<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Nur-Hudi-Nasdem-Gresik.jpg" alt="Anggota DPRD Gresik asal Partai Nasdem Nur Hadi" width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD Gresik asal Partai Nasdem Nur Hadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana sidang kode etik dengan terlapor Nur Hudi, anggota DPRD Gresik dari Partai Nasdem, masih berputar-putar pada berkas. Hasil rapat internal anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Gresik, Kamis (18/6) menyatakan, laporan dari pelapor kurang lengkap. BK memberikan waktu 14 hari kepada pelapor untuk melangkapinya.  Menurut Ketua BK DPRD Gresik Fakih Usman, alat bukti dari pelapor belum memenuhi syarat dan ketentuan seperti yang sudah diatur dalam pasal 20 Peraturan DPRD Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Beracara BK DPRD Gresik. Hasil pengkajian internal BK, alat bukti yang sudah dilampirkan pelapor masih memenuhi satu unsur saja. Yakni, keterangan pihak pelapor.  ”Seharusnya, ada minimal dua alat bukti. Jadi, mirip dengan alat bukti pada persidangan umum. Antara lain, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, ataupun petunjuk lain,” kata anggota dewan dari PAN itu.  Fakih menegaskan, kebijakan tersebut merupakan kewenangan BK. Tujuannya, selama jalannya proses sidang kode etik nanti, pihak pelapor bisa membuktikan kebenaran pengaduan atau laporannya secara gamblang. ”Pihak teradu juga berhak mengajukan kontra alat bukti terhadap pengaduan yang diajukan oleh pengadu,” ungkapnya.  Bahkan, lanjut dia, pihaknya dapat meminta alat bukti lain kepada pihak ketiga. Baik keterangan saksi maupun ahli. ”Karena selain membuktikan, tugas kami juga akan memutuskan sanksi apa yang akan diterapkan kepada terlapor nanti,” jelasnya.  Jika dalam 14 hari tersebut para pelapor tidak melengkapi alat bukti lain, BK bisa turun langsung untuk menggali informasi kepada korban ataupun saksi dan ahli. ”Namun, sifatnya opsional. Kami menunggu respons pelapor terlebih dahulu,” tandasnya.  Sebelumnya, kuasa hukum pelapor Abdullah Syafi’i mempertanyakan keseriusan BK DPRD Gresik dalam menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik tersebut. ”Kami sudah melampirkan berkas pelaporan secara lengkap, termasuk berbagai bukti yang ada,” jelasnya.  Karena itu, Syafi’i menyebut sangat tidak tepat jika BK masih beralasan kurang bukti. ”Saat melengkapi berkas kekurangan pun, tidak ada instruksi untuk melengkapi bukti. Karena memang seluruh bukti yang kami miliki sudah terlampirkan,” ungkapnya.  Dalam sidang kode etik itulah pihak BK wajib untuk membuktikan terlapor bersalah atau tidak. Yang jelas, pengaduan atau laporan itu menjadi salah satu kontrol terhadap perilaku anggota dewan agar tidak melenceng dari tugas dan wewenangnya secara etik.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=LVbwyZJXpKg  https://www.youtube.com/watch?v=-itcC9SUsv0  https://www.youtube.com/watch?v=1PWFkSdr9BQ

BK DPRD Gresik Sebut Laporan Kasus Nur Hudi Tidak Lengkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Nur-Hudi-Nasdem-Gresik.jpg" alt="Anggota DPRD Gresik asal Partai Nasdem Nur Hadi" width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD Gresik asal Partai Nasdem Nur Hadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kelanjutan proses sidang kasus dugaan pelanggaran kode etik DPRD Gresik dengan terlapor Nur Hudi kembali tertunda. Sebelumnya, Badan Kehormatan (BK) DPRD Gresik sepakat merencanakan rapat internal lebih dulu pada Senin (16/6). Namun, ternyata rapat itu urung terlaksana. Dalihnya, agenda itu berbenturan dengan kunjungan kerja luar daerah (KKLD).  Sebetulnya pelaksanaan sidang tersebut sudah dinanti pihak pelapor. Sudah hampir sebulan lamanya jadwal sidang itu belum juga diputuskan. Masyarakat juga tentu menunggu keseriusan dewan untuk membuktikan keterlibatan Nur Hudi, wakil rakyat dari Partai Nasdem, atas laporan telah ikut memengaruhi proses hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dengan korban yang berinisial Y. Aduan itu juga merupakan kasus pertama yang masuk ke BK.  Menurut Abdullah Syafi’i, kuasa hukum korban dan pelapor, pihaknya mempertanyakan keseriusan BK DPRD Gresik dalam menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut. ”Kami sudah melampirkan berkas laporan secara lengkap, termasuk berbagai bukti yang ada,” jelasnya.  Karena itu, lanjut dia, sangat tidak pas kalau BK DPRD Gresik masih beralasan kekurangan bukti atas laporan kliennya. ”Saat melengkapi berkas kekurangan pun, tidak ada instruksi untuk melengkapi bukti. Karena memang seluruh bukti yang kami miliki sudah terlampirkan,” papar dia.  Dalam sidang kode etik itulah pihak BK wajib membuktikan perbuatan terlapor bersalah atau tidak. ”Apakah perilakunya sudah sesuai dengan tupoksi anggota dewan atau tidak. Sebagai rakyat, kan wajar dan khawatir sidang tersebut tidak jadi terselenggara,” lanjutnya.  Sementara itu, Ketua BK DPRD Gresik Fakih Usman menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan rapat internal. ”Kami lihat fakta-fakta terlebih dahulu, baru setelah itu menentukan langkah yang akan diambil. Jika tidak ada kendala, rapat tersebut akan dilaksanakan Kamis nanti (18/6),” jelas anggota dewan dari PAN tersebut.  Dia menyebutkan, aduan yang diterima hanya berupa narasi dan kronologi. Belum dilampirkan bukti secara utuh. Karena itu, dalam rapat internal nanti pihaknya akan melibatkan tim ahli untuk mengkaji laporan tersebut. ”Menggali fakta-fakta yang ada, apakah laporan tersebut bisa ditindaklanjuti atau tidak,” terangnya.  Bahkan, BK berencana menggali informasi langsung dari pihak korban. Jika hasil pengkajian dirasa cukup, jadwal sidang kode etik segera ditentukan. Untuk kepentingan itu, ada beberapa opsi yang bisa ditempuh. Yakni, memanggil pelapor dan terlapor secara langsung atau menggelar forum secara terpisah. ”Bergantung keputusan internal BK,” pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=rJio60hKuKk  https://www.youtube.com/watch?v=jKaZ_fTKHlM  https://www.youtube.com/watch?v=60hJO8N9RQM

Maju-Mundur Rapat Dugaan Pelanggaran Kode Etik Nur Hudi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Nur-Hudi-Nasdem-Gresik.jpg" alt="Anggota DPRD Gresik asal Partai Nasdem Nur Hadi" width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD Gresik asal Partai Nasdem Nur Hadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Kehormatan (BK) DPRD Gresik telah menerima dua laporan terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh salah satu anggota dewan, Nur Hudi (NH). Hanya, meski laporan itu sudah diterima, BK belum memutuskan pelaksanaan sidang kode etik terhadap legislator tersebut. Dalihnya, BK memilih untuk melakukan investigasi internal karena belum cukup bukti.  Berdasar data yang diperoleh, dua laporan yang diterima BK itu berasal dari PC PMII Gresik dan keluarga Y, korban kasus dugaan kekerasan seksual yang jadi pemicu mencuatnya kontroversi itu. Dua pihak tersebut melaporkan dugaan keterlibatan Nur Hudi dalam memengaruhi proses hukum terhadap kasus kekerasan seksual dengan korban anak di bawah umur itu.  Ketua BK DPRD Gresik Fakih Usman menyebutkan bahwa pihaknya telah menerima laporan itu, termasuk kekurangan berkas dari para pelapor. Namun, laporan tersebut tidak melampirkan bukti yang cukup kuat untuk memulai sidang kode etik itu. ”Karena bukti yang dilampirkan seputar kronologi dan tuntutan saja,” jelasnya. <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/surabaya/10/05/2020/politikus-nasdem-gresik-akui-tawarkan-uang-damai-di-kasus-asusila/">Baca Juga: Politikus Nasdem Gresik Akui Tawarkan Uang Damai di Kasus Asusila</a></li> </ul> Karena itu, BK bakal mengkaji laporan tersebut bersama staf ahli. Termasuk, melakukan investigasi internal terkait dengan duduk perkara tersebut. ”Pekan depan. Jika hasil kajian dirasa cukup, penjadwalan sidang kode etik akan segera ditentukan saat itu juga,” ucap Fakih.  Di sisi lain, usia kandungan Y sudah memasuki delapan bulan. ”Alhamdulillah, sudah periksa ke dokter terdekat. Semua sehat, bayi dan ibunya,” ujar C, kakak korban.  Menurut perkiraan, jabang bayi yang diduga hasil ulah bejat tersangka SG tersebut lahir awal Juli mendatang. ”Mohon doanya agar persalinan berjalan lancar. Kami juga berharap tersangka dihukum seberat mungkin,” pungkasnya.  <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/surabaya/15/05/2020/nasdem-nur-hudi-tidak-berniat-halangi-proses-hukum-kasus-asusila/">Baca Juga: Nasdem: Nur Hudi Tidak Berniat Halangi Proses Hukum Kasus Asusila</a></li> </ul> Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=-wEIsY0oGHQ  https://www.youtube.com/watch?v=9Y8Nw7ECYAg  https://www.youtube.com/watch?v=A3iZaYBuu2k

Soal Nur Hudi, BK DPRD Gresik Pilih Investigasi Internal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Nur-Hudi-Nasdem-Gresik.jpg" alt="Anggota DPRD Gresik asal Partai Nasdem Nur Hadi" width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD Gresik asal Partai Nasdem Nur Hadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dugaan pelanggaran kode etik oleh NH alias Nur Hudi dalam kasus pencabulan anak di bawah umur juga mendapat atensi serius dari DPW Partai Nasdem Jatim. Meski Nur Hudi adalah kader, DPW tidak serta-merta melakukan pembelaan. Bahkan, mereka menghormati keluarga korban yang telah melaporkan NH ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Gresik.  ’’Sejak isu itu mencuat, kami pun memerintah DPD Nasdem Gresik untuk melakukan investigasi,’’ kata Vinsensius Awey, wakil ketua DPW Nasdem Jatim, setelah mengadakan pertemuan dengan DPD Nasdem Gresik.  Dia menjelaskan, invetigasi itu perlu dilakukan dalam rangka mencari tahu fakta yang sebenarnya atas duduk perkara kasus tersebut. ’’Karena juga menjadi atensi dari DPP Nasdem. Yang jelas, kami tidak menoleransi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak,’’ tegasnya.  Sementara itu, Ketua BK DPRD Gresik Faqih Usman menyatakan bahwa berkas laporan dengan terlapor NH sedang diverifikasi sekretariat dewan. Mereka akan lebih dulu memeriksa kelengkapan berkas yang sudah disampaikan pelapor. ’’Sesuai kode etik, ada syarat administrasi yang harus dipenuhi. Kalau belum lengkap, cukup melengkapi kekurangannya, tidak sulit,’’ jelasnya.  Setelah itu, lanjut dia, akan dilakukan penjadwalan. Nanti pemeriksaan terhadap NH mirip siding pada umumnya. Pelapor lebih dulu diberi kesempatan untuk menjelaskan aduannya. ’’Setelah itu, pihak terlapor memberikan klarifikasi. Kemudian, masing-masing pihak baru dipertemukan dalam satu forum sidang,’’ jelas politikus PAN itu.  Dia menegaskan, tiap pihak nanti berhak menghadirkan para ahli. Baik pelapor maupun terlapor, termasuk pihak BK sendiri. Tujuannya, menjawab unsur dugaan keterlibatan NH.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=2a7xhHeonEc  https://www.youtube.com/watch?v=M3FsqdNeOEo  https://www.youtube.com/watch?v=4t_x5965xbs

Diduga Langgar Kode Etik, Nasdem Jatim Beri Atensi Perkara Nur Hudi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Nur-Hudi-Nasdem-Gresik.jpg" alt="Anggota DPRD Gresik asal Partai Nasdem Nur Hadi" width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD Gresik asal Partai Nasdem Nur Hadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nur Hudi alias NH mesti bersiap-siap menghadapi ”pengadilan” kode etik oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Gresik. Senin (18/5) anggota dewan dari Partai Nasdem itu resmi dilaporkan oleh keluarga korban ke BK. Nur Hudi diduga melanggar kode etik karena ikut mengintervensi kasus ausila terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan korban hamil 7 bulan.  Saat melapor ke BK DPRD Grsik kemarin, keluarga korban didampingi kuasa hukum Abdullah Syafi’i dan Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA). Mereka diterima Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim.  ”Dalam berkas laporan juga sudah ada lampiran bukti keterlibatan NH untuk memengaruhi proses hukum,” jelas kakak korban yang tidak mau disebutkan namanya. Disampaikan, iming-iming damai dari NH itu membuat keluarga sakit hati. ”Kalau tidak mau terima uangnya, terpaksa saya kembalikan,” lanjut dia, menirukan perkataan NH saat itu.  Syafi’i berharap laporan itu segera ditindaklanjuti BK. Dia menegaskan, dalam perkara tersebut tidak ada motif apa pun selain sisi sosial-kemanusiaan. Keluarga percaya bahwa BK akan bertindak adil. Apalagi, perkara asusila anak di bawah umur menjadi atensi publik.  Wakil DPRD Gresik Ahmad Nurhamim mengatakan bahwa pihaknya juga sudah mempelajari laporan serupa dari PMII Gresik beberapa waktu lalu. ”Sesuai aturan tata tertib dewan, NH pasti diproses sesuai kode etik dewan,” terangnya.  Surat itu pun telah didisposisikan kepada BK DPRD Gresik. Paling lambat awal Juni sudah ada tindak lanjut. Sebab, saat ini masih ada anggota dewan yang melakukan sosialisasi perbup tentang PSBB di dapil masing-masing. Dari kajian awal, dia menjelaskan, ada dua sudut pandang dari kasus tersebut. ”Sederhananya, NH ingin menolong. Versi pihak korban, ada upaya intervensi proses hukum,” paparnya.  Nah, pada poin itulah nanti dicari titik kebenarannya. Seluruh pihak akan dipanggil untuk diklarifikasi langsung. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan BK melibatkan pakar atau ahli untuk bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi. ”Sidang nanti berjalan objektif karena ada sangkut pautnya dengan tindak pidana murni,” ujarnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=dJQpilBfFzY  https://www.youtube.com/watch?v=XEAUA4z3XvU&amp;t  https://www.youtube.com/watch?v=wYXAiUSNA7Q

Sidang Nur Hudi Kader Nasdem, BK DPRD Gresik Mesti Undang Ahli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Nur-Hudi-Nasdem-Gresik.jpg" alt="Anggota DPRD Gresik asal Partai Nasdem Nur Hadi" width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD Gresik asal Partai Nasdem Nur Hadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nur Hudi alias NH memang sudah memberikan klarifikasi kepada partainya dalam kasus dugaan asusila terhadap anak di bawah umur. Namun, anggota DPRD Gresik dari Nasdem itu mesti bersiap-siap menjalani pemeriksaan di badan kehormatan (BK) atas dugaan pelanggaran kode etik. Rencananya, pemeriksaan dilaksanakan setelah Lebaran.  Setelah Nur Hudi diadukan oleh sejumlah aktivis mahasiswa kepada pimpinan DPRD dan kepolisian, hari ini (18/5) giliran keluarga korban yang bergerak. Dengan didampingi kuasa hukum, mereka melaporkan Nur Hudi ke BK DPRD Gresik. ”Ada dua pertimbangan yang mendasari kami melaporkan NH ke BK,” ungkap Abdullah Syafii, kuasa hukum korban.  Pertama, jelas Syafii, dugaan keterlibatan NH untuk memengaruhi jalannya proses hukum kasus tersebut. Sebab, ada informasi, sebelum NH datang ke rumah keluarga korban, tersangka SG lebih dulu mendatangi NH. Nah, diduga SG datang untuk membicarakan kasus tersebut. ”Boleh jadi juga membicarakan harta waris yang rencananya diberikan kepada korban. Yang nominalnya Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar itu,” ungkapnya.  Berselang beberapa hari dari pertemuan itu, lanjut dia, NH mendatangi keluarga korban. Termasuk, menawarkan nominal uang. Padahal, kasus tersebut masih ditangani Polres Gresik. Namun, dalam keterangan pers Partai Nasdem Kamis lalu (14/5), NH bersikukuh bahwa hal tersebut dilakukan atas inisiatif sendiri untuk menjamin masa depan korban beserta anak yang dikandung.  Menurut Syafii, boleh saja NH membantah. Namun, NH merupakan wakil rakyat. Yang bersangkutan juga mengetahui bahwa korban di bawah umur. Nah, seharusnya dia paham dengan persoalannya. Kalau memang berempati atau berniat membantu, tentu NH akan fokus pada korban yang saat ini masih hamil 7 bulan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=joEqh9W3z4E  https://www.youtube.com/watch?v=yzFL_FIfIhA  https://www.youtube.com/watch?v=6MLxJkqHU3I

Keluarga Korban Kasus Pencabulan Melapor ke BK DPRD Gresik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Nur-Hudi.jpg" alt="KLARIFIKASI: Nur Hudi (dua dari kanan) dan Irfan Choirie (dua dari kiri) memberikan keterangan di kantor Nasdem Kamis (14/5). (Ludry Prayoga/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KLARIFIKASI: Nur Hudi (dua dari kanan) dan Irfan Choirie (dua dari kiri) memberikan keterangan di kantor Nasdem Kamis (14/5). (Ludry Prayoga/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Advokasi Hukum (Bahu) Partai Nasdem kemarin angkat bicara soal tuduhan keterlibatan anggota DPRD Gresik dari fraksinya, Nur Hudi (NH), dalam dugaan kekerasan seksual kepada anak di bawah umur. Kamis (14/5) di kantornya di Jalan Veteran, mereka mengklarifikasi berbagai isu miring yang menimpa kadernya tersebut. ”Isu yang beredar sangat menyudutkan NH. Bahkan seolah-olah yang bersangkutan terlibat langsung dalam kasus tersebut,” jelas Ketua Bahu Partai Nasdem M. Irfan Choirie. Choirie mengklaim semua yang NH lakukan sebagai wujud kepedulian sosial. NH merupakan tokoh desa yang kenal baik dengan terlapor SG maupun korban Y. Karena itu, NH membantu menjembatani korban untuk meminta tanggung jawab kepada SG. Dengan catatan, proses hukum tetap berjalan. ”Bahkan, kami justru berharap kepolisian segera mengungkap kasus tersebut. Agar permasalahannya klir, tidak simpang siur dan memunculkan presepsi buruk di masyarakat,” lanjutnya. Hanya, pendekatan tersebut dimaknai berbeda. Dianggap sebagai bentuk pelanggaran kode etik dewan. Dalam kesempatan tersebut, NH menjelaskan, nominal uang jaminan yang ditawarkan kepada korban didasarkan estimasi dari aset yang dimiliki SG. ”Niat kami adalah memperjuangkan untuk jaminan masa depan korban. Bukan untuk menutup kasus,” jelas pria yang akrab dipanggil Ki Ageng itu. Karena keluarga korban menolak tawaran tersebut, dia tidak bisa memaksa. ”Saya pun menghormatinya dan kasus pun tetap berlanjut. Tidak ada intimidasi atau paksaan mencabut laporan. Apalagi sampai menyuruh menggugurkan kandungan,” jelas NH. Meskipun demikian, pihaknya tetap terbuka untuk membantu korban sebagai wujud kepedulian sosial. ”Tetap masih ada niat membantu korban, namun secara pasif. Khawatir disalahartikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” ucap dia. Sementara itu, kemarin Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Gresik mendatangi Mapolres Gresik dan kantor DPRD Gresik. Di polres, mereka minta polisi untuk menangkap pelaku sesuai aturan hukum yang berlaku. Lalu, di kantor DPRD, mereka mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Gresik untuk turun tangan. ”Untuk segera memberikan sanksi kepada anggotanya yang diduga terlibat,” kata Ketua PC PMII Gresik Faisal Ridho Abdillah saat beraudiensi dengan pimpinan DPRD. Jika benar NH terlibat, papar dia, harus ada sanksi tegas. Sebab, yang bersangkutan merupakan wakil rakyat. Sementara itu, aksi PC PMII mendapat apresiasi langsung dari para pimpinan dewan yang menemui mereka. ”Langsung kami disposisikan kepada BK DPRD Gresik, secepatnya akan ditindaklanjuti,” kata Ketua DPRD Fandi Akhmad Yani. Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=KbyvhO2-QLQ https://www.youtube.com/watch?v=vk4Qbj3cRE8 https://www.youtube.com/watch?v=u-gHEkGFEE0

Nasdem: Nur Hudi Tidak Berniat Halangi Proses Hukum Kasus Asusila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/kunjungi-korban-asusila.jpg" alt="BEREMPATI: Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam PMII Gresik mengunjungi rumah keluarga korban tindak asusila di Kecamatan Benjeng. (Ludry Prayoga/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BEREMPATI: Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam PMII Gresik mengunjungi rumah keluarga korban tindak asusila di Kecamatan Benjeng. (Ludry Prayoga/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus kekerasan seksual yang menimpa Y, anak di bawah umur, terus mendapat empati dari berbagai kalangan. Rabu (13/5) sejumlah aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mengunjungi rumah gadis 16 tahun itu. Yakni, di wilayah Kecamatan Benjeng.  ”Kedatangan kami sebagai wujud empati dan dukungan moral kepada korban dan keluarga. Sekaligus menggali informasi langsung tentang duduk perkaranya,” ungkap Faisal Ridho Abdillah, ketua PC PMII Gresik.  Data yang didapat tersebut merupakan bahan untuk ikut mendorong aparat penegak hukum menuntaskan persoalan itu. ”Kami segera bersurat. Segera memproses kasus tersebut. Sebab, ternyata sudah dua minggu lebih belum ada kabar lanjutan,” jelasnya.  IS, ibu korban, berterima kasih atas dukungan moral dari para mahasiswa tersebut. Sebelumnya, para guru, saudara, dan kerabat juga mengunjungi rumahnya dalam beberapa hari terakhir. IS pun menceritakan kronologi hitam dan memilukan yang menimpa anaknya.  Matanya tampak berkaca-kaca. Dia sungguh tidak menyangka bahwa terlapor SG yang sebetulnya masih ada hubungan keluarga tega bertindak asusila kepada putri bungsunya.  Saat ini IS hanya berharap kasus tersebut segera diproses. Dia juga mengakui pernah mendapat tawaran dari pihak SG dan istrinya untuk berdamai. ’’Termasuk dengan cara menikahi putri saya. Saya menolak, lebih baik dia (SG) dihukum saja karena ulah bejatnya,’’ ujar IS.  Dari pengakuan korban, terlapor SG telah berbuat cabul sebanyak enam kali. Setiap berhubungan, IS menyebut putrinya selalu diancam. Bahkan, diduga dicekoki obat hingga linglung. ’’Kalau melapor, ibumu akan mati,’’ ucap IS yang menirukan ancaman itu. ’’Sudah sepantasnya dihukum seberat mungkin. Biar saya saja yang merawat anak dan bayinya nanti,’’ lanjut IS dangan mengusap air mata.  Dihubungi secara terpisah, Kanit Perempuan dan Perindungan Anak (PPA) Satreskrim Polres Gresik Ipda Joko Suprianto masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi atas laporan tersebut. ’’Hari ini (kemarin, Red) kami memanggil istri terlapor untuk memberikan keterangan,’’ ungkapnya.  Terlapor SG rencananya diperiksa pada Jumat (15/5). ”Segala perkembangannya akan kami sampaikan, mohon waktu,” jelasnya.  Seperti diberitakan, perkara itu juga menyeret nama NH alias Nur Hudi. Anggota DPRD Gresik dari Partai Nasdem tersebut dikabarkan pernah menawarkan jalan damai atau kekeluargaan dengan menawarkn uang Rp 500 juta.  NH tidak menampik kabar itu. Dia berdalih, upaya tersebut tidak bermaksud untuk menghalangi proses hukum, tetapi membantu masa depan korban dan keluarganya karena dari kalangan kurang mampu. Di lain pihak, upaya tersebut dinilai menabrak kode etik DPRD.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Z3U9pAzEW6A  https://www.youtube.com/watch?v=BpwM98VYQZI&amp;t  https://www.youtube.com/watch?v=oNWlNs6Z1FI

Empati Mengalir kepada Korban Asusila Anak di Bawah Umur di Gresik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Nur-Hudi-Nasdem-Gresik.jpg" alt="Anggota DPRD Gresik asal Partai Nasdem Nur Hadi" width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD Gresik asal Partai Nasdem Nur Hadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nur Hudi alias NH, anggota DPRD Gresik dari Partai Nasdem, mengaku siap ”diadili” oleh partainya maupun badan kehormatan (BK) dewan terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dalam perkara tindak asusila terhadap anak di bawah umur. Dia siap untuk memberikan keterangan. Sebab, dalam perkara itu, politikus asal Benjeng tersebut hanya berniat membantu.  ”Yang pasti, hal tersebut inisiatif saya sendiri untuk memikirkan masa depan korban dan bayinya. Karena kondisi ekonomi korban dan keluarganya sangat memprihatinkan,” jelas Nur Hudi.  Sebelumnya, nama Nur Hudi menjadi sorotan publik karena dikabarkan menawarkan uang damai Rp 500 juta kepada keluarga korban. Dia berharap perkara yang diduga menyeret nama SG sebagai terlapor itu diselesaikan secara baik-baik atau kekeluargaan.  Nah, tindakan Nur Hudi itu bisa dinilai menabrak kode etik dewan yang tertuang dalam pasal 29 huruf (f). Yakni, menggunakan jabatannya untuk memengaruhi penyelidikan, penyidikan, dan pengambilan keputusan pada lembaga penegak hukum yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau di luar fungsi dan haknya sebagai anggota atau pimpinan DPRD.  Jika hasil penyelidikan BK membuktikan adanya pelanggaran kode etik, ancaman sanksinya mulai sedang hingga berat. Sesuai pasal 30 angka (3) dan (4), jika terlibat dalam pelanggaran dan perbuatan yang menyalahi hukum yang berlaku, sanksi bisa berupa pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPRD hingga usulan pemberhentian sebagai wakil rakyat.  Soal kabar tersebut, Nur Hudi tidak mengelak. Namun, dia menyebut tawaran itu dengan catatan kedua pihak setuju. ”Kalau tidak sepakat, ya tidak masalah. Masalah hukum pencabulan anak di bawah umur itu sudah masuk tindak pidana khusus dengan sanksi yang berat,” jelasnya.  Dia menyatakan, kalau toh sebelumnya ada kesepakatan damai antarkeluarga, pihaknya akan tetap menghormati proses hukum. ”Tetap wajib diproses, mungkin sifatnya hanya meringankan hukuman tersangka karena telah ada iktikad baik,” ucap dia.  Nur Hudi juga menghargai niat baik kuasa hukum pelapor yang sudah membawa perkara itu kepada aparat penegak hukum. ”Agar perbuatan itu tidak terjadi lagi di masyarakat, langkah-langkah beliau sudah benar,” kata dia. Namun, di satu sisi, sebagai wakil rakyat, dia juga bertujuan sama. Yaitu, membantu korban dari sisi sosial dan ekonomi. ”Supaya korban dan bayinya punya masa depan yang lebih baik,” ujarnya.  Dia pun siap untuk memberikan penjelasan soal keterlibatannya dalam perkara tersebut. ”Semua kronologi akan saya sampaikan ke pihak partai. Agar tidak salah paham. Biar permasalahan selesai secara kekeluargaan. Itu saja, tidak ada maksud lain,” pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=YvaUszIDkwg  https://www.youtube.com/watch?v=i7Ji6xoY3lk  https://www.youtube.com/watch?v=86YeNFQA30Y

Nur Hudi Siap Dipanggil Partai Nasdem dan Badan Kehormatan DPRD Gresik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Nur Hudi

Berita Terkini