<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/16/WhatsApp-Image-2025-04-15-at-191937-3-2573088316.jpeg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Sofyansyah,/Radar Bogor)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Sofyansyah,/Radar Bogor)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ternyata menunggak pajak kendaraan untuk mobil mewahnya. Nilai tunggakannya mencapai Rp 42 juta lebih.&nbsp; Catatan&nbsp;Samsat Jakarta, mobil Lexus LX600 4X4 AT dengan nopol B 2600 SME warna hitam metalik itu belum melunasi pajak kendaraan sejak 19 Januari 2025. Kendaraan edisi tahun 2022 dengan kapasitas mesin 3.445 cc ini tercatat memiliki nilai jual Rp 1,924 miliar dan kini berstatus masa pajak habis. Detail tunggakan pajaknya mencakup PKB Pokok senilai Rp 40.404.000, SWDKLLJ Rp 143.000, serta denda keterlambatan PKB Rp 1.616.200 dan SWDKLLJ Rp 70.000. Total yang harus dibayar mencapai Rp 42.233.200. Dedi&nbsp;mengakui bahwa ia memang menunggak pajak mobilnya. Di media sosialnya, dia menyebut bahwa mobil itu memang belum dibayar pajaknya karena masih dalam status kredit. &ldquo;Mobil Lexus atas nama saya masih nunggak pajak,&rdquo; ujar Dedi, dikutip Selasa (22/4). &ldquo;Dan karena itu masih kredit, belum lunas.&rdquo; Ia&nbsp;menjelaskan, pelat nomor mobil tersebut berasal dari Jakarta. Dia berencana memindahkan registrasi kendaraan itu ke wilayah Jawa Barat. &ldquo;Sebagai Gubernur Jawa Barat tidak elok rasanya kalau saya menggunakan nomor Jakarta,&rdquo; ucapnya. menurut Dedi, saat ini pihak leasing tengah mengurus proses mutasi kendaraannya. Setelah proses mutasi selesai, ia berjanji seluruh tunggakan akan segera dilunasi dan pajaknya akan dibayarkan di Jawa Barat.&nbsp; &ldquo;Akhirnya seluruh tunggakan akan lunas, kemudian saya membayar pajaknya di Jawa Barat untuk kepentingan rakyat Jawa Barat,&rdquo; jelasnya.

Samsat Jakarta mencatat, mobil berpelat B 2600 SME jenis Lexus LX600 4X4 AT hitam metalik itu belum melunasi pajak sejak 19 Januari 2025.

Mobil Mewahnya Nunggak Pajak Rp 42 Juta, Dedi Mulyadi Belum Mau Bayar, Singgung Alasan Sebagai Gubernur Jabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/16/Screenshot_20240516-095930_X-3127955454.jpg" alt="- Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara melakukan penyegelan terhadap Mall Center Point di Medan Timur. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>- Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara melakukan penyegelan terhadap Mall Center Point di Medan Timur. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara melakukan penyegelan terhadap Mall Center Point di Medan Timur. Penyegelan ditengarai oleh pihak pengelola yang tak kunjung menunaikan kewajibannya sebagai wajib pajak sejak 2011.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyegelan ini dipimpin oleh Wali Kota Medan, Bobby Nasution pada Rabu (15/5). Terlihat spanduk dan stiker penyegelan ditempel di beberapa titik. Pintu masuk mal pun digembok dengan rantai.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mulai pertama kali dibangun 2011 sampai sekarang masih ada kewajiban kurang lebih Rp 250 miliar, oleh karena itu bangunan ini tidak punya izin atau apapun jadi kami berhak menyegelnya," kata Bobby.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014657231/harga-emas-antam-makin-bersinar-tembus-rp-1354000-per-gram-kalau-dijual-laku-segini">Harga Emas Antam Makin Bersinar Tembus Rp 1.354.000 Per Gram, Kalau Dijual Laku Segini</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mal ini juga sempat disegel pada 2021 lalu. Penyebabnya tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Saat itu pengelola akhirnya membayar PBB sekitar Rp 50 miliar dan mal diizinkan kembali beroperasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sampai hari ini memang mal membayar PBB namun ada pajak yang lain ini tidak ada IMB atau PGB nya, retribusi tidak bayar sama sekali kepemilikannya ini tidak ada alasan yang jelas," jelas Bobby.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014657175/kasus-korupsi-timah-kejagung-telusuri-pesawat-jet-milik-suami-sandra-dewi-dan-blokir-66-rekening-tersangka">Kasus Korupsi Timah: Kejagung Telusuri Pesawat Jet Milik Suami Sandra Dewi dan Blokir 66 Rekening Tersangka</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini mengatakan, sebelum disegel pihaknya sudah berulang kali menegur pihak pengelola mal untuk segera membayar tunggakan pajak. Namun, teguran itu tidak diindahkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sampai waktu yang telah kami tentukan, yaitu tanggal 15 Mei 2024, pihak pengelola belum juga melakukan pembayaran," pungkas Bobby.</div> </div>

Penyegelan ini dipimpin oleh Wali Kota Medan, Bobby Nasution, Rabu (15/5). Terlihat spanduk dan stiker penyegelan ditempel di beberapa titik

Bobby Nasution Segel Mall Centre Point Medan Karena Nunggak Pajak sampai Rp 250 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/08/kendaraan-2104905911.jpeg" alt="Kasatlantas Polres Karanganyar AKP Eliet Alphard (kanan) mengecek surat kendaraan bermotor masyarakat saat Operasi Zebra Candi 2023, kemarin (7/9). (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>Kasatlantas Polres Karanganyar AKP Eliet Alphard (kanan) mengecek surat kendaraan bermotor masyarakat saat Operasi Zebra Candi 2023, kemarin (7/9). (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Operasi Zebra Candi 2023 mulai digelar pada Senin (4/9) lalu di sejumlah titik Karanganyar, Jawa Tengah. Mayoritas kendaraan yang terjaring adalah kendaraan roda dua lantaran menunggak pajak. Melansir Radar Solo (Jawapos Grup)&nbsp;&nbsp;pada Kamis (8/9) Kasatlantas Polres Karanganyar AKP Eliet Alphard menyebut pengendara motor dan mobil yang masih menunggak pajak diminta membayar pajak langsung di tempat. &rdquo;Memang dalam operasi ini kami tidak ada tindakan tilang. Yang kami kedepankan tindakan upaya pencegahan pelanggaran dan yang paling penting wajib pajak membayar pajak kendaraan mereka. Karena di setiap lokasi operasi langsung disiapkan tempat untuk membayar pajak,&rdquo; ungkap Eliet mewakili Kapolres Karanganyar AKBP Jerrold Hendra Kumontoy. Upaya penertiban taat pajak kendaraan ini dimulai pukul 07.00 di sejumlah titik. Tidak hanya pengendara roda dua dan roda empat, kendaraan plat merah milik pemerintah pun ikut di cek kelengkapan suratnya. &rdquo;Kebanyakan roda dua yang menunggak pajaknya itu, walaupun mereka lupa untuk awal kami berikan sanksi teguran. Namun jika nanti kena operasi lagi dan belum melakukan pembayaran, kami akan berikan sanksi untuk pajak dibayar di tempat. Sedangkan untuk mereka yang patuh dan taat pajak, kami beri suvenir karena telah taat aturan,&rdquo; imbuh kasatlantas. Selain itu, Kapolres Karanganyar AKBP Jerrold Hendra Kumontoy menegaskan operasi menitik beratkan untuk menertibkan masyarakat yang tidak taat pembayaran pajak kendaraan mereka baik roda dua maupun roda empat. &rdquo;Saat ini kami fokus pada kelengkapan kendaraan. Jadi dalam rangka Operasi Zebra 2023 ini kami meminimalkan dari penindakan. Tim hanya bisa mengimbau masyarakat terutama yang kendaraannya belum bayar pajak, langsung perintahkan bayar pajak yang sudah disediakan melalui samsat&nbsp;online,&rdquo; tegasnya.

Operasi Zebra Candi 2023 mulai digelar pada Senin (4/9) lalu di sejumlah titik Karanganyar, Jawa Tengah.

Puluhan Kendaraan Nunggak Pajak Terjaring Operasi Zebra, Mayoritas Kendaraan Roda Dua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/lelang-aset-1255827222.jpg" alt="Aset penunggak pajak dilelang." width="100%">
<figcaption>Aset penunggak pajak dilelang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Keuangan berupaya memaksimalkan penerimaan negara. Salah satunya, melelang aset yang sudah didapat karena piutang yang macet. Rabu (23/5) unit eselon I Kementerian Keuangan di Jatim serentak melelang 90 barang. Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Timur Taukhid menyatakan, lelang serentak tersebut melibatkan lima kantor pelayanan pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Jatim I, 15 KPP di bawah DJP Jatim II, 10 KPP yang dinaungi DJP Jawa Timur III, serta 2 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Kanwil DJBC Jawa Timur I. "Objek yang dilelang secara daring adalah aset sitaan pada kuartal I tahun ini," paparnya di Malang, Jatim, kemarin (23/5). Sebanyak 90 aset yang dilelang mempunyai nilai limit sebesar Rp 16,9 miliar. Mereka berasal dari 45 WP pada 30 KPP. Yang terdiri atas kendaraan bermotor, tanah dan bangunan, apartemen, barang elektronik, kayu gelondongan, partisi elektronik, partisi kendaraan, generator, dan lain-lain. Kakanwil DJP Jawa Timur III Farid Bachtiar berharap hal itu bisa memberikan edukasi bagi wajib pajak.&nbsp;(bil/c12/dio)

Terdiri atas kendaraan bermotor, tanah dan bangunan, apartemen, barang elektronik, kayu gelondongan, partisi elektronik, partisi kendaraan.

90 Aset Penunggak Pajak di Jatim Dilelang, dari Kayu Gelondongan hingga Apartemen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/14-perusahaan-di-sumsel-tidak-bayar-pajak_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Pemprov Sumsel berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai bukti, Satpol PP dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diturunkan untuk melakukan razia setiap perusahaan yang ada di Bumi Sriwijaya. &ldquo;Tugas kami di sini sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) untuk meningkatkan PAD Sumsel,&rdquo; kata Kasat Pol PP Sumsel, Leni Milana saat ditemui wartawan, Jumat (22/3). Diturunkannya Satpol PP sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, serta UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Ia mengaku kewenangan pajak di bawah naungan Pemprov Sumsel. Yakni, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), BBNKB, Pajak Bahan Bakar Berkendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. &ldquo;Kami mulai turun untuk melakukan razia sejak tahun 2015 lalu sampai dengan saat ini,&rdquo; terangnya. Dilihat dari capaian, ia mengaku hasilnya cukup signifikan dalam meningkatkan PAD Sumsel. Hanya saja memang masih ada beberapa perusahaan yang belum mematuhi perda atau tidak membayar pajak. Tercatat pada 2018, ada 14 perusahaan yang tidak membayar pajak. Yakni, empat perusahaan di Muara Enim, lima perusahaan di Banyuasin dan lima perusahaan di Lahat. Ke-14 perusahaan ini melanggar karena tidak membayar pajak alat berat dan pajak air permukaan. Semuanya perusahaan ini langsung diberikan surat peringatan dan dilakukan BAP secara langsung untuk menghindari terjadinya pungli. &ldquo;Alhamdulillah semua perusahaan ini mematuhi dan langsung membayar pajak mereka,&rdquo; jelasnya. Ia mengaku jika perusahaan tersebut tidak mematuhi surat peringatan tersebut maka pihaknya akan memberikan lagi hingga tiga kali. Setelah itu baru akan memberikan tindakan seperti pencabutan izin dan lain sebagainya. Dia mengakui upaya yang dilakukan saat ini masih belum optimal, apalagi razia yang dilakukan baru tiga kabupaten/kota di Sumsel. Meskipun begitu, peningkatan PAD pun sudah berhasil dilakukan terutama untuk pajak seperti alat berat dan pajak air permukaan. Untuk 2019 ini, pihaknya mulai turun untuk menyisir kembali wajib pajak yang melanggar dan tidak membayar pajak. Saat melakukan razia, pihaknya pun akan ditemani dari pihak kepolisian, TNI, Bapenda dan pihak terkait lainnya. &ldquo;Pokoknya kami akan tegakkan perda untuk mengoptimalkan PAD Sumsel,&rdquo; tutupnya.

14 Perusahaan di Sumsel Tidak Bayar Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/stnk-mati-2-tahun-polisi-belum-dianggap-bodong_m_.jpg" alt="Polisi mengamankan kendaraan roa dua yang tidak membawa surat kelengkapan kendaraan." width="100%">
<figcaption>Polisi mengamankan kendaraan roa dua yang tidak membawa surat kelengkapan kendaraan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sesuai dengan ketentuan Undang-undang (UU) No.22 tahun 2009 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang tidak diperpanjang selama dua tahun berturut-turut, bisa berakibat dianggap bodong. Namun kepolisian belum akan menerapkan kebijakan itu. Kasi STNK Subdit Regident Dilantas Polda Metro Jaya Kompol Bayu Pratama Gubunagi membenarkan aturan tersebut diatur dalam undang-undang. Namun untuk penerapanny amasih dalam tahap rencana dan belum disosialisasikan kepada masyarakat. "Belum, masih dalam tahap rencana dan pembicaraan di tingkat tim pembina Samsat," jelas Bayu. Bagi pengendara bermotor roda dua atau roda empat yang sengaja membiarkan STNK-nya tidak diperpanjang, akan dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi (regident) kendaraan bermotor. Jadi kendaraan belum bisa dikatakan 'bodong' jika belum ada penghapusan Regindent kendaraan bermotor. "Belum, belum bisa dikatakan 'bodong' kalau belum dihapuskan datanya," ujar dia. Sementara itu, sesuai ketentuan peraturan Kapolri No.5 tahun 2012, bahwa kendaraan bermotor yang sudah dihapus dari daftar Regident tidak dapat diregistrasi kembali. Hal ini berdampak pada kendaraan bermotor yang tidak dapat memiliki fungsi untuk beroperasi kembali.

STNK Mati 2 Tahun, Polisi: Belum Dianggap 'Bodong'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kendaraan-operasional-desa-nunggak-pajak-sebesar-rp-322-juta_m_.jpg" alt="Ilustrasi pajak kendaraan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pajak kendaraan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kendaraan operasional yang digunakan oleh perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim) banyak mengalami tunggakan. Maka dari itu, pembayaran tunggakan pajak rencananya akan dikoordinir di masing-masing kecamatan. Biaya tunggakan pajak kendaraan yang harus dibayarkan, totalnya sebesar Rp 322 juta. Nantinya, pembayaran itu, akan dianggarkan dari APBD Pemkab Bojonegoro. Hal itu, diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, M Ibnu Soeyoeti. Menurut Ibnu, usulan biaya anggaran tersebut, semestinya tidak terjadi. Pasalnya lanjut dia, pembayaran pajak kendaraaan operasional desa itu ditannggung dana desa masing-masing. "Biayanya kan bisa diambilkan dari Dana Desa (DD) ataupun ADD untuk bayar pajak. Itu toh yang pakai kendaraan juga kepala desa atau perangkat desa sendiri," kata Ibnu, di Bojonegoro, Rabu (1/8). Ibnu menambahkan, rencananya pembayaran pajak itu akan dikoordinir oleh kecamatan masing-masing, dan pembayaran pajak kendaraan itu dibatasi maksimal tiga atau empat kendaraan desa dan hanya kendaraan roda dua. Ia berharap, dengan dianggarkannya pembayaran pajak kendaraan desa, ke depan pihak desa dapat melakukan pajak kendaraannya sendiri. Bukan lagi harus menagih ke BPKAD Pemkab Bojonegoro. "Biasanya, tiap ada tunggakkan pajak kendaraan berplat merah, petugas pajak pasti menagihnya ke BPKAD, padahal tangungan pajak kendaraan itu, ditangung pemakainya. Setelah anggaran itu, disetujui kita sudah tidak bertanggungjawab lagi," tutup dia.

Kendaraan Operasional Desa Nunggak Pajak Sebesar Rp 322 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/diduga-nunggak-pajak-petugas-cek-mobil-miliaran-di-apartemen-mewah_m_153264.jpeg" alt="Petugas cek mobil mewah di Aparteman Regata" width="100%">
<figcaption>Petugas cek mobil mewah di Aparteman Regata</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta dan kepolisian melakukan pengecekan kendaraan yang diduga belum bayar pajak. Petugas menemukan mobil bernilai miliaran rupiah terparkir di Apartemen Regata, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (24/8). Kendaraan mewah itu antara lain, Porsche, Jeep Wrangler, Lamborghini, Ferrari, hingga Bentley. Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Jakarta Utara, Robert Tebing tampak mencatat plat nomor sejumlah mobil mewah tersebut. Kepala BPRD DKI, Jakarta Edi Sumantri saat itu juga langsung melakukan pengecekan hingga bertemu pihak management apartemen di front office. Sejumlah pegawai apartemen, nampak emosi saat melihat banyak media yang datang di lokasi pengecekan. Namun sayang, pengecekan dugaan pajak kendaraan mobil mewah yang menunggak itu berlangsung alot. Tidak banyak yang dilakukan oleh kedua instansi negara ini. Beberapa anggota hanya mencatat plat-plat nomor sejumlah kendaraan roda empat. Tidak hanya itu, Edi saat itu hanya bertanya-tanya ala kadarnya ke pegawai bawahnya terkait menunggak atau tidaknya pajak di setiap kendaraan mewah yang dihampirinya di parkiran apartemen. &ldquo;Ini cek dulu apa pajaknya nunggak atau tidak,&rdquo; singkat Edi, seperti dikutip dari LampuHijau (Jawa Pos Group). Kepada awak media, Edi mengaku pihaknya tak tahu-menahu ada tidaknya kendaraan mewah yang menunggak pajak di basement apartemen mewah tersebut. Ia juga mengklaim pihaknya masih melakukan sedikit pengecekan. &ldquo;Masih dicek dulu. Belum tentu disebut mobil-mobil itu menunggak pajaknya. Kita kan imbau dulu, apabila ditemukan kita minta pemiliknya, agar bayar pajaknya. Ini masih pendataan dulu ya. Belum tahu persis,&rdquo; ujarnya.

Diduga Nunggak Pajak, Petugas Cek Mobil Miliaran di Apartemen Mewah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/tegas-tak-lunas-di-29-agustus-petugas-pajak-akan-geruduk-rumah-artis_m_153122.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Banyak dari kalangan artis di Indonesia yang memiliki kendaraan mewah. Namun kepemilikan itu tak dibarengi dengan ketataan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Artis Sinema Indonesia, Anwar Fuadi menegaskan akan membantu aparat pajak untuk mengingatkan artis dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Bukan itu saja, Anwar Fuadi bahkan menjadikan dirinya sebagai jaminan atas sejumlah artis yang punya kendaraan mewah, namun menunggak PKB. Hal ini disampaikan Kepala BPRD DKI Jakarta Edi Sumantri. "Tadi beliau bersedia menjamin seluruh artis memiliki tunggakan PKB akan ditagih dibantu penagihan," kata Kepala BPRD DKI Jakarta, Edi Sumantri di Polda Metro Jaya, Kamis (24/8). Dalam pertemuan itu dicapai kesepakatan bahwa aparat pajak tidak lagi melakukan door to door ke kediaman para artis guna melakukan sosialiasi terkait tunggakan PKB yang belum dilunasi. "Dari komitmen dan kesepakatan kami, Pak Anwar Fuadi selaku ketua Asosiasi Artis Indonesia menyampikan tidak perlu datangi rumah artis door to door," ujar dia. Edi menambahkan, dari kesepakatan itu juga mereka bakal menunggu sampai tanggal 29 Agustus. Para artis yang menunggak PKB segera membayar. Bila tagihan PKB belum dibayar sampai batas waktu kesepakatan, maka BPRD DKI Jakarta kembali mendatangi rumah artis-artis tersebut untuk melakukan door to door. "Nanti akan kami evaluasi kembali apakah datangi lagi door to door atau ada strategi dan komitmen lain pak Anwar Fuadi," tukas dia.&nbsp;

Tegas! Tak Lunas di 29 Agustus, Petugas Pajak Akan Geruduk Rumah Artis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ini-jawaban-raffi-ahmad-soal-tunggakan-pajak-mobil-mewah_m_152801.jpeg" alt="Pembawa acara Raffi Ahmad berpose dengan mobil mewah Koenigsegg di akun media sosial" width="100%">
<figcaption>Pembawa acara Raffi Ahmad berpose dengan mobil mewah Koenigsegg di akun media sosial</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presenter Raffi Ahmad akhirnya buka suara usai dikabarkan menunggak pajak mobil mewah. Apalagi Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta dan Dirlantas Polda Metro Jaya, sempat mendatangi rumahnya. Terkait polemik itu, Raffi Ahmad mengaku bakal segera membayar pajak mobil mewahnya. "Selamat siang , saya Raffi Ahmad saya mau klarifikasi mengenai pemberitaan yg sedang beredar saat ini mengenai masalah pajak mobil saya dan saat petugas kerumah saya sedang berada di lokasi shooting, sebagai warga negara indonesia saya sangat taat wajib pajak patuh pajak &amp; bayar,apabila ada kendaraan yg habis di bulan ini, saya sedang proses dan pasti saya bayar," tulis Raffi Ahmad di akun media sosial Instagram, Rabu (23/8). "Atau bahkan ada kendaraan yang sudah terjual akan saya lakukan pemblokiran secepat ny sehingga pembeli kendaraan saya tersebut bisa segera membaliknama kendaraan tersebut, dan kewajiban pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan-kendaraan yg kami miliki akan kami penuhi kewajiban kami sebagai warga negara yang baik, dan atas kendaraan yg telah kami jual akan kami ajukan pemblokiran agar tidak melekat kepada kami lagi," sambungnya. Dalam postingan yang sama, suami Nagita ini berharap kejadian ini memberi pelajaran baginya. Oleh sebab itu dia juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk taat membayar pajak. "Mari kita semua membantu pemerintah provinsi DKI Jakarta dengan membayar pajak kendaraan bermotor yg masih kita miliki Trimakasih," tutupnya. Seperti diketahui, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta dan Dirlantas Polda Metro Jaya mendatangi rumah Raffi Ahmad pasa Selasa (22/8). Data yang dihimpun, Raffi Ahmad dan istrinya menunggak pajak dua kendaraan roda empat dan dua unit motor mewah.&nbsp;

Ini Jawaban Raffi Ahmad Soal Tunggakan Pajak Mobil Mewah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nunggak pajak

Berita Terkini