<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/19/IMG-20240819-WA0013_1-2410329108.jpg" alt="Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memberi keterangan kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024). (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memberi keterangan kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024). (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Badan Gizi Nasional sudah resmi terbentuk dengan Dadan Hindayana sebagai Kepala. Dadan mengatakan, Badan Gizi Nasional dibentuk untuk melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG) Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Menurut Dadan, Badan Gizi Nasional harus dibentuk di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena alasan penganggaran program MBG. "Agar bisa dilaksanakan tahun 2025 dan dari Januari, maka dalam nota keuangan kan sudah harus masuk anggarannya, dan itu sudah dimasukkan," kata Dadan usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8) sebagaimana dilansir dari Antara. Badan Gizi Nasional, lanjut Dadan, adalah bagian dari keberlanjutan pemerintahan. "Pak Jokowi telah meneken Perpresnya, kemudian saya ditunjuk sebagai kepalanya. Dan saya bertugas untuk menyiapkan segala sesuatunya, agar Januari program makan bergizi gratis bisa dilaksanakan," ucapnya. Usai dilantik, Dadan akan segera menyiapkan segala sesuatu terkait dengan prosedur persiapan makan bergizi untuk anak sekolah, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Nantinya, anggaran program MBG sebesar Rp 71 triliun akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional. "Kita harapkan minggu pertama Desember itu sudah terima DIPA (daftar isian pelaksanaaan anggaran). Kalau sudah terima DIPA artinya 2 Januari program ini sudah bisa dilaksanakan," jelasnya. Dadan juga memastikan bahwa program MBG akan langsung diterapkan di seluruh Indonesia.

Dadan Hindayana menyebut Badan Gizi Nasional dibentuk di era Presiden Jokowi agar program Makan Bergizi Gratis bisa dilaksanakan tahun 2025.

Badan Gizi Nasional Dibentuk demi Program Makan Bergizi Gratis Prabowo, Dadan Hindayana: Agar Bisa Dilaksanakan Tahun 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/16/Presiden-Joko-Widodo-3JPG-3448643322.jpg" alt="Presiden Joko Widodo duduk di kursi sebelum menyampaikan pidato keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara, ko" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo duduk di kursi sebelum menyampaikan pidato keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara, ko</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa APBN 2025 harus dimanfaatkan untuk memperkokoh Indonesia menuju negara maju. Karena itu, APBN 2025 harus dibangun dengan pilar keberlanjutan dan berkesinambungan antara pemerintahan saat ini dan yang akan datang. Dia juga memastikan bahwa ke depan, peran APBN harus dimanfaatkan untuk memperkokoh lompatan kemajuan sehingga Indonesia bisa keluar dari middle-income trap. &ldquo;Yaitu dengan memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi, dan membuka lebih banyak lapangan kerja,&rdquo; kata Presiden dalam penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR, Jumat (16/8). Berdasarkan hal itu, kata Jokowi, penyusunan RAPBN 2025 didasarkan pada sejumlah asumsi dasar. Yakni inflasi dijaga di kisaran 2,5 persen, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5,2 persen, dan nilai tukar rupiah di sekitar Rp 16.100/USD. Lalu suku bunga SBN 10 tahun di 7,1 persen, dan harga minyak mentah Indonesia diperkirakan USD 82/barel. Sementara, lifting minyak diperkirakan 600 ribu barel per hari dan gas bumi mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari. Belanja negara direncanakan sebesar Rp 3.613,1 triliun. Terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun serta Transfer ke Daerah sebesar Rp 919,9 triliun. Sementara itu, pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp 2.996,9 triliun. Terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 505,4 triliun. Kemudian defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53 persen terhadap PDB atau Rp 616,2 triliun. Defisit itu akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati. &ldquo;Inovasi pembiayaan yang fleksibel dengan kehati-hatian yang tinggi akan terus ditingkatkan. Melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha, penguatan peran Lembaga Pengelola Investasi, serta pendalaman pasar keuangan,&rdquo; pungkas Presiden. Berikut ini rincian postur lengkap RAPBN 2025:&nbsp; <ul> <li>Pendapatan negara: Rp 2.996,9 triliun</li> <li>Belanja negara: Rp 3.613,1 triliun</li> <li>Defisit: Rp 616,2 triliun</li> <li>Pembiayaan anggaran Rp 616,2 triliun</li> <li>Tingkat kemiskinan: 7,0&ndash;8,0 persen</li> <li>Kemiskinan ekstrem: 0 persen</li> <li>Rasio gini (indeks): 0,379&ndash;0,382</li> <li>Tingkat pengangguran terbuka: 4,5&ndash;5,0 persen</li> <li>Nilai tukar nelayan: 105&ndash;108</li> <li>Nilai tukar petani: 115&ndash;120</li> <li>Indeks modal manusia: 0,56</li> <li>Inflasi: kisaran 2,5 persen</li> <li>Pertumbuhan ekonomi: 5,2 persen</li> <li>Nilai tukar rupiah: Rp16.100/USD.</li> <li>Suku bunga SBN 10 tahun: 7,1 persen</li> <li>Harga minyak mentah: USD 82/barel</li> <li>Lifting minyak: 600 ribu barel per hari</li> </ul> Lifting gas bumi: 1,005 juta barel setara minyak per hari.

Presiden Jokowi menyampaikan postur dan asumsi dasar makro RAPBN 2025 era Prabowo, berpesan agar APBN 2025 harus memperkokoh Indonesia.

Presiden Jokowi Sampaikan Postur dan Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025 Era Prabowo, Ini Rinciannya   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/08/WhatsApp-Image-2023-09-08-at-205709-3425110305.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Jatim Emil Dardak." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Jatim Emil Dardak.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan Nota Keuangan atas Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2023 dalam Sidang Paripurna di DPRD Provinsi Jatim, Jumat (8/9). Gubernur Khofifah menyebutkan, postur perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menyesuaikan empat tantangan besar perekonomian global. Yakni tensi geopolitik, arus digitalisasi, perubahan iklim, dan risiko pandemi. &rdquo;Tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi yang berimbas pada penurunan laju pertumbuhan ekonomi dunia. Laju inflasi global masih belum kembali ke level prapandemi sehingga suku bunga acuan global masih bertahan higher for longer. Akibatnya, likuiditas global masih akan ketat sehingga cost of fund juga masih tetap tinggi. Ini kondisi ekonomi global, sehingga harus menyesuaikan,&rdquo; papar Khofifah. Terkait postur P-APBD 2023, Khofifah menjelaskan, untuk pos pendapatan daerah berubah dari yang semula dianggarkan Rp 29,8 triliun menjadi Rp 31,3 triliun atau bertambah Rp 1,4 triliun. Tambahan itu berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Khofifah menjelaskan, dengan adanya perubahan anggaran pendapatan daerah yang lebih kecil dari perubahan belanja daerah mengakibatkan perubahan defisit. Perubahan defisit itu akan ditutup dengan pembiayaan netto dari selisih lebih penerimaan dan pengeluaran daerah. &rdquo;Penerimaan pembiayaan pada jenis belanja Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 4,44 triliun, sesuai audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dan setelah dikurangkan dengan semua pengeluaran pembiayaan daerah diperoleh pembiayaan netto Rp 3,9 triliun,&rdquo; sebut Khofifah. Khofifah menyampaikan, kebijakan umum perubahan tersebut terjadi pada pos pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah. Itu sesuai dengan substansi kesepakatan baik pada perubahan KUA dan perubahan PPAS perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. &rdquo;Saya menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan dan anggota dewan untuk diadakan pengkajian lebih lanjut sehingga tata perangkaan ini lebih realistis. Sesuai dengan potensi dan kebutuhan dalam rangka mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul, dan berakhlak,&rdquo; tutur Khofifah Gubernur Khofifah juga turut menyampaikan pendapat gubernur terhadap Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah. Berdasar pertimbangan atas beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, dan keputusan tersebut, gubernur sependapat bahwa terdapat urgensi untuk dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. &rdquo;Perubahan tersebut antara lain penambahan materi mengenai pembentukan peraturan daerah dan peraturan gubernur dengan menggunakan metode omnibus law, penambahan materi mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik untuk rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan gubernur, maupun rancangan peraturan DPRD,&rdquo; ujar Khofifah. Tidak hanya itu, lanjut dia, perubahan juga dilakukan dalam rangka penambahan materi mengenai mekanisme pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan gubernur kepada menteri. Atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyempurnaan materi mengenai keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation). &rdquo;Kami berharap dalam merumuskan materi muatan perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2018 ini dilakukan dengan penuh kecermatan dan kehatian-hatian seiring adanya rencana perubahan kedua atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,&rdquo; terang Khofifah.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sampaikan Nota Keuangan atas Raperda tentang Perubahan APBD 2023 pada Sidang Paripurna di DPRD Jatim

Gubernur Khofifah Sebut Postur Perubahan Anggaran Menyesuaikan 4 Tantangan Ekonomi Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/HARYO-KUNCORO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>NOTA Keuangan RI dan Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 telah resmi disampaikan pemerintah kepada DPR dalam pidato kenegaraan presiden pada 16 Agustus 2022. RAPBN 2023 akan disahkan DPR Oktober dan mulai berlaku per 1 Januari tahun berikutnya.  Kesan awal dari RAPBN 2023 adalah pemerintah sangat optimistis dengan prospek ekonomi Indonesia 2023. Hal itu tecermin dari proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen. Angka tersebut selapis tipis di atas pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2022 sebesar 5,44 persen.  Namun, impresi ambisius justru tebersit dari asumsi inflasi. RAPBN 2023 akan menjaga tingkat inflasi berada pada kisaran 3,3 persen secara tahunan. Target inflasi 2023 itu juga lebih rendah dari proyeksi pemerintah pada inflasi tahun anggaran 2022 yang berada pada kisaran 3,5 hingga 4,5 persen.  Sejak permulaan tahun berjalan, perekonomian nasional terus menghadapi tekanan inflasi yang meninggi. Data BPS melaporkan, angka inflasi tahunan per Juni tembus 4,35 persen, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang ”hanya” 3,35 persen. Dipantik kenaikan harga energi, angka itu melesat lagi menjadi 4,94 persen pada Juli 2022.  Kesamaan cerita juga berlaku pada inflasi pangan bergejolak (volatile food). Dipicu oleh lonjakan harga komoditas pangan (seperti cabai, bawang merah, dan ikan segar) membuat inflasi pangan mencapai 10,47 persen, dua kali lipat dari inflasi pangan yang ”normal” 5–6 persen secara tahunan.  Kenaikan harga energi dan harga komoditas di atas membuat batas atas sasaran toleransi inflasi umum (yang diukur dari persentase kenaikan indeks harga konsumen/IHK) 4 persen pun terlampaui. Alhasil, rentetan realisasi laju inflasi tersebut merupakan rekor tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.  Kesan ambisius itu tak terhindarkan lantaran tingginya gejolak perekonomian global. Perang Rusia-Ukraina memacu kenaikan tajam harga komoditas pangan dan energi di pasar global. Mereka toh merupakan negara pemasok 20 persen komoditas energi dan pangan dalam perdagangan internasional.  Sebagai negara pengimpor neto minyak, Indonesia akan terimbas oleh kenaikan harga minyak dunia. Kenaikan hanya bahan bakar minyak (BBM) yang tidak disubsidi pemerintah, seperti yang dijual di SPBU swasta non-Pertamina, bisa menjadi cermin tingginya kenaikan harga yang sedang terjadi.  Lebih lanjut, jika harga BBM yang disubsidi negara ikut dinaikkan pada tahun ini, angka inflasi dipastikan akan melejit lagi. Rembetan kenaikan pada harga barang/jasa lainnya akan terasa di tahun depan. Alhasil, sasaran inflasi pada RAPBN 2023 kemungkinan besar bisa meleset jauh.  Dari sisi eksternal, inflasi juga masih menjadi momok serius di negara partner dagang utama. Biro Statistik Amerika Serikat (AS) mengumumkan, inflasi kembali melonjak hingga tembus 9,1 persen. Angka tersebut menumbangkan catatan pada Mei 1981 dan menjadikannya rekor paling tinggi.  Kemiripan cerita harga energi akan kembali berulang. Harga barang impor dari Negeri Paman Sam tersebut akan naik. Importir niscaya akan ”menyesuaikan” harga jualnya di dalam negeri. Akumulasi kenaikan harga barang impor dan harga energi akan memantik akselerasi inflasi di tanah air.  Sampai di titik ini, pemerintah hendak mengirim sinyal optimisme dalam menghadapi gejolak harga pada tahun depan. Kenaikan alokasi belanja perlindungan sosial dan subsidi (untuk pangan dan energi) dalam jumlah yang masih substansial seolah menjadi bukti valid kehadiran negara dalam mengatasi persoalan itu. <h3>Antara Spirit dan Logika</h3> Hanya, masalahnya optimisme urusan spirit, sedangkan realisasi adalah urusan logika. Ketidaksesuaian antara spirit, logika, dan fakta niscaya menghadirkan banyak problema. Asumsi inflasi yang terlalu rendah akan membuat pembengkakan belanja negara saat inflasi tinggi nantinya benar-benar terjadi.  Demikian pula, belanja subsidi untuk energi dan pangan juga akan meroket, persis seperti sekarang ini tengah pemerintah hadapi. Anggaran subsidi yang telah ditetapkan tidak mampu mengejar kenaikan konsumsi BBM sehingga kuota awal subsidi bisa jebol yang mengharuskan pemerintah menaikkan harga.  Melambungnya harga komoditas dan harga energi memang membawa berkah bagi penerimaan negara. Akan tetapi, perlu diingat pula, itu juga berdampak pada kenaikan harga-harga kebutuhan masyarakat. Risiko sosial-politik kenaikan harga-harga kebutuhan masyarakat sangat boleh jadi lebih besar daripada nilai penerimaan.  Harus diakui, asumsi inflasi yang agak ”bias” membawa implikasi yang tidak ringan bagi kebijakan. Suku bunga acuan, misalnya, akan naik jika ada kenaikan inflasi inti yang permanen. Dalam kasus inflasi inti yang ”bias” ke bawah, kebijakan mengerek suku bunga acuan bisa keliru arah.  Biasnya asumsi inflasi berimplikasi tidak ringan bagi kebijakan upah minimum provinsi (UMP). Kenaikan UMP yang mengacu pada inflasi yang terlalu rendah bisa menggulung daya beli buruh. Rendahnya kenaikan UMP di tengah inflasi yang sudah tinggi juga menghambat pemulihan ekonomi.  Oleh karena itu, mumpung masih ada sedikit waktu, asumsi angka inflasi tampaknya perlu direvisi. Hal itu tidak ditujukan untuk mereduksi semangat optimisme, tapi semata-mata agar RAPBN lebih realistis. RAPBN yang realistis akan memberikan arah panduan bagi perkembangan ke depan.  Dengan perkataan lain, RAPBN memiliki kandungan informasi yang bermanfaat bagi pelaku ekonomi untuk mengambil keputusan. Kredibilitas kebijakan adalah benefit lain yang diturunkan dari sikap realistis pemerintah terhadap fenomena yang sedang/akan terjadi. Pada akhirnya, publik akan mendukung arah kebijakan yang disasar. Bukan begitu? (*)  <hr />  *) HARYO KUNCORO, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic &amp; Educational Business Institute) Jakarta

Menyoal Inflasi pada Rancangan APBN 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/2019-kemenaker-fokus-bangun-kualitas-sdm_m_.jpg" alt="Menaker Hanif Dhakiri, saat memberikan sambutan beberapa waktu yang lalu" width="100%">
<figcaption>Menaker Hanif Dhakiri, saat memberikan sambutan beberapa waktu yang lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah memasukkan program kartu pra-kerja pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 dengan total dana sebesar Rp 10 triliun. Dengan begitu, penyebaran dan pelaksanaan kartu pra-kerja diharapkan sudah mulai pada Januari 2020 mendatang. Menariknya, program itu nantinya akan memberikan 'insentif gaji' untuk para pencari pekerja yang masih menganggur pada kurun waktu tertentu.  Sebagai gambaran, program kartu pra-kerja ini ialah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia agar memiliki daya saing dalam mencari pekerjaan. Caranya dengan melakukan pelatihan vokasi. Pelatihan itu diberikan kepada pencari kerja atau fresh graduated dan pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau yang berpotensi PHK dari perusahaan.  Untuk para pencari kerja, akan diberikan suatu skill adjustment dan pembekalan vokasi untuk bekerja (skilling). Sedangkan untuk pekerja yang ter-PHK atau berpotensi PHK, akan diberikan pembekalan vocational skill yang berbeda atau baru untuk alih profesi atau menjadi wirausaha. Dengan begitu, kebijakan itu diharapkan akan mengurangi pengangguran di Indonesia.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/bonus-demografi-lapangan-kerja-harus-diperbanyak_m_-640x351.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ilustrasi mencari kerja. Pemberian pada kartu pra-kerja bukanlah gaji melainkan insentif. (CNBC)  Di acara nota keuangan RAPBN 2020, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyatakan, tak ada syarat khusus untuk penerima kartu pra-kerja. Total tahun depan, pihaknya akan menyediakan 2 juta penerima kartu yang dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada kampanye pemilihan presiden 2019 tersebut.  Adapun penerima 2 juta kartu itu dibagi menjadi dua desain implementasinya berdasarkan akses pelatihannya. Yakni, akses digital dan akses regular (tatap muka). Untuk akses digital, nantinya mereka bekerja sama dengan pihak swasta untuk memberikan pelatihan. Sedangkan regular, pelatihan dan sertifikasi akan dilakukan oleh pemerintah melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Balai Latihan Kerja (BLK).  "Syaratnya yang penting dia warga negara Indonesia, usianya diatas 18 tahun," kata Hanif.  Nah terkait bantuan dana kepada pengguna kartu pra-kerja, Hanif mengatakan, insentif baru bisa diberikan setelah para pengguna kartu pra-kerja melakukan pelatihan vokasi sampai selesai. Waktu pelatihan ditargetkan hanya 2 bulan. Namun, total insentif yang diberikan masih belum ditentukan oleh pemerintah.  Dia mengatakan, insentif diberikan sebagai 'uang saku' bagi para pencari pekerja yang telah mendapatkan pelatihan vokasi untuk mencari pekerjaan. Insentif yang diberikan pemerintah pun hanya dibatasi waktu. Maksimal pengguna kartu hanya mendapatkan uang selama 3 bulan.  "Bahasa sederhananya itu (intensif) untuk bantu transport nyari kerja, Makanya disebutnya insentif, jadi jangan nulis gaji," tandasnya.  Rencananya, pelatihan vokasi itu akan diberikan untuk berbagai bidang kerja. Namun saat ini yang menjadi prioritas nasional pemerintah adalah sektor manufaktur, ekonomi digital, kesehatan sampai dengan pariwisata. Kebijakan ini akan direncanakan mulai pada Januari 2020 mendatang.  Kartu Pra-Kerja Berbeda dengan Super Deductible Tax  Perlu diketahui, kebijakan kartu pra-kerja beda lagi dengan kebijakan Jokowi soal super deductible tax (SDT). Sebagai informasi, SDT merupakan insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada industri yang terlibat dalam program pendidikan vokasi. Insentif yang diberikan pemerintah untuk kebijakan itu adalah pengurangan penghasilan bruto maksimal 200 persen dari jumlah biaya praktik kerja, pemagangan, dan pembelajaran (vokasi).  Sama halnya dengan Kartu Pra-kerja, pelatihan vokasi kepada mereka yang telah bekerja diharapkan untuk meningkatkan mutu SDM nasional agar bisa bersaing (Upskilling). Di situ, nantinya para pekerja akan diberikan pembekalan secara cuma-cuma (gratis) dan juga mendapatkan insentif tertentu. Upskilling dilakukan pemerintah dengan bekerja sama perusahaan-perusahaan.  "Nah untuk upskilling itu untuk pekerja existing yaitu orang yang masih kerja seperti kalian lalu kalian istilahnya cuti tanpa di bayar, terus kemudian untuk mendapatkan pelatihan. Makanya pada saat kalian cuti kalian bisa dapet upskilling gratis," tutupnya.

Rencana Berlaku Pada 2020, Kartu Pra-Kerja Berikan Insentif Bukan Gaji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/2018-pemerintah-kembali-wacanakan-pungut-cukai-plastik_m_151351.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus membidik sektor penerimaan negara. Rencananya pada 2018, pemerintah akan memungut cukai terhadap penggunaan kantong plastik. Berdasarkan nota keuangan dan RAPBN 2018 yang diperoleh JawaPos.com, pemerintah menargetkan penerimaan sebesar Rp 500 miliar dari cukai kantong plastik. Sebetulnya cacana pengenaan cukai plastik sudah dimulai sejak awal 2016 lalu. Pada saat itu, pemerintah mengajak pengusaha dan pelaku industri plastik untuk menyiapkan regulasi terkait cukai plastik. Sayangnya, wacana hanyalah sebuah wacana. Semua tenggelam begitu saja tanpa ada kepastian. Pada RAPBN 2018 ini pemerintah meningkatkan target penerimaan cukai senilai Rp 155,4 triliun. Target yang dibidik tersebut lebih tinggi 1,5 persen dibanding target yang tercantum di dalam APBN-P 2017, senilai Rp153,165 triliun. Dalam dokumen Nota Keuangan dan RAPBN 2018, target kenaikan penerimaan sekaligus ditujukan untuk mengendalikan konsumsi dan mengurangi dampak negatif barang kena cukai.

2018, Pemerintah Kembali Wacanakan Pungut Cukai Plastik

nota keuangan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nota keuangan

Berita Terkini

Badan Gizi Nasional Dibentuk demi Program Makan Bergizi Gratis Prabowo, Dadan Hindayana: Agar Bisa Dilaksanakan Tahun 2025

Presiden Jokowi Sampaikan Postur dan Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025 Era Prabowo, Ini Rinciannya

Gubernur Khofifah Sebut Postur Perubahan Anggaran Menyesuaikan 4 Tantangan Ekonomi Global

Menyoal Inflasi pada Rancangan APBN 2023

Rencana Berlaku Pada 2020, Kartu Pra-Kerja Berikan Insentif Bukan Gaji

2018, Pemerintah Kembali Wacanakan Pungut Cukai Plastik

Download Aplikasi JawaPos.com