<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/04/JKT_BANJIR-KIRIMAN-RENDAM-JAKARTA_HANUNG-HAMBARA_03032025-2-1664895570.jpg" alt="Aliran banjir dari sungai Ciliwung merendam rumah di Jatinegara, Jakarta, Senin (3/3/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Aliran banjir dari sungai Ciliwung merendam rumah di Jatinegara, Jakarta, Senin (3/3/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com - Normalisasi Sungai Ciliwung memiliki sejumlah hambatan. Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Hendri mengungkapkan, terdapat tiga kendala utama dalam proses pembebasan lahan yang menghambat proyek ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, meskipun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta telah berganti beberapa periode, proyek normalisasi masih belum tuntas. Salah satu penyebab utamanya adalah status kepemilikan lahan yang belum jelas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kondisi ini membuat proses pembebasan lahan semakin rumit dan memperlambat pelaksanaan proyek normalisasi</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Alas hak masih ada sebagian yang masih berupa tanah garapan, sehingga pembuktian kepemilikannya perlu penelitian yang lebih komprehensif," ujar Hendri, Minggu (9/3).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendala lainnya, sambung Hendri,&nbsp; ialah tidak semua warga lahannya bersedia dibebaskan oleh Pemprov DKI Jakarta. Masih banyak warga yang menyatakan penolakannya terhadap normalisasi Ciliwung.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015714227/1500-ton-sampah-menumpuk-di-sungai-ciliwung-akibat-banjir-kiriman-dari-bogor">1.500 Ton Sampah Menumpuk di Sungai Ciliwung, Akibat Banjir Kiriman dari Bogor</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Belum lagi terdapat sejumlah warga yang menolak adanya pembebasan lahan dan normalisasi sungai," terangnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dan kendala terakhir ialah terbatasnya anggaran Pemprov DKI Jakarta untuk pembebasan lahan. Sehingga, pembebasan lahan harus dilakukan bertahap.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian anggaran terbatas," katanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hendri menjelaskan, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan akan melakukan pembebasan lahan untuk normalisasi sungai Ciliwung di tiga lokasi. Normalisasi Ciliwung dilakukan mengurangi risiko banjir yang kerap melanda ibu kota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Total terdapat 634 bidang tanah yang akan dibebaskan di tiga wilayah itu. Dengan rincian, Cawang 411 bidang tanah, Bidara Cina 162 bidang tanah dan Pengadegan 61 bidang tanah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Total luas lahan yang akan dibebaskan mencapai lebih dari 129.000 m&sup2;.&nbsp;"Cawang terdapat 58.946 m2, Pengadegan sebanyak 13.101 m2 dan Bidara Cina dengan 57.035 m2," jelas Hendri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lahan yang telah dibebaskan akan dimanfaatkan untuk pelebaran sungai Ciliwung. Selain itu, juga akan dibangun tanggul sungai dan jalan inspeksi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang mengerjakannya ialah Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC)," terangnya.</div> </div>

Hendri menjelaskan, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan akan melakukan pembebasan lahan untuk normalisasi sungai Ciliwung di 3 lokasi.

Tiga Kendala Besar! Ini Penyebab Normalisasi Ciliwung Tak Kunjung Rampung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/heru.jpg" alt="Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi di kantornya, Jumat (27/12). (Zaking)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi di kantornya, Jumat (27/12). (Zaking)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, normalisasi sungai merupakan salah satu solusi untuk mengatasi persoalan banjir yang melanda wilayah Jakarta.  "Penanganannya ya normalisasi dan sodetan," ujar Heru menanggapi persoalan banjir usai melakukan kunjungan di Lapas Perempuan Kelas IIA dan Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin (27/2).  Heru berharap banjir di sejumlah wilayah di Jakarta segera surut. "Mudah-mudahan cepat surut. Doain ya," katanya.  Sementara itu, Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Muhammad Anwar menjelaskan, pihaknya sudah mengerahkan petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) untuk menyedot banjir dan menghidupkan pompa-pompa penyedot air.  Anwar menambahkan, di wilayah Jakarta Timur tidak ada warga yang mengungsi akibat banjir sehingga Pemkot Jaktim tidak menyiapkan bantuan makanan.  "Kalau ada yang ngungsi ya kebutuhan logistiknya kita cukupi seperti makanan, petugas kesehatan bila sakit. Kita fasilitasi semuanya. Tapi kan, kenyataannya tidak ada pengungsian," kata Anwar.  Menurut dia, normalisasi Kali Ciliwung hingga kini masih berjalan. "Saat ini masih berjalan," kata Anwar. Hingga kini proyek tersebut juga tidak ada kendala seperti halnya pembebasan lahan. "Saya kira tidak ada alasan tidak bisa dibebaskan, kalau seandainya ada perkara, kita konsinyasi pengadilan," katanya.

Pj Gubernur DKI Sebut Normalisasi Solusi Atasi Banjir di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Normalisasi-Bantaran-Sungai-Ciliwung-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Suasana rumah padat penduduk di bantaran Sungai Ciliwung, Manggarai, Jakarta, Sabtu (12/11/2022). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan normalisasi Ciliwung sepanjang 4,8 kilometer pada 2023. Data dari Dinas SDA DKI Jakarta, normalisasi Ciliwung ha" width="100%">
<figcaption>Suasana rumah padat penduduk di bantaran Sungai Ciliwung, Manggarai, Jakarta, Sabtu (12/11/2022). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan normalisasi Ciliwung sepanjang 4,8 kilometer pada 2023. Data dari Dinas SDA DKI Jakarta, normalisasi Ciliwung ha</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mewakili 19 warganya yang masih belum dapat ganti untung akibat rencana normalisasi Kali Ciliwung, Ketua RW 07 Rawajati, Jakarta Selatan, Sari Budi Handayani mendatangi posko pengaduan di Balai Kota DKI Jakarta. Ia meminta agar Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono segera menyelesaikan permasalahan tersebut.  19 warganya ini, kata Sari, telah diinventarisasi dan diapprasial nilai tiap tanah bangunannya sejak 2021. Hanya saja, hingga kini mereka belum juga mendapatkan kepastian pembayarannya.  "Karena tetangga-tetangga mereka sudah dibayar dan sudah dirobohkan rumahnya, dan menjadi tidak nyaman. Kita butuh kepastian aja karena musyawarah (soal) ganti untung yang sudah ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2021, sudah cukup lama," ujarnya kepada wartawan, Senin (14/11).  Sari merincikan, sebanyak 40 warganya di RW 07 sudah mendapatkan ganti untung, 2 warga lainnya masih menunggu pengurusan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan 19 sisanya masih belum dapat kepastian ganti untung karena tidak punya sertifikat tanah.  Ia menuturkan, alasan 19 warga tersebut belum dapat sertifikat karena rerata warga di tempatnya dapat sertifikat lewat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau yang biasa disebut sertifikat massal).  "Nah, ada masalah memang ketika pengurusan PTSL, sehingga mereka tidak dapat. Karena pertama, panitia (PTSL) di tempat kami (itu) panitia lokal ya, yang belum paham," katanya.  "Sehingga, banyak lah masalah yang akhirnya keteteran dan kuotanya (sertifikat PTSL) habis, katanya di 2019. Jadi, mereka tidak bisa mengurus kembali," sambung Sari.  Terlepas dari hal itu, Ketua RW 07 itu tetap meminta agar Pemprov DKI Jakarta segera menepati janjinya untuk memberikan ganti untung juga kepadal 19 warganya yang masih belum mendapatkan haknya.  "Ganti untung sesuai nilai appraisal yang mereka tanda tangani di depan BPN, SDA KJJP, kecamatan, kelurahan, di tahun 2021 kemarin," tandasnya.  Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta mengakui masih ada warga Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, yang masih belum mendapatkan uang kompensasi atas normalisasi Kali Ciliwung tempo lalu.  "Jadi ada yang bolong-bolong, itu yang akan segera kami selesaikan," katanya kepada wartawan di Kodam Jaya, Jakarta Timur, Senin (24/10).

19 Warga Rawajati Minta Heru Ganti Untung Imbas Normalisasi Ciliwung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Heru-Budianto.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengakui masih ada warga Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, yang masih belum mendapatkan uang kompensasi atas normalisasi Kali Ciliwung tempo lalu. Oleh sebab itu, dia meminta jajarannya untuk mengecek dan menyelesaikan persoalan itu.  "Jadi ada yang bolong-bolong, itu yang akan segera kami selesaikan," katanya kepada wartawan di Kodam Jaya, Jakarta Timur, Senin (24/10).  Diketahui bahwa dari proyek normalisasi sungai tersebut, ada 63 bidang tanah di RW 07 Rawajati yang dibebaskan. Namun begitu, baru ada 40 pemilik rumah yang mendapatkan uang kompensasi atas pembebasan lahannya. Masih ada sekitar 20 bidang tanah yang belum dapat kepastian pemberian uang kompensasi karena dianggap tidak memiliki sertifikat.  "Nah itu yang saya akan bicara ke Kanwil BPN (Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional)," kata Heru menanggapi permasalahan tersebut.  Ia menuturkan, kebanyakan permasalahan pembebasan lahan terkait normalisasi sungai tersebut banyak terjadi di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.  Eks Wali Kota Jakarta Utara itu menegaskan bahwa dirinya sudah meminta anak bawahnya untuk segera turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut. "Tadi saya sudah tugaskan Dinas Tata Air untuk turun, mudah-mudahan bisa lancar," tandasnya.

Respons Heru soal Warga Rawajati Belum Dapat Ganti Rugi Normalisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Banjir-Jakarta-Dery-Ridwansah-9-3.jpg" alt="Sejumlah anak menyaksikan luapan air sungai ciliwung yang menggenangi kawasan jalan Jatinegara Barat, Kampung Pulo, Jakarta, Senin (8/2). Tingginya intensitas hujan mengakibatkan sejumlah wilayah di ibu kota terendam banjir.Koran Jakarta/Wahyu AP" width="100%">
<figcaption>Sejumlah anak menyaksikan luapan air sungai ciliwung yang menggenangi kawasan jalan Jatinegara Barat, Kampung Pulo, Jakarta, Senin (8/2). Tingginya intensitas hujan mengakibatkan sejumlah wilayah di ibu kota terendam banjir.Koran Jakarta/Wahyu AP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Korban banjir Jakarta yang bermukim di Kebon Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, menangih janji Pemprov DKI Jakarta terkait normalisasi Kali Ciliwung. Karena kawasan Kebon Pala sudah menjadi daerah langganan banjir pada beberapa tahun belakang.  Jonny, salah satu warga mengatakan, Pemprov DKI sudah menjanjikan program normalisasi Kali Ciliwung sejak masa pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Namun hingga pemerintahan Gubernur Anies Baswedan, warga Kebon Pala urung merasakan dampak normalisasi Kali Ciliwung.  “Dulu di Kali Ciliwung itu, kayu setinggi dua meter baru mencapai dasar. Sekarang dasar kali itu sudah sepinggang orang dewasa. Berarti bukan dikeruk, tapi malah makin dangkal,” ucap Jonny, yang tinggal di RT 11/ RW 05, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Senin (8/2).  Meski sudah dibangun tanggul di sepanjang bantaran Kali Ciliwung, Jonny menilai pembangunan tanggul tidak efektif lantaran warga masih merasakan dampak banjir di kawasan tersebut. “Dulu banjirnya tidak separah ini, tetapi sekarang hujan selama setengah jam saja air sudah mulai naik,” tuturnya seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Selasa (9/2).  Pada senin (8/2) pagi, air setinggi 2,5 meter mulai merendam permukiman warga di Kebon Pala akibat air kiriman dari wilayah Bogor dan hujan dengan intensitas tinggi mengguyur ibu kota sejak sabtu (6/2) dini hari. Sedikitnya 27 RW di wilayah DKI Jakarta dilanda banjir pada pada Senin (8/2) pagi.  Berikut ini 27 titik banjir di Jakarta yang dikutip Pojoksatu.id dari www.petabencana.id:  1. RW 07 Bidara Cina, banjir di atas 150 cm  2. RW 11 Bidara Cina, banjir 10-70 cm  3. RW 02 Cawang, banjir 10-70 cm  4. RW 05 Cawang, banjir 10-70 cm  5. RW 01 Pegadegan, banjir 10-70 cm  6. RW 07 Cililitan, banjir 71-150 cm  7. RW 06 Cililitan, banjir 71-150 cm  8. RW 16 Cililitan, banjir 10-70 cm  9. RW 05 Cililitan, banjir 10-70 cm  10. RW 01 Bale Kambang, banjir 10-70 cm  11. RW 02 Bale Kambang, banjir 10-70 cm  12. RW 05 Bale Kambang, banjir 71-150 cm  13. RW 05 Pejaten Timur, banjir 71-150 cm  14. RW 06 Pejaten Timur, banjir 71-150 cm  15. RW 07 Pejaten Timur, banjir 71-150 cm  16. RW 10 Pejaten Timur, banjir 71-150 cm  17. RW 08 Pejaten Timur, banjir 71-150 cm  18. RW 03 Pejaten Timur, banjir 10-70 cm  19. RW 09 Pejaten Timur, banjir 10-70 cm  20. RW 04 Kebon Manggis, banjir 10-70 cm  21. RW 06 Kampung Melayu, banjir 10-70 cm  22. RW 07 Kampung Melayu, banjir 71-150 cm  23. RW 05 Kampung Melayu, banjir 71-150 cm  24. RW 04 Kampung Melayu, banjir 71-150 cm  25. RW 08 Kampung Melayu, banjir 10-70 cm  26. RW 11 Grogol Utara, banjir 10-70 cm  27. RW 01 Cipulir, banjir 10-70 cm

Korban Banjir Jakarta Tagih Janji Normalisasi Kali Ciliwung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/com_JKT-luapan-kali-ciliwung-Haritsah-almudatsir-7.jpg" alt="Foto Aerial kawasan kampung pulo yang terendam banjir, Jakarta, kamis (2/1/2020). Akibat meluapnya aliran kali Ciliwung sejumlah kawasan di bantaran tersebut terendam banjir dengan ketinggain hingga 1 meter. HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Foto Aerial kawasan kampung pulo yang terendam banjir, Jakarta, kamis (2/1/2020). Akibat meluapnya aliran kali Ciliwung sejumlah kawasan di bantaran tersebut terendam banjir dengan ketinggain hingga 1 meter. HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan tunggakan pembebasan sebanyak 118 bidang tanah. Hal ini dilakukan dalam rangka pelebaran sungai Ciliwung atau kerap disebut normalisasi sungai.  Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini Yusuf menargetkan pembebasan lahan itu rampung April 2020. "Pembebasan lahan (tunggakan) sedang proses inventarisasi. Kalau memang surat-suratnya komplet, anggaran diketok, kami bayar. Targetnya sekitar Maret-April," kata Juani, Senin (14/1).  Sebanyak 118 bidang tanah tersebut, kata Juaini, berada di empat kelurahan. "Iya 118 bidang. Masing-masing bidang ada beberapa meter. Kan dari Tanjung Barat sampai Pejaten Timur, empat kelurahan itu," ucap Juaini.  Juaini menyebut pihaknya masih berkonsentrasi pada 118 bidang tanah tersebut, jika ada penambahan pembebasan lahan, akan dimasukkan dalam dokumen APBD Perubahan 2020. "Nanti masuk di perubahan. Yang jelas yang ada kami manfaatkan dulu. Nanti yang kurang di perubahan kami ajukan," kata Juaini.  Pemprov DKI Jakarta akan membebaskan lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung pada 2020. Ada empat kelurahan yang disebut siap untuk dibayar Pemprov DKI Jakarta.  "Menurut Kementerian PUPR baru dinormalisasi 16 kilometer dari 33 kilometer, nah sisanya itu kita bebaskan bertahap. Rencana (tahun ini) ada 118 bidang di empat kelurahan. Yang jelas ada empat kelurahan, 118 bidang yang mau dibebaskan," ucap Juaini, Senin (6/1).

Lanjutkan Normalisasi Kali Ciliwung, Dinas SDA Bebaskan 118 Bidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Minimnya-Lahan-Bermain-Di-Ibu-Kota-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Sejumlah anak bermain bola di pinggir kali ciliwung Ciliwung, Roxy, Jakarta, Rabu (28/8/2019). Minimnya lahan bermain anak membuat mereka pinggiran kali Ciliwung yang kering untuk bermain bola. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Sejumlah anak bermain bola di pinggir kali ciliwung Ciliwung, Roxy, Jakarta, Rabu (28/8/2019). Minimnya lahan bermain anak membuat mereka pinggiran kali Ciliwung yang kering untuk bermain bola. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta bakal melanjutkan proyek normalisasi Kali Ciliwung. Sehingga, akan dilakukan pembebasan lahan milik warga. Setidaknya ratusan bidang tanah milik warga di empat kelurahan akan terdampak proses normalisasi Kali Ciliwung.  Terhentinya proyek normalisasi terlihat jelas di titik jembatan Pengadegan. Dari atas ketinggian, terlihat pembangunan proyek normalisasi Kali Ciliwung terhenti hingga wilayah Rawajati, Pancoran. Pemasangan sheet pile di sepanjang Kali Ciliwung itu terlihat terhenti tepat di gudang perusahaan air mineral Aqua dan tidak dilanjutkan hingga wilayah Pengadegan yang berada di seberangnya.  Mangkraknya pembangunan juga terlihat dari puluhan sheet pile dan sejumlah besi beton yang berserakan di sisi Kali Ciliwung. Sheet pile berbahan beton sepanjang sembilan meter itu dibiarkan bertumpuk hingga ditumbuhi rumput dan ilalang. Sedangkan buis beton berukuran 1,5 meter persegi dijadikan teduhan bagi pemulung untuk beristirahat.  Seorang di antaranya terlihat tidur terlelap dalam gorong-gorong. Tanpa beralaskan apapun, pria tersebut tertidur pulas menghindari panasnya matahari yang menyengat. Serupa dengan proyek normalisasi Kali Ciliwung, jalan Inspeksi hanya terbangun di sepanjang gudang perusahaan air mineral Aqua itu. Jalan yang senyatanya dibangun sejalan dengan trase normalisasi Kali itu kini hanya dijadikan lokasi parkir liar bagi angkutan umum maupun truk milik perusahaan air mineral Aqua.  Sementara, kondisi saluran penghubung dan kali yang dangkal dan penuh lumpur terlihat di permukiman padat penduduk di Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Padahal apabila hujan deras turun, kawasan yang terkenal dengan pemotongan ayam Arek Lamongan (Arela) itu kerap banjir.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Minimnya-Lahan-Bermain-Di-Ibu-Kota-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Sejumlah anak bermain bola di pinggir kali ciliwung Ciliwung, Roxy, Jakarta, Rabu (28/8/2019). Minimnya lahan bermain anak membuat mereka pinggiran kali Ciliwung yang kering untuk bermain bola. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com  Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Juaini mengatakan, normalisasi Kali Ciliwung yang senyatanya merupakan langkah pencegahan banjir Ibu Kota itu sempat mangkrak beberapa tahun belakangan. Namun, usai dibahas dalam rapat pimpinan, pihaknya akan melanjutkan normalisasi, khususnya pembebasan lahan.  "Kalau pembebasan lahan, sekarang ini di Ciliwung kita lagi proses, tunggu Penlok (Penetapan Lokasi) dari pak Gubernur. Itu untuk Ciliwung ada empat kelurahan yang rencananya akan kita bebasin, dari empat kelurahan itu ada 118 bidang, sementara lagi menunggu proses, kalau itu sudah ditandatangani langsung kita bayarkan," kata Juaini usai bersilaturahmi dengan jajaran Suku Dinas SDA Jakarta Selatan di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (6/9).  Sejalan dengan normalisasi Kali Ciliwung, pihaknya telah melakukan pencegahan banjir lewat pengurasan waduk, sungai, Saluran Penghubung (PHB) hingga saluran mikro yang ada di permukiman warga. "Nah jelang musim hujan, kita sudah instruksikan seluruh jajaran Sumber Daya Air, kalau di Dinas (SDA) ya menguras waduk-waduk dan sungai-sungai yang sekarang ini kelihatan kering. Jadi agak lebih mudah kita menguras lumpur-lumpur yang ada," jelas Juaini.  "Kemudian jajaran untuk di Sudin sendiri sampai di tingkat kecamatan mereka juga sudah melakukan pengurasan-pengurasan sampah saluran mikro yang ada di dalam pelosok-pelosok kampung itu. Karena dari situ dulu, nanti ke PHB langsung ke sungai-sungai besar. Jadi diharapkan musim hujan saluran kita udah bersih dari lumpur-lumpur," tutur dia.  Selain itu, pihaknya telah memastikan seluruh rumah pompa dapat beroperasi dengan baik. Sehingga apabila memasuki musim hujan, seluruh pompa dapat menguras genangan di sejumlah titik wilayah rawan banjir.  "Begitu juga dengan kondisi pompa, kita juga sudah instruksikan untuk saat ini, pompa-pompa yang mungkin ada yang rusak sudah kita minta perbaiki, supaya nanti jika waktunya sudah musim hujan semuanya sudah siap, standby," jelasnya.

Sempat Mangkrak, Normalisasi Kali Ciliwung Dilanjutkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/warga-manggarai-yang-ngontrak-di-bantaran-kali-rela-direlokasi_m_.jpg" alt="Warga di Bantaran Kali Ciliwung" width="100%">
<figcaption>Warga di Bantaran Kali Ciliwung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beberapa warga Manggarai Selatan 1 RT 02/10 Manggarai, Tebet, masih banyak yang tinggal di bantaran kali Ciliwung. Mereka tinggal selama puluhan tahun di pinggir kali Ciliwung. Menurut Suparmi, 55, warga sekitaran bantaran kali itu berprofesi sebagai tukang jamu gendong. Dirinya memilih tinggal di bantaran kali ciliwung karena biaya sewa yang relatif murah, berkisar Rp 400 ribu sampai Rp 500 ribu perbulannya. "Abis yang murah, gampang. Bisa kumpul sama orang Solo semua," ujar Suparmi pada JawaPos.com, Jumat (30/11). Dengan jarak yang cukup padat dari rumah kerumah, dirinya menjelaskan jika kegiatan mandi, mencuci, dan buang air (MCK) di satu tempat yang sama dan terbuka. "Iya disitu semua (menunjukkan tempatnya mandi)," jelas Suparmi Sementara dirinya juga mempunyai perasaan was-was ketika musim hujan tiba. Pasalnya, di kawasan tersebut masih terbilang rawan banjir ketika hujan lebat turun, walaupun dengan intensitas sedang. "Banjir itu, kalau longsor belum pernah saya alami. Disitu (menunjuk dua rumah setelah rumahnya) pernah longsor, lokasinya dikosongin. Ya pokoknya saya berdoa, tapi kalau banjir ya sama aja was-was," ungkap Suparmi. Dia mengaku setuju untuk dilakukan normalisasi terhadap kawasan tempatnya tinggal. Namun, dirinya berharap, agar relokasi yang belum terencana tidak jauh dari tempatnya menjajakan jamu gendong miliknya. "Kalau pindahnya jauh-jauh, enggak bisa ke tempat langganan yang setiap hari dikelilingi itu loh mas. Aturan ya mauuy aja kalau dipindahin," ucapnya. Menanggapi hal tersebut, Lurah Manggarai Budi Santoso mengatakan, jika kebanyakan warga sudah siap untuk dipindahkan. "Warga siap ini dibongkar, secera lisan mereka sudah siap," kata dia.

Warga Manggarai yang Ngontrak di Bantaran Kali Rela Direlokasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/senangnya-warga-diperbolehkan-anies-tinggal-di-bantaran-sungai_m_-1.jpg" alt="Warga senang diperbolehkan tinggal di bantaran sungai" width="100%">
<figcaption>Warga senang diperbolehkan tinggal di bantaran sungai</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membangun ulang rumah warga di Jalan Lodan Raya, disambut baik warga. Pasalnya mereka sudah tinggal puluhan tahun tinggal di bantaran anak Kali Ciliwung itu. Meski perbaikan rumah masih harus menunggu&nbsp;perbaikan turap rampung terlebih dahulu, warga rela bersabar. Asalkan mereka tidak diminta untuk pindah dari lokasi tersebut. Seperti yang disampaikan&nbsp;Norvord, 60, yang mengaku senang dengan rencana&nbsp;Anies itu. Namun dirinya berharap agar rencana tersebut dapat terealisasi dalam waktu dekat. "Walaupun belum terlaksana, dengan kata-kata wacana saja diperuntukkan bagi kami sudah senang. Mudah-mudahan realisasinya terlaksana dalam waktu dekat," kata Norvord pada JawaPos.com Jumat (23/11). Ia bersama dengan warga lainnya mengaku senang dengan rencana Anies tersebut. Karena hal itu merupakan harapan mereka agar tidak digusur, meskipun tahu jika tempat yang ditinggalinya itu tidak sesuai dengan peruntukan. "Kalau menurut Pak Gubernur itu akan dibenerin, dan tidak akan dipindahkan ke mana-mana. Harapan kami memang seperti itu, dan kami memang sangat setuju sekali dengan bapak gubernur kita ini," ungkap Norvord. Norvord mengaku bahwa tempat yang dihuninya itu tidak berbahaya bagi keselamatannya. Kendati demikian, beberapa warga di kawasan tersebut sudah dipindahkan pada saat era Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2015. "Saat Pak Ahok, sebagian warga kami dipindah ke Marunda. Karena bangunan mereka berdiri 3 meter dari bibir sungai, tapi yang tersisa ini hanya 5 meter dan 1 meter untuk got. Sehingga sudah di luar dari yang ditentukan oleh pemerintah," tutur Norvord. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi warga yang rumahnya hampir ambruk di Jalan Lodan Raya, Ancol, Jakarta Utara, akibat pengerukan sungai. Kala itu Anies berjanji akan memperbaiki rumah warga dan memperbolehkan warga tinggal lagi di lokasi tersebut.

Senangnya Warga Diperbolehkan Anies Tinggal di Bantaran Sungai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/senangnya-warga-diperbolehkan-anies-tinggal-di-bantaran-sungai_m_.jpg" alt="Warga senang diperbolehkan tinggal di bantaran sungai" width="100%">
<figcaption>Warga senang diperbolehkan tinggal di bantaran sungai</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membangun ulang rumah warga di Jalan Lodan Raya, disambut baik warga. Pasalnya mereka sudah tinggal puluhan tahun tinggal di bantaran anak Kali Ciliwung itu. Meski perbaikan rumah masih harus menunggu&nbsp;perbaikan turap rampung terlebih dahulu, warga rela bersabar. Asalkan mereka tidak diminta untuk pindah dari lokasi tersebut. Seperti yang disampaikan&nbsp;Norvord, 60, yang mengaku senang dengan rencana&nbsp;Anies itu. Namun dirinya berharap agar rencana tersebut dapat terealisasi dalam waktu dekat. "Walaupun belum terlaksana, dengan kata-kata wacana saja diperuntukkan bagi kami sudah senang. Mudah-mudahan realisasinya terlaksana dalam waktu dekat," kata Norvord pada JawaPos.com Jumat (23/11). Ia bersama dengan warga lainnya mengaku senang dengan rencana Anies tersebut. Karena hal itu merupakan harapan mereka agar tidak digusur, meskipun tahu jika tempat yang ditinggalinya itu tidak sesuai dengan peruntukan. "Kalau menurut Pak Gubernur itu akan dibenerin, dan tidak akan dipindahkan ke mana-mana. Harapan kami memang seperti itu, dan kami memang sangat setuju sekali dengan bapak gubernur kita ini," ungkap Norvord. Norvord mengaku bahwa tempat yang dihuninya itu tidak berbahaya bagi keselamatannya. Kendati demikian, beberapa warga di kawasan tersebut sudah dipindahkan pada saat era Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2015. "Saat Pak Ahok, sebagian warga kami dipindah ke Marunda. Karena bangunan mereka berdiri 3 meter dari bibir sungai, tapi yang tersisa ini hanya 5 meter dan 1 meter untuk got. Sehingga sudah di luar dari yang ditentukan oleh pemerintah," tutur Norvord. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi warga yang rumahnya hampir ambruk di Jalan Lodan Raya, Ancol, Jakarta Utara, akibat pengerukan sungai. Kala itu Anies berjanji akan memperbaiki rumah warga dan memperbolehkan warga tinggal lagi di lokasi tersebut.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#normalisasi kali ciliwung

Berita Terkini

Tiga Kendala Besar! Ini Penyebab Normalisasi Ciliwung Tak Kunjung Rampung

Pj Gubernur DKI Sebut Normalisasi Solusi Atasi Banjir di Jakarta

19 Warga Rawajati Minta Heru Ganti Untung Imbas Normalisasi Ciliwung

Respons Heru soal Warga Rawajati Belum Dapat Ganti Rugi Normalisasi

Korban Banjir Jakarta Tagih Janji Normalisasi Kali Ciliwung

Lanjutkan Normalisasi Kali Ciliwung, Dinas SDA Bebaskan 118 Bidang

Sempat Mangkrak, Normalisasi Kali Ciliwung Dilanjutkan

Warga Manggarai yang Ngontrak di Bantaran Kali Rela Direlokasi

Senangnya Warga Diperbolehkan Anies Tinggal di Bantaran Sungai

Senangnya Warga Diperbolehkan Anies Tinggal di Bantaran Sungai

Download Aplikasi JawaPos.com