<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/5F7FF708-CED8-4FB2-B398-ED829542827B.jpg" alt="Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Kementerian PUPR/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Kementerian PUPR/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah akan menaikkan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekitar Rp 49,8 triliun, menjadi sebesar Rp 149,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Kenaikan pagu anggaran Kementerian PUPR hampir setengah dari pagu awal anggaran tahun ini yang besarnya sekira Rp 100 triliun.  Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, penyebab kenaikan anggaran tersebut karena anggaran tahun 2020 dipotong menjadi Rp 75,6 triliun untuk penanganan Covid-19. Selain itu, dengan adanya Covid-19 pihaknya terpaksa membagi pekerjaan sejumlah proyek infrastruktur.  "Jadi, yang tadinya single years jadi multiyears atau yang belum lelang kita jadikan prioritas pada 2021. Dengan itu maka total anggaran Rp 149,81 triliun," ujarnya dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2021, Jumat (14/8).  Basuki merincikan, anggaran tersebut terdiri dari Rp 34,23 triliun untuk percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Sisanya yang sebesar Rp 115,58 triliun dalam rangka meneruskan proyek yang belum jadi dikerjakan tahun ini.  Basuki memaparkan, anggaran akan dialokasikan untuk program ketahanan pangan atau food estate yang akan dikembangkan di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah pada 2021 sebesar Rp 10 triliun. Selain itu, untuk mendukung pembangunan kawasan industri di Batang dan Subang sekitar Rp 9,6 triliun.  "Untuk industri ini (PUPR) mendapat tugas untuk prasarana dasarnya seperti jalan, interchange dengan tol, kemudian sumber airnya, sanitasinya dan rumah-rumah susun untuk para pekerjanya nanti yaitu di Batang seluas 4.000 hektare (Ha) dan di Subang 1.600 Ha anggarannya sekitar Rp 9,6 triliun," jelasnya.  Ia juga mengungkapkan, untuk konektivitas jalan dianggarkan sebesar Rp 5,5 triliun. Kemudian, untuk bidang sumber daya air, pembangunan 47 bendungan, embung, 50.000 Ha lahan irigasi baru, 120 kilometer (km) pengendali banjir, rehabilitasi pengamanan pantai, peningkatan 250.000 Ha lahan irigasi, serta revitalisasi 5 danau prioritas anggarannya Rp 58,55 triliun.  Selanjutnya, untuk membangun 831 km jalan, 19.000 meter jembatan, 3.100 meter flyover, underpass dan terowongan, 35 km jalan bebas hambatan, serta peningkatan 1.279 km jalan nasional dan 2.171 m penggantian jembatan dialokasikan anggaran sebesar Rp 53,96 triliun.  Sementara, untuk sanitasi, persampahan, hingga rehabilitasi sekolah Rp 26,56 triliun. Untuk pembangunan 9.210 unit rumah susun, 2.440 rumah khusus dan 111.000 unit rumah swadaya dalam rangka peningkatan rumah tidak layak huni sebesar Rp 8,09 triliun. Serta, untuk dukungan manajemen Rp 2,65 triliun.  https://www.youtube.com/watch?v=c1FKJKGDsI4

Anggaran PUPR Tahun Depan Naik jadi Rp 149 Triliun, untuk Apa Saja?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Pidato-Pengantar-RUU-APBN-2020-Dan-Nota-Keuangan-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Presiden Joko Widodo bersiap menyampaikan pidato pengantar RUU APBN tahun anggaran 2021 beserta nota keuangannya pada masa persidangan I DPR tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo bersiap menyampaikan pidato pengantar RUU APBN tahun anggaran 2021 beserta nota keuangannya pada masa persidangan I DPR tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Demikian dia sampaikan dalam pidato penyampaian RUU APBN 2021 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR-RI Tahun Sidang 2020 - 2021, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (14/8).  "Rancangan kebijakan APBN 2021 diarahkan untuk pertama mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.  Hal kedua, kata Kepala Negara, RAPBN 2021 difokuskan untuk mendorong reformasi struktural guna meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi. Kemudian ketiga untuk mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital.  Keempat, RAPBN 2021 difokuskan untuk pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi. Jokowi juga mengingatkan, tahun depan akan ada banyak ketidakpastian.  Oleh karena itu kata dia, RAPBN harus mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, serta perkembangan tatanan sosial ekonomi dan geopolitik.  "Juga efektivitas pemulihan ekonomi nasional, serta kondisi dan stabilitas sektor keuangan," imbuhnya dikutip dari Antara.  Pada kesempatan itu hadir secara langsung maupun virtual para Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pimpinan dan Anggota Lembaga-Lembaga Negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Lembaga Pemerintahan, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung.  https://www.youtube.com/watch?v=ZqrwCebdtdI  &nbsp;

Presiden Sebut RAPBN 2021 Fokus Pulihkan Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Bamsoet-dan-Jokowi-STMPR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 2021 pemerintah akan mengefektifkan perencanaan lifting dan efisiensi biaya migas. Demikian dia sampaikan dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2021 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR-RI Tahun Sidang 2020 - 2021, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (14/8).  "Pada tahun 2021, langkah untuk mengoptimalkan PNBP antara lain dengan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan, inovasi layanan, perluasan objek audit bersama, perencanaan lifting migas yang efektif, serta efisiensi biaya operasi migas," kata Jokowi.  Selain itu, proses perencanaan dan pelaporan PNBP akan terus diperbaiki melalui penggunaan sistem teknologi informasi yang terintegrasi. Dia menegaskan, pada 2021 pemerintah akan mengembangkan sistem pengawasan cukai terintegrasi, serta ekstensifikasi cukai untuk mengendalikan eksternalitas negatif.  Jokowi juga mengatakan bahwa untuk mendanai kegiatan pembangunan 2021, sumber penerimaan mandiri berasal dari pendapatan negara yang ditargetkan sebesar Rp 1.776,4 triliun. Penerimaan mandiri berasal dari penerimaan pajak dan PNBP.  "Sumber penerimaan mandiri dari pendapatan negara sebesar Rp1.776,4 triliun, yang utamanya dari penerimaan perpajakan Rp1.481,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp293,5 triliun," imbuh mantan Gubernur DKI Jakarta itu.  Jokowi juga mengharapkan pemberian insentif perpajakan yang tepat dan terukur mampu mendorong untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia.  https://www.youtube.com/watch?v=4xhESo992fk  &nbsp;

Presiden Instruksikan Biaya Operasi Migas Lebih Efisien

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/sri-mul-sua.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (kiri) bersama Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, Rabu (29/7). (dok. Humas Kemenkeu)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (kiri) bersama Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, Rabu (29/7). (dok. Humas Kemenkeu)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah kembali mengalokasikan gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun anggaran 2021. Hal tersebut tertera pada buku Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021.  "Menjaga tingkat kesejahteraan pegawai melalui pemberian Gaji ke-13 dan THR," tulis keterangan tersebut, Jumat (14/8).  Tertulis, belanja pegawai merupakan salah satu instrumen strategis untuk mendorong produktivitas aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun belanja pegawai kementerian atau lembaga dianggarkan sebesar Rp 267,5 triliun.  "Alokasi ini digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja sesuai dengan capaian reformasi birokrasi dari masing-masing kementerian atau lembaga," tulisnya.  Adapun kebijakan belanja pegawai pada tahun 2021 diarahkan untuk mendorong birokrasi dan layanan publik yang tangkas, efektif, produktif, dan kompetitif.  Selain itu, alokasi belanja juga akan digunakan untuk mendukung penyederhanaan sistem birokrasi dengan tetap memperhatikan kebutuhan jumlah pegawai yang diselaraskan dengan perkembangan teknologi, serta inovasi pola kerja dan proses bisnis, seperti kebijakan fleksibilitas lokasi kerja.  https://www.youtube.com/watch?v=dsawrwvMpWk  &nbsp;

Pemerintah akan Kembali Beri Gaji ke-13 dan THR Buat PNS Tahun Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Bamsoet-dan-Jokowi-STMPR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, masa pandemi ini telah memaksa seluruh masyarakat untuk menggeser cara bekerja. Selain itu, pola pikir dan etos kerja harus berubah. Fleksibilitas, kecepatan, dan ketepatan sangat dibutuhkan.  "Dari cara-cara normal menjadi cara-cara ekstra-normal. Dari cara-cara biasa menjadi cara-cara luar biasa. Dari prosedur panjang dan berbelit menjadi smart short cut. Dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil," ujarnya di gedung DPR RI Jakarta, Jumat (14/8).  Menurutnya, efisiensi, kolaborasi, dan penggunaan teknologi harus diprioritaskan. Kedisiplinan nasional dan produktivitas nasional harus ditingkatkan.  "Jangan sia-siakan pelajaran yang diberikan oleh krisis. Jangan biarkan krisis membuahkan kemunduran. Justru momentum krisis ini harus kita bajak untuk melakukan lompatan kemajuan," tuturnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/11AE0121-6362-41E9-9F26-CE47C93B0F7D-576x1024.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>  Dengan peristiwa pandemi ini, Jokowi menambahkan, maka reformasi fundamental di sektor kesehatan harus dipercepat. Orientasi pada pencegahan penyakit dan pola hidup sehat harus diutamakan.  "Penguatan kapasitas SDM, pengembangan rumah sakit dan balai kesehatan, serta industri obat dan alat kesehatan harus diprioritaskan. Ketahanan dan kapasitas pelayanan kesehatan harus kita tingkatkan secara besar-besaran," katanya.  Demikian pula halnya dengan ketahanan pangan, dengan menjamin kelancaran rantai pasokan makanan dari hulu produksi sampai hilir distribusi, ke seluruh wilayah negeri. Efisiensi produksi pangan, peningkatan nilai tambah bagi petani, penguatan koperasi, dan metode korporasi petani akan terus ditingkatkan.  "Food estate sedang dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional, bukan hanya di hulu, tetapi juga bergerak di hilir produk pangan industri. Bukan lagi menggunakan cara-cara manual, tetapi menggunakan teknologi modern dan pemanfaata kecanggihan digital. Bukan hanya untuk pasar domestik, tetapi juga untuk pasar internasional," pungkasnya.  https://www.youtube.com/watch?v=4xhESo992fk  &nbsp;

Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Memaksa Kerja Serba Cepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Pidato-Presiden-Joko-Widodo-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, ekosistem nasional yang kondusif bagi perluasan kesempatan kerja yang berkualitas harus dibangun. Hal itu dapat dilakukan melalui penataan regulasi.  "Regulasi yang tumpang tindih, yang merumitkan, yang menjebak semua pihak dalam risiko harus kita sudahi," ujarnya dalam pidato kenegaraan nota keuangan di gedung DPR RI Jakarta, Jumat (14/8).  Pemerintah pun mulai membangun kawasan-kawasan industri termasuk pembangunan super koridor ekonomi pantai utara Jawa. Kawasan Industri Batang serta Subang- Majalengka yang dirancang untuk mampu mengundang investasi berkualitas.  Dalam proyek tersebut tersebut, perusahaan pelat merah bersinergi dengan pelaku usaha UMKM, yang memberikan nilai tambah signifikan untuk perekonomian nasional, serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.  "Kawasan industri serupa juga akan dibangun di berbagai daerah di seluruh Indonesia, yang selalu bersinergi dengan kewirausahaan masyarakat dan UMKM, untuk menyediakan kesempatan kerja bagi generasi muda yang belum bekerja, dan meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri," tuturnya.  Menurutnya, hal tersebut dedikasikan untuk perekonomian nasional yang adil bagi para pekerja dan orang yang sedang mencari pekerjaan. ini ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan, dengan menyediakan kesempatan kerja yang berkualitas seluas-luasnya.  "Kita ingin semua harus bekerja. Kita ingin semua sejahtera,"  https://www.youtube.com/watch?v=c1FKJKGDsI4

Jokowi: Regulasi Tumpang Tindih, Rumit, dan Menjebak Harus Kita Sudahi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Pidato-Presiden-Joko-Widodo-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, pemerintah terus membangun kemandirian energi. Tahun ini, pemerintah mulai memproduksi B30. Produksi bahan bakar substitusi energi fosil ini diharapkan dapat memperbaiki defisit transaksi berjalan, serta meningkatkan peluang kerja.  "Tahun ini kita mulai dengan B30, sehingga kita mampu menekan nilai impor minyak kita pada 2019," ujarnya dalam pidato nota keuangan di DPR RI Jakarta, Jumat (14/8).  Selain itu, lanjut Jokowi, Pertamina juga telah bekerja sama dengan para peneliti guna menciptakan katalis untuk pembuatan D100. Ini merupakan bahan bakar diesel yang 100 persen dibuat dari minyak kelapa sawit.  Saat ini, D100 sedang uji produksi di dua kilang Indonesia. "Ini akan menyerap minimal 1 juta ton sawit produksi petani untuk kapasitas produksi 20 ribu barel per hari," ucapnya.  Jokowi melanjutkan, hilirisasi mineral tambang juga terus dilakukan. Misalnya, gasifikasi batu bara, yaitu batu bara diolah menjadi methanol dan gas.  Beberapa kilang dibangun untuk mengolah minyak mentah menjadi minyak jadi. Ini sekaligus menjadi penggerak industri petrokimia yang memasok produk industri hilir bernilai tambah tinggi.  "Biji nikel telah bisa diolah menjadi ferro nikel, stainless steel slab, lembaran baja, dan dikembangkan menjadi bahan utama untuk baterai lithium," jelasnya.  Jokowi berharap, hal ini akan membuat posisi Indonesia menjadi sangat strategis dalam pengembangan baterai lithium, mobil listrik dunia, dan produsen teknologi di masa depan.  https://www.youtube.com/watch?v=ZT1HAsNhsX8  &nbsp;

Jokowi Beberkan Bukti Pemerintah Berhasil Bangun Kemandirian Energi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Jokowi-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebut, bangsa Indonesia harus bisa mengambil pelajaran dan melihat kesempatan yang muncul dari wabah Covid-19. Menurutnya, menyambut hari kemerdekaan RI yang ke 75 tahun, saatnya Indonesia melakukan lompatan besar.  "Saatnya kita bajak momentum krisis untuk melakukan lompatan-lompatan besar. Pada usia ke-75 tahun ini, kita telah menjadi negara upper middle income country," ujarnya di gedung DPR RI Jakarta, Jumat (14/8).  Jokowi menuturkan, 25 tahun mendatang, Indonesia harus mencapai kemajuan yang besar, menjadi negara maju. Salah satunya caranya yaitu melalui revolusi fundamental dalam cara bekerja.  Jokowi menjelaskan, untuk menjadi negara maju, Indonesia harus menguji kesiapsiagaan dam kecepatan. Belajar dari masa pandemi, semuanya harus dilakukan secara cepat, dalam waktu yang sangat singkat.  "Kesiapsiagaan dan kecepatan kita diuji. Kita harus mengevakuasi Warga Negara Indonesia dari wilayah pandemi di Tiongkok. Kita harus menyiapkan rumah sakit, rumah isolasi, obat- obatan, alat kesehatan, dan mendisiplinkan protokol kesehatan," tuturnya.  Kemudian, lanjutnya, ketika krisis kesehatan tersebut berdampak pada perekonomian nasional, Indonesia harus bergerak cepat dalam memberikan bantuan sosial bagi masyarakat melalui bantuan sembako, bansos tunai, subsidi dan diskon tarif listrik, BLT Desa, dan subsidi gaji. "Membantu UMKM untuk memperoleh restrukturisasi kredit, memperoleh banpres produktif berupa bantuan modal darurat, dan membantu pembelian produk-produk mereka. Membantu tenaga kerja yang menjadi korban PHK, antara lain melalui bantuan sosial dan Program Prakerja. Sesuatu yang tidak mudah," imbuhnya.  Jokowi menambahkan, pemerintah juga dengan cepat melakukan perubahan rumusan program, menyesuaikan program kerja dengan situasi terkini. Kemudian melakukan realokasi anggaran dalam waktu singkat, menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi UU No.2 Tahun 2020, serta bersinergi dengan BI, OJK, dan LPS untuk memulihkan perekonomian.

Jokowi: Kita Bajak Momentum Krisis untuk Lakukan Lompatan Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Jokowi-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden RI Joko Wododo (Jokowi) kembali menyebut bencana wabah virus Covid-19 telah membuat semua negara di dunia jatuh miskin. Mulai dari negara berkembang hingga negara maju tengah mengalami kemunduran ekonomi karena terpapar Covid-19.  Menurutnya, perekonomian dunia juga terparah dalam sejarah. Pada kuartal-I 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tumbuh 2,97 persen. Namun, pada kuartal-II perekonomian Indonesia minus 5,32 persen.  Jokowi mengatakan, capaian kuartal-II masih lebih bagus dibandingkan dengan negara-negara maju yang mencetak minus belasan persen, sampai minus 17 persen. Jokowi menegaskan, kemunduran yang dialami berbagai negara besar ini dapat menjadi peluang dan momentum Indonesia untuk mengejar ketertinggalan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/11AE0121-6362-41E9-9F26-CE47C93B0F7D-576x1024.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>  "Ibarat komputer, perekonomian semua negara saat ini sedang macet, sedang hang. Semua negara harus menjalani proses mati komputer sesaat, harus melakukan re-start, harus melakukan re-booting. Semua negara mempunyai kesempatan men-setting ulang semua sistemnya," ujarnya di gedung DPR RI Jakarta, Jumat (14/8).  Jokowi menyampaikan, dirinya menyambut hangat seruan moral penuh kearifan dari para ulama, para pemuka agama, dan tokoh-tokoh budaya agar menjadikan momentum musibah pandemi ini sebagai sebuah kebangkitan baru untuk melakukan sebuah lompatan besar.  "Inilah saatnya kita membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar. Strategi besar di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan," tukasnya.

Jokowi: Ibarat Komputer, Ekonomi Semua Negara Sedang Hang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nota keuangan 2021

Berita Terkini