakukan tak berdasar dan tanpa data.  “Dorongan ini akan mematikan industri hasil tembakau karena tujuan mereka adalah menghancurkan keberadaan tembakau dengan menggencarkan berbagai tuduhan yang belum tentu faktual dan bahkan menyudutkan, seakan-akan industri ini adalah sebuah dosa besar. Hal tersebut sangat tidak pantas mengingat jutaan masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya pada industri ini," ujarnya kepada wartawan, (20/4).  Nur meminta pemerintah mampu untuk tidak diintervensi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan tetap menjaga independensi.  "Mata rantai industri ini sangat masif. Tidak ada negara lain yang model sektor pertembakauannya seperti di Indonesia karena jenis rokok kretek itu budaya asli kita. Tekanan di satu sisi pasti akan berdampak pada seluruh ekosistem industri. Maka itu, kita harus ingat dan memegang teguh netralitas dalam proses penyusunan kebijakan. Jangan mau diintervensi atau diprovokasi” kata Nur.  Menurut Nur, kampanye-kampanye hitam tersebut sudah sangat memprihatinkan dan menyakiti hati jutaan rakyat yang menggantungkan nasibnya pada IHT, termasuk para petani dan pekerja. Padahal, industri ini telah membantu negara melalui penyerapan tenaga kerja.  Berdasarkan data Kementerian Perindustrian tahun 2019, IHT telah menyerap sebanyak 5,98 juta tenaga kerja. Selain itu, data Badan Pusat Statistik tahun 2019 juga menyebutkan bahwa 89 persen dari seluruh pekerja di sektor pengolahan tembakau adalah pekerja perempuan, yang mayoritas adalah lulusan SD atau SMP.  Kepiawaian ibu-ibu pelinting sigaret kretek tangan (SKT) merupakan keahlian yang unik dan berperan besar dalam proses produksi. Setiap pekerja mampu melinting 3.000-3.500 SKT per hari. Pada awalnya, banyak pekerja yang memilih profesi ini untuk menambah pendapatan rumah tangga dan mendukung perekonomian keluarga.  Pada saat pandemi menghantam Indonesia, para pekerja perempuan ini justru menjadi andalan keluarga. Mereka mengambil alih peran para suami sebagai tulang punggung keluarga karena tidak sedikit dari suami-suami mereka yang menjadi korban PHK.  Nur juga menambahkan kontribusi IHT terhadap negara tidak hanya sebatas penyerapan tenaga kerja, akan tetapi juga penerimaan negara melalui cukai hasil tembakau (CHT) yang sangat diandalkan pemerintah, khususnya di kala perekonomian negara melambat akibat pandemi dan saat ini sedang berupaya untuk pulih. Pada tahun 2021 saja, IHT menyumbang senilai Rp 188,81 triliun ke pendapatan negara melalui cukai.  “Kontribusinya besar sekali kepada negara. Oleh karena itu, pemerintah diminta hati-hati mengambil kebijakan terkait industri ini. Jangan sampai ada intervensi dari pihak tertentu. Pemerintah harus berpihak ke petani dan pekerja, apalagi pekerja linting SKT. Saya melihat semangat Kartini yang ada di mereka.” jelasnya.

Legislator PKB: Pemerintah Harus Berpihak ke Pekerja Industri Tembakau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/d3c5e9b2-2f4a-46c1-a379-27d34cebadab.jpg" alt="Anggota Komisi IX DPR Nur Nadlifah. Dokumentasi Pribadi/ANTARA" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi IX DPR Nur Nadlifah. Dokumentasi Pribadi/ANTARA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan amar putusan terkait vaksin halal, Komisi IX DPR meminta Pemerintah merevisi soal syarat booster bagi pemudik.  Anggota Komisi IX DPR Nur Nadlifah dengan tegas meminta pemerintah melaksanakan melaksanakan apa yang diamanatkan dalam putusan MA. Yakni, terkait penyediaan vaksin halal.  “Secara pribadi, saya berterima kasih kepada MA karena telah mengabulkan hak umat Islam di Indonesia,” ujar Nur Nadlifah dalam keterangannya, Sabtu (23/4).  Sebelumnya, MA mengabulkan gugatan uji materiil atas Pasal 2 Perpres RI Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi pandemi Covid-19. Dalam putusan itu, MA menyatakan Pasal 2 Perpres bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi, yaitu Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. MA pun meminta pemerintah untuk menyediakan vaksin halal untuk umat muslim di Indonesia. Uji materil tersebut diajukan oleh Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI).  Nadhifa menceritakan, masyarakat awam yang tidak paham soal vaksin. Mereka hanya bisa menerima jenis vaksin yang ditawarkan Pemerintah, karena memang tidak ada pilihan lain. Oleh sebab itu, kini sudah seharusnya siapa pun yang paham soal vaksin agar meminta haknya.  Nur mengklaim telah berulangkali menghubungi pihak Kemenkes untuk mendesak ketersediaan pilihan vaksin halal. “Beberapa kali saya sudah ngomong ke Kemenkes untuk mengeluarkan pilihan vaksin halal. Kalau masyarakat tidak mengambil, maka itu pilihan mereka. Kewajiban negara terhadap umat islam sudah gugur karena itu sudah pilihan masing-masing,” ujarnya.  Mengenai vaksin booster sebagai syarat mudik lebaran 2022 saat vaksin yang disediakan pemerintah tidak halal, Nadhifa meminta aturan itu dapat direvisi sesegera mungkin. “Maka pemerintah sediakan (Vaksin Halal) sesegera mungkin atau sebelum lebaran ini. Jangan diwajibkan (kalau belum ada vaksin halal)” katanya.

DPR Minta Pemerintah Revisi Syarat Booster untuk Mudik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/d3c5e9b2-2f4a-46c1-a379-27d34cebadab.jpg" alt="Anggota Komisi IX DPR Nur Nadlifah. Dokumentasi Pribadi/ANTARA" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi IX DPR Nur Nadlifah. Dokumentasi Pribadi/ANTARA</figcaption>
</figure><h3>Nur Nadlifah: Dosa Kalau Tidak Sediakan Vaksin Halal</h3> JawaPos.com - Panja Pengawasan Vaksin DPR menyoroti kinerja Bio Farma sebagai BUMN yang ditugaskan pemerintah dalam hal vaksinasi. Terutama dalam produksi vaksin yang sudah mendapat fatwa halal.  Anggota Panja Pengawasan Vaksin Komisi IX DPR Nur Nadlifah mengatakan, Bio Farma sebagai BUMN pada 2021 mampu memproduksi vaksin Sinovac yang telah mendapatkan fatwa Halal oleh MUI. Untuk program vaksinasi lanjutan (booster), vaksin sinovac tidak termasuk dalam jenis vaksin yang disediakan oleh pemerintah.  "Sebenarnya berapa kemampuan Bio farma untuk memproduksi vaksin sinovac. Ini akan berlanjut, karena dalam kebijakan Kemenkes vaksin sinovac tidak masuk untuk booster," ujar Nadlifah seperti dilansir Antara.  Pernyataan itu dikemukakan saat Rapat Panja Pengawasan Vaksin dengan Biofarma dan BPOM RI, Rabu (6/4).  "Vaksin sinovac ini sudah mendapatkan fatwa Halal. Sementara, vaksin sinovac yang dijadikan rekomendasi. Karena vaksin booster (saat ini) semuanya belum disediakan vaksin halal," sambung Nadlifah.  Nadlifah ketika menanyakan ke Kemenkes bahwa produksi vaksin Sinovac terbatas. Vaksin Sinovac hanya diperuntukkan untuk vaksinasi anak-anak usia 6-11 tahun.  "Kenapa produksinya tidak ditambah? Sehingga booster ini ada pilihan vaksin halalnya. Ini berapa kali saya ulang karena mayoritas masyarakat Indonesia itu muslim. Kita dosa kalau tidak menyediakan vaksin halal," kata legilator PKB itu.  Dia menjelaskan, kondisi saat ini sudah berbeda ketika gelombang varian delta tahun lalu. Jika kondisi darurat, vaksin yang tidak mendapatkan fatwa halal pun boleh digunakan.  "Tapi hari ini tidak. Maka dosa pemerintah jika tidak menggunakan vaksin yang sudah mendapatkan fatwa halal. Ini saya ingatkan kita sebagai sesama muslim," tegasnya.  Sementara itu, Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir dalam tanggapannya menjelaskan soal kapasitas produksi khusus vaksin covid-19. Pihaknya sudah mendedikasikan kapasitas produksi 250 juta dosis per tahun.  "Ini yang kita produksi optimal sejak kita mendapatkan CPOB mulai Q1 dan kita produksi terus sampai Oktober 2021 untuk memenuhi target 125 juta dosis di bio farma," jelasnya.

Panja Komisi IX DPR Soroti Kinerja Bio Farma soal Produksi Vaksin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Vaksin-Booster-Untuk-Syarat-Mudik-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Warga mengantre untuk melakukan vaksin booster di Masjid Al Itihad Tebet, Jakarta, Sabtu (26/03/2022). Pemerintah mengizinkan kegiatan mudik Lebaran 2022 mendatang. Namun, pelonggaran mudik Lebaran hanya boleh dilakukan oleh masyarakat yang sudah menerima" width="100%">
<figcaption>Warga mengantre untuk melakukan vaksin booster di Masjid Al Itihad Tebet, Jakarta, Sabtu (26/03/2022). Pemerintah mengizinkan kegiatan mudik Lebaran 2022 mendatang. Namun, pelonggaran mudik Lebaran hanya boleh dilakukan oleh masyarakat yang sudah menerima</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Arus mudik pada libur hari raya Idul Fitri mendatang berpotensi membeludak. Asalkan para pemudik sudah mendapatkan vaksin booster atau dosis lanjutan.  Anggota Panja Pengawasan Vaksin Komisi IX DPR Nur Nadlifah mengatakan, jumlah masyarakat yang mengikuti vaksin booster belum begitu banyak. Salah satu penyebabnya adalah ketersedian vaksin yang halal.  “Mencermati permintaan masyarakat, saya rasa Kemenkes harus segera menyediakan vaksin halal. Apalagi syarat mudik tahun ini seluruh masyarakat wajib booster,” ujar Nur Nadlifah menyarankan saat RDP dengan Kemenkes dan Kemenkeu, Kamis (31/3).  Anggota Fraksi PKB itu mempertanyakan alasan Kemenkes belum juga tidak memasukkan vaksin yang sudah diberi fatwa halal oleh MUI untuk booster. Dia heran, ada vaksin yang sudah jelas baik secara klinis dan halal, tapi tidak dimasukkan ke dalam daftar vaksin booster.  “Menurut penelitian, vaksin Zifivax bagus. Mengapa tidak dimasukkan dalam list. sedangkan vaksin yang barusan keluar justru dimasukkan dalam list," terang dia.  Dia menegaskan ketersediaan vaksin halal adalah tanggung jawab moral pemerintah dengan umat Islam. "Dulu kita bertaruh nyawa untuk memperebutkan vaksin. Sekarang situasi sudah berbeda,” jelas Nadlifah.  Senada dengan itu, Anggota Panja Vaksin Saleh Daulay juga mempertanyakan pengadaan vaksin covid-19 yang dilakukan Kemenkes. Menurut anggota Fraksi PAN itu, pengadaan vaksin covid-19 di Kemenkes tidak berdasar.  Hal itu dikemukakannya di hadapan perwakilan Kemenkes, yakni Direktur Jenderal (Dirjen) Kefarmasian dan Alat Kesehatan Lucia Rizka Andalusia.  Sementara itu, Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Lucia Rizka Andalusia menjelaskan, vaksin yang sudah diberikan UEA oleh BPOM ada 10 jenis vaksin. Vaksin yang digunakan pemerintah, baik yang melalui hibah atau pengadaan sampai saat ini baru 7 jenis Vaksin.  “Kami mempertimbangan bahwa saat akhir tahun pada bulan September-November 2021 ketika terjadi wafe varian delta, pemerintah sudah mengamaankan vaksin dan sudah dilakukan kontrak pengadaan,” ujar Rizka.  “Kemudian di bulan November-Desember 2021 kami mendapatkan hibah vaksin. Jadi tidak ada kontrak baru lagi sampai tahun 2022 ini,” sambungnya.  Menyoal vaksin Halal, Rizka mengklaim pihaknya telah berkoordinasi denga negara Uni Emirat Arab (UEA) terkait kehalalan vaksin pfizer. "Kami hari ini sudah berkoordinasi dengan UEA menanyakan status kehalalan Vaksin tersebut,” terangnya.

Hadapi Animo Mudik, DPR Sarankan Booster Pakai Vaksin Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Vaksin-Booster-Untuk-Syarat-Mudik-Dery-Ridwansah-8-1.jpg" alt="Tenaga medis menyuntikan vaksin booster ke peserta di Masjid Al Itihad Tebet, Jakarta, Sabtu (26/03/2022). Pemerintah mengizinkan kegiatan mudik Lebaran 2022 mendatang. Namun, pelonggaran mudik Lebaran hanya boleh dilakukan oleh masyarakat yang sudah mene" width="100%">
<figcaption>Tenaga medis menyuntikan vaksin booster ke peserta di Masjid Al Itihad Tebet, Jakarta, Sabtu (26/03/2022). Pemerintah mengizinkan kegiatan mudik Lebaran 2022 mendatang. Namun, pelonggaran mudik Lebaran hanya boleh dilakukan oleh masyarakat yang sudah mene</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jumlah vaksin halal di Tanah Air sangat terbatas. Anggota Panja Pengawasan Vaksin Komisi IX DPR Nur Nadlifah menyoroti keterbatasan tersebut.  Nur Nadlifah mempertanyakan, kenapa pengadaan vaksin halal seperti Sinovac sangat sedikit sekali. Kondisi itu sangat berbeda jika dibandingkan Pfizer, Moderna, dan Astrazeneca.  "Ada 3 skema pengadaan vaksin. Di antaranya penugasan kepada Biofarma. Kalau saya lihat dari 3 skema itu, pengadaan vaksin sinovac ini kenapa kecil. Padahal vaksin itu yang sudah mendapatkan fatwa halal MUI," kata Nur Nadlifah di Jakarta, Rabu (30/3).  Anggota Fraksi PKB itu menuturkan, bahwasanya masyarakat Indonesia mayoritas muslim. Mereka umumnya lebih condong memilih vaksin halal dalam upaya vaksinasi demi mendapat herd immunity.  "Saya menemukan di lapangan banyak masyarakat tidak mau divaksin booster karena masih menunggu vaksin halal. Kalau di Arab Saudi, pfizer dinyatakan halal. Kenapa kita tidak bekerja sama dengan mereka?" tegas dia.  Menurut Nadlifah, ketersediaan vaksin halal sangat penting. Apalagi pemerintah sangat mengharapkan masyarakat ikut vaksinasi lanjutan atau booster. "Kalau vaksinya tidak halal, masyarakat jadi ragu-ragu," imbuhnya. Pasalnya kini kondisinya tidaklah darurat. Sangat berbeda dengan saat pandemi covid pada varian delta. Ketika itu tidak ada pilihan selain vaksin yang ada.  "Jika memang pemerintah tidak ada lagi anggaran untuk pengadaan vaksin halal, mengapa vaksin yang ada saat ini tidak dimintakan fatwa halalnya ke MUI," tandasnya.

Panja DPR Pertanyakan Jumlah Vaksin Halal Sangat Terbatas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/JKT_VAKSIN-ANAK-DENGAN-SUPER-HERO_MIFTAHULHAYAT-12-2936.jpg" alt="Petugas medis menyuntikkan vaksin covid-19 kepada anak-anak di Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta, Minggu (16/01/2022). Sebanyak 350 anak karyawan OJK mengikuti vaksinasi Covid-19 dosis ke dua dengan bertemakan superhero untuk menghilangkan sti" width="100%">
<figcaption>Petugas medis menyuntikkan vaksin covid-19 kepada anak-anak di Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta, Minggu (16/01/2022). Sebanyak 350 anak karyawan OJK mengikuti vaksinasi Covid-19 dosis ke dua dengan bertemakan superhero untuk menghilangkan sti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPR komisi IX Fraksi PKB, Nur Nadlifah menyatakan, pihaknya akan serius mengawasi vaksinasi Covid-19 yang tengah berlangsung. Hal itu khususnya terkait dengan adanya isu bisnis dalam vaksinasi di Indonesia.  Ia mengatakan bahwa jika memang vaksinasi ini kental dengan nuansa bisnis. "Kita akan mengawasi itu pasti, jika vaksin ini kental dengan bisnis ini akan menjadi evaluasi bagi kita. Kita akan kejar juga," ujar Nur Nadlifah kepada wartawan, Jumat (21/1).  Selain isu bisnis, Ia juga mengatakan bahwa vaksin yang sudah kadaluarsa hasil dari bantuan juga akan menjadi evaluasi penting. "Vaksin yang sudah expired itu dari bantuan. Kami juga akan tetap memantau dan juga menanyakan kenapa harus expired," ungkapnya  Isu-isu tersebut, kata Nur, akan menjadi bahan pembahasan penting setelah terbentuknya Panitia Kerja (Panja) kemarin Kamis (20/1). "Akan menjadi masukan (pembahasan) buat kami, kebetulan Panja baru terbentuk kemarin dan ini juga temen-temen fraksi belum menentukan anggota panjanya," tegasnya. (*)  &nbsp;  &nbsp;

Ada Dugaan Bisnis Vaksinasi Covid, Komisi IX DPR akan Bahas di Panja

Nur Nadlifah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Nur Nadlifah