<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1823987319212563349" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/14/KSAD-di-DPR8-3118041349.jpeg" alt="KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam rapat bersama Komisi I DPR pada Kamis (13/2). (Dispenad)." width="100%">
<figcaption>KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam rapat bersama Komisi I DPR pada Kamis (13/2). (Dispenad).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-header spacer"><strong>JawaPos.com</strong> - Penunjukkan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai direktur utama (dirut Bulog) menuai kritik. Diantaranya terkait dengan dwi fungsi. Sebab, Novi Helmy masih tercatat sebagai TNI aktif. Atas kondisi itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli menyatakan bahwa saat ini TNI sudah tidak lagi berpikir mengenai dwi fungsi.&nbsp;</div> <div id="m#msg-f:1823987319212563349-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="ltr"> <div><br /> <p dir="ltr">Maruli menyampaikan bahwa TNI hanya fokus pada tugas pokok pertahanan dan membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. TNI menghormati sistem demokrasi di Indonesia. Sehingga mereka tidak lagi berpikir dwi fungsi. Menurut dia, pemilihan Novi Helmy menjadi dirut Bulog sudah melalui berbagai pertimbangan matang.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Nggak kepikiran kami (dwi fungsi TNI), sekarang bagaimana bisa berjalan, kami menghormati demokrasi. Misalnya, sekarang mau dicari kepala Bulog. Yang sudah mengerjakan Bulog bertahun-tahun siapa,&rdquo; ungkap Maruli saat ditanyai oleh awak media pada Kamis (13/2).&nbsp;</p> <p dir="ltr">Orang nomor satu di TNI AD itu menyatakan, pemilihan perwira tinggi (pati) TNI aktif untuk mengisi posisi di luar organisasi TNI sudah melalui penilaian akhir yang didasarkan pada kompetensi serta kapabilitas personel tersebut. Secara spesifik, dia pun menyebut penunjukkan Novi Helmy yang bertugas sebagai asisten teritorial (aster) panglima TNI dan segera menjadi komandan jenderal (danjen) Akademi TNI.&nbsp;</p> <strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015635611/promosi-jabatan-mayjen-novi-helmy-jadi-polemik-mabes-tni-jabatan-dirut-bulog-setara-bintang-tiga-tni">Promosi Jabatan Mayjen Novi Helmy Jadi Polemik, Mabes TNI: Jabatan Dirut Bulog Setara Bintang Tiga TNI&nbsp;</a></strong> <p dir="ltr">&rdquo;Aster (Novi Helmy) sudah mengerjakan bertahun-tahun, beliau sudah keliling seluruh Indonesia. Udah pernah join dengan pertanian, sama-sama ngecek, sama-sama meyakinkan hasil bumi masyarakat diterima Bulog, bukan asal-asalan diangkat,&rdquo; imbuhnya.</p> <p dir="ltr">Menurut Maruli, Novi Helmy memiliki potensi. Karena itu, jika potensi tersebut bisa digunakan untuk memberi manfaat kepada masyarakat, tidak masalah. &rdquo;Jadi, kalau orang tersebut punya potensi, ya silakan saja. Sekarang kita lihat saja, dibuktikan kerja saja lah. Kalau pada pelaksanaannya ada kekurangan, ya berarti kan nggak baik, nanti dicari penggantinya,&rdquo; kata dia.</p> <p dir="ltr">Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa bahwa sejak diangkat menjadi dirut Bulog, Novi Helmy meninggalkan jabatannya sebagai perwira aktif TNI, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang (UU) TNI. Namun demikian, berdasar informasi terakhir dari Mabes TNI, Novi Helmy masih akan diproses dari aster panglima TNI menjadi danjen Akademi TNI sebagaimana surat keputusan panglima TNI.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Proses administrasi untuk perwira tinggi bintang tiga masih berjalan, dan nanti&nbsp; setelah selesai proses administrasinya, akan dilaksanakan mekanisme selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,&rdquo; ungkap Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Hariyanto pada Rabu (12/2).&nbsp;&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> </div>

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli menyatakan bahwa saat ini TNI sudah tidak lagi berpikir mengenai dwi fungsi. 

Berpengalaman dan Sudah Lama Bantu Petani, KSAD Sebut Tak Ada Dwifungsi dalam Penunjukan Mayjen TNI Novi Helmy Sebagai Dirut Bulog

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/10/IMG-20250210-WA0019-1871469856.jpg" alt="Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. (Nurul F/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. (Nurul F/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ogah jawab pertanyaan soal penunjukan Mayor Jenderal Novi Helmy Prasetya yang merupakan TNI aktif sebagai Direktur Utama Perum Bulog yang berpotensi melanggar Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"(Potensi melanggar undang-undang gimana karena TNI aktif?) Ya, yang lain," kata Erick Thohir dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia sebelumnya membeberkan bahwa pergantian jabatan di pucuk Perum Bulog dilakukan dengan alasan penyegaran. Sebelumnya, Erick memang mengganti Dirut Bulog Wahyu Suparyono yang baru saja menjabat 10 bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015629529/bos-persita-tangerang-sebut-2-pemainnya-curi-perhatian-patrick-kluivert-dan-gerald-vanenburg-masuk-proyeksi-timnas-indonesia-u-23">Bos Persita Tangerang Sebut 2 Pemainnya Curi Perhatian Patrick Kluivert dan Gerald Vanenburg, Masuk Proyeksi Timnas Indonesia U-23</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun penyegaran ini dilakukan guna membangun ekosistem dan menyukseskan penugasan yang diberikan pemerintah untuk Perum Bulog.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya tentu penyegaran harus dilakukan, memang kan penugasan yang diberikan ini harus bisa dilakukan kita secara maksimal," beber Erick.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Perum Bulog memang sedang ditugaskan untuk bisa menyerap 3 juta ton gabah dari petani di sepanjang panen raya tahun ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Erick menilai penyerapan gabah tersebut masih minim sehingga diperlukan penyegaran guna memastikan penugasan tersebut dapat berjalan secara maksimal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apalagi, kata Erick, pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto ini menargetkan untuk bisa swasembada beras yang selama ini kita selalu impor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada kebijakan 3 juta gabah yang harus diserap dari data-data serapannya masih kecil dan perlu ada penyegaran dan perlu semua supporting system untuk memastikan penugasan ini maksimal," jelas Erick.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015629510/jika-anda-tak-ingin-mudah-dilupakan-orang-lain-lakukan-7-kebiasaan-ini-kata-psikologi">Jika Anda Tak Ingin Mudah Dilupakan Orang Lain, Lakukan 7 Kebiasaan Ini Kata Psikologi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena yang terpenting jangan sampai dengan sekarang kita menuju swasembada beras yang selama ini kita impor. Akhirnya serapannya tidak maksimal, harga gabahnya turun, petaninya kasihan, akhirnya kapok menanam," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, dalam UU 34 Tahun 2004 memang tidak memungkiri bahwa anggota TNI aktif dapat menduduki jabatan sipil di pemerintahan. Hanya saja, tentara aktif hanya dapat mengisi jabatan sipil yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti jabatan yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.</div>

Erick Thohir ogah jawab pertanyaan soal penunjukan Mayor Jenderal Novi Helmy Prasetya yang merupakan TNI aktif sebagai Dirut Perum Bulog.

 Erick Thohir Ogah Jawab Soal Potensi Langgar UU karena Tunjuk TNI Aktif jadi Dirut Bulog

Novi Helmy Prasetya Direktur Utama Bulog

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Novi Helmy Prasetya Direktur Utama Bulog

Berita Terkini

Berpengalaman dan Sudah Lama Bantu Petani, KSAD Sebut Tak Ada Dwifungsi dalam Penunjukan Mayjen TNI Novi Helmy Sebagai Dirut Bulog

Erick Thohir Ogah Jawab Soal Potensi Langgar UU karena Tunjuk TNI Aktif jadi Dirut Bulog

Download Aplikasi JawaPos.com