<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/mantan-penyidik-kpk-yang-berkonflik-ikut-periksa-novel-baswedan_m_151059.jpeg" alt="Novel Baswedan di sela-sela pemeriksaannya oleh penyidik Polda Metro Jaya di KBRI Singapura, Senin(15/8)." width="100%">
<figcaption>Novel Baswedan di sela-sela pemeriksaannya oleh penyidik Polda Metro Jaya di KBRI Singapura, Senin(15/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Polda Metro Jaya mengerahkan kekuatan ekstra dalam mengusut kasus penyerangan air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Tidak tanggung-tanggung, ada 8 perwira menengah kepolisian yang dilibatkan dalam pemeriksaan Novel di kantor Kedutaan Besar RI (KBRI) di Singapura, kemarin (14/8). Merek antara lain, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Kombes Rudy Heriyanto Adi Nugroho, Kasubdit Jatanras Ditreskrimum AKBP Hendy Febrianto Kurniawan, Kasubdit Keamanan Negara (Kamneg) Ditreskrimum AKBP Dedy Murti dan Kasat Harta Benda (Harda) AKBP Nuredy Irwansyah Putra. Perwira lain yang turut terlibat adalah Kanit 1 Kamneg Polda Metro Jaya Kompol Raindra Ramadhan Syah dan Kanit 2 Kamneg Kompol Fadilah. Atase Polri Singapura Kombes Hirbak Wahyu Setiawan juga ikut mendampingi. Diantara 8 nama tersebut, 5 perwira masuk tim penyidik. Yakni, Hendy F Kurniawan, Dedy Murti, Nuredy Irwansyah, Raindra Ramadhan Syah dan Fadilah. Pantauan Jawa Pos di kantor KBRI Singapura yang berlokasi di Chatsworth Road tersebut, tim kepolisian tiba pukul 10.00 waktu setempat. Mereka mengendarai kendaraan pribadi. Setelah sampai di lobi gedung, tim yang mengenakan pakaian rapi non seragam langsung naik ke lantai 3 ruang tengah gedung KBRI. Pemeriksaan terhadap Novel dilakukan pukul 11.00. Sedangkan di kubu Novel, ada 7 orang yang mendampingi. Dari KPK diwakili Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Kabag Investigasi Biro Hukum Evi Laila serta seorang staf biro hukum. Selain itu, ada juga Haris Azhar (pendiri Lokataru), koordinator Kontras Yati Andriyani dan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Alghiffari Aqsa. Ketiganya menjadi tim advokasi Novel. Upaya polda untuk menyempurnakan berita acara pemeriksaan (BAP) kasus penyerangan Novel itu dilakukan tertutup. Diantara 5 penyidik, hanya 2 yang bertugas secara bergantian memintai keterangan Novel untuk kebutuhan BAP. Novel dan tim polisi maupun para pendamping hanya keluar sekali selama proses tersebut. Yakni pukul 13.40 atau ketika memasuki waktu salat Zuhur di Singapura. Mereka menunaikan salat di Masjid Istiqamah yang berada di kompleks halaman belakang kantor KBRI Singapura. Seperti biasa, Novel yang kemarin mengenakan pakaian hitam dan peci putih menyempatkan diri untuk salat berjamaah di masjid. Beberapa tim penyidik Polda juga ikut salat berjamaah. Salah satunya Hendy F Kurniawan. Meski berjalan lancar, proses pemeriksaan Novel kemarin belum sepenuhnya sesuai ekspektasi. Bukan hanya soal prosedur pemeriksaan yang tidak lazim karena tanpa diawali surat pemanggilan untuk Novel, tapi juga keterlibatan Hendy F Kurniawan dalam tim penyidik polda. &rdquo;Untuk sementara tidak kami persoalkan dulu,&rdquo; kata Yati kepada Jawa Pos. Keterlibatan Hendy dalam penanganan kasus Novel memang menjadi sorotan. Pasalnya, Hendy merupakan mantan penyidik KPK yang pada 2012 lalu sempat berseteru dengan Abraham Samad dan beberapa pimpinan komisi antirasuah lain. Bahkan, Hendy yang kala itu masih menjabat sebagai Kompol berkoar tentang perilaku Abraham yang tidak sesuai standar prosedur. Karena perseteruan itu, Hendy mengundurkan diri dari KPK pada 1 November 2012. Dia kembali bertugas sebagai anggota polisi. Di kepolisian, Hendy dikabarkan ikut andil dalam upaya kriminalisasi pimpinan KPK era Abraham Samad yang waktu itu mengusut kasus rekening gendut Budi Gunawan. Perseteruan KPK-Polri kala itu dikenal dengan istilah cicak versus buaya.Munculnya nama Hendy sebagai tim penyidik menimbulkan indikasi adanya konflik kepentingan dalam penanganan kasus Novel. Tim advokasi Novel pun memperingatkan kepolisian untuk tidak membawa perseteruan masa lalu dalam penanganan perkara yang sedang menjadi perhatian publik tersebut. &rdquo;Kami akan memberikan warning (kepada polisi, Red),&rdquo; ujarnya. Sementara itu, Novel tetap konsen bahwa kasus penyerangan yang dia alami pada 11 April lalu itu baru bisa terungkap ketika polisi bekerjasama dengan tim gabungan pencari fakta (TGPF) independen. Itu mengingat sampai saat ini polisi belum bisa mengungkap kasus penyerangan meski sudah memiliki fakta-fakta tentang penyerangan. Terkait keterlibatan Hendy dalam penanganan kasus tersebut, Novel mengaku baru mengetahuinya. Menurutnya, sejak insiden penyiraman air keras terjadi, Hendy sama sekali tidak terlihat. &rdquo;Penyidiknya (polda) ini penyidik baru, bukan penyidik yang awal menangani. Kita doakan penyidik-penyidik itu bekerja dengan lebih baik dan optimal,&rdquo; ungkap ketua Wadah Pegawai (WP) KPK tersebut. Usai mempelajari hasil pemeriksaan kemarin, Novel kembali menyatakan kekecewaannya. Khususnya terkait saksi kunci yang dipublikasikan oleh polisi. Kemudian soal tidak ditemukannya sidik jari di cangkir yang digunakan untuk menyiram air keras ke wajahnya. Pria asal Semarang itu juga menilai penyidik Polda sejauh ini terkesan menjaga jarak dengan keluarganya. &rdquo;Saya ingin membantu penyidik (polda) untuk mengungkap (kasus penyerangan) dengan benar,&rdquo; imbuhnya. Sayang, pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Saut Situmorang tidak bersedia memberikan keterangan usai mendampingi pemeriksaan Novel. Keduanya bergegas pergi meninggalkan kantor KBRI dengan cara menghindari wartawan. Disisi lain, Hendy F Kurniawan saat dikonfirmasi Jawa Pos hanya tertawa. Dia enggan memberikan komentar ketika ditanya soal indikasi adanya konflik kepentingan dalam keterlibatannya di tim penyidik polda. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menjelaskan, keterlibatan Hendy dalam penanganan kasus Novel memang tidak bisa dihindari. Sebab, yang bersangkutan saat ini memang merupakan penyidik di polda. &rdquo;Tidak masalah, namanya penyidik. Kan penyidik di krimum (kriminal umum, Red) dia (Hendy). Masa nggak boleh ?,&rdquo; ungkapnya. Menurut Argo, pemeriksaan kemarin berjalan sebagaimana biasanya. Pihaknya kemarin menggali keterangan Novel seputar kasus apa saja yang ditangani selama ini yang berpotensi mengancam keselamatan. Selain itu, pihaknya juga mengumpulkan informasi yang dimiliki Novel. &rdquo;Nanti penyidik yang lebih tahu. Kami masih dalam proses,&rdquo; ujarnya.&nbsp;

Mantan Penyidik KPK yang Berkonflik Ikut Periksa Novel Baswedan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/diperiksa-polisi-novel-baswedan-doakan-semoga-lancar_m_150797.jpeg" alt="Penyidik KPK Novel Baswedan usai menunaikan sholat di Masjid Istiqamah, kompleks KBRI Singapura Senin(14/8)." width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK Novel Baswedan usai menunaikan sholat di Masjid Istiqamah, kompleks KBRI Singapura Senin(14/8).</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Jajaran aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, di kantor Kedutaan Besar RI (KBRI) Singapura hari ini. Hanya, pihak KBRI membatasi ruang gerak media yang ingin melakukan peliputan di kantor yang berada di Jalan Chatsworth, Singapura tersebut. Pantauan Jawa Pos di kompleks kantor KBRI, pemeriksaan Novel oleh tim kepolisian gabungan Polda Metro Jaya dan Mabes Polri dilakukan tertutup di lantai 2 gedung KBRI. Awalnya, awak media menunggu pemeriksaan tersebut di lobi gedung KBRI. Namun, pihak KBRI meminta para pewarta untuk menunggu di tempat lain. "Lagi ada kegiatan kontraktor untuk persiapan HUT RI, jadi tempatnya (lobi gedung) mau dirapikan," ujar petugas KBRI yang meminta wartawan menyingkir dari lobi.&nbsp; Jawa Pos lantas menghubungi Haris Azhar, pendiri lembaga Lokataru sekaligus anggota tim advokat Novel Baswedan yang turut mendampingi pemeriksaan Novel di KBRI. Haris mengatakan Novel menjalani pemeriksaan oleh tim kepolisian mulai pukul 11.15 waktu setempat. "Ada beberapa yang yang mendampingi (Novel)," ujarnya kepada Jawa Pos.&nbsp; Selain Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang juga turut mendampingi pemeriksaan Novel untuk melengkapi BAP kasus penyerangan air keras 11 April lalu. Ada pula pegawai KPK dari biro hukum. Selain itu juga ada koordinator KontraS Yati Andriyani. "Semuanya ikut mengawasi (pemeriksaan, Red)," imbuhnya.&nbsp; Sementara itu, pukul 13.45 Novel tampak menjalankan ibadah salat Zuhur di Masjid Istiqamah yang berada di kompleks KBRI Singapura. Dia sempat menyapa awak media yang menunggunya. "Doakan semoga lancar," ucapnya lantas masuk ke dalam gedung utama KBRI. &nbsp;

Diperiksa Polisi, Novel Baswedan: Doakan Semoga Lancar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/tim-advokasi-novel-baswedan-sebut-pemeriksaan-di-singapura-bermasalah_m_150756.jpeg" alt="Novel Baswedan saat diwawancarai Jawa Pos di Singapura beberapa waktu lalu. (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Novel Baswedan saat diwawancarai Jawa Pos di Singapura beberapa waktu lalu. (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemeriksaan kepolisian terhadap Novel Baswedan terkait kasus penyiraman air keras yang dialami penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu rupanya menimbulkan kontroversi. Tim advokasi Novel menyebut terdapat sejumlah permasalahan dalam pemeriksaan yang dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura itu hari ini.&nbsp; Anggota Tim Advokasi Novel, Haris Azhar mengatakan, pemeriksaan tidak didahului dengan surat panggilan untuk pemeriksaan. Kepolisian hanya mengajukan pendampingan proses penyidikan yang diterima oleh KPK. "Sebagaimana kita ketahui, KUHAP mengatur bahwa pemeriksaan saksi harus didahului oleh pemanggilan terhadap saksi 3x24 jam sebelum pemeriksaan," kata Haris dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (14/8). Selain itu, Haris mengklaim pemeriksaan tidak didahului dengan koordinasi secara resmi kepada otoritas setempat. Menurutnya, lazimnya pemeriksaan saksi di luar negeri harus didahului dengan koordinasi otoritas setempat, baik itu KBRI maupun institusi penegak hukum setempat.&nbsp; "KBRI mengajukan surat pemanggilan terhadap orang yang diperiksa. Dalam pemeriksaan Novel Baswedan hal tersebut tidak dilakukan," paparnya.&nbsp; Haris menambahkan, pemeriksaan juga tidak didahului dengan meminta izin dari dokter yang merawat Novel. Padahal, Novel masih harus banyak istirahat sebelum menjalani operasi pada 17 Agustus mendatang.&nbsp; Dia menilai iktikad baik Novel Baswedan untuk tetap bersedia diperiksa oleh kepolisian menunjukkan bahwa tuduhan Novel tidak kooperatif dan menghambat jalannya penyidikan, merupakan tuduhan yang tidak berdasar. Beberapa kali kepolisian menyatakan bahwa mereka terhambat untuk memeriksa Novel. Padahal, prosedur untuk pemeriksaan belum pernah ditempuh. "Dan terlebih sebelumnya di rumah sakit Novel juga sudah menceritakan kronologis dan informasi terkait peristiwa penyerangan kepada kepolisian," ujar mantan koordinator Kontras tersebut. Tak hanya itu, tim advokasi juga meragukan langkah serius kepolisian untuk menuntaskan perkara penyerangan itu. Bahkan, ada ketidakpercayaan terhadap kinerja kepolisian mengingat banyaknya kejanggalan dalam penyidikan kasus Novel.&nbsp; Misalnya, tidak adanya sidik jari, polisi menyatakan bahwa orang yang mengintai rumah Novel hanyalah sekelompok &ldquo;mata elang&rdquo;, saksi penting tidak dilindungi identitasnya oleh kepolisian, dan proses penyidikan yang berkembang sangat lambat selama lebih empat bulan. Haris juga mengkhawatirkan polisi akan meminta Novel membuktikan siapa aktor intelektual penyerangan. Sebab, hal tersebut merupakan tindakan yang tidak adil mengingat Novel adalah korban bukan pelaku. Dia menegaskan bahwa tanggung jawab mengungkap aktor intelektual adalah tugas kepolisian, bukan korban.&nbsp;&nbsp; "Kekhawatiran lainnya adalah pemeriksaan hanya sekedar formalitas dan pintu masuk menyudutkan Novel yang sudah berbicara ke media mengenai dugaan keterlibatan jendral di kepolisian," tandasnya.&nbsp; Oleh karena itu, jika hal itu terjadi, maka semakin beralasan bahwa kasus ini harusnya diselesaikan melalui Tim Gabungan Pencari Fakta, bukan kepolisian.

Tim Advokasi Novel Baswedan Sebut Pemeriksaan di Singapura Bermasalah