<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/15/download-3644181879.jpg" alt="Ilustrasi persyaratan servis Toyota. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi persyaratan servis Toyota. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - PT Toyota Astra Motor (TAM) selaku agen pemegang merek (APM) Toyota di Indonesia akhirnya buka suara terkait servis mobil mereka yang disebut-sebut membutuhkan KTP atau NPWP sebagai salah satu syarat. Kabar ini sempat viral dan menuai beragam komentar setelah diunggah akun X @innovacommunity.</p> <p>Menanggapi hal ini, Jap Ernando Demily, Marketing Director PT Toyota Astra Motor, membenarkan persyaratan tersebut. Hanya saja, syarat ini termasuk pada upaya Toyota untuk mematuhi peraturan yang telah diterapkan.</p> <p>&ldquo;Ini merupakan langkah compliance Toyota dalam merespon kebijakan perpajakan terkait keperluan verifikasi KTP/NIK customer retail dan NPWP untuk customer fleet/ badan usaha,&rdquo; kata Ernando saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (16/4).</p> <p>Bahkan, dia menjelaskan, proses verifikasi ini hanya diperlukan satu kali, yakni pada saat pembelian ataupun melakukan servis kendaraan. Dia memastikan data yang diverifikasi nantinya akan digunakan sesuai dengan peruntukannya.</p> <p>&ldquo;Sesuai dengan komitmen perlindungan data pribadi Toyota, kami memastikan bahwa data yang diberikan akan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk menghadirkan layanan yang terbaik bagi seluruh customer Toyota,&rdquo; jelas dia.</p> <p>Sebelumnya diberitakan, servis mobil di Toyota disebut-sebut tampak lebih sulit lantaran membutuhkan KTP atau NPWP sebagai salah satu syarat. Kabar ini viral lantaran diunggah akun X @innovacommunity.</p> <p>&ldquo;Service mobil aja diminta verifikasi KTP+NPWP? Serius @ditjenpajakRI? Kira2 buat apa yah?&rdquo; tulis akun tersebut seperti dilihat pada Selasa (15/4).</p> <p>Sontak, unggahan ini pun menuai ragam komentar dari netizen. Salah satunya @pras*** yang berpikir positif bahwa langkah ini merupakan upaya administratif untuk pemadanan NPWP dan NIK.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Semoga saya tdk keliru. Saya rasa ini hanya salah satu upaya administratif utk pemadanan NPWP dan NIK, memanfaatkan kanal dan tempat strategis utk sosialisasi,&rdquo; tulis dia.</p> <p>Berbeda pula, netizen dengan username @jiwatrisnao*** mengungkapkan bahwa dirinya juga menemukan persyaratan yang sama pada saat servis kendaraan.</p> <p class="class-paragraph">&ldquo;Adnoh pun ada, kaget kemarin service in punya sodara ada ginian juga buset Yg belum nemu sampe service terakhir si sijuki, emang g ada atau masi proses @ertigaid,&rdquo; ungkap dia.</p> <p>&nbsp;</p>

Toyota Astra Motor menjelaskan persyaratan KTP dan NPWP untuk servis mobil, sebagai langkah compliance terhadap kebijakan perpajakan.

Toyota Astra Motor Klarifikasi Persyaratan KTP dan NPWP untuk Servis Mobil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/15/download-3644181879.jpg" alt="Ilustrasi persyaratan servis Toyota. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi persyaratan servis Toyota. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Servis mobil di Toyota disebut-sebut tampak lebih sulit lantaran membutuhkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai salah satu syarat. Kabar ini viral lantaran diunggah akun <em>X @innovacommunity</em>.</p> <p>&ldquo;<em>Service mobil aja diminta verifikasi KTP+NPWP? Serius @ditjenpajakRI? Kira2 buat apa yah</em>?&rdquo; tulis akun tersebut seperti dilihat pada Selasa (15/4).</p> <p>Sontak, unggahan ini pun menuai ragam komentar dari netizen. Salah satunya @pras*** yang berpikir positif bahwa langkah ini merupakan upaya administratif untuk pemadanan NPWP dan NIK.</p> <p>&ldquo;<em>Semoga saya tdk keliru. Saya rasa ini hanya salah satu upaya administratif utk pemadanan NPWP dan NIK, memanfaatkan kanal dan tempat strategis utk sosialisasi</em>,&rdquo; tulis dia.</p> <p>Berbeda pula, netizen dengan username @jiwatrisnao*** mengungkapkan bahwa dirinya juga menemukan persyaratan yang sama pada saat servis kendaraan.</p> <p>&ldquo;<em>Adnoh pun ada, kaget kemarin service in punya sodara ada ginian juga buset Yg belum nemu sampe service terakhir si sijuki, emang g ada atau masi proses @ertigaid</em>,&rdquo; ungkap dia.</p> <p>Menariknya lagi, akun dengan username @ariad*** menjelaskan bahwa persyaratan administrasi ini membuat pusing dirinya sebagai pemilik mobil bekas.</p> <p>&ldquo;<em>Nambah2in pusing pemilik mobkas, uda pusing bayar pajak tahunan krn harus ktp pemilik asli, mau servis dimintain ktp pemilik asli pula</em>,&rdquo; tulis dia.</p> <p>Sementara itu, <em>JawaPos.com </em>telah berusaha untuk menghubungi pihak PT Toyota Astra Motor (TAM) selaku agen pemegang merek Toyota di Indonesia. Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan apapun dari pihak produsen otomotif asal Jepang itu.</p> <p>&nbsp;</p>

Servis mobil Toyota kini memerlukan KTP atau NPWP, membuat netizen bereaksi. Apa tujuan di balik kebijakan ini?

Toyota Meminta KTP dan NPWP untuk Servis Mobil, Netizen Bereaksi!

<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/03/Coretax-1-2294977461.jpg" alt="Ilustrasi Coretax Pajak. (pajak.go.id)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Coretax Pajak. (pajak.go.id)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan kebijakan baru untuk menyelaraskan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Mulai 1 Januari 2025, NPWP diintegrasikan menjadi 16 digit, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2024.</p> <p>Transformasi ini menjadi bagian dari implementasi sistem Coretax, yang bertujuan untuk modernisasi dan efisiensi administrasi perpajakan.</p> <p><strong>Mengapa Harus Ubah ke NPWP 16 Digit?</strong></p> <p>Integrasi NIK dan NPWP memiliki sejumlah manfaat:</p> <ol> <li><strong>Efisiensi Administrasi</strong>: Mempermudah identifikasi data wajib pajak melalui sistem digital.</li> <li><strong>Akurasi Data</strong>: Mengurangi potensi kesalahan dan memastikan data sinkron dengan Dukcapil.</li> <li><strong>Kepatuhan Pajak</strong>: Memastikan kelancaran pelaporan dan pemrosesan pajak melalui sistem Coretax.</li> </ol> <p>Jika wajib pajak tidak segera mengubah NPWP menjadi 16 digit, mereka berisiko menghadapi kendala seperti:</p> <ul> <li>Gagal mengakses sistem Coretax DJP.</li> <li>Data tidak sinkron dengan Dukcapil.</li> <li>Gangguan dalam proses pelaporan pajak.</li> </ul> <p><strong>Langkah-Langkah Mengubah NPWP ke 16 Digit</strong></p> <p>Agar tetap terdaftar dan dapat menggunakan layanan pajak secara optimal, berikut langkah mudah mengubah NPWP menjadi 16 digit:</p> <ol> <li> <p><strong>Login DJP Online</strong></p> <ul> <li>Akses situs <a href="https://djponline.pajak.go.id/account/login">DJP Online</a>.</li> <li>Login menggunakan nomor NPWP 15 digit, kata sandi, dan kode captcha.</li> </ul> </li> <li> <p><strong>Masuk ke Menu Profil</strong></p> <ul> <li>Setelah masuk, pilih menu <strong>Profil</strong>.</li> <li>Klik submenu <strong>Data Utama</strong> untuk melihat status validasi data.</li> </ul> </li> <li> <p><strong>Validasi NIK</strong></p> <ul> <li>Pada status validasi, klik tombol <strong>Validasi Data Utama</strong>.</li> <li>Masukkan NIK Anda dan klik <strong>Validasi</strong>.</li> <li>Pastikan status berubah menjadi <strong>Valid</strong> dengan tanda centang.</li> </ul> </li> <li> <p><strong>Perbarui Data Tambahan</strong></p> <ul> <li>Masuk ke menu <strong>Data Lainnya</strong>.</li> <li>Periksa dan perbarui informasi seperti alamat, kebangsaan, dan nomor telepon.</li> <li>Klik <strong>Ubah Profil</strong> untuk menyimpan perubahan.</li> </ul> </li> <li> <p class="class-paragraph"><strong>Konfirmasi Perubahan</strong></p> <ul> <li>Setelah validasi berhasil, data akan terkunci dan NPWP Anda resmi menjadi 16 digit.</li> </ul> </li> </ol> <p>Transformasi NPWP menjadi 16 digit melalui sistem Coretax adalah langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi perpajakan di Indonesia. Jangan tunda untuk melakukan validasi agar tetap dapat menikmati layanan perpajakan tanpa kendala.</p> <p>Pastikan data Anda sudah sinkron sebelum tenggat waktu agar pelaporan pajak tetap lancar dan sesuai ketentuan!</p>

Mulai 1 Januari 2025, sistem Coretax DJP mewajibkan perubahan NPWP menjadi 16 digit. Simak langkah mudah mengubah NPWP dari 15 digit ke 16.

Coretax Efek: Wajib Tahu! Cara Mengubah NPWP dari 15 Digit ke 16 Digit

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/12/pajak-2208049373.jpg" alt="Ilustrasi: Pajak (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pajak (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkenalkan <em>Coretax DJP</em>, sistem administrasi perpajakan terbaru yang dirancang untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Sistem ini adalah bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018.</p> <p>Pembangunan Coretax DJP bertujuan untuk memodernisasi dan mengintegrasikan seluruh proses perpajakan dalam satu sistem digital. Dengan hadirnya sistem ini, wajib pajak dapat menikmati kemudahan dan kenyamanan dalam mengelola administrasi perpajakan mereka.</p> <p><strong>Apa Itu Coretax DJP?</strong></p> <p>Coretax DJP adalah sistem terbaru yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah semua proses perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga pembayaran pajak. Sistem ini resmi diterapkan sejak 2 Januari 2025 di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Gibran.</p> <p>Selain meningkatkan efisiensi dan transparansi, Coretax DJP juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan selama masa pra-implementasi melalui fitur yang tersedia di laman resmi DJP.</p> <p><strong>Keunggulan Coretax DJP</strong></p> <ol> <li><strong>Mudah Diakses:</strong> Wajib pajak cukup menggunakan NIK atau NPWP untuk mengakses layanan.</li> <li><strong>Efisiensi Waktu:</strong> Semua proses, mulai dari pendaftaran hingga pelaporan, dilakukan secara digital.</li> <li><strong>Fitur Terintegrasi:</strong> Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh layanan perpajakan dalam satu platform.</li> <li><strong>Transparan:</strong> Wajib pajak dapat memantau status pelaporan dan pembayaran secara real-time.</li> </ol> <p><strong>Cara Lapor SPT dengan Coretax DJP</strong></p> <p>Berikut langkah-langkah mudah untuk melaporkan SPT menggunakan Coretax DJP:</p> <ol> <li> <p><strong>Akses Laman Resmi Coretax DJP:</strong><br /> Kunjungi tautan <a href="https://www.pajak.go.id/coretaxdjp">https://www.pajak.go.id/coretaxdjp</a>.</p> </li> <li> <p><strong>Login Menggunakan Akun DJP Online:</strong></p> <ul> <li>Masukkan NIK atau NPWP.</li> <li>Masukkan kata sandi yang sudah dibuat saat pendaftaran.</li> <li>Masukkan kode captcha yang ditampilkan.</li> <li>Klik tombol <em>Login</em>.</li> </ul> </li> <li> <p><strong>Atur Ulang Kata Sandi (Jika Diminta):</strong><br /> Ikuti petunjuk yang diberikan untuk mengatur ulang kata sandi dan <em>passphrase</em>.</p> </li> <li> <p><strong>Navigasi ke Fitur Pelaporan SPT:</strong><br /> Setelah berhasil masuk, Anda dapat melihat menu dan submenu yang tersedia. Ikuti langkah-langkah sesuai panduan untuk melaporkan SPT Anda.</p> </li> <li> <p class="class-paragraph"><strong>Pelajari Fitur Lebih Lanjut:</strong><br /> Untuk informasi lebih detail, kunjungi laman <a href="https://pajak.go.id/reformdjp/coretax/">https://pajak.go.id/reformdjp/coretax/</a>, yang menyediakan panduan lengkap tentang fitur-fitur Coretax DJP.</p> </li> </ol> <p>Coretax DJP adalah solusi modern untuk administrasi perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan efisien. Dengan sistem ini, wajib pajak dapat melaporkan SPT tanpa ribet dan tetap tepat waktu.</p> <p>Pastikan Anda memanfaatkan teknologi ini untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih praktis. Untuk panduan lebih lengkap, kunjungi laman resmi DJP atau hubungi layanan pelanggan pajak.</p>

Coretax DJP, sistem administrasi pajak terbaru, hadir untuk memudahkan wajib pajak melapor SPT. Simak langkah mudah penggunaannya di sini!

Wajib Pajak Harus Tahu! Coretax DJP, Sistem Baru untuk Lapor SPT Lebih Mudah

<div id="m#msg-f:1811122529329795647" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/19/peretasan_DJP-1823487349.jpg" alt="ILUSTRASI. Peretasan data NPWP dari situs DJP oleh hacker. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Peretasan data NPWP dari situs DJP oleh hacker. (ANTARA)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Dittipidsiber Bareskrim Polri masih mendalami kebenaran peretasan data NPWP oleh peretas dengan nama Bjorka. Proses penyelidikan ini dibantu oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita juga sedang melakukan penyelidikan, apakah ada hubungannya dengan yang ini, itu sedang kita dalami kemudian kita juga menunggu dengan komunikasi dengan BSSN untuk melakukan forensik," kata Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji, Rabu (25/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Himawan belum merinci ihwal kasus ini. Dia juga belum mengungkap pihak-pihak yang sudah dimintai keterangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015125123/guru-hononer-di-banyuwangi-bobol-data-asn-bkn-dijual-online-dengan-untung-rp-121-juta">Guru Hononer di Banyuwangi Bobol Data ASN BKN, Dijual Online dengan Untung Rp 121 Juta</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi itu (menjadi kerja sama) suatu hal yang penting dan menjadi suatu ekosistem untuk pengungkapan kasus. Jadi kerja sama itu menjadi suatu hal yang penting," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, dugaan bocornya data NPWP mencuat usai pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums. Melalui akun X @secgron, dia menyebut, sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs itu oleh akun bernama Bjorka pada tanggal 18 September 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain NPWP, data yang juga terseret di antaranya nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor&nbsp;handphone, email, dan data lainnya. Harga jual seluruh data itu mencapai Rp 150 juta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan mitigasi terkait dugaan kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP). Sebab, data NPWP milik Presiden Jokowi hingga Menkeu Sri Mulyani diduga bocor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya," kata Jokowi usai meresmikan jalan Tol Solo-Jogja, di Gerbang Tol Banyudono, Boyolali, Kamis (19/9).</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Dittipidsiber Bareskrim Polri masih mendalami kebenaran peretasan data NPWP oleh peretas dengan nama Bjorka.

Data NPWP Presiden Jokowi Hingga Menkeu Sri Mulyani Diduga Bocor, Polri Turun Tangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/25/Ilustrasi-cara-mengecek-NIK-terintegrasi-NPWP-3379118379.png" alt="Ilustrasi tampilan situs DJP Online." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tampilan situs DJP Online.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Seperti diketahui, setiap wajib pajak di Indonesia kini harus sudah selesai memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berfungsi sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terhitung paling lambat pada 30 Juni 2024.</p> <p>Dilansir dari portal Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia (Ditjen Pajak RI), aturan ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 29 Oktober 2021 lalu.</p> <p>Adapun tujuan dari pemadanan NPWP dengan NIK ini, yakni sebagai <em>Single Identity Number</em> (SIN) yang nantinya membantu sinkronisasi, verifikasi, dan validasi dalam rangka pendaftaran dan perubahan data wajib pajak, di mana data di dalamnya juga digunakan untuk melengkapi basis data di dokumen induk wajib pajak.</p> <p>Lantas, bagaimana cara mengecek NIK sudah terintegrasi NPWP atau belum?</p> <p>Dilansir dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (LLDIKTI Wilayah V Kemdikbud), berikut panduannya.</p> <p>Buka laman DJP Online Pajak melalui situs djponline.pajak.go.id</p> <ol> <li>Masukkan 16 digit Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anda</li> <li>Masukkan kata sandi yang sesuai</li> <li>Masukkan kode keamanan yang tersedia</li> <li>Klik login</li> </ol> <p>Apabila berhasil masuk ke dalam akun, maka artinya NIK Anda sudah terintegrasi menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)<br /> <br />Itu dia lima langkah untuk mengetahui NIK sudah terintegrasi menjadi NPWP. Alih-alih terdiri dari 15 digit seperti sebelumnya, dengan pemadanan ini, maka NIK/NPWP milik Anda akan berjumlah 16 digit, yang nantinya digunakan sebagai informasi wajib pajak.</p>

Cara mengecek dan mengetahui NIK sudah terintegrasi dengan NPWP dapat dilakukan dengan cara login ke situs web DJP Online milik Ditjen Pajak

Wajib Tahu! Begini Cara Mengecek NIK Anda Sudah Terintegrasi dengan NPWP Melalui DJP Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/19/peretasan_DJP-1823487349.jpg" alt="ILUSTRASI. Peretasan data NPWP dari situs DJP oleh hacker. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Peretasan data NPWP dari situs DJP oleh hacker. (ANTARA)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto memastikan, pihaknya akan menindaklanjuti dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ia mengaku akan memanggil pihak dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Minggu ini saya akan panggil Dirjen Pajak, kemudian dari BSSN, termasuk Kominfo untuk kita evaluasi permasalahannya apa secara detail, supaya tidak terjadi hal serupa," kata Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Panglima TNI itu mengaku belum mengetahui dugaan bocornya 6 juta data NPWP itu. Karena itu, pihaknya akan meminta tanggapan dari Ditjen Pajak yang bertanggungjawab terhadap data NPWP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apakah Ditjen Pajak juga pada waktu itu sebagai bagian dari tidak yang menyimpan datanya di PDNS 2, ini juga bisa, dan apa kira-kira kelemahan sehingga bisa terjadi hal seperti ini," ucap Hadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya menyatakan tengah mendalami kasus dugaan kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti, Kamis (19/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dugaan bocornya data NPWP mencuat usai pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums. Melalui akun X @secgron, dia menyebut, sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs itu oleh akun bernama Bjorka pada tanggal 18 September 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain NPWP, data yang juga terseret di antaranya nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor handphone, email, dan data lainnya. Harga jual seluruh data itu mencapai Rp 150 juta.</div> </div>

"Minggu ini saya akan panggil Dirjen Pajak, kemudian dari BSSN, termasuk Kominfo untuk kita evaluasi permasalahannya apa," kata Hadi.

Imbas Dugaan Bocornya 6 Juta Data NPWP, Menko Polhukam akan Panggil Ditjen Pajak hingga Kominfo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/20/JKT-2-BAWASLU-GAKUMDU-AWARDS-FED-6JPG-1013756586.jpg" alt="Menko Polhukam Hadi Tjahjanto membuka Gakkumdu Awards 2024 di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Kamis (19/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Hadi Tjahjanto membuka Gakkumdu Awards 2024 di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Kamis (19/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terkait kasus dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/gadget/015119239/terungkap-iphone-16-pro-max-nggak-secanggih-itu-teknologi-pengisian-baterainya-masih-lambat"> Terungkap IPhone 16 Pro Max Nggak Secanggih Itu, Teknologi Pengisian Baterainya masih Lambat</a></strong><br /><br />Dia mengatakan akan memberi penjelasan kepada publik terkait penyebab data NPWP yang diduga bocor tersebut, usai memanggil Dirjen Pajak pekan ini.<br /><br />"Nanti kami jelaskan setelah kami memanggil di Dirjen Pajak, hari Jumat," kata Hadi usai rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.<br /><br />Tak hanya Dirjen Pajak, dia menyebut juga akan memanggil pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) untuk mengevaluasi dugaan kebocoran data NPWP itu.<br /><br />"Minggu ini saya akan panggil Dirjen Pajak, kemudian dari BSSN, termasuk Kemenkominfo untuk kami evaluasi permasalahannya apa secara detail supaya tidak terjadi hal serupa" ujarnya.<br /><br />Dia menyebut akan menelisik faktor penyebab hingga celah kelemahan yang membuat data NPWP itu diduga bocor.<br /><br />"Apakah Ditjen Pajak juga pada waktu itu sebagai bagian dari tidak yang menyimpan datanya di PDNS (Pusat Data Nasional Sementara) 2? Ini juga bisa, dan apa kira-kira kelemahan sehingga bisa terjadi hal seperti ini," tuturnya.<br /><br />Saat ini, kata dia, BSSN terus melakukan evaluasi terkait dugaan kebocoran data tersebut.<br /><br />Dia pun tak menampik bahwa sebagian data NPWP yang diduga bocor itu tidak cocok dengan data asli pemiliknya.<br /><br />"Saat ini BSSN terus mengevaluasi, kami juga terus dipanggil, memang itu ditemukan ada ketidakcocokan," ucap dia.<br /><br />Dugaan bocornya data NPWP mencuat usai pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums.<br /><br />Melalui akun X @secgron, dia menyebut sebanyak enam juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs itu oleh akun bernama Bjorka pada tanggal 18 September 2024.<br /><br />Selain NPWP, data yang juga terseret, di antaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor telepon, surat elektronik (email), dan data lainnya. Harga jual seluruh data itu mencapai Rp150 juta.<br /><br />Dalam cuitan yang sama, Teguh mengatakan data yang bocor juga termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. (*)</p>

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil Direktur Je

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Panggil Dirjen Pajak, BSSN, dan Kemenkominfo Buntut Bocornya Data NPWP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/21/sampel-bocoran-data-dari-Bjorka-782426903-629545368.jpg" alt="Ilustrasi: Hacker Bjorka bobol data DJP. (Akun X Teguh Aprianto (@secgron)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Hacker Bjorka bobol data DJP. (Akun X Teguh Aprianto (@secgron)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menanggapi dugaan kebocoran data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang viral di media sosial atau medsos beberapa hari lalu. Data DJP disebut bocor dan mengungkapkan informasi penting penyelenggara pemerintahan yakni Menteri dan bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo Prabu Revolusi menerangkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) Kementerian Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kominfo sudah meminta klarifikasi dari Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dengan dugaan terjadinya kebocoran data pribadi," kata Prabu Revolusi dikutip dari pernyataan resminya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015112691/ambivert-vs-omnivert-apa-perbedaannya-dan-apakah-kamu-salah-satunya-begini-kata-ahli-psikologi">Ambivert vs Omnivert: Apa Perbedaannya dan Apakah Kamu Salah Satunya, Begini Kata Ahli Psikologi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirinya melanjutkan, saat ini Kementerian Kominfo sedang menindaklanjuti dan terus berkoordinasi secara intensif bersama BSSN, DJP Kementerian Keuangan, dan Kepolisian RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kominfo juga menegaskan bahwa UU PDP mengatur ketentuan pidana terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum, yakni mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Termasuk menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar," lanjut Prabu Revolusi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015112687/jika-seorang-teman-menunjukkan-9-tanda-halus-ini-tanpa-disadari-dia-terlalu-dekat-dan-jatuh-cinta-kepada-anda">Jika Seorang Teman Menunjukkan 9 Tanda Halus Ini, Tanpa Disadari Dia Terlalu Dekat dan Jatuh Cinta kepada Anda</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirinya juga menegaskan bahwa terkait kebocoran data tersebut, DJP bisa dikenakan sanksi. Sanksi tersebut mengacu pada Undang-undang Pelindung Data Pribadi atau UU PDP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh Aparat Penegak Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tandas Prabu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya diberitakan, hacker Bjorka bangkit lagi dan mengacak-acak data DJP. Bjorka berulah dengan membocorkan sebanyak enam juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masyarakat Indonesia. Laporan kebocoran data ini diungkap kali pertama oleh akun X, Teguh Aprianto (@secgron), Rabu (18/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015112678/7-cara-orang-berkelas-meraih-rasa-hormat-tanpa-bersusah-payah-bahasa-tubuh-perlu-diperhatikan">7 Cara Orang Berkelas Meraih Rasa Hormat Tanpa Bersusah Payah, Bahasa Tubuh Perlu Diperhatikan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diungkapkan bahwa data DJP yang dibobol Bjorka telah diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta di Breachforum. "Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll," cuit Teguh di akun X @secgron miliknya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain data NPWP, terdapat juga data NIK, alamat, nomor hp, email dan lainnya. Dalam data NPWP tersebut terdapat NPWP milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dua putranya, yakni ketua umum Partai Serikat Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dan Wakil Presiden&nbsp;Terpilih&nbsp;Gibran Rakabuming Raka.</div>

Data DJP disebut bocor dan mengungkapkan informasi penting penyelenggara pemerintahan yakni Menteri dan bahkan Presiden Joko Widodo.

Kata Kominfo Soal Data NPWP Bocor,  Hacker yang Membocorkan Data Disebut Bisa Kena Sanksi UU PDP

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/02/nik-npwp-3429974703.jpg" alt="Ilustrasi NIK dan NPWP. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi NIK dan NPWP. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Pakar telematika Roy Suryo prihatin dengan kembali muncul kasus kebocoran data. Roy menuturkan kejadian kali ini menjadi viral karena data yang bocor juga menyasar orang-orang penting.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti diketahui kasus kebocoran data terbaru diduga menyerang Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebanyak 6 juta data yang bocor itu datanya cukup komplit. Mulai dari nama lengkap, NIK, NPWP, alamat, email, nomor HP, sampai dengan tanggal lahir. Bahkan data dari pejabat peting mulai dari Presiden Joko Widodo sampai sejumlah menteri dan pejabat lainnya ikut bocor. Data tersebut dijual dengan harga USD 10.000 atau sekitar Rp 151 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Roy mengatakan kasus kebocoran data kali ini, menunjukkan bahwa sistem keamanan data di DPJ Kemenkeu berbahaya bagi masyarakat. Karena datanya sampai bocor. Kemudian BSSN selaku advisor serta supervisor keamanan, serta Kominfo selaku regulator juga berkinerja buruk dalam menjalankan tugasnya. &rsquo;&rsquo;Kominfo sangat buruk dalam menjalankan tupoksinya, selaku kementerian yang membidangi infrastruktur komunikasi dan informatika. Bukan sekadar juru bicara Presiden dan anak-anaknya,&rsquo;&rsquo; katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015111843/apa-saja-bahan-perawatan-kulit-yang-dapat-membantu-mengecilkan-pori-pori-terbuka-simak-rekomendasinya">Apa Saja Bahan Perawatan Kulit yang Dapat Membantu Mengecilkan Pori-Pori Terbuka? Simak Rekomendasinya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Roy menuturkan, kinerja BSSN dan Kominfo yang dibawah standar tersebut tentu saja membahayakan keamanan data masyarakat. Dia mengatakan data pribadi milik Presiden Jokowi saja bisa bocor. Apalagi data masyarakat umum. Dia khawatir, efek dari bocornya data krusial ini banyak masyarakat yang tiba-tiba terjerat pinjaman online (pinjol).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) juga menyoroti serangan siber yang bertubi-tubi menyerang fasilitas pemerintah. Sebelumnya, serangan siber menginvasi Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 dan sistem basis data Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Kali ini, sebanyak 6 juta data lebih wajib pajak bocor dan diperjual belikan secara online.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebocoran data tersebut diduga dari basis data milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Peneliti Elsam Annisa Noorha menjelaskan data yang bocor tersebut merupakan data spesifik atau data sensitif. Kebocoran data tersebut mempunya risiko kerugian finansial bagi pemiliknya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015111835/ada-unsur-pidana-polres-bogor-naikkan-kasus-penganiayaan-santri-habib-rizieq-di-megamendung-kabupaten-bogor-ke-tahap-penyidikan">Ada Unsur Pidana, Polres Bogor Naikkan Kasus Penganiayaan Santri Habib Rizieq di Megamendung, Kabupaten Bogor ke Tahap Penyidikan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rsquo;&rsquo;Merespons kondisi tersebut, termasuk memastikan persiapan implementasi kewajiban kepatuhan pelindungan data pribadi, kami mendorong beberapa hal,&rsquo;&rsquo; katanya kemarin, Jumat (20/9). Di antaranya adalah meminta DJP Kemenkeu untuk segera melakukan investigasi internal. Upaya ini penting untuk membongkar dugaan insiden kebocoran data pribadi subjek pajak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, dia mengatakan DJP Kemenkeu perlu menyampaikan notifikasi tertulis kepada subjek data seperti kewajiban Pasal 46 UU Pelindungan Data Pribadi (PDP). &rsquo;&rsquo;Pemberitahuan setidaknya harus memuat informasi mengenai data yang terungkap, kapan, serta bagaimana data tersebut terungkap,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Selain itu juga perlu menjelaskan langkah mitigasi untuk menekan risiko yang mungkin dapat terjadi, dari kebocoran data itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Elsam juga menyoroti keberadaan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Lembaga yang dulunya bernama Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) itu perlu memperhatikan kasus kebocoran data yang terus berulang. Dari hasil investigasi itu, BSSN perlu menyampaikan rekomendasi perbaikan sistem keamanan kepada pengendali atau pemegang data. &rsquo;&rsquo;Supaya kasus serupa tidak terulang lagi,&rsquo;&rsquo; tandasnya.</div>

Seperti diketahui kasus kebocoran data terbaru diduga menyerang Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#NPWP

Berita Terkini